DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA BAB II PRINSIP, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA BAB III BENTUK KERJASAMA BAB IV TATA CARA KERJA SAMA BAB V TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH BAB VI PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB VII HASIL KERJA SAMA BAB VIII PERUBAHAN KERJA SAMA BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB XI DOKUMENTASI NASKAH KERJASAMA BAB XII BADAN KERJASAMA BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, dipandang perlu daerah melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah. 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012); 3
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; 4
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Bupati adalah Bupati Blitar.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
4.Perangkat Daerah Kabupaten Blitar adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5.Mitra Kerjasama adalah pihak yang melakukan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah Kabupaten Blitar. 5
6.Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis, pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihat serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
7.Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
8.Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9.Pernyataan Kehendak atau Letter of Intent (LoI) adalah dokumen awal untuk melakukan pernyataan kehendak untuk melakukan kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Walikota Daerah lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga.
10.Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen yang merupakan dasar hukum kerjasama yang telah ditandatangai bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Walikota Daerah lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga. 11.Perjanjian Kerjasama adalah sebuah perikatan hukum yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkepentingan dan saling memperjanjikan obyek/bidang/tugas/urusan yang dikerjasamakan.
12.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta 6 dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
13.Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikat diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan pembuatan kerjasama daerah;
14.Badan kerjasama adalah suatu fórum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama. 15.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II

PRINSIP, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaran Otonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama Daerah yaitu:

a.meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
b.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing-masing dan atau dengan pihak lain.
c.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar daerah. 7

Pasal 4

Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:

a.etika dan moral;
b.efisiensi;
c.efektifitas;
d.sinergi;
e.saling menguntungkan;
f.kesepakatan bersama;
g.itikad baik;
h.mengutamakan kepentingan nasional, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
i.persamaan kedudukan;
j.transparansi;
k.keadilan;
l.kepastian hukum; dan
m.akuntabilitas.

Pasal 5

Subjek kerjasama dalam Kerjasama Daerah adalah Bupati.

Pasal 6

(1)Objek Kerjasama Daerah adalah keseluruhan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah. 8
(2)Objek sebagaimana ayat (1) dapat mencakup bidang/usaha/ kegiatan/urusan yang dikerjasamakan mulai dari potensi daerah, penyiapan kebijakan (pembangunan, pembiayaan, pengaturan), maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 7

Kerjasama Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Mitra Kerjasama wajib memperhatikan prinsip Kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 9

Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta pendapat dari para pakar, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Tata cara kerjasama Dalam Negeri:
1. a.Bupati atau yang mewakili dan atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala Daerah yang lain dan pihak ke tiga mengenai objek tertentu;
2. b.apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama; dan 9
3. c.kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis para pihak dan dapat ditindak lanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana kerjasama;
(2)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.Identitas para pihak;
2. b.maksud;
3. c.tujuan;
4. d.ruang lingkup; dan
5. e.jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan.
(3)Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindak lanjuti dengan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang memuat:
1. a.subjek;
2. b.objek;
3. c.ruang lingkup;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu;
6. f.monitoring dan evaluasi;
7. g.pengakhiran;
8. h.keadaan memaksa; dan
9. i.penyelesaian perselisihan.
(4)Kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dilakukan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…