Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
Ringkasan
Qanun ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
Qanun ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
menetapkan Qanun tentang Anggarar) Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEÿ BIREUEJM dan BUPATI BIREUEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN.ANGGARAN 2021.
Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:
11,Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam ' APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 12.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah flengan tujuan uptuk membantu mendandi kegiatan khusiis, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertenpi APBN yang dialokasijcan kepada Daerah penghasil berdasarkap angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
ltj.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Birepen yang diakui sebagai pengurapg nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 19.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayp~ Pemerintah Daerah dsp/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, peijanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yarig sah.
29.Pelayanan Dasar adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 30.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh satuan keija perangkat daerah atau unit satuan keija perangkat daerah pada satuan keija perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pafla umumnya.
APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBK Bireuen Tahun Anggaran 202 1 beijumlah Rp2.043.592.638.000,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.041.304.438.000,00 (dua trilyun empat puluh satu milyar tiga ratus empat ribu empat rafus tigapuluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:
dan
ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
1
Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.043.592.638.000,00 (dua trilyun empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
rupiah.).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.740.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
Membuka PDF…