DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bireuen

regulasi_utama

Ringkasan

Qanun ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangap. Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Bupati bersama DPRK pada tanggal lima belas bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun tentang Anggarar) Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran1 Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor {5587), sebagaimana telah diubalT beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); >,
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemepntah Nomor 1? Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Menteri Dalarp. Negeri Nomor j6 Tahup 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nqmor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedQman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 1;
23.Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEÿ BIREUEJM dan BUPATI BIREUEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN.ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4.Bupati adalah Bupati Bireuen.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
6.Satuan Keija Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dengan Qanun.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 11,Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam ' APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 12.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah flengan tujuan uptuk membantu mendandi kegiatan khusiis, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertenpi APBN yang dialokasijcan kepada Daerah penghasil berdasarkap angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan £emerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah terteAtu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ltj.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Birepen yang diakui sebagai pengurapg nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. 18.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 19.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayp~ Pemerintah Daerah dsp/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, peijanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yarig sah.
20.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman 21.Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan keija perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan keija perangkat kabupaten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekeijaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
24.Sisa Lebih Perhipmgan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
25.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebpgai akibat peijanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
26.Qanun Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen.
27.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
28.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 29.Pelayanan Dasar adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 30.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh satuan keija perangkat daerah atau unit satuan keija perangkat daerah pada satuan keija perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pafla umumnya.
31.Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
32.Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
33.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
34.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBK Bireuen Tahun Anggaran 202 1 beijumlah Rp2.043.592.638.000,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.041.304.438.000,00
b.Belanja Daerah Rp2.043.592.638.000,00 Defisit/Surplus Rp(2.288.200.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp§.788.200.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp4.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp2.288.200.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.041.304.438.000,00 (dua trilyun empat puluh satu milyar tiga ratus empat ribu empat rafus tigapuluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp180.62 1.609.576,00 (seratus delapanpuluh milyar enam ratus duapuluh satujuta enam ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah),yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.475.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuhpuluh limajuta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl3.1ÿ-7.335.57(5,00 (tig& belas milyar serratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuhpuluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.950.000.00Q,00(empat milyar sembila rafus lima puluhjuta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl33.049.274.000,00 (seratus tigs puluh tiga milyar empat puluhsembilanjuta dua ratus tujuhpuluh empat rupiqh).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p direncanakan sebesar Rpl.781.837,186.ÿ24,00 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuhjuta serratus delapanpuluh enam ribu delapan ratus duapuluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.639.915.748.000,00 (satu trilyun enam ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empatpuluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl41.921.438.824,00 (seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh empat rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimakspd dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp78.845.641.600,00 (tyjuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh satu. ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurÿt;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.592.841.600,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empatpuluhsatu ribu enam rafus rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol);
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.252.800.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus limapuluh duajuta delapan ratus ribu rupiah). 1

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.043.592.638.000,00 (dua trilyun empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tjdak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.160.536.624.06 1,00 (satu trilyun seratus enam puluh milyar lima ratus tiga puluh enamjuta enam ratus dua puluh empat ribu enampuluhsatu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang danjasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.494.026.761,00 (tujuh ratus duapuluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu. rupiah.).
(3)Belanja barang dan jasa sebagairpana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp354.111.482.773,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.549.973.952,00 (empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.381.140,575,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus delapanpuluh satujuta seratus empatpuluh ribu lima ratus tujuhpuluh lima rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp333.960.311.181,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar sembilaji ratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu seratus delapanpuluhsatu rupiah), yang tercjiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tefcap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.667.532.885,00 (empat milyar enam ratus enampuluh tujuhjuta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapanpuluh lima rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaijnana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.879.005.003,00 (enam puluh lima milyar delapan ratus tujuhpuluh sembilanjuta lima ribu tiga rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.2 16.362.457,00 (enam puluh enam milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus limapuluhtujuh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud padÿ ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl87.223.881.256,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus limapuluh enam rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.973.529.580,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tigajuta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapanpuluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.740.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…