DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 4/B) diubah pada Ketentuan angka 19, angka 20, angka 21, diubah, dan angka 32 sampai angka 36 dihapus, angka 37 diubah, dan angka 40, angka 43 Pasal 1 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan tentang sekolah bertaraf internasional dalam Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Nomor 5234);
6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa;
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah;
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakulikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Kepramukaan sebagai ekstrakulikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikaan menengah;
21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
22.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63
23.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas– Dinas Daerah Kabupaten Blitar;
24.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 4/B) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 19, angka 20, angka 21, diubah, dan angka 32 sampai angka 36 dihapus, angka 37 diubah, dan angka 40, angka 43 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar.
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
7.Warga Kabupaten adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 5
9.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan pontensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13.Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
14.Pengawas adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah satuan pendidikan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
15.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 6
19.Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Daerah.
20.Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
21.Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs).
22.Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
24.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pndidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25.Taman Pendidikan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
26.Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
27.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
28.Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 7
29.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar didalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
30.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
31.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
32.Dihapus.
33.Dihapus.
34.Dihapus.
35.Dihapus.
36.Dihapus.
37.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
38.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
39.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
40.Dihapus.
41.Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
42.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
43.Dihapus.
44.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 8
45.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan / atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46.Organisasi profesi pendidikan adalah kumpulan warga pendidikan sesuai dengan profesi tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
47.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
48.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
49.Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan pada satu sekolah/madrasah atau sekelompok sekolah/madrasah.
50.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan .
51.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
52.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
53.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
54.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
2.Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
(2)Pendidikan dasar pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
1. a.menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadianluhur;
2. b.menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
3. c.memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dankecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
4. d.memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
6. f.menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
7. g.mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Pendidikan dasar pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
1. a.mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;
2. b.mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;
3. c.mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
5. e.mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan 10
6. f.mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan / atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
(4)Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
1. a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
2. b.berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
3. c.sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
4. d.toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Pendidikan non formal dan informal berfungsi sebagai pengganti, penambahan dan / atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
(8)Dihapus.
(9)Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada peserta didik karena mengalami hambatan masalah ekonomi atau menyandang masalah sosial dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.

3.Ketentuan huruf j diubah dan huruf k Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan meliputi:

a.Pendidikan Formal;
b.Pendidikan Non Formal;
c.Pendidikan Informal;
d.Pendirian Satuan Pendidikan;
e.UPTD Pendidikan;
f.Peserta Didik;
g.Wajib Belajar;
h.Sarana Prasarana Pendidikan;
i.Kurikulum Pendidikan; 11
j.Pendidikan Layanan Khusus;
k.dihapus;
l.Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
m.Anggaran Pendidikan
n.Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi;
o.Ujian Sekolah dan Ujian Nasional; dan
p.Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Komite PNFI, dan Peran Serta Masyarakat.
1. 4.Ketentuan ayat (1) diubah, kententuan ayat (2) Pasal 14 huruf c, huruf d, dan huruf f diubah, dan huruf e, huruf g, dan huruf h dihapus, serta huruf k diubah, dan ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, serta setelah huruf e ditambah satu huruf yaitu huruf ee sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Setiap satuan pendidikan yang akan memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
(2)Syarat–syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :
1. a.kurikulum dan silabus;
2. b.jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan minimal sesuai dengan rasio;
3. c.jumlah peserta didik untuk Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 15 anak didik/rombel;
4. d.jumlah peserta didik untuk SD/MIpaling sedikit 20 anak didik/rombel
5. e.dihapus;
6. f.jumlah peserta didik untuk SMP/MTspaling sedikit 20 anak didik/rombel;
7. g.dihapus;
8. h.dihapus;
9. i.sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimum pendidikan;
10. j.sumber pembiayaan untuk kelangsungan program; 12
11. k.perencanaan kurikulum satuan pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 tahun akademik berikutnya;
12. l.sistem evaluasi dan Sertifikasi; dan
13. m.manajemen dan proses pendidikan.
(3)Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
(4)Syarat manajemen dan proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencangkup:
1. a.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
2. b.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
3. c.data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
4. d.data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
5. e.data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
6. f.data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
  1. 5.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3), serta ayat
(4)dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program berbasis keunggulan lokal.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus. 13

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya menyelenggarakan satu satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Masing-masing satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusionalnya masing-masing dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum dan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.
(4)Setiap satuan pendidikan wajib memberikan layanan, pembelajaran agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama secara proporsional.
(5)Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dilakukan masing-masing satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah.
(6)Dihapus

7.Ketentuan pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dinas yang tugasnya di bidang penyelenggaraan pendidikan menetapkan penggabungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, apabila:
1. a.berdomisili sekolah satu halaman atau jaraknya kurang dari 3 (tiga) kilo meter;
2. b.jumlah murid tidak memenuhi jumlah paling sedikit 10 siswa per rombongan belajar; dan/atau
3. c.tidak memiliki kelas 1 baru. 14
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah yang berada pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan wilayahnya terpencil boleh tidak melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dinas yang tugasnya di bidang penyelenggaraan pendidikan melakukan verifikasi dan menetapkan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (4).

8.Ketentuan pPsal 32 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Peserta Didik dan setiap Satuan Pendidikan memiliki hak untuk:
1. a.mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan secara layak untuk memperoleh standar kompetensi kelulusan tertentu;
2. b.mendapatkan pelayanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh pendidik yang seagama;
3. c.mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang diminatinnya;
4. d.pindah program kejuruan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
5. e.bagi peserta didik yang berprestasi di tingkat kecamatan, provinsi, dan atau tingkat nasional dan atau tingkat internasional mendapatkan beasiswa/subsidi pendidikan sesuai ketentuan berlaku;
6. f.mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman selama berlangsungnya proses pembelajaran; dan
7. g.mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing- masing.
(2)Peserta Didik memiliki kewajiban untuk:
1. a.mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
2. b.menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain; 15
3. c.menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
4. d.memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
5. e.mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
6. f.mencintai dan melestarikan lingkungan;
7. g.ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
8. h.menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan;
9. i.mematuhi semua peraturan yang berlaku;
10. j.meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afekti dalam rangka mewujudkan kompetensinya; dan
11. k.menjaga nama baik sekolah/madrasah dan menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela.
(3)Bagi setiap peserta didik, dilarang untuk:
1. a.meninggalkan sekolah/madrasah selama jam sekolah/madrasah, kecuali karena alasan khusus, kegiatan sekolah/madrasah yang untuk itu harus dengan sepengetahuan guru pembina;
2. b.melakukan tindakan yang tidak terpuji; dan
3. c.mengikuti atau melaksanakan kegiatan politik praktis di dalam lingkungan sekolah/madrasah.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dn tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
(5)Bagi peserta didik yang memperoleh penghargaan tingkat nasional dan atau internasional diberikan penghargaan khusus dari Pemerintah Daerah.
(6)Bagi peserta didik yang akan pindah sekolah ke daerah lain, harus memenuhi syarat-syarat dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh satuan pendidikan.

9.Ketentuan BAB XII diubah dan Bagian Kesatu serta Pasal 45 dihapus Pasal 46 diubah sehingga BAB XII berbunyi sebagai berikut: 16

BAB XII

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 45

Dihapus

Pasal 46

(1)Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Program pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat berupa :
1. a.program percepatan;
2. b.program pengayaan; atau
3. c.gabungan program percepatan dan program pengayaan.
(3)Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.Kelas biasa;
2. b.Kelas inklusif;
3. c.Kelas khusus;
4. d.Satuan pendidikan khusus; dan/atau.
5. e.Pelayanan pendidikan khusus yang terintegrasi dalam sistem satuan kredit semester (SKS). 17

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 32

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 45

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 32

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 45

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010