DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV KARATERISTIK DANA BERGULIR BAB V SUMBER DANA BAB VI PENGELOLA DANA BERGULIR BAB VII BENTUK DAN PENERIMA DANA BERGULIR BAB VIII STATUS DANA, ALOKASI DANA, DAN BESARAN PLAFON DANA BERGULIR BAB IX MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XII KETENTUAN SANKSI BAB XIII PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dana bergulir merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Blitar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 2 Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thaun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17.Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan;
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahum 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
21.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 3/A. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR 5 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

Pelaksaan pengelolaan dana bergilir berdasarkan pada asas:

a.keadilan;
b.trasparan;
c.kredibilitas; dan
d.akuntabilitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud pengelolaan dana bergulir adalah sebagai upaya memberikan penguatan modal kepada usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah, kelompok Masyarakat (Pokmas), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi, dan lembaga perekonomian lainnya di daerah.
(2)Tujuan pengelolaan dana bergulir adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi daerah.

BAB IV

KARATERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

Dana yang dikategorikan sebagai dana bergulir adalah dana dengan karakteristik sebagai berikut:

a.merupakan bagian dari keuangan daerah:
b.dicantumkan dalam APBD;
c.dimiliki, dikuasai dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran; 7
d.disalurkan atau dipinjamkan kepada perseorangan/kelompok masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada perseorangan atau kelompok masyarakat lainnya (revolving fund); dan
e.sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 5

Dana bergulir bersumber dari:

a.APBD yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
b.penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
c.pendapatan dari dana bergulir;
d.saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan
e.sumber lain yang sah atau program yang dapat disinergikan dan diinteorasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

BAB VI

PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 6

(1)Pengelola dana bergulir dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan kegiatan verifikasi, pendampingan, pembinaan dan pengawasan, dan memberikan rekomendasi terhadap penerima pinjaman dana bergulir;
2. b.menyusun program dana bergulir; dan
3. c.menyampaikan laporan penyelenggaraan dana bergulir secara periodic kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana bergulir dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
(2)SKPD yang membidangi mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi terhadap calon penerima dana bergulir; 8
2. b.memberikan konsultasi teknis tentang pengelolaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. c.mendampingi dalam penyaluran dana bergulir;
4. d.membina, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan dana bergulir.

BAB VII

BENTUK DAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

Dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat, berupa uang.

Pasal 9

(1)Penerima dana bergulir adalah perseorangan dan atau kelompok masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah, kelompok Masyarakat (Pokmas), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi, dan lembaga perekonomian lainnya di daerah yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang telah lulus verifikasi yang dilaksanakan oleh SKPD dan Iembaga yang berwenang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon penerima dana bergulir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

STATUS DANA, ALOKASI DANA, DAN BESARAN PLAFON DANA BERGULIR

Pasal 10

Dana bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Daerah, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Besaran alokasi dana bergulir ditetapkan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan bagi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro 9 dan Kecil dan menengah, kelompok Masyarakat (Pokmas), Koperasi, UMKM dan lembaga perekonomian lainnya di daerah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011