DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN BAB III TATA CARA PENERBITAN IZIN BAB IV DOKUMEN LINGKUNGAN BAB V KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Kabupaten Blitar perlu mengatur penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Blitar;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5.Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang pelayanan perizinan.
6.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
8.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
9.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
14.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
15.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL-UPL.
17.Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
18.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/ atau kegiatan.

Pasal 2

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL- UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
(2)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh pemrakarsa dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Bupati berwenang menerbitkan Izin Lingkungan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
(2)Bupati dalam menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN IZIN

Pasal 4

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a.penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
b.penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
c.permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 5

(1)Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan.
(2)Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
(3)Pemohon dalam mengajukan permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan :
1. a.dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
2. b.dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
3. c.profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui sosialisasi dan/atau papan pengumuman di lokasi usaha paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap secara administratif.
(2)Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan paling lama 7 hari sejak diumumkan dan disampaikan kepada :
1. a.Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan; atau
2. b.Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat dalam penerbitan Izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Bupati.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL- RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(3)Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
(4)Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 8

(1)Pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Bupati.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(3)Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
(4)Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.dasar diterbitkannya Izin Lingkungan;
2. b.identitas pemegang izin;
3. c.deskripsi rencana dan/atau usaha yang akan dilakukan;
4. d.persyaratan pemegang Izin Lingkungan;
5. e.kewajiban pemegang Izin Lingkungan;
6. f.persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; dan
7. g.berakhirnya Izin Lingkungan.
(2)Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3)Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 10

(1)Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…