DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJMD kepala daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BABIV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BABV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BABVI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BABVII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Blitar.
5.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Blitar.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
9.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
10.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Blitar untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh perangkat daerah.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan, yaitu sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021.

BAB III

SISTIMATIKA

Pasal 3

Sistimatika penulisan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BABIV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BABV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BABVI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BABVII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati Blitar melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan jangka menengah.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Bupati Blitar melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RKPD setiap tahun pada periode masa jabatan Bupati Blitar.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dilakukan, apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar;
4. d.merugikan kepentingan nasional; dan/atau
5. e.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau pemekaran daerah.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan target indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, maka perubahan tersebut akan dimuat/dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 16 AGUSTUS 2016 BUPATI BLITAR, R I J A N T O Diundangkan di Blitar pada tanggal 16 AGUSTUS 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, PALAL ALI SANTOSO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4/E NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 202-4/2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL xii DAFTAR GAMBAR xxi BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG I- 1 1.2 DASAR HUKUM I- 2 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I- 5 1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur I- 5 1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD Kabupaten Blitar I- 5 1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RTRW Kabupaten Blitar I- 6 1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan KLHS I- 8 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I- 8 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN I- 9 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 1 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II- 1 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II- 1 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II- 4 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II- 7 2.1.4 Demografi II- 9 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-14 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-14

a.Pertumbuhan PDRB II-14
b.Laju Inflasi II-21
c.PDRB Per Kapita II-22
d.Indeks Gini II-23
e.Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan II-24
f.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-25
g.Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani II-26 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-26 1) Pendidikan II-26
a.Angka Melek Huruf II-26
b.Angka Rata-Rata Lama Sekolah II-27
c.Angka Partisipasi Kasar II-28 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 4 TAHUN 2016 TANGGAL : 16 AGUSTUS 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 ii
d.Angka Partisipasi Murni II-29 2) Kesehatan II-30
a.Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran II-30
b.Angka Harapan Hidup II-31
c.Persentase Balita Gizi Buruk II-32 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-33 1) Kebudayaan II-33
a.Jumlah Grup Kesenian II-33
b.Jumlah Gedung Kesenian II-34 2) Pemuda dan Olahraga II-34
a.Jumlah Klub Olahraga II-34
b.Jumlah Sarana/Gedung Olahraga II-34 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM II-35 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II-35 1) Pendidikan II-35
a.Pendidikan Dasar II-35 a.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) II-35 a.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah II-36 a.3 Rasio Guru/Murid II-36
b.Pendidikan Menengah II-37 b.1 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah II-37 b.2 Rasio Guru terhadap Murid II-37 b.3 Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) II-38
c.Fasilitas Pendidikan II-39 c.1 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik II-39 c.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik II-39
d.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) II-39
e.Angka Putus Sekolah II-40
f.Angka Kelulusan II-40
g.Angka Melanjutkan (AM) Sekolah II-41
h.Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV II-42 2) Kesehatan II-42
a.Rasio Posyandu Per Satuan Balita II-42
b.Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustus Per Satuan Penduduk II-43
c.Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk II-44 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 iii
d.Rasio Dokter Per Satuan Penduduk II-44
e.Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk II-45
f.Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani II-45
g.Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan II-45
h.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) II-46
i.Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan II-47
j.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA II-47
k.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD II-47
l.Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin II-48
m.Cakupan Kunjungan Bayi II-49
n.Cakupan Puskesmas II-49
o.Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) II-49 3) Pekerjaan Umum II-49
a.Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik II-49
b.Jaringan Irigasi II-50
c.Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk II-50
d.Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk II-51
e.Rumah Tidak Layak Huni II-51
f.Panjang Jalan Dilalui Roda Empat II-51
g.Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) II-52
h.Drainase dalam Kondisi Baik II-52 4) Perumahan II-53
a.Rumah Tangga Pengguna Air Bersih II-53
b.Rumah Tangga Bersanitasi II-53
c.Rumah Tidak Layak Huni II-54 5) Perencanaan Pembangunan II-54
a.Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda II-54
b.Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada II-55 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 iv 6) Perhubungan II-55
a.Jumlah Penumpang Angkutan Umum II-55
b.Rasio Ijin Trayek II-56
c.Jumlah Uji KIR Angkutan Umum II-56
d.Jumlah Terminal II-56
e.Jumlah Angkutan Darat II-56
f.Kepemilikan KIR Angkutan Umum II-57
g.Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) II-57
h.Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum II-57
i.Pemasangan Rambu-rambu II-57 7) Lingkungan Hidup II-58
a.Persentase Penanganan Sampah II-58
b.Persentase Penduduk Berakses Air Minum II-58
c.Persentase Status Mutu Air II-59
d.Penegakan Hukum Lingkungan II-59
e.Indeks Kualitas Air II-59
f.Indeks Kualitas Udara II-59
g.Indeks Tutupan Lahan II-60 8) Kependudukan dan Catatan Sipil II-60
a.Persentase Kepemilikan KTP II-60
b.Kepemilikan Akta Kelahiran II-61
c.Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK II-61 9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-61
a.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah II-61
b.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta II-62
c.Rasio KDRT II-62
d.Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan II-62 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 v
e.Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan II-63 10) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera II-63
a.Peserta KB Aktif II-63
b.Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga II-64
c.Rasio Akseptor KB II-64
d.Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I II-64 11) Sosial II-65
a.Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi II-65
b.PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial II-65
c.Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial II-65 12) Ketenagakerjaan II-66
a.Jumlah Angkatan Kerja II-66
b.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-67
c.Pencari Kerja Yang Ditempatkan II-68
d.Tingkat Pengangguran Terbuka II-68 13) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-69
a.Persentase Koperasi Aktif II-69
b.Jumlah UKM non BPR/LKM UKM II-69
c.Usaha Mikro dan Kecil II-69 14) Penanaman Modal II-70
a.Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) II-70
b.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) II-70 15) Kebudayaan II-71
a.Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya II-71
b.Sarana Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya II-71 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 vi
c.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan II-71 16) Kepemudaan dan Olahraga II-72
a.Jumlah Organisasi Pemuda II-72
b.Jumlah Organisasi Olahraga II-72
c.Jumlah Kegiatan Kepemudaan II-72
d.Jumlah Kegiatan Olahraga II-73
e.Lapangan Olahraga II-73 17) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri II-73
a.Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP II-73
b.Kegiatan Pembinaan Politik Daerah II-73 18) Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian II-74
a.Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk II-74
b.Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk II-74
c.Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan II-75
d.Pertumbuhan Ekonomi II-75
e.Kemiskinan II-76
f.Penegakkan Perda II-78
g.Cakupan Patroli Petugas Satpol PP II-78
h.Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Blitar II-78
i.Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar II-79
j.Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat II-79
k.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%) II-79
l.Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) II-80 19) Ketahanan Pangan II-80
a.Ketersediaan Bahan Pangan II-80
b.Ketersediaan Pangan Utama II-80 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 vii 20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-81
a.Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) II-81
b.Posyandu II-82 21) Statistik II-82
a.Buku "Blitar dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Blitar" II-82 22) Kearsipan II-82
a.Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) II-82 23) Komunikasi dan Informatika II-83
a.Jumlah Jaringan Komunikasi II-83
b.Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk II-83
c.Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal II-83
d.Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal II-83
e.Website Milik Pemerintah Daerah II-84
f.Pameran atau Expo II-84 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-84 1) Pertanian II-85
a.Produksi Padi II-85
b.Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB II-85 2) Kehutanan II-87
a.Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis II-87
b.Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB II-88 3) Pariwisata II-89
a.Kunjungan Wisata II-89 4) Kelautan dan Perikanan II-90
a.Produksi Perikanan II-90
b.Cakupan Bina Kelompok Nelayan II-93
c.Produksi Perikanan Kelompok Nelayan II-93 5) Perdagangan II-93
a.Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal II-93 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 viii 6) Perindustrian II-94
a.Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB II-94 7) Ketransmigrasian II-95
a.Transmigran yang diberangkatkan 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-95 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-95 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian II-95
a.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita II-95
b.Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per kapita II-96 2) Pertanian II-96
a.Nilai Tukar Petani II-96 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-97 1) Perhubungan II-97
a.Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan II-97
b.Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum II-97
c.Jumlah Orang/Barang melalui Terminal II-98 2) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian II-98
a.Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran II-98
b.Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel II-98 3) Lingkungan Hidup II-99
a.Rumah Tangga Pengguna Air Bersih II-99 4) Komunikasi dan Informatika II-99
a.Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon II-99 2.4.3 Fokus Iklim Investasi II-100 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian II-100
a.Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani II-100 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 ix
b.Jumlah Demo II-100
c.Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa II-101
d.Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah II-101 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-101 1) Ketenagakerjaan II-101
a.Rasio Ketergantungan II-101 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN III- 1 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU III- 4 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III- 4
a.Pendapatan Daerah III- 5
1. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) III- 6
2. 2.Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah III- 7
b.Belanja Daerah III- 8
c.Pembiayaan III- 9 3.1.2 Neraca Daerah III-10 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU III-14 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-17 3.2.2 Analisis Pembiayaan III-19 3.3 KERANGKA PENDANAAN III-22 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama III-22 3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu III-23 3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-25
1. 1.Proyeksi Pendapatan Daerah III-25
2. 2.Proyeksi SILPA III- 34
3. 3.Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat III- 35
4. 4.Kebijakan Alokasi Anggaran III- 36 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV- 1 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN IV- 1 4.1.1 Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial IV- 1 4.1.2 Sumber Daya Manusia IV- 4 4.1.3 Perekonomian dan Daya Saing IV- 7 4.1.4 Infrastruktur IV- 9 4.1.5 Tata Pemerintahan (Good Governance) IV- 9 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 x 4.1.6 Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban Daerah IV- 10 4.2 ISU-ISU STRATEGIS IV-12 4.2.1 Dinamika Internasional IV-12
a.Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community) IV-12
b.Millenium Development Goals (MDG's) dan Sustainable Development Goals (SDG's) IV-12 4.2.2 Dinamika Nasional IV-14
a.RPJMN 2015-2019 IV-14
b.Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama IV-15 1 Kesehatan dan Gizi Masyarakat IV-15 2 Pendidikan IV-16 3 Kebudayaan IV-17 4 Agama IV-18 5 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan IV-19
c.Pembangunan Ekonomi IV-19 1 Stabilitas Moneter IV-19 2 Pemberdayaan UMKM dan Koperasi IV-21 3 Peningkatan Pariwisata IV-22
d.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IV-22 1 Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim IV-22 2 Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang IV-23 3 Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat IV-24 4.2.3 Dinamika Regional (Provinsi) IV-24
a.RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 IV-24
b.Isu/Kondisi Terkini di Jawa Timur IV-28 1 Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif IV-28 2 Infrastruktur IV-30 3 Lingkungan Hidup IV-30 4.2.4 4.2.5 Telaahan RPJMD Daerah Lain dan Kerjasama Antar Daerah Dinamika Lokal IV-40 IV-41
a.Telaahan Kebijakan RPJPD Kabupaten Blitar IV-41
b.Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Blitar IV-43
c.Telaahan KLHS III-56 4.2.6 Isu Strategis Kabupaten Blitar 2016-2021 IV-68
a.Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi IV-68
b.Ketersediaan infrastruktur yang memadai IV-69 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xi
c.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan IV-69
d.Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) IV-69 1 Pendidikan IV-70 2 Kesehatan IV-71 3 Ekonomi IV-71
e.Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih IV-72
f.Pengembangan Potensi Pariwisata IV-73
g.Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah IV-74
h.Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa IV-75 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 VISI V- 1 5.2 MISI V- 2 5.3 TUJUAN DAN SASARAN V- 3 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI- 1 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI- 1 6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN VI- 9 6.2.1 Arah Kebijakan Tahun 2017 VI- 9 6.2.2 Arah Kebijakan Tahun 2018 VI-10 6.2.3 Arah Kebijakan Tahun 2019 VI-11 6.2.4 Arah Kebijakan Tahun 2020 VI-12 6.2.5 Arah Kebijakan Tahun 2021 VI-12 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII- 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII- 1 BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1 BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN X- 1 10.1 PEDOMAN TRANSISI X- 1 10.2 10.3 KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN X- 1 X- 2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Perkembangan Produksi Peternakan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II- 5 Tabel 2.2 Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 II- 6 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015 II- 10 Tabel 2.4 Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Blitar ADHK 2010Tahun 2011-2015 (%) II-16 Tabel 2.5 PDRB ADHB Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah) II-18 Tabel 2.6 PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah) II-19 Tabel 2.7 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Blitar Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2015 II-20 Tabel 2.8 Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2011 – 2014 Kabupaten Blitar II-25 Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 II-26 Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-28 Tabel 2.11 Angka Partisipasi Murni (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-29 Tabel 2.12 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-32 Tabel 2.13 Jumlah Gedung Olahraga (Unit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-35 Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-36 Tabel 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (Pendidikan Dasar) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-36 Tabel 2.16 Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-37 Tabel 2.17 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (Pendidikan Menengah) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-37 Tabel 2.18 Rasio Guru/Murid (Pendidikan Menengah) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-38 Tabel 2.19 Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Blitar II-38 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xiii Tahun 2012-2015 Tabel 2.20 Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Blitar Tahun 2011- 2015 II-39 Tabel 2.21 Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-39 Tabel 2.22 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-40 Tabel 2.23 Angka Putus Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-40 Tabel 2.24 Angka Kelulusan (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-41 Tabel 2.25 Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-41 Tabel 2.26 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-42 Tabel 2.27 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2011- 2015 Kabupaten Blitar II-43 Tabel 2.28 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-43 Tabel 2.29 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-44 Tabel 2.30 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-44 Tabel 2.31 Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-45 Tabel 2.32 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-45 Tabel 2.33 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-46 Tabel 2.34 Cakupan Desa/Kelurahan UCI (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-46 Tabel 2.35 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) Tahun 2011- 2015 Kabupaten Blitar II-47 Tabel 2.36 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-48 Tabel 2.37 Cakupan Kunjungan Bayi (%) Tahun 2011- 2015 Kabupaten Blitar II-49 Tabel 2.38 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-50 Tabel 2.39 Jaringan Irigasi (Km) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-50 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xiv Tabel 2.40 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2014 Kabupaten Blitar II-51 Tabel 2.41 Panjang Jalan Dilalui Roda Empat (Km) Tahun 2011-2014 Kabupaten Blitar II-52 Tabel 2.42 Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-52 Tabel 2.43 Drainase Dalam Keadaan Baik (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-52 Tabel 2.44 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-53 Tabel 2.45 Rumah Tangga Bersanitasi (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-54 Tabel 2.46 Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-55 Tabel 2.47 Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-55 Tabel 2.48 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-55 Tabel 2.49 Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-56 Tabel 2.50 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2011- 2015 Kabupaten Blitar II-56 Tabel 2.51 Jumlah Terminal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-56 Tabel 2.52 Jumlah Angkutan Darat Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-56 Tabel 2.53 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-57 Tabel 2.54 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-57 Tabel 2.55 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-57 Tabel 2.56 Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-58 Tabel 2.57 Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-58 Tabel 2.58 Pencemaran Status Mutu Air (%) Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 II-59 Tabel 2.59 Penegakan Hukum Lingkungan (Tindakan) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-59 Tabel 2.60 Indeks Kualitas Air Kabupaten Blitar Tahun 2015 II-59 Tabel 2.61 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Blitar Tahun 2015 II-60 Tabel 2.62 Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Blitar Tahun 2015 II-60 Tabel 2.63 Kepemilikan KTP Kabupaten Blitar Tahun II-60 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xv 2011-2015 Tabel 2.64 Kepemilikan Akta Kelahiran Yang Diselesaikan 1 Tahun Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-61 Tabel 2.65 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-61 Tabel 2.66 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) Kabupaten Blitar Tahun 2014- 2015 II-61 Tabel 2.67 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%) Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 II-62 Tabel 2.68 Persentase KDRT Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-62 Tabel 2.69 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-63 Tabel 2.70 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-63 Tabel 2.71 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-64 Tabel 2.72 Rasio Akseptor KB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-64 Tabel 2.73 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-64 Tabel 2.74 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Tahun 2012- 2015 Kabupaten Blitar II-65 Tabel 2.75 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 II-65 Tabel 2.76 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2015 Kabupaten Blitar II-66 Tabel 2.77 Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-66 Tabel 2.78 Kegiatan Ketenagakerjaan di Lingkup Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-66 Tabel 2.79 Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-67 Tabel 2.80 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-68 Tabel 2.81 Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-68 Tabel 2.82 Tingkat Pengguran Terbuka Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (% ) II-68 Tabel 2.83 Persentase Koperasi Aktif (%) Tahun 2011- 2015 Kabupaten Blitar II-69 Tabel 2.84 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-69 Tabel 2.85 Usaha Mikro dan Kecil (Unit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-70 Tabel 2.86 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Investor) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-70 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xvi Tabel 2.87 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-71 Tabel 2.88 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-71 Tabel 2.89 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-71 Tabel 2.90 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-72 Tabel 2.91 Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-72 Tabel 2.92 Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-72 Tabel 2.93 Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-73 Tabel 2.94 Lapangan Olahraga (Lapangan) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-73 Tabel 2.95 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Kegiatan) Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 II-74 Tabel 2.96 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-74 Tabel 2.97 Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-75 Tabel 2.98 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-75 Tabel 2.99 Penegakan Perda (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-78 Tabel 2.100 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-78 Tabel 2.101 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten Blitar (%) II-78 Tabel 2.102 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-79 Tabel 2.103 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-79 Tabel 2.104 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011- 2015 II-79 Tabel 2.105 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-80 Tabel 2.106 Ketersediaan Bahan Pangan Kabupaten Blitar (%) Tahun 2011-2015 II-81 Tabel 2.107 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) II-81 Tabel 2.108 Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar II-82 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xvii Tabel 2.109 Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-83 Tabel 2.110 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-83 Tabel 2.111 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-83 Tabel 2.112 Jumlah Penyiaran Radio/Tv Lokal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-84 Tabel 2.113 Website Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-84 Tabel 2.114 Pameran/Expo (Kegiatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-84 Tabel 2.115 Produksi Padi Kabupaten Blitar (Ton) Tahun 2012-2015 II-85 Tabel 2.116 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) II-87 Tabel 2.117 Luas Lahan Kritis Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) II-88 Tabel 2.118 Luas Lahan Kritis dan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Menurut Kecamatan Tahun 2015 (%) Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 II-88 Tabel 2.119 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) II-89 Tabel 2.120 Produksi Hasil Hutan Rakyat Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 (m3) II-89 Tabel 2.121 Kunjungan Wisata Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Kunjungan) II-90 Tabel 2.122 Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) II-90 Tabel 2.123 Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) II-91 Tabel 2.124 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2014 dan 2015 II-92 Tabel 2.125 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) II-93 Tabel 2.126 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) II-93 Tabel 2.127 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) II-94 Tabel 2.128 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) II-94 Tabel 2.129 Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (KK) II-95 Tabel 2.130 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah) II-96 Tabel 2.131 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah) II-96 Tabel 2.132 Nilai Tukar Petani Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-97 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xviii Tabel 2.133 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-97 Tabel 2.134 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2015 di Kabupaten Blitar II-97 Tabel 2.135 Jumlah Orang/Barang melalui Terminal Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-98 Tabel 2.136 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-98 Tabel 2.137 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-99 Tabel 2.138 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-99 Tabel 2.139 Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Pengguna HP/Telepon Tahun 2011-2015 II-100 Tabel 2.140 Jumlah Demo di Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015 II-100 Tabel 2.141 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-101 Tabel 2.142 Dependency Ratio di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014 II-102 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 III- 5 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 III- 8 Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 III- 9 Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 III-11 Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 III-12 Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan AparaturKabupaten Blitar III-18 Tabel 3.7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 III-19 Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 III-20 Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 III-21 Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015 III-22 Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2010-2016 III-23 Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 III-26 Tabel 3.13 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 III-34 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xix Tabel 3.14 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 III-35 Tabel 3.15 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 III-35 Tabel 3.16 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 III-37 Tabel 3.17 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 III-40 Tabel 4.1 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 IV-6 Tabel 4.2 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 IV-7 Tabel 4.3 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010- 2015 IV-7 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Telaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Telaahan Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Blitar Program Perwujudan Kawasan Strategis Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD IV-32 IV-40 IV-44 IV-53 IV-57 Tabel 5.1 Tujuan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 V-4 Tabel 5.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 V-5 Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-1 VI-2 Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-2 VI-3 Tabel 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-3 VI-4 Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-4 VI-5 Tabel 6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-5 VI-7 Tabel 6.6 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-6 VI-8 Tabel 6.7 Arah Kebijakan Kabupaten Blitar Tahun 2016- 2021 VI-13 Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 2016-2021 VII-2 Tabel 8.1 Program Kabupaten Blitar Tahun 2016 VIII-2 Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 VIII-22 Tabel 9.1 Indikator Kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 IX- 2 Tabel 9.2 Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat IX- 6 Tabel 9.3 Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar pada Aspek Layanan Umum IX- 7 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xx Tabel 9.4 Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar pada Aspek Daya Saing Daerah IX-17 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 xxi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan Dokumen Perencanaan Lain I- 6 Gambar 1.2 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Blitar Dalam RTRW Kabupaten Blitar I- 7 Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Blitar II- 2 Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Blitar II- 8 Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2010- 2015 (Jiwa) II- 9 Gambar 2.4 Komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 (Jiwa) II- 11 Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015 II- 12 Gambar 2.6 Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015 Menurut Golongan Usia II- 13 Gambar 2.7 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015 II-15 Gambar 2.8 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2015 II-17 Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015 II-22 Gambar 2.10 PDRB Perkapita Kabupaten Blitar (Juta Rupiah) Tahun 2011-2015 II-23 Gambar 2.11 Indeks Gini Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2014 II-24 Gambar 2.12 Angka Melek Huruf Kabupaten Blitar (%) Tahun 2011-2015 II-27 Gambar 2.13 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-28 Gambar 2.14 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-31 Gambar 2.15 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-31 Gambar 2.16 Jumlah Grup Kesenian (Grup) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-33 Gambar 2.17 Jumlah Klub Olahraga (Klub) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-34 Gambar 2.18 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 II-76 Gambar 3.1 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah III- 3 Gambar 4.1 Angka IPM Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 IV- 5 Gambar 4.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 IV- 6 Gambar 5.1 Visi Kabupaten Blitar 2016-2021 V- 1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 I-1 1 BAB PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kabupaten Blitar terletak di bagian Selatan Provinsi Jawa Timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Tulungagung. Posisi Kabupaten Blitar yang dapat dengan mudah diakses dari berbagai arah terutama dari Kota Kediri dan Kota Malang, menyebabkan daerah ini menjadi sangat strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Blitar dengan berbagai potensi terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Blitar harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan RPJMD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Sementara berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan dilantiknya Bapak Drs. H. Rijanto, MM sebagai Bupati dan Bapak Marhaenis U.W. sebagai Wakil Bupati Blitar periode 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016, maka melekat kewajiban untuk menyusunan dan menetapkan RPJMD melalui peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 I-2 kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, mengingat bahwa RPJMD dilaksanakan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) maka penyusunan rancangan awal RPJMD juga bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra-PD. Dengan kata lain, penyusunan Renstra-PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, maka program pemerintah daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja outcome, serta Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat. 1.2. DASAR HUKUM Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 5.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 I-3 Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. 6.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. 8.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 9.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 I-4 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. 16.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
17. 17.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20105-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
22. 22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011- 2031.
25. 25.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 20, Seri E). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 I-5 1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN 1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 harus memperhatikan RPJMN 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar bersama kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus membangun sistem perencanaan yang terintegrasi. Sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi. 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD Kabupaten Blitar RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra-PD. Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran rencana tahunan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 I-6 perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja- PD tahunannya. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan RAPBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan Dokumen Perencanaan Lain Sumber: Bahan Paparan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, 2015 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RTRW Kabupaten Blitar Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Blitar dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Kabupaten Blitar digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2016- 2021. Secara ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang 9 Agenda Prioritas NAWACITA JOKOWI- JK RPJMN RPJMD PROV RPMJD K/K RENSTRA K/L RENSTRA-PD PROV RENSTRA-PD K/K RKP RKPD PROV RKPD K/K APBN APBD PROV APBD K/K FORUM-PD PROV FORUM-PD K/K RENJA-PD PROV RENJA-PD K/KFORUM-PD PROV FORUM-PD K/K EVALUASI MDN EVALUASI GUB KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG Laporan Sesuai kewenangan RENJA-K/L RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 I-7 berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan pemerintah kabupaten Blitar dalam pembangunan lima tahun yang akan datang. Rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten Blitar yang sejalan dengan RTRW dapat ditunjukkan pada gambar 1.2. Gambar 1.2 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Blitar Dalam RTRW Kabupaten Blitar Sumber: Hasil Analisis RTRW Kabupaten Blitar juga memuat rencana program yang meliputi pogram perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sampai tahun 2031. Mengingat periodesasi RPJMD, maka program kawasan strategis RTRW yang dilaksanakan pada periode RPJMD ini difokuskan pada Tahap II (2016-2020) dan 1 Tahun di tahap III yaitu Tahun 2021. Secara detail informasi tentang RTRW Kabupaten Blitar disajikan pada Bab IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 I-8 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan KLHS Selain disusun dengan mempedomani dan memperhatikan berbagai dokumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.Sesuai dengan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah diminta melaksanakan KLHS antara lain pada penyusunan RPJMD. Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Terkait dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan.Hal ini disesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 disajikan sebagai berikut: 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah menjabarkan visi dan misi kepada daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 I-10 dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Blitar secara berkesinambungan. RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
a.Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih;
b.Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Renstra-PD dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD;
c.Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi;
d.Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; dan
e.Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-1 2 BAB GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Aspek ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis Kabupaten Blitar yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten serta beberapa data/informasi lainnya. 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara 111 0 40'-112 0 10' Bujur Timur dan 7 0 58' – 8 0 9'5'' Lintang Selatan. Sementara itu secaraadministratif, Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Letak yang cukup strategis tersebut menjadikan perkembangan kabupaten yang mempunyai luas wilayah 1.588,79 km² dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 248 desa dan 24 kelurahan ini layak diperhitungkan. Kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam, terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai dan pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi kabupaten yang memiliki ketinggian wilayah ± 167 meter adalah sebagai berikut:
a.Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
b.Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20% . Namun, bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15% .
c.Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20% . RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-2 Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Blitar Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi disebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada dibagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sungai Brantas ini juga sekaligus merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti sungai Lekso, sungai Putih dan sebagainya. Dibagian selatan juga terbentang dari timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 km menghadap Samudera Indonesia. Jenis batuan yang dijumpai di wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah yang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-3 meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah ± 50% dari luas wilayah Kabupaten Blitar. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang berbeda antara wilayah utara dengan selatan. Wilayah utara sungai Brantas membentuk pola aliran (drainase system) radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya seolah-olah berpusat pada gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar dan bermuara di sungai Brantas. Wilayah selatah, sungai-sungai dan anak sungai sebagian besar bermuara di Samudera Indonesai dan hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) bermuara di sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata < 5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan dan Bakung. Iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan Juni– Oktober. Sedangkan musim penghujan antara bulan November–Mei dengan jumlah curah hujan 2.467 hingga 8.282 mm/bulan. Berdasarkan data yang dikutip dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, dapat dikatakan bahwa selama tahun 2015 Kabupaten Blitar diguyur hujan selama 59 hari berturut-turut. Suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4 ̊ C sampai 28,3 ̊ C dimana wilayah pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi. Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupatan Blitar termasuk dalam jenis morfologi pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada bagian Blitar utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk berasal dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen hingga 40 persen, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sedangkan untuk morfologi perbukitan, berada pada wilayah Blitar bagian selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter diatas permukaan air laut (dpl) hingga 350 meter dpl. Morfologi tersebut RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-4 umumnya terbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20 persen sampai 40 persen, yang meliputi kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi dataran, terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini ditempati oleh batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapatan Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0% sampai dengan sekitar 20 persen, meliputiKecamatan Wonodadi, sebagaian Kecamatan Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Kabupaten Blitar melimpah dan beragam. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, Kabupaten Blitar masuk dalam beberapa rencana pengembangan kawasan, meliputi: 1) Pengembangan kawasan hortikultura (sentra penghasil pisang, rambutan, dan belimbing); 2) Pengembangan kawasan perkebunan (tebu, kopi, kakao, kelapa, dan nilam); 3) Pengembangan kawasan sentra peternakan besar (ternak besar dan peternakan unggas); 4) Pengembangan kawasan perikanan, meliputi perikanan air tawar (budidaya ikan hias), dan perikanan air laut. Sampai dengan akhir tahun 2015, kegiatan di sektor pertanian masih memegang peran utama tumbuh kembangnya perekonomian di Kabupaten Blitar. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah, potensi pertanian Kabupaten Blitar dikenal unggul. Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan mencapai 19,9 persen dari luas wilayah, belum termasuk untuk kegiatan perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Dominasi sektor pertanian ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar yang selalu tercatat di atas 30 persen setiap tahunnya. Di tahun 2015, kategori tersebut menyumbang 36,38 persen dari total PDRB. Disamping padi dan jagung yang merupakan komoditas pertanian tanaman pangan unggulan, komoditas unggulan lain baik perkebunan maupun hortikultura yang dihasilkan di Kabupaten Blitar adalah Rambutan, Nanas, Teh, Cengkeh, dan Kopi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-5 Di sektor peternakan, produksi telur unggas Kabupaten Blitar konsisten menyumbang hampir sepertiga produksi telur Jawa Timur. Pada tahun 2012 sumbangan produksi telur Kabupaten Blitar terhadap produksi Jawa Timur sebesar 33,54 persen, tahun berikutnya meningkat menjadi 37,08 persen, dan pada tahun 2014 sebesar 27,83 persen (Data Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, 2015). Besarnya volume produksi telur di Kabupaten Blitar ini tidak saja menguntungkan para pengusaha/produsen, melainkan juga dinikmati pula oleh masyarakat pada umumnya, pekerja, dan secara tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui perolehan PAD dan peranannya dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Blitar. Disamping telur yang berasal dari ayam ras, cukup banyak pula telur itik yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Blitar. Produk lain yang dihasilkan dari sektor perternakan ini adalah daging ayam dan susu. Tabel 2.1 Perkembangan Produksi Peternakan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 I. Daging / Meat ( Ton ) - Sapi/ Cow 20.005,65 21.128,59 18.042,98 18.403,75 18.988,21 - Kambing / Goat 1.682,00 1.850,19 1.790,22 1.879,73 1.907,92 - Domba / Sheep 96,86 120,61 126,91 131,46 133,52 - Ayam Buras / Domestic Hen 1.170,55 1.277,89 1.278,90 1.291,70 1.298,15 - Ayam Petelor / Layer Hen 12.510,36 13.802,68 13.602,90 12.922,76 13.181,13 - Itik / Duck 455,95 435,59 435,65 479,22 527,40 - Ayam Pedaging / Broiler 26.248,32 23.962,36 26.725,59 25.391,70 26.720,27 Total 62.169,69 62.577,90 62.003,15 60.500,31 62.756,60 II. Kulit/Leather ( Ton ) - Sapi/Cow 0,09 0,09 0,06 0,05 0,07 - Kambing / Goat 302,76 333,04 338,22 360,90 399,20 - Domba / Sheep 87,17 108,55 0,00 17,97 18,81 Total 390,02 441,68 338,28 378,92 418,08 III. Susu / Milk ( Ton ) - Sapi / Dairy Cow 40.553,23 43.073,33 31.880,84 32.201,00 32.493,00 IV. Telor / Eggs ( Ton ) - Ayam Buras / Domestic Hen 1.073,43 1.171,86 1.172,79 1.453,16 1.488,98 - Ayam Ras / Pedigree Hen 133.965,29 147.803,88 148.919,91 123.276,97 151.826,22 - Itik / Duck 3.397,59 3.245,87 3.246,36 5.223,89 5.700,73 - Entok / Manila Duck 133,11 146,63 146,63 1.832,00 138,74 - Puyuh 18,32 570,24 Total 138.569,41 152.368,24 153.485,68 131.804,35 159.724,90 Sumber: Dinas Peternakan, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-6 Disamping sektor Pertanian, Kabupaten Blitar juga memiliki Potensi Perikanan yang cukup besar baik perikanan laut (tangkap) maupun perikanan darat/budidaya. Potensi perikanan laut sangat menjanjikan karena Kabupaten Blitar langsung berbatasan dengan Samudra Indonesia di bagian Selatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Blitar sejak beberapa tahun belakangan secara intensif mengembangkan sarana dan prasarana perikanan khususnya di Pantai Tambakrejo, guna meningkatkan produksi perikanan laut tersebut. Pada sektor perikanan darat, khususnya budidaya ikan hias, Kabupaten Blitar terkenal dengan komoditas ikan koi dengan basis budidaya ikan koi di Kecamatan Nglegok yang telah diakui secara nasional sebagai salah satu sentra ikan koi berkualitas di Indonesia. Di wilayah pantai terdapat pula beberapa lokasi tambak udang. Seiring kebutuhan akan bahan baku tambang, saat ini wilayah selatan merupakan pemasok bahan tambang golongan C seperti, Feldspar, Kaolin, Zeolit, Pasir Besi dan Batu Kapur. Tabel 2.2 Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 Jenis 2014 2015 Produksi Nilai (Rp) Produksi Nilai (Rp) Tangkap (ton) 1.314,5 14.272.793.000 2.226,45 21.297.411.000
1. 1.Laut 1.063,6 11.340.052.500 1.944,96 18.366.226.000
2. 2.PUD 250,9 2.932.740.500 281,49 2.931.185.000 Budidaya (ton) 9.733,0 160.762.800.000 14.642,26 261.454.145.000
3. 1.Kolam 9.207,2 142.173.200.000 14.119,20 243.686.525.000
4. 2.Mina Padi 4,7 56.400.000 4,20 59.000.000
5. 3.Karamba 0,4 4.800.000 0,40 4.800.000
6. 4.Jaring Apung 26,7 1.238.400.000 20,76 284.320.000
7. 5.Tambak 494 17.290.000.000 497,70 17.419.500.000 Ikan Hias (ekor) 233.268.000 134.045.600.000 234.294.000 133.753.770.000 TOTAL 469.843.993.000 677.959.471.000 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016 Sektor perdagangan juga berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi dengan layak. Komoditas unggulan lain Kabupaten Blitar diantaranya adalah gula kelapa, minyak atsiri (kenanga dan nilam), serta kerajinan batok kelapa yang telah menembus pasar nasional. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-7 Dalam rangka mengembangkan industri minyak atsiri, Pemerintah Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Dimulai pada tahun 2011, pengembangan atsiri dilaksanakan melalui Program Hibah Kompetensi Berbasis Institusi berupa program pemberdayaan petani nilam, cengkeh, dan kenanga. Pada akhir tahun 2013 dimulai rintisan Pengembangan Agrowisata Atsiri Nilam di Kecamatan Kesamben. Dalam Rencana Pengembangan Koridor Wisata RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031, wilayah Kabupaten Blitar juga termasuk dalam Jalur Pengembangan Koridor C untuk konservasi kompleks Candi Penataran. Bersama dengan Monumen Trisula, Candi Simping dan Candi Penataran masuk dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Potensi alam yang bervariasi bisa dikembangkan menjadi obyek wisata yang sangat berpotensi mengundang wisatawan domestik maupun luar negeri, seperti potensi pantai-pantai yang tersebar di sepanjang pantai selatan, air terjun, pengembangan desa wisata ataupun paket-paket inovatif lain dari sektor pariwisata. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang telah ditumbuhkan hampir di setiap desa di Kabupaten Blitar bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Lebih-lebih jika dilakukan pengembangan jejaring usaha antar lintas sektoral yang masing-masing memiliki keunggulan produknya, sehingga tercipta sinergitas pengembangan usaha bersama di Kabupaten Blitar yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro masyarakat. Di sisi lain, kondisi geografis Kabupaten Blitar menjadikan adanya perbedaan sosio kultural bagi penduduk yang mendiami berbagai wilayah di Kabupaten Blitar. Seperti di wilayah barat, kebudayaan masyarakatnya condong ke mentaraman yang merujuk pada suatu teritori budaya maupun dialek yang digunakan. Sedangkan di bagian timur, cenderung pada dialek yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang. Heterogenitas penduduk ini harus selalu dikelola dengan baik agar stabilitas wilayah dapat selalu terjaga. 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Dengan kondisi topografis yang bervariasi, antara lain sepanjang sisi selatan berada ditepi pantai, serta sisi utara yang bergunung-gunung bahkan terletak dilereng gunung Kelud yang masih aktif, selain memiliki potensi yang menjanjikan, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi bencana alam yang cukup beragam, antara lain :
a.Daerah rawan Tsunami berada di sepanjang pesisir Selatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-8 Kabupaten Blitar, meliputi Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung.
b.Daerah rawan bencana Gunung Berapi, utamanya meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Garum.
c.Daerah rawan Banjir meliputi wilayah disepanjang aliran sungai Brantas, antara lain Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan.
d.Daerah Rawan Angin Puting Beliung yaitu Kecamatan Srengat, Wonodadi dan Udanawu.
e.Daerah Rawan longsor meliputi kecamatan Gandusari, Wlingi, dan Doko. Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Blitar Sumber: Bappeda, 2016 (diolah) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-9 2.1.4 Demografi Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus menciptakan demand barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain serta perlu ditingkatkan kualitasnya terutama di era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa di tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.145.396 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,51 persen sejak Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) lalu. Dengan luas wilayah 1.588,79 km 2 maka rata-rata kepadatan penduduk adalah sebesar 721 jiwa per km 2 . Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2010 – 2015 (Jiwa) Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Dilihat dari persebaran penduduk Kabupaten Blitar, Kecamatan Ponggok merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 101.058 jiwa, sementara Kecamatan Bakung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sejumlah 25.542 jiwa. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Sanankulon dengan jumlah penduduk sebesar 1.672 jiwa per km 2 , sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan paling rendah adalah Wonotirto dengan jumlah penduduk 216 jiwa per km 2 . 1.116.639 1.124.775 1.130.423 1.136.701 1.140.793 1.145.396 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-10 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015 No. Kecamatan Luas Wilayah (km2) % Jumlah Penduduk (jiwa) Sex Ratio Kepadatan (jiwa/km2)L P Total
1. 1.Bakung 111,24 7,00 12.504 13.038 25.542 95,90 230
2. 2.Wonotirto 164,54 10,36 17.873 17.707 35.580 100,94 216
3. 3.Panggungrejo 119,04 7,49 20.617 20.711 41.328 99,55 347
4. 4.Wates 68,76 4,33 14.124 14.094 28.218 100,21 410
5. 5.Binangun 76,79 4,83 21.355 21.330 42.685 100,12 556
6. 6.Sutojayan 44,2 2,78 23.626 24.192 47.818 97,66 1.082
7. 7.Kademangan 105,28 6,63 32.598 32.639 65.237 99,87 620
8. 8.Kanigoro 55,55 3,50 38.719 38.096 76.815 101,64 1.383
9. 9.Talun 49,78 3,13 30.209 30.455 60.664 99,19 1.219
10. 10.Selopuro 39,29 2,47 20.213 19.605 39.818 103,10 1.013
11. 11.Kesamben 56,96 3,59 23.879 24.509 48.388 97,43 850
12. 12.Selorejo 52,23 3,29 17.248 17.666 34.914 97,63 668
13. 13.Doko 70,95 4,47 18.840 18.885 37.725 99,76 532
14. 14.Wlingi 66,36 4,18 25.162 25.009 50.171 100,61 756
15. 15.Gandusari 88,23 5,55 33.528 32.949 66.477 101,76 753
16. 16.Garum 54,56 3,43 32.697 32.139 64.836 101,74 1.188
17. 17.Nglegok 92,56 5,83 35.082 34.692 69.774 101,12 754
18. 18.Sanankulon 33,33 2,10 27.869 27.855 55.724 100,05 1.672
19. 19.Ponggok 103,83 6,54 51.159 49.899 101.058 102,53 973
20. 20.Srengat 53,98 3,40 32.362 32.592 64.954 99,29 1.203
21. 21.Wonodadi 40,35 2,54 23.419 23.494 46.913 99,68 1.163
22. 22.Udanawu 40,98 2,58 20.624 20.133 40.757 102,44 995 Kab. Blitar 1.588,79 100 573.707 571.689 1.145.396 100,35 721 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Komposisi penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan jenis kelamin selama lima tahun terakhir sejak SP 2010 disajikan dalam Gambar 2.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu tersebut populasi penduduk laki-laki lebih besar dibanding populasi perempuan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-11 Gambar 2.4 Komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2010 – 2015 (Jiwa) Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berpengaruh pada nilai sex ratio. Nilai sex ratio Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2015, sex ratio Kabupaten Blitar sebesar 100,35. Artinya, dalam 10.000 jiwa penduduk perempuan terdapat 10.035 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex ratio digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berwawasan kesetaraan gender maupun sebagai informasi untuk kepentingan mengakomodir tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Sementara itu, untuk mengetahui penduduk menurut kelompok usia, dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk tersebut mampu menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur sekaligus menurut jenis kelamin. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Laki-Laki 559.475 562.779 565.689 568.596 571.303 573.707 Perempuan 557.164 561.996 564.734 568.105 569.490 571.689 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-12 Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Blitar berada pada rentang usia produktif (15-64 tahun) dengan persentase sebesar 66,62% (763.093 jiwa). Sisanya merupakan usia non produktif (382.303 jiwa) yang terdiri dari penduduk usia muda dibawah 15 tahun sebesar 23,51% dan penduduk usia lanjut 65 tahun keatas sebesar 9,87% . 7,66 7,62 7,74 6,85 6,16 6,74 6,96 7,57 7,73 7,66 6,66 5,91 4,12 3,59 7,02 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 ≥ 70 Perempuan Laki-laki RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-13 Gambar 2.6 Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015 Menurut Golongan Usia Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Melalui informasi di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki potensi besar dalam hal penyediaan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan besarnya persentase usia produktif. Hal tersebut perlu diimbangi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, diperoleh informasi pula bahwa dependency ratio atau rasio ketergantungan yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif Kabupaten Blitar sebesar 0,50. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dan dianggap produktif) menanggung kurang lebih sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan ini merupakan salah satu indikator demografi penting yang menunjukkan bahwa semakin kecil rasio tersebut maka semakin baik pula kondisi penduduknya. Suatu daerah akan memperoleh “bonus demografi” saat nilai depedency ratio-nya kurang dari 0,5 atau saat 100 orang usia kerja menanggung tidak lebih dari 50 orang usia nonproduktif. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah berapa persen dari jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja) tersebut yang benar-benar aktif bekerja pada usia produktifnya. 23,51 66,62 9,87 Usia Muda (< 15) Usia Produktif (15-64) Usia Lanjut (65+) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-14 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Aspek ini menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a.Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar dihitung dalam dua bentuk yaitu penghitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan penghitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga (inflasi), sedangkan PDRB ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB tanpa dipengaruhi perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun. PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB menggambarkan kemampuan Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh Kabupaten Blitar sangat tergantung kepada kondisi sumber daya alam dan faktor produksi yang tersedia. Selama periode 2010-2015 nilai PDRB Kabupaten Blitar terus mengalami perkembangan, baik ADHB maupun ADHK Tahun 2010. Dalam rentang waktu tersebut, pertambahan PDRB ADHB Kabupaten Blitar rata- rata berkisar 2,1 milyar rupiah per tahun. Angka ini masih kasar dan belum dapat digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi karena didalamnya mengandung pengaruh perubahan/kenaikan harga (inflasi) seperti dijelaskan sebelumnya. Artinya, bisa saja pertambahan tersebut mayoritas justru disumbang oleh perubahan harga, bukan kuantitas. Perkembangan ekonomi secara riil, bisa dilihat dari perubahan PDRB ADHK Kabupaten Blitar yang kemudian lazim disebut dengan istilah pertumbuhan ekonomi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-15 Gambar 2.7 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Kab. Blitar, BPS Provinsi Jatim, BPS RI, 2016 (diolah) BPS RI mencatat, pada tahun 2015 perekonomian nasional hanya bergerak 4,74 persen, sedikit lebih lambat dibanding tahun 2014 yang mampu tumbuh sebesar 5,02 persen. Setali tiga uang, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pun hanya mampu mencapai level 5,4 persen, setelah sebelumnya sukses bertengger di angka 5,9 persen. Dari semua kategori, Industri Pengolahan tampaknya menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi di Jawa Timur, mengingat kontribusi kategori ini cukup besar. Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Blitar. Sempat melemah di tahun 2014, perekonomian Kabupaten Blitar tumbuh lebih cepat pada tahun 2015, meskipun pertambahannya tidak terlalu signifikan. Dari Gambar 2.6 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar mencapai 5,05 persen. Pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Blitar secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-16 Tabel 2.4 Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Blitar ADHK 2010 Tahun 2011-2015 (%) Kategori Lapangan Usaha / Industri 2011 2012 2013 2014 2015

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,11 5,18 2,42 3,00 4,67 B Pertambangan dan Penggalian 7,54 1,28 3,93 3,51 2,98 C Industri Pengolahan 3,44 1,57 4,89 6,90 6,10 D Pengadaan Listrik dan Gas 8,27 10,00 2,08 1,64 0,20 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,32) 2,25 2,33 2,56 2.94 F Konstruksi 5,07 6,48 8,42 6,21 1,96 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,83 9,33 7,29 6,22 6,58 H Transportasi dan Pergudangan 5,05 4,31 5,74 7,36 6,23 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,05 12,09 4,19 5,96 5,95 J Informasi dan Komunikasi 8,69 8,17 10,82 6,21 6,44 K Jasa Keuangan dan Asuransi 28,26 13,83 9,12 5,73 4,34 L Real Estat 6,83 4,80 5,27 6,76 5,83 M, N Jasa Perusahaan 4,70 4,56 3,80 4,27 4,72 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,88 2,83 1,14 0,37 4,43 P Jasa Pendidikan 4,96 5,04 5,85 8,51 6,16 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 13,16 8,56 7,44 13,62 1,46 R, S, T, U Jasa lainnya 7,03 4,88 4,01 5,05 4,51 Produk Domestik Regional Bruto 5,43 5,62 5,06 5,02 5,05 Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016 Sekilas tampak bahwa kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi. Namun apabila ditelisik lebih seksama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar sebesar 5,05 persen di tahun 2015, utamanya justru bersumber dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu berkisar 1,30 persen, baru kategori Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi terhadap pertumbuhan total sebesar 1,21 persen. Sumber pertumbuhan diperoleh dari pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori, yang dibobot oleh peran dari kategori-kategori itu sendiri. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-17 Gambar 2.8 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2015 Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016 (diolah) Sementara itu, secara nominal PDRB Kabupaten Blitar pada tahun 2015 yaitu sebesar 26,8 triliun rupiah (ADHB). Angka tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2015 seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar bernilai 26,8 triliun rupiah. Sementara jika ditinjau dari harga konstan 2010, PDRB yang dihasilkan berkisar 20,9 triliun rupiah. Berikut adalah tabel PDRB ADHB dan ADHK menurut lapangan usaha tahun 2011 – 2015. 1,30 1,21 0,83 0,39 0,28 0,25 0,15 0,15 0,11 0,10 0,08 0,07 0,05 0,05 0,02 0,00 0,00 - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 Pertanian, Kehutanan, … Perdagangan Besar … Industri Pengolahan Informasi dan … Konstruksi Jasa Pendidikan Administrasi … Real Estate Jasa Keuangan dan … Jasa lainnyaPenyediaan … Jasa Kesehatan dan … Jasa Perusahaan Pengadaan … Pengadaan Listrik dan … RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-18 Tabel 2.5 PDRB ADHB Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah) Kategori Lapangan Usaha / Industri 2011 2012 2013 2014 2015
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.304.230,5 6.969.377,6 7.668.035,5 8.659.948,2 9.740.390,1 B Pertambangan dan Penggalian 828.117,3 847.648,5 892.862,8 1.066.491,6 1.144.203,3 C Industri Pengolahan 2.447.617,2 2.572.152,7 2.788.041,9 3.077.688,0 3.435.355,5 D Pengadaan Listrik dan Gas 13.010,2 13.634,5 12.194,3 12.414,1 13.160,3 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6.894,7 7.103,5 7.513,9 7.896,1 8.454,2 F Konstruksi 1.561.740,7 1.766.689,9 1.949.968,5 2.204.852,4 2.323.152,5 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.967.315,3 3.389.639,3 3.740.904,9 4.037.874,2 4.519.150,3 H Transportasi dan Pergudangan 212.347,5 228.739,5 253.321,4 288.034,3 321.760,3 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 147.716,9 172.156,4 185.796,2 207.124,3 233.710,3 J Informasi dan Komunikasi 956.129,6 1.023.241,2 1.134.448,6 1.190.790,0 1.311.129,3 K Jasa Keuangan dan Asuransi 360.198,2 449.873,8 503.050,7 561.260,5 615.326,7 L Real Estat 339.683,0 363.139,5 393.965,5 420.645,1 479.775,2 M, N Jasa Perusahaan 65.433,2 70.248,6 76.596,1 80.749,0 88.987,5 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 692.742,1 762.000,9 791.296,2 802.126,5 869.857,0 P Jasa Pendidikan 714.040,8 804.457,0 896.920,4 1.007.306,9 1.102.067,9 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 127.848,2 146.258,8 163.029,8 184.909,6 202.812,0 R, S, T, U Jasa lainnya 268.336,8 282.153,1 297.220,8 330.508,9 366.900,5 PDRB 18.013.402,5 19.868.514,7 21.755.167,9 24.140.619,6 26.776.192,9 Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-19 Tabel 2.6 PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah) Kategori Lapangan Usaha / Industri 2011 2012 2013 2014 2015
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.899.263,2 6.204.675,3 6.355.112,8 6.546.046,2 6.851.513,9 B Pertambangan dan Penggalian 800.767,8 811.034,9 842.883,5 872.503,6 898.494,9 C Industri Pengolahan 2.282.471,3 2.318.192,3 2.431.580,1 2.599.399,7 2.757.881,4 D Pengadaan Listrik dan Gas 13.643,5 15.007,5 15.319,1 15.570,1 15.600,9 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6.869,2 7.023,5 7.187,1 7.371,1 7.587,7 F Konstruksi 1.480.726,5 1.576.671,3 1.709.440,9 1.815.540,8 1.851.193,8 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.834.327,8 3.098.759,9 3.324.721,7 3.531.596,4 3.763.947,4 H Transportasi dan Pergudangan 205.866,5 214.738,5 227.055,2 243.763,1 258.938,1 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 144.758,8 162.255,9 169.054,5 179.138,5 189.796,5 J Informasi dan Komunikasi 954.412,3 1.032.384,7 1.144.096,3 1.215.107,2 1.293.403,4 K Jasa Keuangan dan Asuransi 343.532,9 391.033,2 426.685,4 451.133,7 470.703,2 L Real Estat 328.765,2 344.557,3 362.708,0 387.235,2 409.798,9 M, N Jasa Perusahaan 62.366,0 65.211,4 67.686,6 70.575,7 73.910,4 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 666.619,6 685.471,5 693.264,1 695.816,4 726.662,9 P Jasa Pendidikan 680.930,4 715.282,3 757.134,8 821.570,5 872.218,1 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 125.498,9 136.244,3 146.375,8 166.315,4 168.739,0 R, S, T, U Jasa lainnya 263.082,1 275.911,7 286.973,9 301.472,7 315.083,7 PDRB 17.093.902,3 18.054.455,6 18.967.279,9 19.920.156,5 20.925.474,3 Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016 Ditinjau dari struktur perekonomiannya, hingga tahun 2015 Kabupaten Blitar masih bercorak agraris. Hal ini tercermin dari besarnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang 36,38 persen terhadap PDRB Kabupaten Blitar di tahun RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-20 tersebut. Kategori berikutnya yang juga tidak kalah penting dalam membentuk wajah perekonomian Kabupaten Blitar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang memiliki kontribusi sekitar 16,88 persen terhadap total PDRB, selanjutnya Kategori Industri Pengolahan sebesar 12,83 persen; dan Kategori Konstruksi sebesar 8,68 persen. Sedangkan peranan kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen. Tabel 2.7 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Blitar Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2015 Kategori Lapangan Usaha / Industri 2011 2012 2013 2014 2015
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 35,00 35,08 35,25 35,87 36,38 B Pertambangan dan Penggalian 4,60 4,27 4,10 4,42 4,27 C Industri Pengolahan 13,59 12,95 12,82 12,75 12,83 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 F Konstruksi 8,67 8,89 8,96 9,13 8,68 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,47 17,06 17,20 16,73 16,88 H Transportasi dan Pergudangan 1,18 1,15 1,16 1,19 1,20 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,82 0,87 0,85 0,86 0,87 J Informasi dan Komunikasi 5,31 5,15 5,21 4,93 4,90 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,00 2,26 2,31 2,32 2,30 L Real Estat 1,89 1,83 1,81 1,74 1,79 M, N Jasa Perusahaan 0,36 0,35 0,35 0,33 0,33 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,85 3,84 3,64 3,32 3,25 P Jasa Pendidikan 3,96 4,05 4,12 4,17 4,12 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,71 0,74 0,75 0,77 0,76 R, S, T, U Jasa lainnya 1,49 1,42 1,37 1,37 1,37 Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-21 Apabila diamati, selama kurun lima tahun terakhir, kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kecenderungan meningkat. Sebaliknya, kategori Industri Pengolahan justru kian menurun. Kedua kategori tersebut, bersama dengan kategori Pertambangan dan Penggalian, sering disebut sebagai sektor Tradable/Riil. Peran sektor Tradable/Riil ini sangat penting dalam kancah perekonomian regional Kabupaten Blitar, mengingat lebih dari separuh penduduk Kabupaten Blitar bekerja di sektor tersebut, terutama di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Yang kemudian menjadi persoalan adalah di pertanian lah, masyarakat dengan predikat miskin banyak bernaung. Tahun 2014 misalnya, sebanyak 32,14 persen penduduk miskin di Kabupaten Blitar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian (BPS, 2016).
1. b.Laju Inflasi Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Tingkat keparahan inflasi terbagi atas Inflasi ringan (<10% setahun); Inflasi sedang (10% -30% setahun); Inflasi berat (30% -100% setahun); dan Hiperinflasi ( >100% setahun). Laju inflasi di Kabupaten Blitar diasumsikan sama dengan angka inflasi Kota Kediri. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, inflasi tertinggi Kabupaten Blitar terjadi di tahun 2013 sebesar 8,05 persen. Kenaikan inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan harga BBM subsidi dan perubahan cuaca yang mengakibatkan pergeseran musim panen beberapa komoditi pertanian. Dengan kata lain, inflasi yang terjadi lebih didorong oleh efek kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan pemerintah lain yang kerap memicu inflasi adalah pengumuman kenaikan UMK/UMR serta kenaikan Gaji PNS, TNI dan Polri. Sementara itu, Tahun 2015 merupakan tahun dengan angka inflasi terendah. Rendahnya angka inflasi, diantaranya dipengaruhi oleh kecilnya kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, contoh cabai dan beras. Melimpahnya pasokan cabai dari sentra produksi, menekan harga cabai mengalami penurunan. Selain itu, harga beras dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan stok dan disisi lain konsumsi cenderung normal. Terlihat bahwa upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja optimal dalam menjaga rantai distribusi bahan makanan. Bagaimanapun ini merupakan cara yang cukup efisien untuk menjaga laju inflasi tetap landai. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah, penurunan harga BBM yang kemudian diikuti oleh penurunan tarif angkutan. Akibatnya, terjadi beberapa kali deflasi pada kelompok tranportasi, komunikasi dan jasa keuangan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-22 Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Kab. Blitar, BPS Provinsi Jatim, BPS RI, 2016 (diolah)
2. c.PDRB Per Kapita PDRB per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk, meskipun pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu atau perbandingannya dengan daerah lain. 2011 2012 2013 2014 2015 Kabupaten Blitar 3,62 4,63 8,05 7,49 1,71 Jawa Timur 4,09 4,5 7,59 7,77 3,08 Nasional 5,4 4,3 8,38 8,36 3,35 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-23 Gambar 2.10 PDRB Perkapita Kabupaten Blitar (Juta Rupiah) Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah) PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2011 mencapai 16 juta rupiah dan meningkat menjadi 23,39 juta rupiah pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata 10 persen per tahun.
3. d.Indeks Gini Salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan menghitung nilai koefisien gini (Gini Ratio). Ketimpangan distribusi pendapatan yang dihitung berdasarkan nilai gini ratio ini didasarkan pada kriteria: a) Jika nilai koefisien gini ……< 0,4, maka dinyatakan tingkat ketimpangan rendah, b)Jika nilai koefisien gini 0,4 < 0,5, maka dinyatakan tingkat ketimpangannya sedang, dan 3) jika nilai koefisien gini ……>0,5, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya tinggi. Posisi terakhir Gini Ratio tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar berada di angka 0,30. Angka tersebut dapat diartikan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Blitar tergolong rendah dikarenakan nilai koefisien gininya di bawah 0,4. Berikut adalah gambar indeks gini Kabupaten Blitar. 14,49 16,02 17,58 19,14 21,15 23,39 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-24 Gambar 2.11 Indeks Gini Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2014 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 (diolah)
4. e.Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data persentase penduduk Kabupaten Blitar di atas garis kemiskinan disajikan pada tabel berikut. 0,28 0,3 0,27 0,33 0,36 0,33 0,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-25 Tabel 2.8 Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2011 – 2014 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 Persentase Penduduk Miskin 11,29 10,71 10,53 10,22 Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan 88,71 89,29 89,47 89,78 Sumber: Data Strategis “Titik Nol 2015” untuk Pembangunan Kabupaten Blitar Periode 2016-2021 Dari Tabel di atas diketahui dari tahun 2011 hingga tahun 2014 persentase penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan trend yang terus meningkat.Pada tahun 2011 hingga tahun 2014 permasalahan Pemerintah Daerah yang dialami untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Blitar yaitu :  Program pengentasan kemiskinan dihadapkan pada masalah pengurangan jumlah penduduk miskin yang makin melambat, penduduk miskin yang ada makin sulit dientaskan  Perubahan Garis Kemiskinan terus terjadi seiring perubahan harga (inflasi) kebutuhan bahan pokok konsumsi rumah tangga di Kabupaten Blitar. Periode 4 tahun terakhir (2011-2014) GK naik rata-rata sebesar 5,14 persen per tahun. Angka ini diperkirakan mendekati inflasi harga konsumen  Rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati kemiskinan, gap pengeluaran antar penduduk miskin pada periode terakhir 2011- 2014 menunjukkan angka yang stagnan.
5. f.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-26 tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Berikut ini disajikan IPM Kabupaten Blitar sejak tahun 2010 sampai
  1. 2015.Data ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, yang berarti terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 BLITAR Angka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Harapan Hidup 72,31 72,36 72,42 72,47 72,50 72,80 Indeks Kesehatan 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 Harapan Lama Sekolah 11,03 11,18 11,34 11,37 11,49 11,98 Rata-rata Lama Sekolah 6,43 6,52 6,59 6,67 6,82 7,24 Indeks Pendidikan 0,52 0,53 0,53 0,54 0,55 0,57 Pengeluaran 8.423 8.726 9.076 9.217 9.245 9.272 Indeks Daya Beli 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 0,68 IPM Kabupaten Blitar 64,79 65,47 66,17 66,49 66,88 68,13 IPM Jawa Timur 65,36 66,06 66,74 67,55 68,14 68,95 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016
6. g.Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani Seluruh tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Blitar sampai tahun 2015 yang dilaporkan/terdeteksi secara keseluruhan telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang (100 persen). 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1) Pendidikan
7. a.Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-27 (i) Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. (ii) Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. (iii) Menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Capaian kinerja angka melek huruf didukung dengan program seperti penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, pelaksanaan beberapa pelatihan kecakapan hidup serta peningkatan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten Blitar. Berikut adalah grafik angka melek huruf Kabupaten Blitar. Gambar 2.12 Angka Melek Huruf Kabupaten Blitar (%) Tahun 2011-2015 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016
8. b.Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya metode baru dalam penghitungan angka IPM, angka rata- rata lama sekolah kabupaten Blitar pada awal periode tahun 2011 adalah 95% 95% 97% 98% 98% 2011 2012 2013 2014 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-28 6,52 tahun. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 7,24 tahun. Capaian kinerja tersebut didukung dengan program seperti pelatihan kecakapan hidup, penyelenggaraan kegiatan kejar paket B dan C, serta rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun. Berikut adalah grafik angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Blitar. Gambar 2.13 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah)
9. c.Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 APK SD/MI dan Paket A 99 99 99 99 123 APK SMP/MTs dan Paket B 98 98 99 9999 108 APK SMA/SMK/MA 39 39 42 5242 41 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016 6,52 6,59 6,67 6,82 7,24 2011 2012 2013 2014 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-29 APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100% . Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda atau mungkin bisa jg akibat adanya sistem akselerasi. Pada kondisi APK ini dapat terlihat semakin tinggi tingkat pendidikan, nilai realisasinya semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang apada khirnya mengalami kesulitan biaya untuk menlanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.
10. d.Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Tabel 2.11 Angka Partisipasi Murni (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 APM SD/MI 92 95 95 97 108 APM SMP/MTs 80 80 81 81 84 APM SMA/SMK/MA 36 36 40 40 40 Sumber: Dinas Pendidikan, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-30 Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya APM. Capaian APM Kabupaten Blitar tahun 2015 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :  Pola pikir sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar yang beranggapan bahwa kualitas lembaga pendidikan di luar Kabupaten Blitar lebih baik, sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar menyekolahkan putra putrinya di luar Kabupaten Blitar.  Adanya pola pikir anak-anak usia sekolah yang beranggapan bahwa sekolah di luar Kabupaten Blitar lebih prestise dari pada sekolah di Kabupaten Blitar.  Adanya kebijakan pendidikan gratis di luar Kabupaten Blitar, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di luar Kabupaten Blitar. Untuk meningkatkan APM di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar terus membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Blitar serta mensosialisasikan prestasi-prestasi sekolah yang ada di Kabupaten Blitar. 2) Kesehatan
11. a.Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Angka kematian bayi (AKB) ini menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).Berikut ini disajikan AKB di Kabupaten Blitar Tahun 2011 sampai dengan 2015 yang menunjukkan hal menggembirakan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun AKB mengalami penurunan dari 14,09 pada Tahun 2011 menjadi 10,5 pada Tahun 2015. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-31 Gambar 2.14 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015
12. b.Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Gambar 2.15 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah) 14,09 14,3 13,4 10,64 10,5 2011 2012 2013 2014 2015 72,36 72,42 72,47 72,50 72,80 2011 2012 2013 2014 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-32 Peningkatan AHH dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
13. c.Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Pada tahun 1999, WHO mengelompokkan wilayah berdasarkan kecamatan untuk level kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk level provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:
14. a.rendah = di bawah 10 %
15. b.sedang = 10-19 %
16. c.tinggi = 20-29 %
17. d.sangat tinggi = 30 % Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standardisebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Indikator prevalensi balita gizi buruk pada tahun 2011 mencapai 1,6 persen dan terus menurun hingga tahun 2014 (0,9 persen). Akan tetapi angka tersebut mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi 1,2 persen. Hal ini dikarenakan sistem pelaporan/surveilans gizi pada tahun 2015 sudah lebih baik dan berbasis online, sehingga pelaporan dan pencatatan penemuan kasus lebih cepat. Namun demikian angka di tahun 2015 tersebut masih berada di bawah capaian angka propinsi (2,2 persen). Tabel 2.12 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Prevalensi Balita Gizi Buruk 1,6 1,52 1,3 0,9 1,2 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-33 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusiadan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosialbudaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia,bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untukmencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. 1) Kebudayaan
18. a.Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian pada awal periode tahun 2011 mencapai 150grup kesenian yang kemudian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2015 terdapat 245 grup kesenian. Berikut adalah tabel jumlah grup kesenian pada Kabupaten Blitar. Gambar 2.16 Jumlah Grup Kesenian (Grup) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Sumber: Disporbudpar Kab. Blitar, 2016 (diolah) 150 164 164 187 245 2011 2012 2013 2014 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-34
19. b.Jumlah Gedung Kesenian Hingga tahun 2015, di Kabupaten Blitar tercatat baru terdapat sebuah gedung kesenian yang berupa Ampitheatre yang berlokasi di Kecamatan Nglegok dan berada di lokasi kawasan Wisata Penataran . 2) Pemuda dan Olahraga
20. a.Jumlah Klub Olahraga Jumlah klub olahraga di Kabupaten Blitar sejak tahun 2011 mengalami peningkatan dari 461 klub menjadi 616 klub di tahun 2021. Jumlah klub olahraga perlu ditingkatkan sebagai sarana pengembangan diri pemuda yang merupakan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa. Gambar 2.17 Jumlah Klub Olahraga (Klub) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Sumber: Disporbudpar Kab. Blitar, 2016
21. b.Jumlah Sarana/Gedung Olahraga Hanya terdapat sebuah gedung olah raga di Kabupaten Blitar hingga tahun 2015. Senada dengan indikator sebelumnya, sarana berupa gedung olah raga perlu terus dikembangkan sebagai sarana pengembangan diri pemuda yang merupakan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa. 461 492 523 554 616 2011 2012 2013 2014 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-35 Tabel 2.13 Jumlah Gedung Olahraga (Unit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Sarana/Gedung Olahraga 444 444 444 444 444 Sumber: Disporbudpar Kab. Blitar, 2016 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM Aspek pelayanan umum merupakan aspek kedua dari tiga aspek pada indikator kinerja kunci yang tercantum pada Permendagri No 54 Tahun
  1. 2010.Aspek pelayanan umum memberikan gambaran kinerja pemerintah dalam melayani penduduknya. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, keduanya akan dijabarkan sebagai berikut. 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan wajib adalah indikator kinerja yang menilai urusan pelayanan wajib di suatu daerah, penyelenggaraan urusan wajib ditangani oleh pemerintah Kabupaten Blitar berkaitan dengan pelayanan dasar. Bagian dari urusan wajib seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, dan lain sebagainya. 1) Pendidikan
22. a.Pendidikan Dasar a.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. APS SD/MI tahun 2014 dengan kelompok umur 7-12 tahun sebesar 93,95 persen, dan APS SMP/MTs dengan kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 6,05 persen anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Blitar saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Selanjutnya, anak umur Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 23,55 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa tugas pemerintah masih cukup berat untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dimasa datang.Berikut adalah tabel Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Blitar untuk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-36 Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 APS SD/MI 91 91 93 97 96 APS SMP/MTs 69 69 72 72 75 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016 a.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (Pendidikan Dasar) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 SD/MI 1:169 1:172 1:175 1:180 1:180 SMP/MTs 1:267 1:270 1:272 1:275 1:275 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016 Melihat tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar Kabupaten Blitar tercatat perkembangannya cenderung stabil. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk usia SD dan SMP yang terus meningkat, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah ruang kelas SD dan SMP di Kabupaten Blitar. a.3. Rasio Guru Terhadap Murid Rasio guru terhadap murid dihitung melalui perbandingan antara jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk setiap guru agar tercapai standar kualitas mutu pengajaran yang baik. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap murid untuk pendidikan dasar pada Kabupaten Blitar dengan periode 2011-2015. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-37 Tabel 2.16 Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 - SD/MI 1:16 1:16 1:15 1:11 1:15 - SMP/MTs 1:11 1:11 1:10 1:10 1:15 - SMA/SMK/MA 1:12 1:12 1:10 1:10 1:15 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016
23. b.Pendidikan Menengah b.1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kualitas pendidikan juga dapat diketahui dari rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Dari data yang diperoleh, Kabupaten Blitar memiliki kemampuan untuk menyediakan sekolah pada tingkat menengah lebih baik, dan lebih seimbang, dibandingkan dengan pendidikan dasar. Bahkan realisasi pada tingkat pendidikan menengah sejak tahun 2013 mampu melampaui target. Tabel 2.17 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (Pendidikan Menengah) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 Pendidikan Menengah 0.093056 0.093056 0.097917 0.099306 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 b.2. Rasio Guru Terhadap Murid Kondisi kecerdasan masyarakat juga ditentukan dengan kualitas guru yang dimiliki. Kualitas guru dapat terlihat dari beban yang ditempuh oleh guru tersebut, sehingga terdapat rasio ideal antara jumlah guru dengan jumlah siswa. Semakin ideal rasio tersebut, maka semakin baiklah pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap masyarakatnya serta semakin berkualitaslah pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat. Selama 2011-2014, rasio guru terhadap murid di Kabupaten Blitar belum dapat mencapai target, namun kondisi relatif stabil dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-38 Tabel 2.18 Rasio Guru/Murid (Pendidikan Menengah) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 SMA/SMK/MA 1:12 1:12 1:10 1:10 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 b.3. Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai cara, selain pendidikan formal terdapat beberapa langkah, salah satunya adalah dengan cara pemberantasaan buta aksara, sehingga setidaknya masyarakat yang putus sekolah dapat membaca.Tentunya ini akan membantu proses kehidupan masyarakat sehari-hari, dan akan lebih mudah menerima perkembangan. Tabel 2.19 Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 Indikator 2012 2013 2014 2015 Penduduk >15 tahun melek huruf (buta aksara) 87,68 87,21 85,92 98 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar Pada tahun 2015, hampir seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas (98% ) mampu membaca dan menulis. Data dari Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa masih terdapat 14.207 dari 858.986 jiwa yang tidak dapat baca tulis. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya serta melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya program penuntasan buta aksara yang dilakukan secara berkesinambungan bekerjasama dengan mitra organisasi, saling bahu membahu untuk dapat menuntaskan buta aksara di Kabupaten Blitar. Program dan kegiatan pendukung pencapaian angka melek huruf ini adalah Program pendidikan non formal dilaksanakan antara lain meliputi : (1) Penuntasan Buta Aksara/ Keaksaraan Usaha Mandiri, (2) Sosialisasi Penguatan PKBM selain itu juga disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya semakin tinggi yang didukung program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat sehingga Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat berjalan dengan optimal dan telah dapat menyelesaikan Program tersebut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-39
24. c.Fasilitas Pendidikan Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas yang sangat penting diperhatikan adalah kondisi bangunan sekolah. c.1. Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Selain rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru, mutu pendidikan juga dapat dinilai melalui kondisi bangunan yang baik. Di tingkat sekolah dasar, kondisi bangunan baik mengalami peningkatan positif setiap tahunnya. Tabel 2.20 Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 83 86 87 87 90 Sumber: Dinas Pendidikan, 2016 c.2. Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Masih diperlukan perhatian ekstra untuk meningkatkan kualitas bangunan sekolah tingkat lanjut meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan.Hal ini tentu akan berpengaruh pada pilihan masyarakat dalam memilih sekolah di tingkat lanjut. Tabel 2.21 Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Jenjang 2011 2012 2013 2014 2015 SMP/MTs kondisi bangunan baik 85 85 87 94 92 SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 91 90 91 97 93 Sumber: Dinas Pendidikan, 2016
25. d.Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahirsampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-40 pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Tabel 2.22 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 96 97 98 98 99 Sumber: Dinas Pendidikan, 2016
26. e.Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah (APS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan dibidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menunjukkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitupun sebaliknya, jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APS 16-18 = 1% berarti bahwa secara rata- rata dari 10.000 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 100anak yang putus sekolah. Tabel 2.23 Angka Putus Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 APS SD/MI 0,005 0,005 0,006 0,001 0 APS SMP/MTs 0,0008 0,0008 0,009 0,001 0 APS SMA/SMK/MA 0,0008 0,0008 0,008 0,001 0 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016
27. f.Angka Kelulusan Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-41 diselenggarakan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Berikut adalah tabel angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada Kabupaten Blitar Tabel 2.24 Angka Kelulusan (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Kelulusan SD/MI 99 100 100 100 100 Angka Kelulusan SMP/MTs 88 100 100 100 100 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 95 100 100 100 100 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 Dari tabel tersebut tercatat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2015, Kabupaten Blitar tercatat bahwa seluruh siswa SD/MI hingga SMA/SMK/MA lulus dengan angka 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tigkat penddidikan di Kabupaten Blitar baik siswa dan tenaga pengajar memiliki kualitas yang baik, hal ini diharapkan akan tetap berjalan dengan sangat baik hingga tahun mendatang.
28. g.Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Angka melanjutkan sekolah adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menghitung angka melanjutkan sekolah dilakukan dengan menghitung setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Blitar disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.25 Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Melanjutkan Sekolah Dari SD/MI ke SMP/MTs 90 89 89 90 91 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 55 61 61 60 61 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2014 (90 persen) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 10 persen murid yang tidak melanjutkan sekolah ke SMP/MTs. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-42 Sementara itu, angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2014tercatat sebesar 60 persen. Hal ini menggambarkan bahwa 40 persen murid tidak melanjutkan bersekolah ke SMA/SMK/MA. Hal ini akan berdampak besar terhadap pembangunan daerah.
29. h.Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Standar kualitas pendidik yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi kualitas anak didiknya. Pemerintah pusat menerapkan standar pendidik setara dengan Sarjana atau Diploma IV. Melalui program sertifikasi terhadap tenaga pendidik (guru), pemerintah menginginkan peningkatan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut adalah data tentang guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV pada Kabupaten Blitar hingga tahun 2014. Tabel 2.26 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Guru SD/SDLB yang berkualifikasi akademik S1/D-IV 54% 54% 60% 80% 82% Guru SMP/SMPLB yang berkualifikasi akademik S1/D-IV 80% 83% 87% 90% 78% Guru SMA/SMLB yang berkualifikasi akademik S1/D-IV 88% 88% 92% 99% 99% Guru SMK yang berkualifikasi akademik S1/D-IV 84% 89% 92% 98% 98% Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016 2) Kesehatan Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kemudian akan menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.
30. a.Rasio Posyandu Per Satuan Balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-43 petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Lokasi posyandu berada tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya, satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita yang berguna untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah. Tabel 2.27 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 1:70 1:70 1:70 1:61 1:61 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016
31. b.Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Tabel 2.28 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 1:38.703 1 : 11.262 1:12.295 1 : 33.563 1:10.908 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016 Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan seperti pustu dan dan puskesmas perlu ditingkatkan seiiring dengan perkembangan jumlah penduduksehingga penduduk di Blitar memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-44
32. c.Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang bekesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Nilai rasio rumah sakit menunjukkan perbaikan setiap tahunnya namun angka tersebut masih tercatatrelatif kecil sehingga diperlukan penambahan jumlah rumah sakit dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejauh ini, kurangnya jumlah rumah sakit diimbangi dengan jumlah puskesmas beserta jaringannya. Berikut adalah tabel rasio rumah sakit persatuan penduduk. Tabel 2.29 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio Rumah Sakit 1:2.851 1:2.371 1:2.393 1:1.300 1 : 1.517 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016
33. d.Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Tabel berikut adalah perkembangan rasio dokter baik umum maupun spesialis per satuan penduduk di Kabupaten Blitar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Tabel 2.30 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio dokter 1:30.410 1:23.966 1:25.260 1:16.750 1 : 10.000 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar Tahun 2016. Indikator ini terus menggambarkan trend yang positif dari tahun 2011 hingga tahun 2015 yang menunjukkan bahwa program pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah dokter di Kabupaten Blitar berjalan dengan baik. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-45
34. e.Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Rasio tenaga paramedis persatuan penduduk tercatat mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Tabel 2.31 Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio tenaga para Medis 1:1.895 1:1.890 1:1.890 1:1.853 1 : 1.853 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016.
35. f.Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Menurut definisi operasional dari petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota,indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Tabel 2.32 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 79,85 96,6 89,91 80 80 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016 Semakin tingginya nilai cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan semakin luasnya pelayanan kesehatan yang diberikan.
36. g.Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Indikator ini menunjukkan jumlahibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-46 Tabel 2.33 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 98,32 96,6 99 99,89 99,95 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016 Dari seluruh sasaran ibu bersalin di tahun 2015 sejumlah 18.257 orang, hampir seluruhnya melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan sisanya ditolong oleh Dukun Bersalin. Angka tersebut tidak memenuhi target, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menargetkan seluruh sasaran ibu bersalin melakukan persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan yang berkompeten. Hal tersebut disebabkan oleh kurang tertibnya administrasi seperti ibu hamil yang mau melahirkan berpindah ke kota lain dan tidak melapor sehingga tidak tercatat. Oleh karenanya, di tahun selanjutnya perlu dilakukan penertiban administrasi, penertiban pendataan bumil, serta pelibatan kader dalam upaya untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan nakes.
37. h.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, wanita usia subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana ≥80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Data cakupan desa UCI Kabupaten Blitar di bawah inimenunjukkan trend yang positif meskipun masih fluktuatif. Tabel 2.34 Cakupan Desa/Kelurahan UCI (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan Desa UCI 63,31 98,39 87,9 93,95 92,34 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-47
38. i.Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Balita adalah anak usia dibawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut badan badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2008 memiliki definisi operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dari data yang tercatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2016, sejak 2011 angka cakupan balita gisi buruk mendapat perawatan telah mencapai 100 persen.
39. j.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Penemuan pasien baru TBC BTA Positif adalah penemuan pasien TBC melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Definisi operasional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota, angka penemuan pasien baru TBC BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TBC BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Berikut adalah tabel cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Tabel 2.35 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 38,95 37,13 30,81 30 32 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016
40. k.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Indikator ini didefinisikan sebagai persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-48 dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota). Dari data yang tercatat pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar tahun 2011-2016, angka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD telah mencapai 100 persen sejak tahun 2011.
41. l.Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pengertian per substansi yang tertulis pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:  Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.  Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yangmeliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.  Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru dan lama) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama.  Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru.  Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.  Masyarakat miskin adalah masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan 14 (empat belas) variabel kemiskinan dalam satuan Rumah Tangga Miskin (RTM). Tabel 2.36 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 2,32 12,08 8,2 8,23 9,77 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016 Tabel di atas menunjukkan bahwa program pemerintah dalam pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin belum berjalan dengan baik, tetapi sudah membaik sejak tahun 2013. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-49
42. m.Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah persentase bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008). Berikut merupakan angka cakupan kunjungan bayi Kabupaten Blitar sampai 2015. Tabel 2.37 Cakupan Kunjungan Bayi (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan Kunjungan Bayi 92,73 95,36 89,6 90,02 91,69 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016
43. n.Cakupan Puskesmas Cakupan puskesmas menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh puskesmas di Kabupaten Blitar dan jumlah seluruh kecamatan yang ada. Sejak tahun 2011, terdapat 24 puskesmas di 22 kecamatan atau dengan kata lain cakupan puskesmas di Kabupaten Blitar sebesar 109,1% . Dua kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas diantaranya Kecamatan Gandusari yang memiliki Puskesmas Gandusari dan Puskesmas Slumbung serta Kecamatan Ponggok yang memiliki Puskesmas Ponggok dan Puskesmas Bacem.
44. o.Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) Cakupan puskesmas pembantu menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Blitar dan jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada. Sejak tahun 2011, terdapat 68 puskesmas di 248 desa/kelurahan atau dengan kata lain cakupan puskesmas di Kabupaten Blitar sebesar 27,42%. 3) Pekerjaan Umum
45. a.Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-50 Hingga tahun 2015, panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik hanyasebesar 34,4 persen. Dengan melihat data tersebut, program pemerintah daerah yang akan datang perlu difokuskan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian Kabupaten Blitar. Tabel 2.38 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik (%) 43,54 46,65 49,76 47,14 34,4 Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik 62 63 71 73 66 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Disamping itu, melalui program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang berada di bawah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, di tahun 2015, 66% atau 2.891 km jalan lingkungan berada pada kondisi baik dari total 4.400 km jalan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
46. b.Jaringan Irigasi Data panjang jaringan irigasi di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015 ditunjukkan melalui tabel di bawah ini. Tabel 2.39 Jaringan Irigasi (Km) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jaringan Irigasi 14.7 Km 20 km 43 Km 65 km 65 km Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016
47. c.Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dihitung dengan cara menjumlahkan masing-masing tempat ibadah yang ada di Kabupaten Blitar, dibagi dengan jumlah penduduk sesuai agama yang dianut dikali dengan
  1. 1000.Angka tersebut di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa penambahan tempat ibadah berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk dengan angka yang berada di kisaran 1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-51 Tabel 2.40 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2014 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk 1,01 0,93 1,16 1,19 Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2015 (Data Diolah)
48. d.Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan penanganan terhadap sampah domestik. Kegiatan penanganan sampah tersebut dilakukan melalui penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di4 lokasi yaitu; Tegalasri, Kesamben, Sutojayan dan Srengat. Dari empat lokasi tersebut TPA Tegalasri menggunakan sistem control landfill, sedangkan lokasi yang lain masih menggunakan sistem open dumping. Hingga saat ini di Kabupaten Blitar terdapat 21 lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan 3 lokasi TPS 3R. Volume sampah domestik yang dapat ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya berkisar 30,61% atau 156,259 m 3 per hari sedangkan sisanya sebesar 354,279 m 3 belum dapat ditangani.
49. e.Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan pada tahun 2012 diketahui terdapat 11.408 unit RTLHdi Kabupaten Blitar dengan jumlah terbesar berlokasi di Kecamatan Bakung sebanyak 1.032 unit.Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya menindaklanjuti pengentasan RTLH yang dilakukan melalui beberapa cara dengan mengacu pada ketentuan rehab RTLH dari Kemenpera, diantaranya penganggaran melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, bedah rumah yang dilaksanakan Bank Jatim dalam program CSR, serta penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikerjakan oleh Kodim 0808.
50. f.Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Panjang jalan yang dilalui roda empat di Kabupaten Blitar tahun 2011 tercatat 4.528 km. Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 tercatat sebesar 4494,78 km dan tidak mengalami perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2014 pemerintah daerah belum menjalankan program penambahan jalan yang dilalui roda empat. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-52 Tabel 2.41 Panjang Jalan Dilalui Roda Empat (Km) Tahun 2011-2014 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 Panjang Jalan Dilalui Roda Empat 4528 4494,78 4494,78 4494,78 Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2015 (Data Diolah)
51. g.Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada point a, panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik tercatat berkisar antara 40-50% hingga tahun 2015. Capaian ini perlu ditingkatkan di tahun yang akan datang. Tabel 2.42 Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik 43,54 46,65 49,76 47,14 45,9 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015
52. h.Drainase Dalam Kondisi Baik Drainase berfungsi untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu drainase merupakan salah satu unsur prasarana kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Perhitungan drainase dalam kondisi baik dihitung dengan meiihat panjang drainase yang baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)dibagi degan panjang seluruh seluruh drainase di daerah Kabupaten Blitar dikali dengan 100%. Tabel 2.43 Drainase Dalam Keadaan Baik (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase saluran drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik (%) 73 77 84 86 52,08 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Di tahun 2015, persentase saluran drainase di jalan kabupaten yang berfungsi baik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang ekstra di tahun selanjutnya karena RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-53 pentingnya fungsi dari drainase terutama di jalan kabupaten.Pada tahun 2015 saluran drainase yang berfungsi baik hanya sepanjang 50 Km dari total 96 Km. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar agar saluran drainase berfungsi baik adalah:  Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya kebersihan saluran drainase melalui 5 (lima) UPTD yang ada di Kabupaten Blitar (Srengat, Wlingi, Sutojayan, Kesamben, Garum)  Berusaha menambah anggaran untuk perawatan saluran drainase yang ada 4) Perumahan
53. a.Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menunjukkan persentaserumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga.Melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang mengemban urusan wajib perumahan di Kabupaten Blitar, sekitar 88% rumah tangga di Kabupaten Blitar dapat mengakses air bersih, yaitu 326.337 dari 372.213 rumah tangga. Pencapaian tersebut meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.44 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 51 53 55 57 88 Sumber: Laporan Kinerja Kabupten Blitar, 2015 Dari data di atas tercatat bahwa persentase rumah tangga pengguna air bersih terus meningkat hingga tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah daerah untuk menambah jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah berjalan dengan baik.
54. b.Rumah Tangga Bersanitasi Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Blitar yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar dicatat oleh Dinas Kesehatan sebesar 233.856 dari 333.176 rumah tangga. Sanitasi dasar yang dimaksud berupa sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-54 serta sarana pembuangan sampah secara sehat. Secara umum, hal yang paling sulit adalah mengupayakan hidup sehat melalui kepemilikan jamban sehat di rumah tangga. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membuat jamban sendiri menyebabkan masyarakat masih enggan untuk membuat jamban sehat sendiri. Untuk itu melalui event Kabupaten Sehat, Dinas Kesehatan dan jajarannya terus berupaya melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya BAB di Jamban sehat. Berikut adalah tabel rumah tangga bersanitasi Tabel 2.45 Rumah Tangga Bersanitasi (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rumah Tangga Bersanitasi 70 75 70 84,53 70,1 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Tahun 2015
55. c.Rumah Tidak Layak Huni Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan pada tahun 2012 menunjukkan terdapat 11.408 unit RTLHdi Kabupaten Blitar dengan jumlah terbesar berlokasi di Kecamatan Bakung sebanyak 1.032 unit. Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya menindaklanjuti pengentasan RTLH yang dilakukan melalui beberapa cara dengan mengacu pada ketentuan rehab RTLH dari Kemenpera, diantaranya penganggaran melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, bedah rumah yang dilaksanakan Bank Jatim dalam program CSR, serta penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikerjakan oleh Kodim 0808. 5) Perencanaan Pembangunan
56. a.Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda Dokumen RPJPD sangat penting sebagai bahan yang dipedomani dalam menyusun dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kabupaten Blitar saat ini memiliki periode 2005-2025 yang diundangkan pada tahun 2011. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-55 Tabel 2.46 Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016
57. b.Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada Penyusunan dokumen perencanaan seperti halnya RPJMD sangat penting agar pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah dapat diukur dan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lain. Kabupaten Blitar telah menyusun dokumen RPJMD tahun 2011-2016 dan telah ditetapkan dengan Perda. Tabel 2.47 Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 2015 (Data diolah) 6) Perhubungan
58. a.Jumlah Penumpang Angkutan Umum Jumlah penumpang angkutan umum Kabupaten Blitar secara detail dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 2.48 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 85.918 83.618 81.118 79.018 77.118 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-56
59. b.Rasio Ijin Trayek Rumusan operasional rasio ijin trayek adalah jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 secara detail ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.49 Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 0,0105 0,0048 0,0032 0,003 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016
60. c.Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Jumlah uji KIR angkutan umum Kabupaten Blitar dari Tahun 2011- 2015 sebagai berikut: Tabel 2.50 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 3.895 4.145 4.420 4.670 4.910 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016
61. d.Jumlah Terminal Jumlah terminal Kabupaten Blitar dari Tahun 2011-2015 tetap, yaitu berjumlah 4 terminal. Tabel 2.51 Jumlah Terminal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 4 4 4 4 4 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016
62. e.Jumlah Angkutan Darat Jumlah angkutan darat yang ada di Kabupaten Blitar dari Tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah angkutan darat tersebut dapat disajikan secara detail pada tabel di bawah ini: Tabel 2.52 Jumlah Angkutan Darat Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 12.509 12.519 13.069 13.744 14.494 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-57
63. f.Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kepemilikan KIR angkutan umum pada Kabupaten Blitar dari Tahun 2011-2015 selalu bertambah. Peningkatan jumlah kepemilikan KIR angkutan umum secara detail disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.53 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 2.535 2.705 2.874 3.045 3.210 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016
64. g.Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Jangka waktu proses pengujian angkutan umum di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 tetap. Berikut adalah tabel lama proses pengujian kelayakan angkutan umum (KIR): Tabel 2.54 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016
65. h.Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Biaya pengujian kelayakan angkutan umum setiap tahunnya tidak mengalami perubahan. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.55 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg 45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg 45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg 45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg 45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016
66. i.Pemasangan Rambu-rambu Rambu-rambu sangat penting untuk meningkatkan keselamatan tansportasi karena rambu-rambu berfungsi memberikan informasi terhadap apa saja yang terdapat dalam setiap perjalanan darat, air maupun udara bagi pengendara. Persentase pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Persentase pemasangan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-58 rambu-rambu di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.56 Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 20,67% 23,68% 28,54% 32,20% 36,18% Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016 7) Lingkungan Hidup
67. a.Persentase Penanganan Sampah Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sampai saat ini penanganan yang dilakukan terhadap sampah masih sebatas sampah domestik. Hingga saat ini volume sampah domestik yang dapat ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang berkisar 30,61 % atau 156,259 m 3 per hari sedangkan sisanya sebesar 354,279 m 3 belum dapat ditangani.
68. b.Persentase Penduduk Berakses Air Minum Indikator ini dihitung dengan dari jumlah penduduk berakses air minum dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar dikali 100%. Air minum yang dimaksud, menurut Kementerian Kesehatan, merupakan air yang aman untuk dikonsumsi yang tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, namun terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya lainnya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.Secara lengkap persentase penduduk berakses air minum ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.57 Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Penduduk berakses air minum 52 52 100 57 72 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-59
69. c.Pencemaran Status Mutu Air Persentase Pencemaran status mutu air di Kabupaten Blitar tahun 2015 tercatat 3,70 persen, Oleh karenanya perlu dilakukan program tambahan dari Pemerintah Daerah terkait status mutu air di Kabupaten Blitar di tahun selanjutnya. Tabel 2.58 Pencemaran Status Mutu Air (%) Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 Indikator 2014 2015 Pencemaran Status Mutu Air 5% 3,70% Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016
70. d.Penegakan Hukum Lingkungan Untuk mengupayakan pembangunan berkelanjutan maka penegakan hukum lingkungan perlu menjadi fokus di tahun tahun mendatang. Tabel 2.59 Penegakan Hukum Lingkungan (Tindakan) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100 100 100 100 100 Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016
71. e.Indeks Kualitas Air Realisasi Indeks Kualitas Air di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 2.60 Indeks Kualitas Air Kabupaten Blitar Tahun 2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Indek Kualitas Air - - - - 70 Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016
72. f.Indeks Kualitas Udara Realisasi Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ditunjukkan pada tabel berikut : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-60 Tabel 2.61 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Blitar Tahun 2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Indek Kualitas Udara - - - - 94,99 Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016
73. g.Indeks Tutupan Lahan Realisasi Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 2.62 Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Blitar Tahun 2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Indeks Tutupan Lahan - - - - 42,02 Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016 8) Kependudukan dan Catatan Sipil
74. a.Persentase Kepemilikan KTP Salah satu indikator tertib administrasi kependudukan suatu daerah adalah kepemilikan KTP. Adapun kepemilikan KTP oleh penduduk Kabupaten Blitar selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun di tahun 2015 mengalami penurunan, yang mungkin disebabkan karenaadanya transisi dari KTP konvensional menjadi e-KTP. Tabel 2.63 Kepemilikan KTP Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase Kepemilikan KTP (%) 71% 75% 82% 81% 81% Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-61
75. b.Kepemilikan Akta Kelahiran Kepemilikan akta kelahiran yang diselesaikan 1 tahun di Kabupaten Blitar tercatat menurun dibanding tahun 2011. Oleh karenanya pemerintah daerah harus membuat program agar seluruh masyarakat Kabupaten Blitar memiliki akta kelahiran. Tabel 2.64 Kepemilikan Akta Kelahiran Yang Diselesaikan 1 Tahun Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%) 31% 40% 43% 44% 48% Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2016
76. c.Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Blitar telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK untuk mendukung gerakan pemerintah terkait program 1 penduduk hanya wajib 1 NIK. Tabel 2.65 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2016 9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
77. a.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Partisipasi perempuan dalam pembangunan dilihat untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilakukan telah berprespektif gender. Hingga tahun 2015 partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 85,64%. kecil. Tabel 2.66 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase Partsipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah 0 0 0 85 85,64 Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-62
78. b.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Melihat data di tahun 2015, terlihat bahwa minat perempuan untuk bekerja di lembaga swasta di Kabupaten Blitar cukup tinggi. Oleh karenanya tantangan ini harus disambut positif oleh pemerintah daerah melalui perluasan lapangan usaha guna mengakomodir minat perempuan di dunia kerja. Tabel 2.67 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%) Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase Partsipasi Perempuan Di Lembaga Swasta 0 0 0 13,55 14,36 Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016
79. c.Persentase KDRT Persentase KDRT di Kabupaten Blitar pada tahun 2011 dapat dikatakan cukup tinggi. Namun di tahun 2015, angka ini turun signifikan yaitu 10% . Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan berumah tangga dan toleransi dalam rumah tangga masayarakat Kabupaten Blitar semakin membaik. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih sangat perlu untuk meniadakan kasus KDRT di masa yang akan datang. Tabel 2.68 Persentase KDRT Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase KDRT 20 11 21 18 14 Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016
80. d.Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indikator ini memperlihatkan besarnya angkatan kerja perempuan di Kabupaten Blitar. Dengan besarnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2015, menunjukkan besarnyapenduduk perempuan Kabupaten Blitar yang bekerja. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-63 Tabel 2.69 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 16.000 17.280 17.728 288.277 329.482 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016
81. e.Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuandan anak dari tindakan kekerasan Kabupaten Blitar menunjukkan penurunan di tahun 2015 meskipun tidak terlalu signifikan. Tabel 2.70 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan 100% 100% 100% 100% 90% Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 10) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
82. a.Peserta KB Aktif Pelayanan Keluarga Berencana (KB) berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian Ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. KB dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Secara series, jumlah peserta KB aktif selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menurun kembali di tahun 2015. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-64 Tabel 2.71 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan peserta KB aktif (%) 72 73 74 75 74 Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016
83. b.Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Adapun jumlah rata-rata anak per keluarga di Kabupaten Blitar dari tahun 2011sampai dengan 2015 adalah 2 anak sesuai dengan moto KB 2 anak lebih baik.
84. c.Rasio Akseptor KB Sedangkan rasio Akseptor KB mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kabupaten Blitar dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.72 Rasio Akseptor KB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio akseptor KB 17 17 14 13 11 Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016
85. d.Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2.73 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) 43% 42% 40% 35% 35% Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-65 11) Sosial
86. a.Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta/pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Terdapat berbagai macam sarana sosial,seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Jumlah sarana sosial di Kabupaten Blitar ditunjukkan melalui tabel di bawah ini. Tabel 2.74 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Tahun 2012-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2012 2013 2014 2015 Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 20 Panti Asuhan 21 Panti Asuhan 24 Panti Asuhan 24 Panti Asuhan Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016
87. b.PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Blitar sejak tahun 2014 hingga tahun 2015 secara detail disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.75 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 Indikator 2013 2014 2015 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial - 12,43% 12,02% Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016
88. c.Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Senada dengan indikator yang telah dibahas pada poin b, penanganan PMKS mengalami peningkatan setiap tahunnya. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-66 Tabel 2.76 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2014 2015 Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 10,58% 21,59% Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016 12) Ketenagakerjaan
89. a.Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Banyaknya masalah ketenagakerjaan menjadi alasan bagi pemerintah Kabupaten Blitar untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Sejak tahun 2011 terdapat beberapa kasus sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja yang dilaporkan dan dapat diselesaikan seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.77 Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 0 8 16 14 22 Sumber: Disnakertrans Kab. Blitar, 2016 Meskipun masih terdapat kegiatan yang tidak dapat teridentifikasi seperti pembinaan syarat kerja, dan pembentukan serikat pekerja di pabrik rokok. Berikut adalah data upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak. Tabel 2.78 Kegiatan Ketenagakerjaan di Lingkup Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 kecelakaan nihil di perusahaan (perusahaan) 6 12 50 68 21 perusahaan yang diawasi (perusahaan) 200 200 200 200 330 perusahaan yang difasilitasi pengembangan kelembagaan (perusahaan) 20 25 30 40 57 perusahaan pengguna perlindungan pekerja perempuan dan anak (perusahaan) 50 40 40 40 penyalur tenaga kerja yang di pantau (perusahaan) 6 12 12 12 100 fasilitasi penetapan UMK (frekuensi) 4 4 4 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-67 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 peningkatan kesejahteraan di industri rokok (perusahaan undangan) 20 0 pembinaan syarat kerja (perusahaan diudang) 10 32 0 pembentukan serikat pekerja di pabrik rokok 0 Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Blitar, 2015
90. b.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase yang menunjukkan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization) tenaga kerja atau disebut juga dengan penduduk usia kerja merupakan penduduk usia 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Tabel 2.79 Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 No Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Penduduk Usia Kerja Orang 847.970 853.260 855.357 876.818 884.420 2 Angkatan Kerja Orang 590.838 628.120 616.259 606.076 597.639
91. a.Bekerja Orang 569.483 610.130 593.213 587.403 580.982
92. b.Pengangguran Terbuka Orang 21.355 17.990 23.046 18.673 16.657 3 Pencari Kerja Terdaftar Orang 20.349 21.231 21.688 12.233 4.630 4 Penempatan Orang 4.511 4.223 4.124 4.106 3.363 5 Penghapusan Pencari kerja Orang 1.814 3.878 10.796 5.611 1.572 6 Belum ditempatkan Orang 14.025 13.130 6.768 2.516 3.167 7 Permintaan lowongan Lowongan 4.676 6.099 5.454 5.101 3.167 8 Dipenuhi Lowongan 4.511 4.223 4.124 4.106 2.437 9 Penghapusan lowongan Lowongan 93 1.549 1.287 908 638 10 Sisa Lowongan Lowongan 72 327 43 87 92 11 TKI yang bekerja ke luar negeri Orang 3.373 3.946 3.593 3.236 Sumber: BPS dan Disnakertrans Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-68 Tabel 2.80 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 69,68 73,61 72,05 69,12 67,57 Sumber: Disnakertrans Kab. Blitar, 2016
93. c.Pencari Kerja Yang Ditempatkan Berikut adalah tabel pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Blitar. Tabel 2.81 Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 22,17 19,89 19,02 33,56 72,63 Sumber: Disnakertrans Kab. Blitar, 2016
94. d.Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pun pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerap. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tabel 2.82 Tingkat Pengguran Terbuka Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) 2011 2012 2013 2014 2015 3,61 2,86 3,74 3,08 2,79 Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-69 13) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
95. a.Persentase Koperasi Aktif Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Blitar. Tabel 2.83 Persentase Koperasi Aktif (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase koperasi aktif 55 60 80 58 40 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2016. Data di atas memperlihatkan minat masyarakat Kabupaten Blitar dalam aktivitas koperasi relatif cukup tinggi, sehingga untuk selanjutnya, pemerintah daerah perlu membuat membuat program guna meningkatkan kembali minat masayarakat untuk menggalakan koperasi.
96. b.Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Kabupaten Blitar tahun 2011 tercatat 18.644 unit, sementara tahun 2015 tercatat 254.187 unit. Tabel 2.84 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 18.644 18.644 254.187 254.187 254.187 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2016.
97. c.Usaha Mikro dan Kecil Usaha mikro dan kecil Kabupaten Blitar pada tahun 2011 tercatat sejumlah 18.644 unit, yang kemudian melonjak sangat drastis pada 2015 mencapai 254.187 unit. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-70 Tabel 2.85 Usaha Mikro dan Kecil (Unit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 18.644 18.644 254.187 254.187 254.187 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2016. 14) Penanaman Modal Penanaman modal dapat dilihat melalui dua sumber yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.
98. a.Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan PMA.Jumlah ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah investor maka ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah semakin tinggi. Investasi dan penanaman modal yang dilakukan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu. Investasi yang dilakukan di Kabupaten Blitar lebih banyak ditanamkan pada sektor Pertanian, Peternakan, kehutanan dan perikanan. Tabel 2.86 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Investor) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 1 - - 1 1 Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016
99. b.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi di Kabupaten Blitar tercatat mengalami kenaikan yang sangat tinggi seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-71 Tabel 2.87 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar) 1.507.560 - - 358.200 7.397.352 Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2016 15) Kebudayaan
100. a.Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 terdapat peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Blitar. Tabel 2.88 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Penyelenggaraan festival seni dan budaya (event) 39 45 47 52 55 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016
101. b.Sarana Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 terdapat peningkatan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Blitar. Tabel 2.89 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 10 12 12 15 16 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016
102. c.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Blitar melestarikan beragam benda, situs dan kawasan budaya yang di tahun 2015 berjumlah 36 buah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-72 Tabel 2.90 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 30 buah 32 buah 32 buah 34 buah 36 buah Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016 16) Kepemudaan dan Olahraga
103. a.Jumlah Organisasi Pemuda Dari tahun 2011 sampai dengan 2015 Terdapat 27 organisasi kepemudaan di Kabupaten Blitar.
104. b.Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah organisasi olah raga mengalami peningkatan dibanding 5 tahun yang lalu yang secara lengkap ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Tabel 2.91 Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah organisasi olahraga 18 cabor 23 cabor 26 Cabor 26 Cabor 28 Cabor Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016
105. c.Jumlah Kegiatan Kepemudaan Hingga tahun 2015, terdapat 4 kegiatan kepemudaan di Kabupaten Blitar. Berikut merupakan tabel jumlah kegiatan kepemudaan Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015 Tabel 2.92 Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 4 4 4 4 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-73
106. d.Jumlah Kegiatan Olahraga Jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Blitar sejak tahun 2011 hingga 2015 tidak mengalami perubahan yang bermakna.Secara lengkap data tersebut disajikan oleh tabel berikut. Tabel 2.93 Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Kegiatan Olahraga 5 5 5 5 5 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016
107. e.Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga dari tahun 2011 sampai dengan 2015 bertambah 2 lapangan dan secara detail ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 2.94 Lapangan Olahraga (Lapangan) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Lapangan olahraga 442 442 442 444 444 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016 17) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
108. a.Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa Politik, setiap tahun hingga tahun 2015, di Kabupaten Blitar dilakukan 4 kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik.
109. b.Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Sama halnya dengan pembinaan yang dilakukan terhadap LSM, Ormas dan OKP, hingga tahun 2015 pembinaan politik daerah diselenggarakan dalam 4 sampai dengan 5 kegiatan setiap tahun. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-74 Tabel 2.95 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Kegiatan) Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 Indikator 2012 2013 2014 2015 Kegiatan pembinaan politik daerah 4 4 4 5 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Blitar, 2016 18) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
110. a.Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Berikut adalah tabel Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Blitar. Tabel 2.96 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,04 (55 org) 0,62 (70 org) 0,62 (71 org) 0,61 (70 org) 0,6 (69 org) Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016 Interpretasi sederhananya adalah, selama kurun 2011-2015, 1 orang Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blitar rata-rata mengawal 20.000 penduduk.
111. b.Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Berikut adalah tabel jumlah linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Blitar. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-75 Tabel 2.97 Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk 15,51 (1.744 org) 15,84 (1.791 org) 59,03 (6.710 org) 65,32 (7.452 org) 71,23 (8.159 org) Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016 Berbeda dengan satuan polisi pamong praja, rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk relatif mencukupi.
112. c.Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Pemerintah Kabupaten Blitar mentargetkan bahwa rasio jumlah pos siskamling per desa/kelurahan idealnya adalah 9:1. Dari data yang dihimpun, diketahui bahwa selama tahun 2011 hingga 2015, rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Blitar selalu mengalami perubahan, sebagaimana tertera dalam Tabel 2.98 berikut: Tabel 2.98 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 0,2 0,2 0,2 0,31 0,31 Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016
113. d.Pertumbuhan Ekonomi Seperti telah dijelaskan sebelumnya secara detail pada aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, PDRB dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010. Berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK sudah tidak dipengaruhi perubahan harga, sehingga perubahan PDRB ADHK dari tahun ke tahun, mencerminkan perubahan produksi barang dan jasa, yang lazim disebut pertumbuhan ekonomi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-76 Gambar 2.18 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah) Pada Tahun 2015, perekonomian Kabupaten Blitar tumbuh sekitar 5,05 persen, sedikit lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,58 persen. Disusul kategori lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,44 persen serta kategori transportasi dan pergudangan sebesar 6,23 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pergerakan paling lambat adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya tumbuh 0,2 persen.
114. e.Kemiskinan Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Garis kemiskinan (GK) adalah nilai rupiah dari nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori ditambah kebutuhan minimum non makanan untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul Konsumsi. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2006-2014, secara konsisten menunjukkan penurunan. Jika pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebesar 190,4 ribu jiwa, pada tahun 2011 menurun menjadi 126.950 jiwa dan pada tahun 2014 menurun lagi menjadi sebesar 116.720 jiwa. Hal yang sama juga tampak pada persentase penduduk miskin menurun secara konsisten selama periode 5,43 5,62 5,06 5,02 5,05 2011 2012 2013 2014 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-77 2006-2014. Jika pada tahun 2006 persentase penduduk miskin sebesar 17,91 persen, pada tahun 2011 menurun menjadi 11,29 persen dan pada tahun terakhir 2014 menurun lagi menjadi 10,22 persen. Jika dibandingkan, pada periode 8 tahun terakhir (2006-2014) rata-rata penurunan persentase penduduk miskin cukuptinggi sebesar 1.10 persen poin, sedangkan periode 5 tahun terakhir 2009-2014 rata-rata penurunannya menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 0,86 persen poin, dan dalam 3 tahun terakhir periode 2011-2014 penurunannya lebih mengecil lagi rata-rata hanya sebesar 0,36 persen poin. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin semakin menurun dari tahun ke tahun secara konsisten tetapi jumlah penurunannya semakin kecil, atau dengan kata lain bahwa penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun makin melambat. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin yang ada mulai semakin sulit dientaskan, atau Kabupaten Blitar mengalami situasi ini apa yang disebut sebagai “hard core poverty”. Dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur tampak bahwa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten lebih berhasil, hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin Kabupaten Blitar sebesar 10,22 persen, sedangkan di Provinsi Jawa Timur sebesar 12,28 Persen. Selama periode 2011-2014 Garis Kemiskinan (GK) terus naik dari Rp. 210.254,- per kapita per bulan menjadi Rp. 244.382,- per kapita per bulan atau naik rata-rata per tahun sekitar Rp. 11.376,- per kapita per bulan (atau naik sekitar 16,23 persen dalam 3 tahun terakhir). Angka ini berarti kenaikan GK periode 2011-2014 naik rata-rata per tahun sebesar 5.14 persen. Perubahan garis GK terus terjadi seiring perubahan harga (inflasi) kebutuhan bahan pokok konsumsi rumah tangga. Komoditi yang penting bagi penduduk miskin adalah beras. Berdasarkan komoditas makanan, selain beras, ada 4 komoditas yang secara persentase memberikan kontribusi yang cukup besar pada garis kemiskinan makanan yaitu rokok filter, gula pasir, tempe dan tahu. Sedangkan untuk komoditi non makanan di wilayah perdesaan meliputi biaya perumahan, biaya listrik, kayu bakar dan pendidikan. Di daerah perkotaan 5 kontributor terbesar terhadap garis kemiskinan non makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, No.47/07/35/Th.XII, 1 Juli 2014). (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, No.47/07/35/Th.XII, 1 Juli 2014). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-78
115. f.Penegakan Perda Pada tahun 2015, terdapat 88 kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani dan diselesaikan dari total 90 kasus. Dua kasus yang belum tersentuh di tahun 2015 ditargetkan dapat diselesaikan di tahun 2016. Berikut adalah tabel penegakan PERDA pada Kabupaten Blitar tahun 2011 sampai dengan 2015. Tabel 2.99 Penegakan Perda (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Penegakan PERDA 80 80 85 100 97,78 Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016
116. g.Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Cakupan patroli petugas Satpol PPmencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2, sebagaimana tercatat dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016.Tercapainya target tersebut, salah satunyadidorongoleh semakinintensnya pengamanan dan patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Blitar. Tabel 2.100 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP 1x 2x 2x 2x 2x Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016
117. h.Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten Blitar Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.101 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten Blitar (%) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 80 80 85 100 97,78 Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-79
118. i.Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Berikut merupakan tabel persentase petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015: Tabel 2.102 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kabupaten (%) 0,16 0,16 0,59 0,65 0,71 Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016
119. j.Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Indeks kepuasan layanan masyarakat Kabupaten Blitarselama empat tahun terakhir rata-rata mencapai 79,05%. Dengan demikian, masyarakat yang puas akan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mencapai 79,05%. Berikut adalah tabel indeks kepuasan layanan masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2011 hingga tahun 2014. Tabel 2.103 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 73.80% 73.40% 92.40% 76.60% Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Blitar Tahun 2016
120. k.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini : Tabel 2.104 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%) 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-80
121. l.Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Berikut disajikan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) dari tahun 2011-2015 : Tabel 2.105 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) 120 90 75 60 45 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 19) Ketahanan Pangan
122. a.Regulasi Ketahanan Pangan Sejak tahun 2011, Kabupaten Blitar belum memiliki regulasi terkait ketahanan pangan. Hal ini perlu menjadi perhatian agar di lima tahun kedepan dapat disusun regulasi bidang terkait.
123. b.Ketersediaan Pangan Utama Dari waktu ke waktu ketersediaan pangan utama di Kabupaten Blitar semakin meningkat. Pada tahun 2015, jumlah ketersediaan bahan pangan utama mencapai 11.910.303 ton. Apabila kebutuhan konsumsi riil pangan utama di Kabupaten Blitar sebesar 482.748,07 ton, maka masih ada surplus yang begitu besar. Hal ini tentu menjadi prestasi tersendiri. Keberhasilan dalam memenuhi ketersediaan pangan utama tersebut dipengaruhi oleh: Keterbukaan petani, terutama yang tergabung dalam kelompok tani, untuk menerima teknologi sehingga pengelolaan pertanian dapat berjalan efektif dan efisien Perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan sarana dan prasarana produksi pertanian, misalnya dalam bentuk hibah barang pertanian ataupun bantuan sosial. Sementara itu, program kegiatan yang bersumber dari naskah perjanjian kinerja dalam rangka menunjang ketersediaan bahan pangan, di antaranya adalah : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-81  Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (BK Prop)  Pengembangan Desa Mandiri Pangan  Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK)  Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan dan Produk Pertanian  Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten. Berikut adalah persentase ketersediaan pangan utama Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Tabel 2.106 Ketersediaan Bahan Pangan Kabupaten Blitar (%) Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Ketersediaan Pangan Utama 35,1 32,9 33,3 39,2 50,7 Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kab. blitar, 2016 20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
124. a.Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah LPM. Pada tahun 2011 hingga tahun 2015, jumlah LPM yang ada di Kabupaten Blitar rata-rata sebanyak 248. Data ini dicatat pada LaporanKeterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016. Tabel 2.107 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 248 248 248 248 248 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-82
125. b.Posyandu Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Pada tahun 2014, jumlah Posyandu aktif yang ada di Kabupaten Blitar mencapai 1462 unit, atau bertambah 3 unit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan balita. 21) Statistik
126. a.Buku “Blitar Dalam Angka” dan Buku “PDRB Blitar” Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Permendagri No 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti.  Buku “Kabupaten Dalam Angka”  Buku “PDRB Kabupaten” Kedua dokumen diatas ada di Kabupaten Blitar, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. 22) Kearsipan
127. a.Pengelolaan Arsip Secara Baku Pemerintah Kabupaten Blitar mentargetkan, 70% arsip dikelola secara baku. Target tersebut dipenuhi di tahun 2013 dan 2014, dengan capaian masing-masing sebesar 73% dan 70%. Sementara di tahun yang lain, termasuk tahun 2015, baru mampu menyentuh angka 60-an% . Berikut adalah tabel pengelolaan arsip secara baku Tabel 2.108 Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Pengelolaan Arsip Secara bAKU 65 68 73 70 60 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-83 23) Komunikasi dan Informatika
128. a.Jumlah Jaringan Komunikasi Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Berikut adalah tabel jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Blitar. Tabel 2.109 Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah jaringan komunikasi 4 4 4 4 4 Sumber: Dishubkominfo, 2016
129. b.Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk Rasio wartel/warnet terhadap penduduk adalah perbandingan antaraa jumlah wartel/warnet dengan jumlah penduduk. Rasio wartel/warnet terhadap julah penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 2011- 2015 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.110 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0,030 0,032 0,034 0,035 0,38 Sumber: Dishubkominfo, 2016
130. c.Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 secara detail disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.111 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah surat kabar nasional/lokal 8 8 9 10 10 Sumber: Dishubkominfo, 2016
131. d.Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Jumlah penyiaran radio/tv lokal yang masuk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 secara detail disajikan pada tabel berikut: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-84 Tabel 2.112 Jumlah Penyiaran Radio/Tv Lokal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah penyiaran radio/tv lokal 28 28 28 28 28 Sumber: Dishubkominfo, 2016
132. e.Website Milik Pemerintah Daerah Website milik pemerintah daerah di Kabupaten Blitar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel jumlah website milik pemerintah daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015: Tabel 2.113 Website Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Website milik pemerintah daerah 21 25 40 49 59 Sumber: Dishubkominfo, 2016
133. f.Pameran atau Expo Pameran/expo adalah ajang promosi. Melalui pameran, dunia luar akan mengenal suatu daerah berikut produk-produk unggulannya. Hal ini penting untuk mendukung kesuksesan pembangunan daerah. Dari data yang ada, selama kurun 2011 hingga 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah menyelenggarakan pameran rata-rata sebanyak 1 kali. Tabel 2.114 Pameran/Expo (Kegiatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Pameran/expo 1 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Fokus layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan membahas mengenai pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-85 1) Pertanian
134. a.Produksi Padi Produksi padi tahun 2015 di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Secara detail hal tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. Tabel 2.115 Produksi Padi Kabupaten Blitar (Ton) Tahun 2012-2015 Indikator 2012 2013 2014 2015 Produksi Padi 308.256 318.154 329.798 351.348 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan UPSUS padi yang bekerjasama dengan TNI AD dalam Program Swasembada Beras 2017 serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang dilakukan. Beberapa langkah lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi sebagai sumber pangan utama di Kabupaten Blitar yaitu:
  1. 1.Indeks penanaman padi dari satu kali panen menjadi dua kali lebih panen dalam setahun;
  2. 2.Peningkatan sarana irigasi dari setengah teknis ke teknis penuh, dari sederhana ke teknis dan dari irigasi desa menjadi irigasi teknis PU;
  3. 3.Peningkatan mutu intensifikasi lahan sawah.
135. b.Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Konsekuensi yang ditimbulkan akibat perubahan tahun dasar penghitungan PDRB, serta belum dilakukannya penyesuaian terhadap angka yang ditargetkan yang masih menggunakan tahun dasar 2000, maka capaian dari indikator yang berhubungan dengan PDRB tidak dapat diperbandingkan. Namun demikian, secara garis besar kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Blitar dapat dijelaskan melalui deskripsi di bawah ini. Sebagai daerah yang berbasis pertanian, hasil produksi pertanian terutama tanaman pangan, memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar. Sebagai leading sector perekonomian Kabupaten Blitar seperti yang telah dibahas pada bab I, pergerakan sektor Pertanian memerlukan perhatian ekstra. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa peranan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-86 sektor tersebut diambil alih oleh sektor yang lain. Di satu sisi hal tersebut cukup menggembirakan karena terdapat suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah tersebut lebih didominasi oleh sektor yang tidak bergantung pada keberadaan sumber daya alam. Di sisi lain, penurunan kontribusi sektor pertanian merupakan sinyal melemahnya kegiatan pertanian yang ada. Hal ini pada dasarnya dapat diselesaikan dengan upaya peningkatan produktivitas baik dari sisi lahan maupun dari sisi petani itu sendiri. Namun demikian, hal yang perlu menjadi perhatian bahwa di era pasar bebas (Masyarakat Ekonomi ASEAN) ini, dimana arus barang dan jasa bebas keluar-masuk pada suatu wilayah, selain mempersiapkan human capital yang berkualitas, Kabupaten Blitar perlu tetap menjaga kontinuitas kontribusi sektor pertanian sekaligus mendorong kemajuan industri pengolahannya di Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan, sektor pertanian yang didukung dengan industri pengolahan yang memadai dapat menghasilkan tradable goods yang mampu mendatangkan pendapatan/ devisa bagi daerah. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus berupaya mengambil kebijakan yang pro terhadap petani diantaranya:
  1. 1.Program peningkatan kesejahteraan petani melalui kegiatan Pendamping Anti Poverty Program (APP) pertanian.
  2. 2.Program peningkatan ketahanan pangan dengan output berupa terbangunnya prasarana pertanian yaitu jalan usaha tani (JUT), jaringan irigasi tersier (JIT), sumur pantek dalam, pipanisasi, embung.
  3. 3.Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
  4. 4.Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Dalam implementasi program-program tersebut di atas, ditemukan beberapa kendala antara lain :
  5. 1.Belum sinkronnya Program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan antar instansi terkait.
  6. 2.Belum tertibnya administrasi kelompok tani sehingga pendistribusian benih, pupuk, obat-obatan dan juga pinjaman sering menemui hambatan.
  7. 3.Masih adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan teknis pengadaan bantuan peralatan pertanian menyangkut pihak ketiga.
  8. 4.Masih kurangnya kesadaran petani untuk ikut memelihara jaringan irigasi sehingga banyak petani di daerah hilir yang kekurangan air. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-87 Solusi yang dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala di atas yaitu :
  9. 1.Meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi selaras dan menghasilkan output yang maksimal.
  10. 2.Melakukan pendekatan dan dialog serta pendampingan oleh tenaga penyuluh agar dapat terwujud tertib administrasi sehingga kegiatan kelompok tani dapat berjalan dengan lancar.
  11. 3.Lebih selektif dalam menunjuk rekanan pelaksana kegiatan dan mengajukan klaim atas kerugian yang terlanjur terjadi.
  12. 4.Membentuk kelompok-kelompok petani pemakai air dan meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya menjaga jaringan irigasi. Berikut adalah tabel kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tabel 2.116 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 45,54 46,94 43,74 43,02 40,12 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 2) Kehutanan
136. a.Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Lahan kritis yang dimaksud merupakan luas areal lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan. Kinerja indikator ini berpredikat Sangat Berhasil dengan realisasi sebesar 3,66% . Kawasan hutan di Kabupaten Blitar mencapai 36% dari total luas wilayah Kabupaten Blitar atau 57.327,1 ha dari 158.879 ha. Sampai tahun 2015 luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Blitar sebesar 6.579 ha yang secara detail disajikan pada Tabel 3.12. Untuk terus meminimalisir luasan lahan kritis tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar terus berupaya untuk merehabilitasi hutan melalui pembangunan hutan rakyat dan kebun bibit rakyat (KBR). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-88 Tabel 2.117 Luas Lahan Kritis Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Luas lahan kritis 9,95 9,09 9,81 6,72 3,66 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Tabel 2.118 Luas Lahan Kritis dan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Menurut Kecamatan Tahun 2015 (%) Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 NO KECAMATAN LUAS LAHAN KRITIS
(2009)TELAH DITANGGULANGI MELALUI RHL HUTAN RAKYAT DAN KBR JUMLAH RHL SISA LAHAN KRITIS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Wates 1.077 103 37 80 184 80 10 494 583 2 Binangun 352 129 216 - - 140 20 505 - 3 Panggungrejo 3.223 173 312 150 90 160 60 945 2.278 4 Sutojayan 20 - - - - - - - 20 5 Wonotirto 2.018 - 30 60 102 80 10 282 1.736 6 Bakung 2.186 102 254 75 204 100 30 765 1.421 7 Kademangan 1.248 178 142 75 244 110 115 864 384 8 Srengat 69 23 - 10 - - 10 43 26 9 Ponggok 38 - 20 10 20 - 10 60 - 10 Gandusari 6 - - - 15 10 30 55 - 11 Wlingi 151 - - - - 10 10 20 131 12 Doko 228 24 - 25 164 10 60 283 - 13 Kesamben 222 82 46 50 35 60 10 283 - 14 Selorejo 156 72 37 25 20 50 30 234 - JUMLAH 10.994 886 1.094 560 1.078 810 405 4.833 6.579 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015
1. b.Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sktor kehutanan terhadap PDRB pada Kabupaten Blitar RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-89 Tabel 2.119 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB 0,62 0,63 0,62 0,61 1,11 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Sama seperti halnya indikator yang terkait dengan PDRB (indikator 3), perubahan tahun dasar penghitungan PDRB dari 2000 ke 2010, serta belum dilakukannya penyesuaian terhadap angka yang ditargetkan yang masih menggunakan tahun dasar 2000, menyebabkan capaian dari indikator yang berhubungan dengan PDRB tidak dapat diperbandingkan. Berikut ini disajikan perkembangan produksi hutan rakyat Kabupaten Blitar tahun 2014 - 2015 : Tabel 2.120 Produksi Hasil Hutan Rakyat Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 (m 3 ) No. Jenis Kayu 2014 2015 Produksi (m3) Produksi (m3)
  1. 1.Jati 20.060,090 20.375,500
  2. 2.Rimba 89.077,234 94.328,100 Jumlah 109.137,324 114.703,600 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 3) Pariwisata
2. a.Kunjungan Wisata Pada tahun 2015, laporan dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Kab. Blitar menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah kunjungan wisata dari 1.161.075 kunjungan di tahun 2014 menjadi 1.560.015 kunjungan di tahun 2015. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-90 Tabel 2.121 Kunjungan Wisata Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Kunjungan) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Kunjungan wisata 567.582 1.938.118 1.125.025 1.161.075 1.560.015 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016 Peningkatan jumlah kunjungan wisata tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain :  Animo masyarakat yang meningkat, dengan kata lain masyarakat sudah peduli dengan kebutuhan untuk berwisata,  Keberhasilan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh Disporbudpar Kab. Blitar. Upaya tersebut antara lain:
  1. 1.Meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan wisata, sehingga kebutuhan pengunjung wisata dapat terpenuhi.
  2. 2.Penataan kawasan wisata yang menarik, sehingga membuat pengunjung merasa nyaman.
  3. 3.Penambahan wahana di tempat wisata, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung wisata.
  4. 4.Promosi pariwisata baik melalui media massa, kegiatan pementasan seni budaya dan event-event pameran.
  5. 5.Pengembangan dan penambahan destinasi pariwisata, sehingga masyarakat mempunyai banyak alternatif dalam berwisata. 4) Kelautan dan Perikanan
3. a.Produksi Perikanan Produksi perikanan yang dimaksud merupakan perbandingan antara jumlah produksi perikanan terhadap target daerah dengan realisasi sebagai berikut. Tabel 2.122 Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Produksi Perikanan 134 102 93,4 80,9 104,5 Sumber: DKP Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-91 Perikanan berasal dari perikanan tangkap yang bersumber dari hasil tangkapan di laut maupun di perairan umum darat (PUD) serta perikanan budidaya yang keduanya memberikan kontribusi besar terhadap produksi perikanan di Kabupaten Blitar. Berikut adalah tabel perbandingan produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Tabel 2.123 Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Produksi Perikanan Tangkap 12,92 14,98 19,08 11,9 13,8 Produksi Perikanan Budidaya 87,08 85,02 80,92 88,1 86,2 Sumber: DKP Kab. Blitar, 2016 Secara umum, hasil produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh kondisi alam mulai dari cuaca, besarnya gelombang, overfishing, rusaknya habitat terumbu karang sampai pada naiknya harga BBM. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap yang mendukung keberlanjutan lingkungan, antara lain :  Memberikan pembinaan peningkatan kesadaran perundang-undangan yang berlaku tentang penangkapan ikan antara lain larangan penggunaan kompresor dan potas untuk menangkap ikan.  Memasang papan peringatan penggunaan alat bantu yang dilarang untuk menangkap ikan.  Memberikan bantuan alat tangkap dan perahu kepada nelayan. Upaya di atas dilaksanakan melalui kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, yaitu :  Pengembangan Sarana dan Perasarana Pendukung Perikanan Tangkap  Pendataan dan Pelaporan Produksi Perikanan Tangkap dan Potensi Pesisir dan PUD Tentang produksi perikanan budidaya, pemerintah daerah terus mendongkrak produksi perikanan budidaya di Kabupaten Blitar seperti RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-92 ditunjukkan oleh tabel di atas, dilaksanakan program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan beberapa kegiatan diantaranya: a) Pembangunan Balai Benih Ikan (DAK dan Pendampingan DAK) b) Pendampingan Sertifikasi hak atas Tanah pembudidaya ikan c) Pengadaan Sarana Perbenihan Untuk Balai Benih Ikan (Silpa DAK 2014) d) Pendampingan Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan (APP) e) Pemantauan dan Temu Teknis Pengendalian Serangan Penyakit Ikan f) Optimalisasi Balai Benih Ikan. Berikut adalah tabel produksi ikan budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015. Tabel 2.124 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2014 dan 2015 No Media Jenis Ikan 2014 2015 Produksi (Ton) Produksi (Ton) 1 Kolam Mas 14,4 15,5 Nila 2.916,0 76,1 Mujair 3,9 0,4 Gurami 2.501,5 6.188,0 Tawes 4,4 0,3 Lele 3.767,0 7.839,0 2 Sawah (Mina Padi) Nila 4,7 4,1 Mas - 0,2 3 Karamba Nila 0,4 0,4 4 Jaring Apung Mas 6,4 3,2 Nila 20,3 17,6 5 Tambak Udang Vaname 494 497,7 Jumlah 9.733,0 14.642,4 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-93
4. b.Cakupan Bina Kelompok Nelayan Melalui program pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Blitar memberikan bantuan kepada kelompok nelayan. Secara umum, proporsi nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sejak tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 2.125 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) 2011 2012 2013 2014 2015 71,43 3,12 0 13,51 0 Sumber: DKP Kab. Blitar, 2016
5. c.Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan sama artinya dengan produksi perikanan kelompok nelayan. Tabel 2.126 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) 2011 2012 2013 2014 2015 12,92 14,98 19,08 11,9 13,08 Sumber: DKP Kab. Blitar, 2016 5) Perdagangan
6. a.Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kabupaten Blitar. Capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Pada tahun 2011 Kabupaten Blitar tercatat 5 persen lalu hingga tahun 2015 tercatat 6% , hal ini masih jauh dari target pada Tahun 2015 yaitu 11% . Maka dengan ini pemerintah daerah perlu membuat program agar kelompok pedagang atau usaha informal dapat lebih maju lagi di Kabupaten Blitar. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-94 Tabel 2.127 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 5 7 9 9 6 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 6) Perindustrian
7. a.Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB per Tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK. Tabel 2.128 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 2,44 2,40 2,40 2,39 12,86 Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015 Serupa dengan indikator sebelumnya (indikator 3 dan 8), perubahan tahun dasar penghitungan PDRB dari 2000 ke 2010, serta belum dilakukannya penyesuaian terhadap angka yang ditargetkan yang masih menggunakan tahun dasar 2000, menyebabkan capaian dari indikator yang berhubungan dengan PDRB tidak dapat diperbandingkan. Namun dapat dilaporkan bahwa untuk meningkatkan geliat perekonomian Kabupaten Blitar melalui sektor industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program antara lain: 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 4) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-95 7) Ketransmigrasian
8. a.Transmigran yang diberangkatkan Berikut disajikan jumlah keluarga di Kabupaten Blitar yang diberangkatkan dalam program transmigrasi sejak tahun 2011-2015. Tabel 2.129 Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (KK) 2011 2012 2013 2014 2015 18 14 19 5 14 Sumber: Disnakertrans Kab. Blitar, 2016 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH Aspek daya saing daerah terdiri dari empat fokus penilaian yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia. Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kesiapan suatu daerah untuk maju dan berkembang. Data yang tersedia untuk menjelaskkan sub bab ini tidak cukup banyak, serta data untuk mengetahui capaian sumber daya manusia tidak tersedia sehingga tidak dapat diketahui capaiannya. Capaian dari aspek daya saing daerah dapat diketahui dari ketiga fokus berikut ini. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
9. a.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Indikator ini merupakan fokus pertama yang dinilai untuk melihat capaian daya saing daerah. Fokus kemampuan ekonomi daerah melihat kesiapan suatu daerah dari sesi ekonomi dalam rangka mendukung investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dari data yang tersedia fokus kemampuan ekonomi daerah dapat diketahui dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan pada pembahasan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Konsumsi rumah tangga perKapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makan dan bukan makan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-96 rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit. Capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2011 tercatat Rp 646.740 lalu hingga tahun 2015 tercatat Rp. 660.250. Berikut adalah tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada Kabupaten Blitar. Tabel 2.130 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan 646,74 657,23 659,12 660,03 660,25 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016
10. b.Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita Capaian kinerja Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita pada tahun 2015 tercatat Rp. 310.110, lalu tahun 2012 tercatat Rp. 316.460, lalu pada tahun 2015 tercatat Rp. 323.790. Berikut adalah tabel pengeluaran konsumsi non pangan per Kapita dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Tabel 2.131 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan (Ribu Rupiah) 310,11 316,46 321,32 322,42 323,79 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 2) Pertanian
11. a.Nilai Tukar Petani Nilai tukar petani mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir walaupun peningkatannya tidak terlalu pesat.NTP pada Tahun 2013 sebesar 104,59 sedangkan Tahun 2014 mencapai 104,75. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-97 Tabel 2.132 Nilai Tukar Petani Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2012 2013 2014 Nilai Tukar Petani 103,83 104,59 104,75 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1) Perhubungan
12. a.Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Blitar mencatat bahwa perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan sejak tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 2.133 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 3,11 2,98 2,89 2,74 2,63 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016
13. b.Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Berikut merupakan data jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum yang tercatat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Blitar sejak tahun 2011. Tabel 2.134 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2015 di Kabupaten Blitar 2011 2012 2013 2014 2015 88.268 85.268 82.618 79.818 77.118 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-98
14. c.Jumlah Orang/Barang melalui Terminal Data jumlah orang/barang melalui terminal tercatat sama dengan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. Artinya, seluruh orang/barang yang terangkut angkutan umum dapat dipastikan melalui terminal. Tabel 2.135 Jumlah Orang/Barang melalui Terminal Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 88.268 85.268 82.618 79.818 77.118 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016 2) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
15. a.Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Capaian jenis, kelas dan jumlah restoran pada Kabupaten Blitar tahun 2011 tercatat sejumlah 4, tetapi baru tercatat datanya kembali yaitu pada tahun 2014 dengan tercatat hanya terdapat 1 buah restoran di Kabupaten Blitar. Tabel 2.136 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 Restoran/Rumah Makan & Bar/Café 4 - - 1 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016
16. b.Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Jumlah pemginapan/losmen/hotel di Kabupaten Blitar tercatat pada tahun 2011 sejumlah 5 unit, lalu tahun 2012 tercatat 2 , kemudian tahun 2014 kembali naik menjadi 5 unit, tetapi pada tahun 2015 hanya berjumlah 2 unit saja. Berikut adalah tabel jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Blitar. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-99 Tabel 2.137 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Perhotelan/Losmen/Penginapan 5 2 3 5 2 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 3) Lingkungan Hidup
17. a.Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentaserumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Tabel 2.138 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 28.081 21.181 40.357 24.882 51.263 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 Dari data di atas tercatat bahwa rumah tangga pengguna air bersih terus meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Dengan tahun 2011 tercatat 28.081 rumah tangga pengguna air bersih,lalu naik pada tahun 2013 menjadi 40.387 rumah tangga yang menggunakan air bersih. Lalu tahun 2015 mencapai 51.263 rumah tangga yang menggunakan air bersih. Hal in menggambarkan bahwa program pemerintah daerah untuk menambah jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah berjalan dengan baik. 4) Komunikasi dan Informatika
18. a.Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Penduduk pengguna HP/Telepon semakin lama semakin menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-100 Tabel 2.139 Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Pengguna HP/Telepon Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 40 45 50 67 70 Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016 2.4.3. Fokus Iklim Investasi 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
19. a.Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Blitar, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Blitar semakin tidak aman, dan demikian sebaliknya. Seluruh tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Blitar sampai tahun 2015 yang dilaporkan secara keseluruhan telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang (100 persen).
20. b.Jumlah Demo Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar mencatat terjadinya demo di kabupaten Blitar yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Tabel 2.140 Jumlah Demo di Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015 2013 2014 2015 15 13 16 Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-101
21. c.Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Indikator ini digunakan untuk melihat persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Indikator ini tercatat dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 bahwa capaian dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah 1 persen.
22. d.Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Berikut disajikan jumlah dan macam pajak dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 : Tabel 2.141 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Indikator Ket 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Pajak 9 9 9 10 10 Retribusi 26 22 22 21 34 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. 1) Ketenagakerjaan
23. a.Rasio Ketergantungan Secara konseptual rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 II-102 Dependency ratio Kabupaten Blitar pada Tahun 2014 adalah 50,10. Nilai ini menunjukkan bahwa dari 100 orang usia kerja (dianggap produktif) menanggung kurang lebih sebanyak 50 orang yang belum atau dianggap sudah tidak produktif lagi. Tabel 2.142 Dependency Ratio di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014 Indikator Tahun 2012 2013 2014 Dependency Ratio 51,82 50,09 50,10 Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-1 III-1 3 BAB GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Bab ini akan menyajikan kemampuan daerah dalam segi keuangan dan pendanaan selama 5 tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Sesuai dengan undang-undang terbaru yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam pasal 36 ayat 1, yang menjadi salah satu parameter kapasitas daerah yaitu terletak pada keuangan daerahnya. Perkembangan regulasi maupun teori terkait keuangan daerah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut terjadi agar daerah mampu lebih baik lagi me-manage keuangan yang dimiliki melalui perencanaan yang matang. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya otonomi daerah ini secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah adalah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-2 III-2 dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya dari masyarakat atau swasta. Sinergi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 2, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:
  1. 1.Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  2. 2.Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
  3. 3.Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-3 III-3 Angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Tingkat Pertumbuhan Pendapatan daerah Kebijakan di bidang Keuangan Negara Asumsi indikator makro ekonomi Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka penyusunan Kerangka Kebijakan Menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 harus meningkatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified Budgeting ) serta penyusunan anggaran yang berbasis data. Pada kerangka keuangan ini analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:
  4. 1.Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
  5. 2.Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
  6. 3.Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
  7. 4.Kebijakan di bidang keuangan negara. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini. Gambar 3.1 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Dengan kerangka di atas, analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-4 III-4 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU Berdasarkan regulasi yang berlaku, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Secara umum realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Adapaun peningkatan pendapatan daerah masih didominasi dari Dana Perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan komponen belanja daerah terdiri kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari kelompok belanja tidak langsung selain dipergunakan untuk Belanja Pegawai juga dialokasikan untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan dari kelompok belanja langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2011-2015 rata-rata meningkat sebesar 13,08% setiap tahunnya. Sedangkan realisasi belanja Kabupaten Blitar tahun anggaran 2011-2015 rata-rata mencapai 87,4% sehingga masih terdapat penghematan rata-rata 11,6% setiap tahunnya dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran (SILPA). 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD pada dasarnya untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-5 III-5 a) Pendapatan Daerah Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar periode 2011-2015, jika dilihat melalui aspek pendapatan daerah, Kabupaten Blitar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Faktor peningkatan tersebut disebabkan oleh kemampuan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 (lima) tahun terakhir ini rata-rata yaitu sebesar 24,51% , kemudian disusul oleh lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 19,31% , dan yang terakhir adalah dana transfer sebesar 9,95%. Kondisi pertumbuhan PAD dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain berdasarkan tabel 3.1 adalah sumber pendapatan yang peningkatan persentasenya paling tinggi. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Blitar memiliki kemampuan dalam membangun kemandirian daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (dalam jutaan ) Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pertumbuhan(%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) PENDAPATAN DAERAH 1,237,994 1,381,016 1,604,230 1,927,307 2,002,534 12.9 Pendapatan Asli Daerah 76,191 96,266 115,671 188,422 176,939 25.8 Pajak daerah 17,455 18,817 21,857 47,935 43,783 33.7 Retribusi daerah 13,417 17,482 20,565 23,965 19,207 11.2 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 1,249 1,413 1,573 1,608 2,488 20.3 Lain-lain PAD yang sah 44,069 58,554 71,676 114,915 111,461 28.1 Dana Perimbangan 851,193 972,235 1,088,238 1,161,110 1,231,046 9.7 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 63,571 76,053 73,618 62,441 119,487 23.2 Dana alokasi umum 697,650 845,118 944,298 1,027,252 1,037,911 10.7 Dana alokasi khusus 89,972 51,064 70,323 71,417 73,648 -0.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 310,610 312,515 400,321 577,775 594,549 19.0 Hibah - - - - - - Dana darurat - - - - - - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-6 III-6 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pertumbuhan(%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) 59,254 58,616 71,873 122,311 103,349 19.1 Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) 215,928 204,003 276,728 341,877 395,114 17.3 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 35,427 49,896 51,720 113,588 96,086 37.2 Sumber: Ringkasan Realisasi APBD 2011-2015 Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir ini berdasarkan sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
  8. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)
24. a.Kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya dari tahun ke tahun ada kecenderungan mengalami peningkatan, tetapi masih ada beberapa wajib pajak/retribusi daerah yang masih perlu diintensifkan.
25. b.Kinerja dan tanggung jawab unit-unit Pengelola Pendapatan Daerah masih perlu dioptimalkan, mengingat masih adanya beberapa SKPD pengelola sumber pendapatan yang belum memenuhi realisasi target pendapatan sampai akhir tahun.
26. c.Masih adanya subyek pajak/retribusi daerah melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang terkait dengan pembayaran pajak atau retribusi daerah, sehingga pengendalian dan pengawasan masih perlu ditingkatkan.
27. d.Masih ada beberapa Perkada mengenai penetapan tarif objek PAD yang sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dan kondisi objektif masyarakat.
28. e.Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan.
29. f.Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan-peraturan Daerah tentang pajak dan retribus. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-7 III-7
  1. 2.Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
30. a.Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah.
31. b.Keterlambatan penetapan penetapan Pagu Dana Perimbangan, Dana Bagi hasil dari propinsi menyulitkan penyusunan APBD atau Perubahan APBD. Berdasarkan uraian diatas dalam pelaksanaan APBD untuk ke depannya memiliki beberapa potensi dan tantangan baik secara nasional maupun regional. Adapun Potensi dan tantangan itu adalah sebagai berikut: Nasional
32. a.Potensi
  1. 1.Hadirnya MEA di tahun 2015 akan menjadi potensi bagi Indonesia dalam peningkatan perekonomian
  2. 2.Konektivitas untuk menyatukan Indonesia memerlukan 2.000 Km tol, 3.258 Km rel kereta api, 15 bandara dan 24 pelabuhan baru.
  3. 3.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan bahwa proyeksi potensi investasi ‘hijau’ untuk investor asing dan investor dalam negeri akan tumbuh dengan rata-rata 20 persen per tahun hingga tahun 2019.
33. b.Tantangan
  1. 1.Pertumbuhan perekonomian tidak sesuai harapan.
  2. 2.Kebakaran hutan menyebabkan terganggunya perekonomian nasional.
  3. 3.Kondisi APBN yang cenderung defisit.
  4. 4.Laju pertumbuhan inflasi yang masih tinggi. Regional
34. a.Potensi
  1. 1.Revisi berbagai regulasi yang akan lebih sesuai dengan kondisi daerah.
  2. 2.Potensi peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor, baik melalui PAD maupun lain-lain pendapatan yang sah cukup tinggi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-8 III-8
  3. 3.Peningkatan data kualitas PDRB melalui perubahan tahun dasar PDRB menjadi tahun 2010.
35. b.Tantangan
  1. 1.Pertumbuhan perekonomian yang melambat.
  2. 2.Laju inflasi yang terus meningkat.
  3. 3.Belum optimalnya kinerja keuangan unit-unit pengelolaan Pendapatan daerah.
  4. 4.Kesadaran wajib pajak yang perlu diintensifkan lagi. b) Belanja Daerah Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Komponen Belanja terdiri dari : Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Pada tabel berikut disajikan Realisasi Belanja Daerah tahun 2011-2015, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut: Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (dalam jutaan ) No Uraian Realisasi (Rp) Rata - Rata Pertumbu han (%)2011 2012 2013 2014 2015 BELANJA DAERAH 1,158,439 1,372,247 1,637,252 1,803,201 2,072,629 15.71 2,1 Belanja Tidak Langsung 796,070 901,987 997,070 1,087,688 1,262,648 12.26 2,1,1 Belanja Pegawai 711,484 828,516 919,879 1,000,407 1,014,179 9.40 2,1,2 Belanja Bunga - - - 10 - - 2,1,2 Belanja Hibah 15,513 21,044 20,876 28,192 56,263 42.37 2,1,3 Belanja Bantuan Sosial 17,166 6,757 3,721 3,348 675 -48.86 2,1,4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1,402 1,115 5,726 7,834 10,207 115.07 2,1,5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provisnsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 47,787 43,940 46,450 45,331 181,324 73.81 2,1,6 Belanja Tidak Terduga 2,719 615 417 2,567 - 76.58 2,2 Belanja Langsung 362,369 470,260 640,183 715,513 809,981 22.72 2,2,1 Belanja Pegawai 45,577 47,219 39,487 15,893 18,587 -13.89 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-9 III-9 No Uraian Realisasi (Rp) Rata - Rata Pertumbu han (%)2011 2012 2013 2014 2015 2,2,2 Belanja Barang dan Jasa 156,403 198,620 269,882 314,360 283,062 17.35 2,2,3 Belanja Modal 160,389 224,421 330,813 385,260 508,332 33.93 Sumber: Ringkasan Realisasi APBD 2011-2015 Berdasarkan tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2011 -2015 realisasi Belanja mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,71% , Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,26% . Belanja tidak langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 9,40% . Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Langsung sebesar 22,72% . Komponen Belanja langsung terbesar digunakan untuk belanja Modal dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 33,93% . c) Pembiayaan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut: Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (dalam jutaan ) Uraian Realisasi (Rp) Rata - Rata Pertumbuhan (%)2011 2012 2013 2014 2015 PEMBIAYAAN DAERAH 61,443 134,383 141,596 100,652 235,553 57.30 Penerimaan Pembiayaan 62,523 141,985 143,596 108,826 235,555 55.12 Sisa lebih Prerhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ( Silpa ) 59,807 140,998 142,669 108,574 225,163 55.11 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 2,716 503 435 252 218 -37.69 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-10 III-10 Uraian Realisasi (Rp) Rata - Rata Pertumbuhan (%)2011 2012 2013 2014 2015 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan - 484 492 - - -49.11 Pencairan Dana Cadangan - - - - 10,174 - Pengeluaran Pembiayaan 1,080 7,601 2,000 8,174 1 184.74 Pembayaran Pokok Utang 1,080 976 - - 1 -54.81 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 6,625 - - - - Pembentukan Dana Cadangan - - 2,000 8,174 - 104.34 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 140,998 142,669 108,574 225,163 284,513 27.76 Sumber: Ringkasan Realisasi APBD 2011-2015 Memperhatikan tabel 3.3 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata rata sebesar 57,30% , Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 55,12% . Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan sebesar 184% . 3.1.2. Neraca Daerah Selain melihat progress pendapatan kinerja keuangan pemerintah daerah dimasa lampau juga dapat dilihat melalui neraca daerah. Neraca daerah merupakan suatu gambaran terkait dengan harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kabupaten Blitar mengalami hal yang positif dikarenakan bnyak aspek yang mengalami peningkatan, namun disisi lain terdapat beberapa hal yang perlu dicermati kembali karena mengalami penurunan, seperti persediaan, investasi non permanen, penyisihan dana bergulir tak tertagih, tanah, pendapatan yang ditangguhkan. Terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan sebuah kebijakan untuk menanggulanginya agar tidak menjadi persoalan di periode selanjutnya. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-11 III-11 Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 No. Uraian Pertumbuhan 1 ASET 15.43 1.1. ASET LANCAR 24.67 1.1.1. Kas 41.5 1.1.2. Piutang 1,524.24 1.1.3. Persediaan -6.59 1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 0.52 1.2.1. Investasi Non Pemanen -45.39 1.2.2. Investasi Pemanen 0.54 1.2.3. Penyisihan Dana Bergulir tak Tertagih -45.39 1.3. ASET TETAP 15 1.3.1. Tanah -0.06 1.3.2. Peralatan dan mesin 20.68 1.3.3. Gedung dan bangunan 9.9 1.3.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 24.41 1.3.5. Aset tetap lainnya 8.02 1.3.5. Konstruksi dalam pengerjaan 272.24 1.3.6. dst……………… - 1.4 ASET LAINNYA 2.37 1.4.1. Tagihan penjualan angsuran - 1.4.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 50 1.4.3. Kemitraan dengan pihak ketiga - 1.4.4. Aset tak berwujud 60.01 1.4.5. Aset lain-lain 0.37 JUMLAH ASET DAERAH 15.43 2 KEWAJIBAN 61.86 2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 61.86 2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga -98.41 2.1.2. Uang muka dari kas daerah - 2.1.3. Pendapatan diterima dimuka - 2.1.4. Utang jangka pendek lainnya 66.79 3 EKUITAS DANA 14.44 3.1. EKUITAS DANA LANCAR 15.44 3.1.1. SILPA 41.75 3.1.2. Cadangan piutang 0.17 3.1.3. Cadangan persediaan -6.59 3.1.4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek 66.79 3.1.5 Pendapatan ditangguhkan -11.69 3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 14.6 3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap 15 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-12 III-12 No. Uraian Pertumbuhan 3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya 2.37 3.2.3. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 0.52 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 14.41 *Data diolah dari LKD 2012-2014 Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa Aset yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar selama 5 tahun terakhir ini rata-rata mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan dengan persentase yang cukup tinggi terletak pada asset lancar yaitu sebesar 24,67% , sementara kondisi pertumbuhan untuk investasi jangka panjang hanya sebesar 0,52% dan asset tetap sebesar 15%. Kemudian untuk menjalankan kehidupan pemerintahan Kabupaten Blitar juga ditopang oleh dana cadangan dan SILPA. Sementara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan pembangunan daerah.Pertumbuhan kewajiban tersebut tergolong sangan tinggi, yaitu mencapai 61,86% , lebih dari 50%, yang sangat tidak berimbang dan sebanding dengan pertumbuhan kekayaan yang dimiliki oleh kabupaten Blitar yaitu sebesar 15.43% . Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi pelaksanaan APBD ke depannya. Dari analisis kekayaan daerah Kabupaten Blitar tersebut, maka untuk lebih jelasnya, dapat dilihat rasio-rasio keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar. Adapun rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 NO Uraian 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)
  5. 1.Rasio lancar (current ratio) 25,41 18,40 26,14 25,05
  6. 2.Rasio quick (quick ratio) 23,89 17,14 24,86 22,03
  7. 3.Rasio total hutang`terhadap total asset 0,19 0, 27 0, 21 0,38
  8. 4.Rasio`hutang`terhadap modal 0,19 0,27 0,21 0,38 5 Rata-rata umur piutang 3,43 4,21 4,73 9,01 6 Rata-rata umur persediaan 1,97 3,31 3,88 3,44 *Data diolah dari berbagai sumber tahun 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-13 III-13 Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2012-2015 mempunyai nilai lebih dari 1 (satu), yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Blitar dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2012 mencapai 25,41% yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Blitar adalah 25 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo (Tabel 3.3) namun mengalami penurunan menjadi 18,40% pada tahun 2013. Meskipun mengalami penurunan, namun untuk rasio lancar dengan persentase sejumlah 18an persen tersebut masih berada pada titik yang tinggi dan baik dan pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah Kabupaten Blitar mampu untuk kembali meningkatkan rasio lancar. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Sama seperti halnya rasio lancar, rasio quick (quick ratio) Pemerintah Kabupaten Blitar juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 23,89% di tahun 2012. Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat. Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,19% . Hal ini menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Blitar dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah Kabupaten Blitar. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-14 III-14 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah selama tahun anggaran 2011-2015, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui berbagai upaya, baik mengoptimalkan terhadap potensi yang ada (intensifikasi) maupun berupaya mengembangkan potensi potensi baru (ekstensifikasi). Intensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai. Sedangkan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan upaya memperluas subyek dan obyek pajak/retribusi serta penyesuaian tarif yang nantinya akan berdampak pada kenaikan potensi pendapatan sehingga target pendapatan meningkat pada tahun berikutnya. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-15 III-15 Upaya tersebut disamping mengembangkan faktor pendukung juga berupaya mengatasi faktor-faktor yang bisa jadi penghambat dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Dalam tahun anggaran 2011- 2015, beberapa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan dalam menunjang realisasi penerimaan daerah Kabupaten Blitar antara lain:
  9. 1.Berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun upaya-upaya lain yang mengarah pada peningkatan pendapatan daerah.
  10. 2.Pada aspek regulasi, secara bertahap telah dilakukan pengkajian terhadap berbagai dasar hukum yang digunakan di dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah, mengingat ada beberapa regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perlu diadakan revisi, baik menyangkut tarif maupun jumlah cakupan.
  11. 3.Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah.
  12. 4.Penyempurnaan administrasi dan pengelolaan pajak/retribusi.
  13. 5.Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak dan retribusi.
  14. 6.Penyempurnaan dan penataan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
  15. 7.Melakukan koordinasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  16. 8.Perluasan wajib pajak dan retribusi daerah serta perluasan obyek pajak dan retribusi daerah.
  17. 9.Penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah.
  18. 10.Perluasan obyek pajak/retribusi.
  19. 11.Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi.
  20. 12.Pengembangan sistem pengelolaan pendapatanasli daerah yang berbasis teknologi informasi.
  21. 13.Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, melalui sosialiasi kepada masyarakat akan arti penting pajak untuk pembangunan daerah.
  22. 14.Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip prefosionalitas, efisiensi, transparan, dan bertanggungjawab. Di samping strategi di atas, dalam periode tahun anggaran 2011– 2015 pemerintah Kabupaten Blitar mengarahkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat disertai dengan tertib administrsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-16 III-16 Sedangkan khusus untuk Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, strategi peningkatan Pendapatan Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar antara lain adalah:
  23. 1.Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta melaksanakan Rekonsiliasi melalui dukungan Data Asumsi Dasar, Celah Fiskal, Data umum, Data Teknis dan Data Khusus sebagai dasar penetapan alokasi dana perimbangan.
  24. 2.Updating data dan tertib pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari spesifik grant (Dana Alokasi Khusus). Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka detail kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2011-2015 adalah sebagai berikut:
  25. 1.Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.
  26. 2.Belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
  27. 3.Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
  28. 4.Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainya dalam rangka mendukung capaian target kinerja untama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.
  29. 5.Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewengan Pemerintah Kabupaten.
  30. 6.Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program- program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  31. 7.Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-17 III-17
  32. 8.Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber- sumber pendapatan khusus (DAK, Cukai Hasil Tembakan dan Pajak Rokok) untuk menstimulasi capaian target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Blitar diarahkan penggunannya untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah jatuh tempo sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyeimbangkan (balancing) antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari:
  33. 1.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
  34. 2.pencairan dana cadangan,
  35. 3.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
  36. 4.penerimaan pinjaman daerah,
  37. 5.penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
  38. 6.penerimaan piutang daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2011-2015 adalah sebagi berikut:
  39. 1.Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja,
  40. 2.Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMDatau penyertaan Modal
  41. 3.Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Suatu kinerja pemerintah yang baik, dapat dilihat juga melalui proporsi penggunaan anggaran. Proporsi penggunaan anggaran yang memenuhi aturan adalah persentase untuk layanan publik harus lebih besar daripada belanja aparatur ataupun kebutuhan pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain kebutuhan belanja aparatur harus dibawah 50% dari total belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-18 III-18 Blitar setiap tahunnya berupaya untuk menekan pengeluaran tersebut, dan pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Blitar sudah mampu menekan menjadi 56,97%, dengan harapan setiap tahunnya dapat terus menurun, sehingga belanja aparatur dapat dibawah 50% . Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Blitar (dalam jutaan) No Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Prosentase (a) (b) (a) / (b) x 100% 1 Tahun anggaran 2012 875,734 1,379,847 63.47 2 Tahun anggaran 2013 959,366 639,252 58.52 3 Tahun anggaran 2014 1,016,299 1,811,191 56.11 4 Tahun anggaran 2015 1,195,822 2,099,147 56.97 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi belanja daerah kabupaten Blitar masih di dominasi oleh belanja aparatur. Selama 5 tahun terakhir ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, untuk perbaikan kebijakan belanja daerah ke depannya. Permasalahan terkait dengan pengelolaan Belanja Daerah, baik belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung terbagi menjadi 2 (dua) kelompok: A. Permasalan Internal, meliputi:
  42. 1.Masih rendahnya kemampuan aparat dalam menyerap dan mengadopsi berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan, terutama tentang mekanisme dan tatalaksana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
  43. 2.Rendahnya potensi dan kemampuan keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar.
  44. 3.Masih ditemukan pengadaan barang dan jasa yang kurang tepat dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan, sehinga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaanya.
  45. 4.Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan akuntasi yang ada pada SKPD. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-19 III-19
  46. 5.Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur yang mampu menangani proses pengadaan barang dan jasa yang ada pada SKPD.
  47. 6.Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur yang mampu engelola proses pelaksanaan kegiatan baik di lingkup SKPD maupun Pemerintah Daerah pada umumnya. B. Permasalan Ekternal meliputi:
  48. 1.Penetapan Perda APBD dan Dokumen Pelaksana Anggaran yang terlambat.
  49. 2.Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, sehingga mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan program dan kegiatan yang pada akhirnya berdampak pada penyerapan anggaran.
  50. 3.Dinamisnya peraturan perundangan sehingga kegiatan yang semula diprediksi dapat dilaksankan tepat waktu menjadi terhambat. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Melihat kondisi Kabupaten Blitar terhadap pembiayaan selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.5, dimana pemerintah Kabupaten Blitar mengalami ketidakstabilan pembiayaan, hal tersebut dilihat dengan kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini: Tabel 3.7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 (dalam jutaan) No. Uraian Tahun (Rp) 2012 2013 2014 2015 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1,322,045 1,604,229 1,927,307 2,002,534 Dikurangi 2 Belanja Daerah 875,734 1,637,252 1,803,191 2,099,147 3 Pembiayaan Daerah 133,899 141,596 101,230 235,935 Surplus/(defisit) riil 312,411 (174,618) 22,884 -332,548 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-20 III-20 Pada Tabel 3.7 di atas terlihat pembiayaan Kabupaten Blitar bersifat sangat fluktuatif, dimana pada Tahun 2012 Kabupaten Blitar mampu untuk menekan pembiayaan sehingga kas daerah dapat menyimpan sisa anggaran (SILPA) sampai sebesar Rp. 312,411, namun pada tahun 2013 justru mengalami defisit anggaran Rp. (174,618), pada tahun 2014 kembali mengallami peningkatan sebesar Rp 22,88, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan serta defisit anggaran sebesaar Rp. (332,548). Untuk menutupi pembiayaan tersebut, maka upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut. Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 (dalam jutaan) No. Uraian Tahun 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1,322,045 1,604,229 1,927,307 2,002,534 Dikurangi 2 Belanja Daerah 875,734 1,637,252 1,803,191 2,099,147 3 Pembiayaan Daerah 133,899 141,596 101,230 235,935 Surplus/(defisit) riil 312,411 (174,618) 22,884 (332,548) Kemudian analisis terakhir yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blitar adalah Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-21 III-21 Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015 (dalam jutaan) No. Uraian 2012 (Rp) % dari SILPA 2013 (Rp) % dari SILPA 2014 (Rp) % dari SILPA 2015 (Rp) % dari SILPA 1 Jumlah SILPA 140,997 100 142,669 100 108,573 100 225,345 100 2 Pelampauan peneriman PAD 10,404 7.38 13,948 9.78 21,153 19.48 - - 3 Pelampauan peneriman dana perimbangan -5,741 -55.19 2,146 15.39 -2,710 -12.81 - - 4 Pelampauan peneriman lain-lain pendapatan daerah yang sah -522 9.1 9,401 4.38 30,604 -11.29 - - 5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 446,311 -854.04 -33,022 -3.51 124,115 4.06 - - 6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 446,311 1 -33,022 1 124,115 1 -96,613 100 7 Kegiatan lanjutan - - - - - - - - Sumber: Hasil anaisis RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-22 III-22 3.3. KERANGKA PENDANAAN Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup: 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut: Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015 (dalam jutaan) No Uraian 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) Rata - Rata Pertumbuhan (%) I. BELANJA 786,317 1,044,032 1,056,037 17 A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 784,874 1,043,023 997,037 14 1 Gaji Dan Tunjangan 485,522 670,073 507,032 7 2 Tambahan Penghasilan PNS 248,767 323,080 284,463 9 3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH 4,134 4,538 2,418 -18 4 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 777 836 932 9 5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya 45,673 44,495 202,191 176 B. BELANJA LANGSUNG 1,443 1,010 59,000 2,856 1 Honorarium PNS 320 371 19,497 2,583 2 Honorarium Non PNS 0 0 0 3 Belanja Jasa Kantor 562 319 19,751 30,555 Belanja telepon 76 84 998 551 Belanja air 8 12 204 823 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-23 III-23 No Uraian 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) Rata - Rata Pertumbuhan (%) Belanja listrik 124 155 9,479 3,024 Belanja kawat/faksimili/internet 33 33 231 304 4 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6 23 6,304 13,533 5 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 25 5 707 7,720 6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0 0 991 7 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 215 8 769 4,650 8 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 74 0 68 -50 II. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2,000 8,000 950 106 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) - - 950 2 Pembentukan dana cadangan 2,000 8,000 - 100 3 Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo - - - - JUMLAH (I + II) 788,317 1,052,032 1,056,987 17 Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluran terbesar pada komponen gaji dan tunjangan PNS, hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu Proyeksi data masa lalu dikutip dari RPJMD Kabupaten Blitar 2011- 2016 yaitu proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini: Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2010-2016 (dalam jutaan) No Jenis Pendapatan Tahun (Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A Pendapatan Asli Daerah 63,377 66,516 71,793 7,860 122,607 135,065 151,765 1 Pajak Daerah 13,599 13,150 14,071 15,197 51,669 54,252 58,321 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-24 III-24 No Jenis Pendapatan Tahun (Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Retribusi Daerah 13,200 14,795 15,979 17,417 19,159 21,266 23,818 3 Hail Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 885 1,246 1,433 1,648 1,895 2,179 2,506 4 lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 35,692 37,325 40,311 44,242 49,884 57,367 67,120 B Dana Perimbangan 767,818 840,113 921,518 1,011,481 1,070,566 1,176,753 1,293,506 1 Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak 64,177 52,127 54,733 58,017 21,756 23,062 24,445 2 Dana Alokasi Umum 639,739 698,002 767,802 844,582 929,041 1,021,945 1,124,139 3 Dana Alokasi Khusus 63,902 89,985 98,983 108,881 119,769 131,746 144,921 C Lain - Lain Pendapatan daerah yang sah 257,531 211,951 221,955 233,511 246,969 257,165 269,354 Sumber: RPJMD Kab.Blitar 2011-2016 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik 16,81% per tahun dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah pada kisaran 6% sampai dengan 7% . Diharapkan dapat dikembangankan (disesuaikan) pajak dan retribusi daerah yang baru sebagai sumber pendapatan daerah tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan investasi. Lonjakan penerimaan PAD terjadi pada tahun 2014 dimana Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah. Pada sisi Dana Perimbangan diproyeksikan naik rata-rata 9,09% seiring dengan membaiknya perekonomian nasional yang memberi pengaruh positif terhadap APBN sehingga pada giliranya memberikan tambahan porsi dana perimbangan. Semakin diperketatnya pembentukan daerah baru melalui pemekaran menjadi point penting atas tambahan kue dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional walaupun ada beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan rata-rata naik 1,14% per tahun dimana komponen utama yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian khususnya tunjangan serifikasi guru PNSD serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Propinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang digunakan untuk biasanya dialokasikan untuk infrastruktur serta Bantuan Keuangan dari Propinsi sifatnya Add Hoc sehingga sulit untuk diproyeksikan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-25 III-25 Secara Umum Pendapatan Daerah diproyeksikan naik rata-rata 7,89% per tahun yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan 1) Proyeksi Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan APBD pendapatan kurun waktu 2013-2015. Dengan menggunakan tahun dasar 2016 yaitu data APBD Tahun 2016 maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan Kabupaten Blitar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12 berikut ini: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-26 III-26 Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 (dalam jutaan) Kode Rekening Jenis Pendapatan Daerah APBD Proyeksi Rata - rata pertumbuhan (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 PENDAPATAN 2,312,045 2,488,619 2,691,719 2,917,920 3,168,596 3,446,279 8.3 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 195,222 210,135 236,788 270,177 309,912 356,547 12.8 4 1 1 Pendapatan Pajak Daerah 52,292 58,006 64,349 71,392 79,212 87,896 10.9 4 1 1 01 Pajak Hotel 55 61 67 74 81 89 10.0 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 36 - - - - - - 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos 19 - - - - - - 4 1 1 02 Pajak Restoran 781 859 945 1,040 1,144 1,258 10.0 4 1 1 02 02 Rumah Makan 28 30 33 37 40 44 10.0 4 1 1 02 03 Café 6 7 8 8 9 10 10.0 4 1 1 02 04 Kantin 11 12 14 15 17 18 10.0 4 1 1 02 05 Katering 736 810 891 980 1,078 1,185 10.0 4 1 1 03 Pajak HIburan 68 75 83 91 100 110 10.0 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 45 49 54 59 65 72 10.0 4 1 1 03 13 Pacuan Kuda 7 7 8 9 10 10 10.0 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 10 11 12 13 14 16 10.0 4 1 1 03 19 Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga 8 8 9 10 11 12 10.0 4 1 1 04 Pajak Reklame 457 503 553 608 669 736 10.0 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 322 354 390 429 471 519 10.0 4 1 1 04 02 Reklame Kain 90 99 109 120 132 145 10.0 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Stiker 45 50 54 60 66 72 10.0 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 23,000 25,300 27,830 30,613 33,674 37,042 10.0 4 1 1 05 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 23,000 25,300 27,830 30,613 33,674 37,042 10.0 4 1 1 07 Pajak Parkir 27 29 32 35 39 43 10.0 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 27 29 32 35 39 43 10.0 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-27 III-27 Kode Rekening Jenis Pendapatan Daerah APBD Proyeksi Rata - rata pertumbuhan (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 1 1 08 Pajak Air Bawah Tanah 93 102 113 124 136 150 10.0 4 1 1 08 01 Pajak Air Bawah Tanah 93 102 113 124 136 150 10.0 4 1 1 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 159 183 210 242 278 320 15.0 4 1 1 11 04 Batu Kapur 18 19 21 23 26 28 10.0 4 1 1 11 06 Granit/Andesit 15 16 18 19 21 23 10.0 4 1 1 11 07 Sirtu - - - - - - - 4 1 1 11 13 Felspart 74 81 90 98 108 119 10.0 4 1 1 11 14 Ball Clay 53 58 64 71 78 85 10.0 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,810 26,668 29,868 33,452 37,466 41,962 12.0 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 23,810 26,191 28,811 31,692 34,861 38,347 10.0 4 1 1 13 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3,842 4,226 4,648 5,113 5,624 6,187 10.0 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3,842 - - - - - - 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 19,251 22,771 27,018 32,152 38,364 45,894 19.0 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 13,312 15,665 18,489 21,877 25,944 30,823 18.3 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas 1,455 1,746 2,095 2,514 3,017 3,621 20.0 4 1 2 01 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 168 202 242 291 349 419 20.0 4 1 2 01 19 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 6,383 7,660 9,192 11,030 13,237 15,884 20.0 4 1 2 01 20 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran / Fasilitas Umum 515 618 742 890 1,068 1,281 20.0 4 1 2 01 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 1,391 1,669 2,003 2,403 2,884 3,461 20.0 4 1 2 01 22 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios 974 1,168 1,402 1,682 2,019 2,422 20.0 4 1 2 01 34 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 21 26 31 37 44 53 20.0 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-28 III-28 Kode Rekening Jenis Pendapatan Daerah APBD Proyeksi Rata - rata pertumbuhan (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 1 2 01 46 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 0.0 4 1 2 01 48 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 859 1,031 1,237 1,484 1,781 2,137 20.0 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 4,824 5,823 7,054 8,577 10,469 12,826 21.6 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah,Bangunan dan Pemakaian RPU 303 349 401 462 531 610 15.0 * Sewa stadion srengat (BPKAD) - - - - - - - * Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Sewa Kios Pasar,Retribusi Kios MCK ) 258 297 341 393 452 519 15.0 * Retribusi Rumah Potong Unggas (Disnak) 5 6 7 8 9 10 15.0 * Tanah Asset Lainnya (PU) 29 33 38 43 50 58 15.0 * Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan (BLH) - - - - - - - * Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DKP) 12 13 16 18 21 24 15.0 4 1 2 02 02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium 50 57 66 76 87 100 15.0 4 1 2 02 04 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor 256 294 339 389 448 515 15.0 4 1 2 02 08 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 15 17 19 22 25 29 15.0 4 1 2 02 13 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum 135 155 178 205 235 271 15.0 4 1 2 02 14 Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha 15 17 19 22 25 29 15.0 4 1 2 02 15 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 3 4 4 5 5 6 15.0 4 1 2 02 16 Retribusi Tempat Khusus Parkir 12 14 16 18 21 24 15.0 4 1 2 02 17 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 9 10 12 14 16 18 15.0 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-29 III-29 Kode Rekening Jenis Pendapatan Daerah APBD Proyeksi Rata - rata pertumbuhan (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 1 2 02 18 Retribusi Rumah Potong Hewan 94 108 125 143 165 189 15.0 4 1 2 02 19 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Pemeriksaan Strow 123 142 163 188 216 248 15.0 4 1 2 02 22 Retribusi Tempat Pariwisata 1,836 2,386 3,102 4,033 5,243 6,816 30.0 4 1 2 02 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 45 52 60 68 79 91 15.0 4 1 2 02 32 Retribusi Rumah Dinas 47 54 62 71 82 94 15.0 4 1 2 02 33 Retribusi Gedung seba guna 29 34 39 45 51 59 15.0 4 1 2 02 34 Retribusi Tanah dan Bangunan 65 75 86 99 114 132 15.0 4 1 2 02 35 Retribusi Tanah bekas Eks bengkok 1,786 2,054 2,363 2,717 3,125 3,593 15.0 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1,116 1,283 1,476 1,697 1,952 2,244 15.0 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 788 906 1,042 1,198 1,377 1,584 15.0 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi 322 371 426 490 564 648 15.0 4 1 2 03 06 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 2 3 3 3 4 4 15.0 4 1 2 03 08 Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi 4 4 5 6 7 8 15.0 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1,953 2,246 2,582 2,970 3,415 3,928 15.0 4 1 3 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1,953 2,246 2,582 2,970 3,415 3,928 15.0 4 1 3 01 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Savitri Indah 25 29 33 38 44 50 15.0 4 1 3 01 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jawa Timur 1,604 1,845 2,121 2,439 2,805 3,226 15.0 4 1 3 01 04 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.BPR Jawa Timur 4 4 5 6 7 8 15.0 4 1 3 01 05 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.BPR HAS 320 368 423 487 560 644 15.0 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-30 III-30 Kode Rekening Jenis Pendapatan Daerah APBD Proyeksi Rata - rata pertumbuhan (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 121,726 127,113 142,838 163,664 188,921 218,830 12.5 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 532 612 704 809 931 1,070 15.0 4 1 4 01 05 Penjualan kendaraan dinas roda dua 86 99 113 130 150 172 15.0 4 1 4 01 06 Penjualan kendaraan dinas roda empat 354 407 468 538 618 711 15.0 4 1 4 01 07 Penjualan Drum Bekas 25 29 33 38 44 50 15.0 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 1 1 1 1 1 1 15.0 4 1 4 01 15 Penjualan Hasil Perkebunan 67 77 89 102 117 135 15.0 4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 2,576 2,705 2,840 2,982 3,131 3,288 5.0 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,923 2,020 2,121 2,227 2,338 2,455 5.0 4 1 4 02 02 Jasa Giro Pemegang Kas 653 685 720 756 793 833 5.0 4 1 4 03 Penerimaan Bunga Deposito 19,371 8,180 4,601 2,945 2,017 1,424 -39.7 4 1 4 03 01 Penerimaan Bunga Deposito Bank Jatim 7,180 5,180 3,737 2,696 1,945 1,403 -27.9 4 1 4 03 03 Penerimaan Bunga Deposito Bank BNI - - - - - - - 4 1 4 03 04 Penerimaan Bunga Deposito Bank BRI 5,270 1,500 427 122 35 10 -71.5 4 1 4 03 05 Penerimaan Bunga Deposito Bank Mandiri 5,153 1,500 437 127 37 11 -70.9 4 1 4 03 07 Penerimaan Bunga Deposito Bank BTN 1,768 - - - - - - 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 26 27 28 30 31 33 5.0 4 1 4 04 01 Kerugian Uang 26 27 28 30 31 33 5.0 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 104 119 137 157 181 208 15.0 4 1 4 08 07 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 104 119 137 157 181 208 15.0 4 1 4 10 Pendapatan Dari Pengembalian 2,422 2,786 3,204 3,684 4,237 4,872 15.0 4 1 4 10 11 Pendapatan Kapitasi dari Puskesmas 2,422 2,786 3,204 3,684 4,237 4,872 15.0 4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 34 39 45 52 60 68 15.0 4 1 4 11 02 Fasilitas Umum 34 39 45 52 60 68 15.0 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-31 III-31 Kode Rekening Jenis Pendapatan Daerah APBD Proyeksi Rata - rata pertumbuhan (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 1 4 16 Pendapatan BLUD 74,250 86,873 101,641 118,920 139,136 162,789 17.0 4 1 4 16 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 74,250 86,873 101,641 118,920 139,136 162,789 17.0 4 1 4 17 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 3 3 3 4 4 5 15.0 4 1 4 17 01 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 3 3 3 4 4 5 15.0 4 1 4 22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 22,409 25,770 29,635 34,081 39,193 45,072 15.0 4 1 4 22 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 22,409 25,770 29,635 34,081 39,193 45,072 15.0 4 2 DANA PERIMBANGAN 1,730,384 1,850,657 1,980,685 2,121,385 2,273,771 2,438,964 7.1 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 73,206 84,187 96,815 111,337 128,038 147,243 15.0 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 29,270 33,661 38,710 44,516 51,194 58,873 15.0 4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 13,627 15,672 18,022 20,726 23,834 27,410 15.0 4 2 1 01 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 15,643 17,989 20,688 23,791 27,359 31,463 15.0 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 43,936 50,526 58,105 66,821 76,844 88,370 15.0 4 2 1 02 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 271 312 358 412 474 545 15.0 4 2 1 02 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 1,089 1,253 1,440 1,657 1,905 2,191 15.0 4 2 1 02 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 29,323 33,721 38,779 44,596 51,286 58,979 15.0 4 2 1 02 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 654 752 865 994 1,143 1,315 15.0 4 2 1 02 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 23 26 30 35 40 46 15.0 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 12,534 14,414 16,576 19,063 21,922 25,211 15.0 4 2 1 02 14 Bagi Hasil Pertambangan Umum 42 49 56 64 74 85 15.0 4 2 2 Dana Alokasi Umum 1,128,511 1,184,937 1,244,184 1,306,393 1,371,713 1,440,298 5.0 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 1,128,511 1,184,937 1,244,184 1,306,393 1,371,713 1,440,298 5.0 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 528,666 581,533 639,686 703,655 774,021 851,423 10.0 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 528,666 581,533 639,686 703,655 774,021 851,423 10.0 4 2 3 01 01 DAK Bidang Pendidikan 8,932 9,826 10,808 11,889 13,078 14,386 10.0 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-32 III-32 Kode Rekening Jenis Pendapatan Daerah APBD Proyeksi Rata - rata pertumbuhan (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 2 3 01 02 DAK Bidang Kesehatan 25,494 28,044 30,848 33,933 37,326 41,059 10.0 4 2 3 01 03 DAK Bidang Infrastruktur Jalan 59,860 65,846 72,430 79,673 87,640 96,405 10.0 4 2 3 01 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 2,124 2,336 2,570 2,826 3,109 3,420 10.0 4 2 3 01 06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 1,737 1,911 2,102 2,313 2,544 2,798 10.0 4 2 3 01 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 5,448 5,993 6,592 7,251 7,976 8,774 10.0 4 2 3 01 09 DAK Bidang Pertanian 16,681 18,349 20,184 22,202 24,423 26,865 10.0 4 2 3 01 10 DAK Bidang Lingkungan Hidup 3,567 3,924 4,316 4,747 5,222 5,744 10.0 4 2 3 01 11 DAK Bidang Keluarga Berencana 1,877 2,065 2,272 2,499 2,749 3,024 10.0 4 2 3 01 12 DAK Bidang Kehutanan 4,110 4,521 4,973 5,470 6,017 6,619 10.0 4 2 3 01 14 DAK Bidang Perdagangan 6,692 7,361 8,097 8,907 9,797 10,777 10.0 4 2 3 01 15 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 1,012 1,113 1,224 1,347 1,482 1,630 10.0 4 2 3 01 23 DAK Bidang IKM 3,401 3,741 4,115 4,527 4,980 5,478 10.0 4 2 3 01 24 DAK Infrastruktur Publik Daerah 38,317 42,149 46,364 51,000 56,100 61,710 10.0 4 2 3 01 25 DAK Non Fisik / Tunjangan Sertfikasi Guru PNS 325,438 357,982 393,780 433,158 476,474 524,121 10.0 4 2 3 01 26 DAK Non Fisik Bantuan Opeasional Penyelenggaraan PAUD 11,916 13,108 14,418 15,860 17,446 19,191 10.0 4 2 3 01 27 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 5,760 6,336 6,970 7,667 8,433 9,277 10.0 4 2 3 01 28 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 5,355 5,890 6,479 7,127 7,840 8,624 10.0 4 2 3 01 29 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 945 1,040 1,144 1,258 1,384 1,522 10.0 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 386,439 427,827 474,247 526,358 584,913 650,768 11.0 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 114,419 131,582 151,319 174,017 200,120 230,138 15.0 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 114,419 131,582 151,319 174,017 200,120 230,138 15.0 4 3 3 01 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 32,519 37,397 43,007 49,458 56,877 65,408 15.0 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-33 III-33 Kode Rekening Jenis Pendapatan Daerah APBD Proyeksi Rata - rata pertumbuhan (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 3 3 01 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 28,992 33,341 38,342 44,094 50,708 58,314 15.0 4 3 3 01 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 27,237 31,323 36,022 41,425 47,638 54,784 15.0 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 471 541 623 716 823 947 15.0 4 3 3 01 08 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 25,091 28,855 33,183 38,161 43,885 50,468 15.0 4 3 3 01 09 Dana Bagi Hasil Bantuan Dari Pihak Ketiga (SP 3) 78 90 103 119 136 157 15.0 4 3 3 01 10 Dana Bagi Hasil Bea Tera Ulang 10 12 13 15 17 20 15.0 4 3 3 01 11 Dana Bagi Hasil Pemeriksaan Ternak 20 23 26 30 35 40 15.0 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 175,934 195,355 216,992 241,109 268,000 297,997 11.1 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 36,558 42,041 48,348 55,600 63,940 73,531 15.0 4 3 4 01 03 Dana Intensif Daerah 36,558 42,041 48,348 55,600 63,940 73,531 15.0 4 3 4 04 Dana Desa 139,376 153,313 168,645 185,509 204,060 224,466 10.0 4 3 4 04 01 Dana Desa 139,376 153,313 168,645 185,509 204,060 224,466 10.0 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 96,086 100,890 105,935 111,231 116,793 122,633 5.0 4 3 5 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 96,086 100,890 105,935 111,231 116,793 122,633 5.0 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur 96,086 100,890 105,935 111,231 116,793 122,633 5.0 Bidang Pendidikan 7,300 7,666 8,049 8,451 8,874 9,317 5.0 Bidang Kesehatan 785 825 866 909 955 1,002 5.0 Bidang Infrastruktur 87,800 92,190 96,800 101,639 106,721 112,058 5.0 Hari Jadi Prop Jatim 50 53 55 58 61 64 5.0 Bidang Keluarga Berencana 50 53 55 58 61 64 5.0 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 100 105 110 116 122 128 5.0 Sumber: Dinas Pendapatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-34 III-34 Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. 2) Proyeksi SILPA Proyeksi SiLPA pada periode tahun 2016 dan 2021 menggunakan data SiLPA pada periode sebelumnya dimana diketahui nilai dan tingkat SiLPA dari periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 mengalami penurunan yaitu -11% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa periode tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan lebih baik, maka diperoleh proyeksi SiLPA periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13 berikut ini: Tabel 3.13 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 (dalam jutaan) Uraian APBD Proyeksi (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 225,000 199,448 176,797 156,719 138,922 123,145 Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Blitar Berdasarkan data-data historis sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah kabupaten Blitar untuk mendanai pembangunan dalam jangka waktu lima tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-35 III-35 Tabel 3.14 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 (dalam jutaan) Uraian APBD Proyeksi (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PENDAPATAN 2,312,045 2,488,619 2,691,719 2,917,920 3,168,596 3,446,279 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran 225,000 199,448 176,798 156,720 138,922 123,146 KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA 2,537,045 2,688,067 2,868,517 3,074,640 3,307,518 3,569,424 Sumber: hasil analisis 3) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mngikat tahun 2016 dan 2021 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja kurun waktu 2014-2015, sehingga diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2021 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.15 berikut ini: Tabel 3.15 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 (dalam jutaan rupiah) No. Uraian APBD Proyeksi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A Belanja Tidak Langsung 1,467,908 1,524,246 1,582,976 1,644,206 1,685,288 1,727,396 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 786,571 825,900 867,195 910,555 933,319 956,652 2 Tambahan Penghasilan PNS 415,476 425,863 436,510 447,422 458,608 470,073 3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 4,426 4,536 4,650 4,766 4,885 5,007 4 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 952.79 952.79 952.79 952.79 952.79 952.79 5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya 260,482 266,994 273,669 280,510 287,523 294,711 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-36 III-36 No. Uraian APBD Proyeksi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 B Belanja Langsung 119,342 122,324 125,382 128,515 131,728 135,020 1 Berlanja Honorarium 26,658 27,325 28,008 28,708 29,426 30,161 2 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - - - - - - 3 Belanja Jasa Kantor 92,652 94,968 97,342 99,776 102,270 104,827 4 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - - - 5 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 31 31 31 31 31 31 C Pengeluaran Pembiayaan - - - - - - 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - 2 Pembayaran pokok utang - - - - - - TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B+C) 1,587,249 1,646,570 1,708,358 1,772,722 1,817,015 1,862,416 Sumber: hasil analisis Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). 4) Kebijakan Alokasi Anggaran Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas. Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 disajikan pada tabel 3.16 berikut ini: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-37 III-37 Tabel 3.16 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 (dalam jutaan) No Uraian APBD Proyeksi (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 2,537,045 2,688,067 2,868,517 3,074,640 3,307,518 3,569,424 1 PENDAPATAN 2,312,045 2,488,619 2,691,719 2,917,920 3,168,596 3,446,279 2 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran 225,000 199,448 176,798 156,720 138,922 123,146 B BELANJA 2,537,045 2,688,067 2,868,517 3,074,640 3,307,518 3,569,424 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,481,564 1,538,181 1,597,197 1,658,720 1,744,398 1,742,518 PRIORITAS I 1,467,908 1,524,246 1,582,976 1,644,206 1,685,288 1,727,396 a Gaji Dan Tunjangan 786,571 825,900 867,195 910,555 933,319 956,652 b Tambahan Penghasilan PNS 415,476 425,863 436,510 447,422 458,608 470,073 c Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH 4,426 4,536 4,650 4,766 4,885 5,007.27 d Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 953 953 953 953 953 953 e Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya 260,482 266,994 273,669 280,510 287,523 294,711 PRIORITAS III 13,656 13,935 14,221 14,514 59,110 15,122 a Belanja Hibah 9,805 10,050 10,301 10,559 55,119 11,093 b Belanja Bantuan Sosial 1,351 1,385 1,419 1,455 1,491 1,528 c Belanja Tidak Terduga 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2 BELANJA LANGSUNG 1,055,481 1,149,886 1,271,321 1,415,920 1,563,120 1,826,907 PRIORITAS I 119,342 122,324 125,382 128,515 131,728 135,020 a Berlanja Honorarium 26,658 27,325 28,008 28,708 29,426 30,161 b Belanja Jasa Kantor 92,652 94,968 97,342 99,776 102,270 104,827 c Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 31 31 31 31 31 31 PRIORITAS II 936,139 1,027,562 1,145,939 1,287,404 1,431,393 1,691,887 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-38 III-38 No Uraian APBD Proyeksi (Rp) (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 C PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - - - - - - PRIORITAS I -- - - - - - a Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) - - - - - - b Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga - - - - - - Sumber: hasil analisis RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-39 III-39 Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa Belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) dan kebutuhan. Selanjutnya, ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah berdasarkan prioritas. Prioritas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagaimana disajikan pada Tabel. 3.15. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:
  51. 1.Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.
  52. 2.Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  53. 3.Prioritas III, dialokasikan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, serta pada tahun 2020 prioritas III didalamnya termasuk dana hibah yang disediakan untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah tahun 2020. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 III-40 III-40 Tabel 3.17 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 (dalam jutaan) Uraian Alokasi APBD Proyeksi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) Prioritas I 62.6 1,587,249 61.3 1,646,570 59.6 1,708,358 57.7 1,772,722 54.9 1,817,015 52.2 1,862,416 Belanja Tidak Lansung 57.9 1,467,908 56.7 1,524,246 55.2 1,582,976 53.5 1,644,206 51.0 1,685,288 48.4 1,727,396 Belanja Langsung 4.7 119,342 4.6 122,324 4.4 125,382 4.2 128,515 4.0 131,728 3.8 135,020 Pengeluaran pembiayaan - - - - - - - - - - - - Prioritas II 36.2 919,339 38.2 1,027,562 39.9 1,145,939 41.9 1,287,404 43.3 1,431,393 47.4 1,691,887 Prioritas III 1.2 30,456 0.5 13,935 0.5 14,221 0.5 14,514 1.8 59,110 0.4 15,122 Total 100 2,537,045 100 2,688,067 100 2,868,517 100 3,074,640 100 3,307,518 100 3,569,424 Sumber: hasil analisis RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-1 4 BAB ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Implementasi pembangunan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendukung keterwujudan visi dan misi pemerintah telah menemui berbagai permasalahan pembangunan. Secara konseptual yang dimaksud dengan permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena beberapa hal yang meliputi:
  54. 1.Kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal;
  55. 2.Kelemahan yang tidak diatasi;
  56. 3.Peluang yang tidak dimanfaatkan; dan
  57. 4.Ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Secara terperinci permasalahan pembangunan Kabupaten Blitar meliputi: 4.1.1. Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Secara administratif Kabupaten Blitar memiliki wilayah seluas 1.588,79 km², yang terbagi ke dalam 22 Kecamatan, 220 Desa dan 28 Kelurahan. Kecamatan Wonotirto merupakan kecamatan yang memiliki wilayah administratif terluas yaitu 164,54 km², disusul oleh Kecamatan Panggungrejo dengan luas wilayah 119,04 km², Kecamatan Bakung dengan luas wilayah 111,24 km², Kecamatan Kademangan dengan luas 105,28 km² dan Kecamatan Ponggok dengan luas wilayah 103,83 km². Namun demikian, terdapat pula 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki luas wilayah administratif paling sempit yaitu Kecamatan Sanankulon dengan luas wilayah 33,33 km², Kecamatan Selopuro dengan luas wilayah 39,29 km² dan Kecamatan Sutojayandengan luas wilayah 44,2 km². Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Blitar telah menunjukkan adanya peningkatan. Secara terperinci jumlah penduduk Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2010-2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-2 adalah 1.118.919 jiwa tahun 2010, 1.124.775 jiwa tahun 2011, 1.130.423 jiwa tahun 2012, 1.136.701 jiwa tahun 2013,1.140.793 jiwa pada tahun 2014dan 1.145.396 jiwa pada tahun 2015. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Blitar tersebut termasuk dalam kategori ideal karena laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,51 persen. Secara umum, persebaran penduduk Kabupaten Blitar masih terkonsentrasi di wilayah tengah yaitu Kecamatan Sanankulon, Kanigoro, Talun, Srengat, dan Garum, sehingga kelima kecamatan tersebut menduduki lima besar kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Kelima wilayah tersebut secara geografis memiliki kemudahan akses terhadap sarana transportasi, komunikasi maupun sarana lainnya karena keberadaannya di perbatasan Kota Blitar yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Blitar sampai saat ini. Sedangkan kecamatan yang berkepadatan rendah masih didominasi oleh kecamatan yang berada di wilayah selatan diantaranya Wonotirto, Bakung, Panggungrejo dan Wates. Kecamatan Wonotirto merupakan kecamatan terluas yang mencakup 10 persen lebih dari luas wilayah Kabupaten Blitar, hanya memiliki kepadatan penduduk 216 jiwa/km2. Sementara, Kecamatan Bakung yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 25.542 jiwa memiliki kepadatan terendah kedua sebesar 230 jiwa/km2. Adapun proporsi penduduk Kabupaten Blitar apabila dilihat berdasarkan perspektif golongan usia masih di dominasi oleh usia 15-64 tahun yang disebut sebagai usia produktif dengan persentase sebesar 66,62 persen, sedangkan 33,38 persen sisanya merupakan penduduk usia ≥ 65 tahun dan usia ≤ 15 tahun yang termasuk dalam kategori usia non produktif. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk di Kabupaten Blitar sebesar 50% , artinya setiap 100 orang usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 50 orang non produktif. Kondisi geografis dan demografis tersebut diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar secara administratif memiliki cakupan wilayah yang luas, dengan angka kepadatan penduduk masuk dalam kategori sangat padat. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariatif antara daerah satu dengan daerah lainnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, ekonomi, transportasi, dan perkembangan pembangunan. Meskipun demikian, apabila dilihat berdasarkan perspektif peningkatan penduduk setiap tahunnya, Kabupaten Blitar termasuk ke dalam kategori daerah yang memliliki laju pertumbuhan penduduk ideal yaitu sebesar 0,49. Maksudnya adalah laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar tidak mengalami ledakan penduduk maupun pertumbuhan penduduk yang lambat. Berbagai RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-3 kelebihan diatas menjadi kekuatan bagi Kabupaten Blitar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah diberlakukan sejak tahun 2015. Dimana era keterbukaan terhadap akses ekonomi, perdagangan, dan ketenagakerjaan serta lainnya dibuka secara bebas antar Negara, sehingga setiap Negara bebas keluar masuk dengan mudah bahkan terkesan tanpa ada hambatan untuk menawarkan produk-produk unggulan. Di sektor ketenagakerjaan dengan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) membuka kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar masih dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduk. Berdasarkan data tahun 2014 struktur pendidikan penduduk Kabupaten Blitar terdiri dari lulusan SD sebesar 33.4% , SMP 24.53% , Tidak Tamat SD 15.27% , SLTA dan SMK masing-masing sebesar 9.41% dan 8.04, Sarjana sebesar 5.56% , tidak sekolah 2.02% dan Diploma sebesar 1.76%. Struktur pendidikan penduduk yang masih di dominasi oleh pendidikan dasar tidak banyak memberikan kesempatan bagi sebagian besar penduduk tersebut untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal.Berdasarkan data BPS tahun 2015 tidak kurang dari 48 persen penduduk Kabupaten Blitar menggantungkan perekonomiannya di kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan mayoritas berstatus buruh/karyawan yang tentunya tidak menuntut SDM berpendidikan tinggi. Penduduk yang telah berhasil mengenyam pendidikan tinggi cenderung untuk bekerja atau menerapkan ilmu ke luar wilayah yang lebih menjanjikan kesejahteraannya. Selain permasalahan struktur pendidikan penduduk yang masih di dominasi pendidikan dasar, Pemerintah Kabupaten Blitar dihadapkan pula pada permasalahan tentang tingkat kemiskinan dan permasalahan sosial yang masih tinggi. Berbagai upaya untuk menekan jumlah kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar salah satunya melalui berbagai macam program dan kegiatan. Namun, hasilnya masih belum memuaskan apabila di lihat berdasarkan indikator keluarga miskin yang menerima bantuan pangan. Berdasarkan data diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan pangan sejak tahun 2012-2014 yaitu sejumlah 46.948 keluarga miskin yang menerima bantuan tahun 2012 kemudian meningkat menjadi 46.948 keluarga pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun 2014 terdapat 68.721 keluarga miskin yang menerima bantuan. Permasalahan yang tidak kalah penting bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk segera diselesaikan adalah adanya trend peningkatan jumlah keluarga miskin dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-4 Berdasarkan data Dinas Sosial diketahui bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Blitar selama kurun waktu 2012-2014 mengalami peningkatan, hal tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah PMKS yang menerima bantuan. Terdapat 56.739 PMKS yang menerima bantuan pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 56.859 PMKS pada tahun selanjutnya serta pada akhir tahun 2014 jumlah PMKS yang telah menerima bantuan sebanya 77.550 PMKS. Peningkatan jumlah PMKS tersebut disebabkan oleh munculnya PMKS-PMKS baru yang jumlahnya lebih banyak daripada yang tertangani, seperti meningkatnya jumlah eks psikotik dari 19 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang pada tahun 2014. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian keluarga pula yang menjadi latar belakang bagi sebagian masyarakat Kabupaten Blitar memilih pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan harapan mampu untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga. Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar menjadi penyumbang terbesar kedua TKI dari wilayah Jawa Timur setelah Tulungagung. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana seperti BLK dan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja khususnya TKI dari Kabupaten Blitar sangat dibutuhkan dalam upaya merubah struktur perekonomian TKI dari sektor non formal ke sektor formal dan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir (mindset). Dengan ketersediaan sarana dan prasaran peningkatan kemampuan bagi penduduk diharapkan mampu menjadi salah satu sarana untuk mengendalikan laju pengangguran yang sejauh ini menunjukkan capaian yang cukup baik. Dimana selama kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan yaitu 23.046 orang tahun 2013, 18.673 orang tahun 2014, dan 16.657 orang tahun 2015. 4.1.2. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembangunan daerah. Keberadaannya menjadi faktor utama bagi terwujudnya Pemerintah Daerah yang memiliki daya saing tinggi. Untuk mengetahui apakah suatu daerah dapat di ketegorikan sebagai daerah maju, berkembang atau terbelakang maka dapat di ukur dengan menggunakan pendekatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-5 disusun oleh beberapa variabel antara lain angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah (Expected Years School/EYS) dan angka rata- rata lama sekolah (Mean Years School/MYS) serta standar hidup layak. Angka IPM akan memberikan gambaran secara komprehensif terhadap tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah manunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusianya semakin baik begitu pula sebaliknya. Secara umum capaian IPM Kabupaten Blitar masih berada dibawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, perkembangan capaian IPM sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 telah menunjukkan trend yang positif yaitu selalu mengalami peningkatan. Gambar 4.1 Angka IPM Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 (diolah) Dengan capaian tersebut, di tahun 2015 Kabupaten Blitar menempati peringkat ke 22 dari 38 Kabupaten/ Kota se Jawa Timur. Sementara itu, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar telah menunjukkan capaian yang baik, hal tersebut ditandai dengan capaian angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Blitar yang berada di atas rata-rata capaian AHH Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar sudah baik. Secara terperinci capaian AHH Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut. 64,79 65,47 66,17 66,49 66,88 68,13 65,36 66,06 66,74 67,55 68,14 68,95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IPM Kabupaten Blitar IPM Jawa Timur RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-6 Gambar 4.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 (diolah) Capaian pembangunan IPM Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif dimensi pendidikan ditandai dengan variabel angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang menunjukkan capaian kedua variabel tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur. Secara terperinci capaian RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah) masyarakat Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kab. Blitar 6,43 6,52 6,59 6,67 6,82 7,24 Prov. Jatim 6,73 6,79 6,85 6,90 7,05 7,14 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 69,89 70,02 70,14 70,34 70,45 70,68 72,31 72,36 72,42 72,47 72,50 72,80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AHH Jawa Timur AHH Kabupaten Blitar RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-7 Tabel 4.2 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kab. Blitar 11,03 11,18 11,34 11,37 11,49 11,98 Prov. Jatim 11,49 11,62 11,74 12,17 12,45 12,66 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 Sedangkan kondisi pembangunan IPM Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif standar hidup layak yang ditandai oleh variabel pengeluaran per kapita disesuaikan telah menunjukkan capaian yang tidak jauh berbeda dengan capaian IPM berdasarkan dimensi pendidikan. Dimana pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Blitar masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur. Secara terperinci pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Blitar selama kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kab. Blitar 8.423 8.726 9.076 9.217 9.245 9.272 Prov. Jatim 9.002 9.396 9.797 9.978 10.012 10.383 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 4.1.3. Perekonomian dan Daya Saing Dimasa datang tantangan terhadap perekonomian dan persaingan antar daerah akan semakin tinggi. Maka, dibutuhkan kesiapan bagi setiap daerah untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan daya saing daerah melalui upaya peningkatan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong percepatan iklim investasi antar daerah. Sehingga pada akhirnya akan membuat persaingan dalam peluang investasi antar daerah menjadi lebih ketat. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap daerah berupaya secara optimal untuk melakukan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-8 promosi terhadap keseluruhan potensi daerah dan berupaya menciptakan iklim yang kondusif untuk percepatan masuknya iklim investasi. Perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional seperti gejolak pasar dunia dan krisis keuangan negara-negara eropa yang mengakibatkan pelemahan terhadap permintaan ekspor. Terlebih bahwa perekonomian daerah dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dimana perekonomian global dan liberalisasi perdagangan dunia, antara lain diberlakukannya kawasan perdagangan bebas Asean Free Trade Area (AFTA) yang telah dimulai tahun 2003, perdagangan bebas bagi perekonomian maju dikawasan Asia Pasifik yang dimulai tahun 2010 dan tahun 2020 mulai berlaku perdagangan bebas dalam kerangka GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang menjadi dasar pelaksanaan WTO (World Trade Organization) serta diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean (MEA) sejak tahun 2015. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar diketahui bahwa jumlah industri kecil menengah (IKM) telah menunjukkan capaian yang positif selama kurun waktu 2011-2015 yaitu 8.700 IKM pada tahun 2011, 8.854 IKM tahun 2012, 8.946 IKM tahun 2013, 18.869 IKM tahun 2014 dan 20.000 IKM tahun 2015. Pertumbuhan jumlah IKM tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar mampu untuk mengendalikan penyelenggaran perekonomian kerakyatan dengan baik dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan cita-cita dari Pemerintah Pusat yang berupaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing. Perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik dilakukan oleh Kabupaten Blitar dengan menguatkan potensi desa. Hal tersebut ditandai dengan tingginya sumbangan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB Kabupaten Blitar khususnya sektor tanaman pangan dan peternakan serta perikanan. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, Sektor industri pengolahan, sektor konstruksi; pertambangan dan penggalian; Informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; real estate; jasa keuangan dan asuransi; transportasi dan penggudangan; jasa lainnya; penyediaan akomodasi dan makan minum; pengadaan listrik dan gas; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa perusahaan; dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Di Pihak lain, meskipun saat ini sektor pariwisata belum mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB Kabupaten Blitar, namun peluang untuk meningkatkan roda perekonomian daerah melalui RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-9 optimalisasi potensi wisata masih terbuka lebar. Terlebih dengan banyaknya potensi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar (40 destinasi wisata tahun 2015) menjadi kekuatan tersendiri bagi Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain jumlah destinasi wisata yang banyak, tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Blitar dimana telah tercatat sebanyak 1.161.075 wisatawan telah berkunjung. 4.1.4. Infrastruktur Pembangunan infrastuktur bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan agar mampu mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Adapun pembangunan infrastruktur yang dimaksud meliputi angkutan jalan, perumahan, sumber daya air, sarana jalan, pendidikan, kesehatan, energi dan ketenagalistrikan, pos dan telekomunikasi, jaringan drainase dan sistem persampahan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tahun 2015 kondisi infrastruktur Kabupaten Blitar khususnya kondisi jalan masih membutuhkan peningkatan. Hal tersebut dikarenakan belum sepenuhnya jalan Kabupaten yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Blitar dalam keadaan Baik. Jika berdasarkan kewenangan panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah, jalan sepanjang 1.383 km berada pada kondisi baik 35% , kondisi sedang 45%, kondisi rusak ringan 15% , dan kondisi rusak berat 5% . 4.1.5. Tata Pemerintahan (Good governance) Perencanaan dan program pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip pelaksanaan good governance adalah adanya transparansi, responsifitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Terselenggarakannya good governance akan mendorong kemudahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketersediaan birokrasi yang memadai akan dapat mendukung dan mendorong terlaksananya program pembangunan dan pelayanan secara lebih baik. Upaya tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Blitar dihadapkan pada tantangan tentang bagaimana upaya pengembangan sistem perencanaan SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi berdasarkan hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Pun demikian dengan kemampuan membangun budaya kerja dan pembentukan disiplin, etika dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-10 moral, produktivitas kerja serta kemampuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dalam aspek kelembagaan, persoalan yang dihadapi adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Di bidang ketatalaksanaan, masalah yang dihadapi saat ini adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tantangan ke depan adalah membangun koordinasi dan sinergisitas yang baik antar pusat dan daerah, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar. Serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap kelembagaan yang efektif dan efisien. 4.1.6. Sosial Budaya, Ketenteraman dan Ketertiban Daerah Berbicara berkenaan dengan permasalahan sosial erat kaitannya dengan masyarakat dan hubungan antar masyarakat. Hubungan antar masyarakat yang beranekaragam menciptakan suatu interaksi dan kebiasaan yang kemudian dikenal dengan budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat harus bersumber dan terbentuk dari nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Beberapa dampak sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Blitar yang dapat menggangu terwujudnya suasana yang kondusif meliputi: Lahirnya karakteristik individualis yang mengarah kepada peningkatan penyalahgunaan obat terlarang merupakan salah satu dampak dari adanya arus globalisasi. Di Kabupaten Blitar sendiri telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap penyalahgunaan obat terlarang dimana jumlah eks psikotik dari 19 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang pada tahun 2014. Jumlah eks psikotik di Kabupaten Blitar meningkat karena maraknya penggunaan narkoba di kalangan siswa usia SD, SMP, dan SMA. Hal ini dapat dilihat dari peserta rehabilitasi yang masih berusia remaja. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-11 Peningkatan angka kriminalitas dimana persentase angka tersebut mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memiliki kecenderungan fluktuasi yaitu 50% tahun 2011, naik menjadi 80% pada tahun 2012, kemudian turun menjadi 40% ditahun 2013 dan naik kembali menjadi 80% tahun 2014. Angka kriminalitas telah menjadi salah satu indikator baik tingkat nasional maupun provinsi dalam mengukur kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah. Karena angka kriminalitas menjadi salah satu cerminan bagi suatu pemerintah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya masyarakatnya, kondisi ketenteraman dan ketertiban itu sendiri. Kondusifitas daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, semakin baik perekonomian daerah biasanya memiliki kondisi masyarakat yang kondusif. Dengan adanya kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proposional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pedidikan Indonesia dan kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia memberikan harapan bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia khususnya bagi Kabupaten Blitar untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di pihak lain Pemerintah Kabupaten Blitar dihadapkan pada sebuah kondisi dimana memiliki wilayah yang dapat diketegorikan sebagai wilayah rawan bencana. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya informasi tentang masalah bencana alam yang diterima oleh masyarakat. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 jumlah informasi tentang bencana yang diterima oleh masyarakat sangat fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 jumlah informasi yang diterima sebanyak 44 kali, kemudian tahun tahun 2012 sampai dengan 2014 menurun menjadi 12 kali namun kembali naik secara signifikan pada tahun 2015 sebanyak 33 kali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah Kabupaten Blitar memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Disamping bencana alam, ternyata Pemerintah Kabupaten Blitar termasuk dalam kategori rawan bencana kebakaran. Hal ini ditandai dengan banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2015 dimana secara berurutan jumlah kejadian RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-12 kebakaran adalah sebagai berikut 17 kali tahun 2011, 12 kali tahun 2012, 11 kali tahun 2013, 34 kali tahun 2014 dan 9 kali di tahun 2015. 4.2. ISU-ISU STRATEGIS 4.2.1. Dinamika Internasional
36. a.Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community) Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara. Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non–tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain– lain, yang dapat menganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.
37. b.Millenium Development Goals (MDG’s) dan Sustainable Development Goals (SDG’s) Isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau Millenium Development Goal‟s (MDG‟s) yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, sekitar 800 juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kesenjangan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-13 akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan, ketidak pedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar belakang dicetuskannya MDG‟s. Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG‟s belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDG‟s
  1. 2015.Agenda pembangunan Pasca-Millennium Development Goals (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Terdapat 3 (tiga) isu utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemajuan pesat telah dibuat demi meraih MDGs. Kemiskinan dunia terus menurun. Semakin banyak anak mengikuti pendidikan dasar. Jumlah kematian anak telah berkurang secara drastis. Akses terhadap air minum yang aman meluas dengan sangat pesat. Pendanaan yang ditujukan untuk memerangi malaria, AIDS, dan TBC telah menyelamatkan jutaan jiwa. Tetapi dengan berakhirnya agenda MDGs pada akhir tahun 2015, Para pemimpin dunia telah menyerukan agenda ambisius baru untuk meningkatkan kehidupan manusia dan melindungi bumi bagi generasi masa depan. Pasca agenda pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota- kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030 PBB mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara negara anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antarpemerintah pasca-2015. Sekretaris-Jenderal PBB telah mengajukan 6 kerangka elemen SDGs: Kehormatan, kesejahteraan, keadilan, kerjasama, bumi dan manusia. SDGs ini merupakan lanjutan dari program yang telah ada dalam MDGs. Tema menarik baru yang dimasukkan dalam SDGs adalah tentang bumi dan manusia serta lingkungan. Tanpa menampik permasalahan paling mengakar sampai hari ini adalah mengakhiri kemiskinan. Oleh karena itu, konsep ambisius ini semakin membutuhkan komitmen dari negara-negara untuk saling peduli dan menciptakan sebuah perdamaian. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-14 4.2.2. Dinamika Nasional Pada bagian ini dibahas beberapa isu di tingkat nasional, antara lain RPJMN 2015-2019 dan beberapa isu kebijakan sektoral.
38. a.RPJMN 2015-2019 Pemerintah Indonesia di dalam melaksanakan roda pemerintahan memiliki visi (2015-2019) adalah “Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 7 misi dan 9 agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah NAWACITA. Adapun 7 misi Pemerintah yang dimaksud meliputi:
  1. 1.Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
  2. 2.Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
  3. 3.Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
  4. 4.Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
  5. 5.Bangsa berdaya saing;
  6. 6.Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
  7. 7.Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sedangkan 9 agenda prioritas Pemerintah (NAWACITA) meliputi:
  8. 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
  9. 2.Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  10. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  11. 4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  12. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
  13. 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  14. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-15
  15. 8.Melakukan revolusi karakter bangsa.
  16. 9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Selain amanat nawa cita sebagai agenda pembangunan kurun waktu 2015-2019, RPJMD juga mengamanatkan beberapa hal, antara lain target pembangunan nasional berupa: akses air minum 100% , kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah harus mensinergikan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung pencapaian amanat tersebut.
39. b.Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
  1. 1.Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pada tahun 2012, pembiayaan kesehatan pemerintah (public health expenditure) baru mencapai USD 43 per kapita atau 1,2 persendari PDB. Indonesia termasuk lima negara dengan pembiayaankesehatan terendah di dunia bersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad, dan Myanmar. Isu lainnya adalah terkait dengan efisiensi alokasi dan efisiensi teknis. Pada tahun 2014, hanya 15 persen alokasi JKN yang dimanfaatkan untuk kesehatan dasar. Belanja sektor kesehatan sebagian besar digunakan untuk pembiayaan yang bersifat kuratif dan hanya 8,5 persen untuk pencegahan dan kesehatan masyarakat. Periode 2015-2019 merupakan periode krusial dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu untuk mencapai universal health coverage pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Tantangan utama dalam pengembangan JKN adalah meningkatkan kepesertaaan, mengembangkan manfaat jaminan, kerjasama dengan penyedia layanan sistem pembayaran penyedia layanan, kemitraan publik dan swasta, memastikan kualitas pelayanan dan pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, dan penyediaan fasilitas dan ketenagaan. Sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN), JKN merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan finansial serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-16 salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok isu kesehatan dn gizi masyarakat adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan, meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan. Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya promosi kesehatan, termasuk minimnya tenaga promosi kesehatan. Selain itu, regulasi yang mendukung kebijakan berwawasan kesehatan masih terbatas dan penegakan hukum masih lemah.Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen kesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung evidence based planning yang belum didukung sistem informasi yang kuat; kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal; sikroninasi perencanaan pembangunan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang lemah; dan tingkat pelaksanaan riset untuk mendukung upaya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri masih rendah.
  2. 2.Pendidikan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-
  3. 2019.Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan empat kemampuan: (i) learning to know, (ii) learning to do, (iii) learning to be, dan (iv) learning to live together. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Dalam tes internasional seperti dalam Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-17 Science Study (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesia juga tidak menggembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA 2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD. Belanja rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009, meskipun anggaran Pemerintah untuk pendidikan meningkat lebih dari 75 persen. Peningkatan pengeluaran rumah tangga terjadi pada semua jenjang pendidikan. Bantuan operasional yang disediakan oleh Pemerintah belum signifikan mengurangi pengeluaran untuk berbagai keperluan sekolah. Pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mengingat bantuan operasional baru mencakup sebagian dari biaya operasional, kenaikan komponen pengeluaran sangat terlihat. Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaannya, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Banyak daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat dalam struktur keuangannya. Pada tahun 2013, rata-rata sepertiga APBD Provinsi dan lebih dari 75 persen APBD Kabupaten/Kota berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, sekitar 15 persen dari APBD Provinsi dan 44 persen dari APBD Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk membayar belanja pegawai. Hal ini menyebabkan terbatasnya fleksibilitas Pemerintah Daerah untuk membiayai program-program pembangunan pendidikan lainnya.
  4. 3.Kebudayaan Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (i) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; dan (v) menguatnya nilai-nilai priomordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerjasama internasional di bidang kebudayaan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-18 antara lain: (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia diluar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas; (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even budaya di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai media baik nasional maupun internasional belum optimal.
  5. 4.Agama Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama tercermin dari berbagai sikap, mental, dan perilaku masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama antara lain: fasilitasi kegiatan penyuluhan/penerangan agama termasuk fasilitasi majelis taklim untuk seluruh kelompok usia, penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, kajian dan perlombaan (membaca kitab suci MTQ, Pesparawi, Utsawa Darma Gita, Swayemvara Tri Pitaka Gatha, dan lainlain). Secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia cukup baik. Berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: operasionalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama, fasilitasi untuk kegiatan dialog antar dan intern umat beragama, kerjasama lintas agama, penanganan korban paska konflik, dan pengembangan wawasan multikultur kepada guru agama. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan, serta fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pelayanan kehidupan beragama tersebut berupa regulasi, kebijakan, dan program pembangunan bidang agama, yang meliputi antara lain: meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah ibadah; mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun dan mengelola serta memberdayakan rumah ibadah; meningkatkan akses masyarakat terhadap kitab suci, buku keagamaan, dan sumber informasi keagamaan lainnya; meningkatkan kualitas RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-19 layanan pencatatan nikah; dan pembinaan dan pengembangan lembaga sosial keagamaan. Berbagai upaya peningkatan penyelenggaraan kualitas ibadah haji telah menunjukkan peningkatan antara lain ditandai oleh Indeks Kepuasan Jemaah Haji 1434 Hijriyah/2013 Masehi yaitu 82,69 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 81,32 persen (BPS). Selain itu menurut versi World Hajj and Umrah Convention (WHUC) pada tahun 2013 Indonesia juga meraih predikat sebagai penyelenggara haji terbaik dunia.
  6. 5.Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012. Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis lainnya. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan.
40. c.Pembangunan Ekonomi
  1. 1.Stabilitas moneter Dalam upaya menjaga stabilitas moneter, Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah ini mengandung dua isu strategis, yaitu : (1) menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa, (2) serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Jika dilihat tren inflasi selama RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-20 lima tahun ke belakang (2010-2014), telah terjadi fluktuasi yang cukup berarti. Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan permasalahan keuangan Eropa pada tahun 2010, tekanan inflasi yang dilaporkan cukup tinggi mencapai 7,0 persen (yoy), melampaui sasaran inflasi 5±1 persen. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,8 persen. Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2 persen, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3 persen). Akan tetapi, lonjakan inflasi terjadi pada tahun 2013 menjadi 8,4 persen, atau berada jauh di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan 4,5±1 persen. Kenaikan inflasi ini terutama disebabkan dampak gejolak harga pangan domestik serta pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013 baik dampak langsung maupun dampak lanjutan (second round effect), dimana kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong kenaikan harga-harga. Inflasi perlahan menurun hingga triwulan III tahun 2014. Memasuki triwulan IV tahun 2014, terjadi peningkatan inflasi pada seluruh komponen-komponennya. Secara tahunan, pada bulan Desember 2014 terjadi inflasi inti sebesar 4,9 persen (yoy), inflasi bergejolak sebesar 10,9 persen (yoy), dan inflasi diatur pemerintah sebesar 17,6 persen (yoy). Kenaikan inflasi 8,4 persen di bulan Desember 2014 didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, cabai merah karena terganggunya pasokan akibat anomali cuaca, dan tarif angkutan dalam kota sebagai dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi. Inflasi harga bergejolak di bulan Desember meningkatkarena masih terbatasnya pasokan bahan pangan di tengah moment Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, isu utama untuk mengatasi permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi adalah mendorong terciptanya kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi. Nilai tukar rupiah menguat secara signifikan di tahun 2010. Penguatan rupiah tersebut didukung oleh faktor fundamental yang solid yang tercermin pada kinerja neraca transaksi berjalan yang mencatat surplus secara signifikan. Tren nilai tukar rupiah cenderung menguat selama tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 secara rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp. 8.771,0 per dolar AS, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-21 menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tukar rupiah pada 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas yang cukup rendah. Nilai tukar rupiah melemah 5,9 persen (yoy) selama tahun 2012 ke level Rp. 9.793,0 per dolar AS. Sepanjang tahun 2013, nilai tukar rupiah cukup bergejolak. Tercatat bahwa pada sampai akhir 2013, nilai tukar rupiah mencapai Rp.12.171,0 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipicu sentimen negatif pelaku pasar terhadap rencana pengurangan stimulus moneter AS (tapering-off) serta pengaruh defisit transaksi berjalan Indonesia. Selanjutnya, nilai tukar rupiah menunjukkan sedikit penguatan pada triwulan I tahun 2014 dan mencapai Rp. 11.361,0 per dolar AS. Namun, memasuki triwulan II, nilai tukar rupiah kembali melemah hingga mencapai Rp. 11.876,0 per dolar AS dipicu oleh ketidakpastian pasar keuangan global, serta terjadinya defisit neraca perdagangan. Memasuki triwulan III, nilai tukar rupiah semakin melemah hingga mencapai Rp 12.188,00. Selanjutnya, memasuki triwulan IV tahun 2014, nilai tukar rupiah semakin terdepresiasi hingga menyentuh level Rp. 12.388,00.
  2. 2.Pemberdayaan UMKM dan Koperasi UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun
  3. 2009.Koperasi juga terus berkembang dan berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701 unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013. Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-22 Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini berdampak pada timbulnya (1) kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (2) lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung; dan (3) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
  4. 3.Peningkatan Pariwisata Dalam indeks daya saing pariwisata ada tiga ukuran yang dijadikan sebagai titik tolak perumusan permasalahan yang dihadapi sektor ini, yaitu:
41. a.Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman (International Tourists Arrivals), yang selalu meningkat.
42. b.Pengeluaran wisman (International Tourists Receipts) juga meningkat setiap tahun.
43. c.Keterkaitan perjalanan dan pariwisata (Affinity for Travel and Tourism) khususnya untuk indikator sikap penduduk terhadap wisatawan asing (Attitude of Population toward Foreign Visitors) semakin memburuk. Dengan demikian isu strategis pembangunan pariwisata adalah “Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sambil meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata.” RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-23
44. d.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  1. 1.Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim Pembangunan iptek telah berlangsung lama di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatannya telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Pendidikan tenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lama berlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek juga senantiasa berlangsung. Hasil-hasilnya juga telah banyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat. Sementara itu, data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas. Sumbangan penguasaan iptek terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) terwujud dalam besaran TFP (Total Factor Productivity) bersama dengan faktor lain yaitu kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola (governance), dan stabilitas politik. Selama ini sumbangan TFP terhadap pertumbuhan PDB merupakan yang terkecil bila dibandingan dengan sumbangan Modal dan Tenaga Kerja. Dengan demikian, tantangan pertama pembangunan iptek adalah bagaimana meningkatkan dukungannya kepada sektor- sektorproduksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif dan lebih berdaya saing.
  2. 2.Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang Sebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik yang hayati maupun nir-hayati. Sumber daya hayati ada yang berlokasi di laut atau perairan dan ada yang di daratan yang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasad renik. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang ketiga setelah Brazil dan Kongo, sehingga sering disebut sebagai Negara megabiodiversity. Diperkirakan keanekaragaman jenis dunia sekitar 5 – 30 juta jenis flora, fauna, dan mikroba, dan dari sejumlah itu baru 1,78 juta jenis yang sudah teridentifikasi dan diberi nama. Keanekaragaman hayati Indonesia yang sudah diberi nama baru sekitar 300 ribu jenis. Indonesia memiliki 1,3 persen daratan dunia, namun mengandung lebih dari 17 persen dari total jumlah jenis species terestrial di dunia. Mempertahankan keberadaan kekayaan hayati adalah perlu, tetapi tidak cukup. Kekayaan tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian. Sumber daya hayati dapat diolah untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk kesehatan dan obat, serta jasa lingkungan. Dengan demikian tantangannya adalah mengupayakan agar iptek dapat RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-24 mendukung kerberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga tantangan yang perlu dihadapi secara nasional adalah dengan meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun nir-hayati.
  3. 3.Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat Pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 238,5 juta jiwa, pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 284,8 juta jiwa, dan pada tahun 2035 diperkirakan akan terus meningkat mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 8 milyar jiwa, sehingga seolah semua manusia hidup dalam satu kampung global, Global Village. Kehidupan masyarakat di masa itu semakin menyatu dengan pola hubungan yang semakin erat dan semakin terikat dalam tatanan kehidupan baru yang seolah-olah tanpa batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat (borderless world). Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan modern dan maju bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan global yang demikian? Inilah tantangan ketiga pembangunan iptek, yaitu memberi dukungan ilmiah bagi para pengambil kebijakan / pengelola pembangunan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. Dukungan IPTEK tersebut dalam bentuk (1) Kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern; (2) Ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan). 4.2.3. Dinamika Regional (Provinsi) Telaahan dinamika provinsi dilakukan dengan melakukan telahaan terhadapt RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan beberapa isu atau kondisi terkini yang ada di Jawa Timur.
45. a.RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 Kabupaten Blitar merupakan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-25 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730). Secara Administratif Kabupaten Blitar berada di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga keberadaannya harus mampu mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah: "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak" Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut, ditempuh lima misi yang diberi judul: Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik. Kelima misi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. 1.Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
  2. 2.Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
  3. 3.Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
  4. 4.Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
  5. 5.Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Adapun sasaran pembangunan yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi, sebagai berikut:
  6. 1.Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja.
  7. 2.Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.
  8. 3.Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
  9. 4.Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD).
  10. 5.Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan.
  11. 6.Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga.
  12. 7.eningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata.
  13. 8.Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-26
  14. 9.Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
  15. 10.Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan.
  16. 11.Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi.
  17. 12.Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
  18. 13.Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
  19. 14.Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
  20. 15.Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan Koperasi.
  21. 16.Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB).
  22. 17.Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan.
  23. 18.Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan).
  24. 19.Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan).
  25. 20.Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi.
  26. 21.Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability).
  27. 22.Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization).
  28. 23.Meningkatnya akses pangan (food acces).
  29. 24.Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri.
  30. 25.Meningkatnya kontribusi sektor industri.
  31. 26.Meningkatnya kunjungan wisata.
  32. 27.Meningkatnya kualitas seni dan budaya lokal.
  33. 28.Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah.
  34. 29.Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan effektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara.
  35. 30.Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-27
  36. 31.Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan penyedian data serta informasi sumber daya air.
  37. 32.Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi.
  38. 33.Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi.
  39. 34.Meningkatnya sumber daya air terkonservasi.
  40. 35.Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumberdaya air, DAS, dan wilayah pesisi serta laut.
  41. 36.Menurunnya emisi GRK.
  42. 37.Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang.
  43. 38.Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
  44. 39.Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah.
  45. 40.Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan.
  46. 41.Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya.
  47. 42.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  48. 43.Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas.
  49. 44.Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
  50. 45.Meningkatnya fasilitasi layanan keagamaan.
  51. 46.Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama.
  52. 47.Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib.
  53. 48.Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial.
  54. 49.Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM.
  55. 50.Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supermasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-28
46. b.Isu/kondisi Terkini di Jawa Timur
  1. 1.Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009- 2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan". Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah adalah faktor pertumbuhan UMKM dan Koperasi. Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39% (2012). Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi. Selain UMKM dan Koperasi sebagai penunjang positifnya isu ekonomi adalah pada bidang ketahanan pangan dan pertanian. Sekitar 42,5 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-29 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48juta ton . Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan. Selanjutnya faktor yang menjadi nilai negatif dari isu perekonomian adalah isu pengangguran dan kemiskinan. Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagkerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim. Selain masalah tersebut, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (BRS 2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08% , kemudian menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013. Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783 rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita per bulan. Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan nengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-30 Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin mebutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.
  2. 2.Infrastruktur Beberapa permasalahan infrasruktur di Jawa Timur terdiri dari permasalahan transportasi seperti dibutuhkannya penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa. Permasalahan manajemen di bandara, tol, jalan raya, pelabuhan, stasiun, menjadi perhatian khusus untuk segera masuk dalam perencanaan yang terpadu padamasa yang akan datang. Permasalahan infrastruktur lain yang ada di Jawa Timur adalah mengenai bencana banjir dan kekeringan, serta ketersediaan air bersih. Selain pembangunan infrastruktur kebutuhan air bersih pengembangan sarana infrastruktur PDAM dan sanitasi lingkungan menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam pengelolaan sumber daya air di jawa timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, Lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.
  3. 3.Lingkungan Hidup Pembangunan secara berkelanjutan tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pemerintah Jawa Timur Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sector utama yaitu kehutanan, pertanian, energy, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-31 Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO2. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO2 eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO2 eq. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari bebagai sumber, Tahun 2012). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestic dan limbah industry. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-32 Tabel 4.4 Telaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Uraian Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019) Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019) Visi Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Misi 1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
  4. 2.Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
  5. 3.Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
  6. 4.Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
  7. 5.Bangsa berdaya saing;
  8. 6.Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
  9. 7.Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
  10. 1.Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
  11. 2.Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
  12. 3.Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
  13. 4.Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
  14. 5.Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Sasaran 1. Sasaran Makro:
47. a.Pembangunan manusia dan masyarakat
48. b.Ekonomi Makro
  1. 2.Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:
49. a.Kependudukan dan keluarga berencana
50. b.Pendidikan
51. c.Kesehatan
52. d.Kesetaraan gender dan pemberdayaan
  1. 1.Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja.
  2. 2.Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.
  3. 3.Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
  4. 4.Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD).
  5. 5.Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan.
  6. 6.Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga.
  7. 7.eningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata.
  8. 8.Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-33 Uraian Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019) Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019) perempuan
53. e.Perlindungan anak
54. f.Pembangunan masyarakat
  1. 3.Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:
55. a.Kedaulatan pangan
56. b.Kedaulatan enerdi
57. c.Maritim dan kelautan
58. d.Pariwisata dan industry manufaktur
59. e.Ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas
  1. 4.Sasaran Dimensi Pemerataan:
60. a.Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi
61. b.Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu
  1. 5.Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:
62. a.Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
  1. 6.Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:
63. a.Politik dan Demokrasi
64. b.Penegakan Hukum
65. c.Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
66. d.Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
67. e.Pertahanan dan Keamanan
  1. 9.Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
  2. 10.Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan.
  3. 11.Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi.
  4. 12.Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
  5. 13.Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
  6. 14.Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
  7. 15.Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan Koperasi.
  8. 16.Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB).
  9. 17.Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan.
  10. 18.Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan).
  11. 19.Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan).
  12. 20.Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi.
  13. 21.Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability).
  14. 22.Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization).
  15. 23.Meningkatnya akses pangan (food acces).
  16. 24.Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri.
  17. 25.Meningkatnya kontribusi sektor industri.
  18. 26.Meningkatnya kunjungan wisata.
  19. 27.Meningkatnya kualitas seni dan budaya lokal.
  20. 28.Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah.
  21. 29.Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan effektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara.
  22. 30.Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi.
  23. 31.Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-34 Uraian Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019) Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan penyedian data serta informasi sumber daya air.
  24. 32.Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi.
  25. 33.Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi.
  26. 34.Meningkatnya sumber daya air terkonservasi.
  27. 35.Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumberdaya air, DAS, dan wilayah pesisi serta laut.
  28. 36.Menurunnya emisi GRK.
  29. 37.Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang.
  30. 38.Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
  31. 39.Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah.
  32. 40.Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan.
  33. 41.Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya.
  34. 42.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  35. 43.Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas.
  36. 44.Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
  37. 45.Meningkatnya fasilitasi layanan keagamaan.
  38. 46.Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama.
  39. 47.Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib.
  40. 48.Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial.
  41. 49.Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM.
  42. 50.Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supermasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM. Strategi 1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah:
68. a.Membangun untuk meningkatkan
  1. 1.Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan.
  2. 2.Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-35 Uraian Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019) Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019) kualitas hidup manusia dan masyarakat.
69. b.Upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
70. c.Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
  1. 2.Tiga Dimensi Pembangunan:
71. a.Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.
72. b.Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas
73. c.Dimensi pemerataan dan kewilayahan
  1. 3.Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlu-kan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
74. a.Kepastian dan penegakan hukum;
75. b.Keamanan dan ketertiban;
76. c.Politik dan demokrasi; dan
77. d.Tetakelola dan reformasi birokrasi.
  1. 4.Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). keterampilan tenaga kerja.
  2. 3.Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi.
  3. 4.Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif.
  4. 5.Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri.
  5. 6.Meningkatkan iklim investasi dan ketenagekerjaan yang kondusif.
  6. 7.Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau.
  7. 8.Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan.
  8. 9.Meningkatkan aksesibiltas, dan kualitas PAUD
  9. 10.Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan
  10. 11.Meningkatkan minat baca masyarakat
  11. 12.Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas
  12. 13.Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda
  13. 14.Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event
  14. 15.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan
  15. 16.Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan
  16. 17.Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non- medis, serta perbekalan obat-obatan
  17. 18.Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita
  18. 19.Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya
  19. 20.Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif
  20. 21.Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu
  21. 22.Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin
  22. 23.Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan
  23. 24.Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-36 Uraian Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019) Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019) fokus")
  24. 25.Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan
  25. 26.Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)
  26. 27.Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
  27. 28.Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin
  28. 29.Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS
  29. 30.Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan
  30. 31.Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan
  31. 32.Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi
  32. 33.Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru
  33. 34.Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan
  34. 35.Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)
  35. 36.Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian
  36. 37.Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir
  37. 38.Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat
  38. 39.Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)
  39. 40.Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi
  40. 41.Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu
  41. 42.Meningkatkan stok pangan masyarakat
  42. 43.Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan
  43. 44.Meningkatkan penanganan keamanan pangan
  44. 45.Meningkatkan kelancaran distribusi pangan
  45. 46.Menjaga stabilitas harga pangan
  46. 47.Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-37 Uraian Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019) Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
  47. 48.Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional
  48. 49.Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal
  49. 50.Meningkatkan pengembangan sektor industri
  50. 51.Mengembangkan bahan baku subtitusi impor
  51. 52.Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global
  52. 53.Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal
  53. 54.Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
  54. 55.Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi
  55. 56.Meningkatkan promosi investasi secara terpadu
  56. 57.Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal
  57. 58.Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif
  58. 59.Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi
  59. 60.Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah
  60. 61.Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan
  61. 62.Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat
  62. 63.Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan
  63. 64.Meningkatkan pengelolaan pertambangan/ SD Mineral dan Migas
  64. 65.Meningkatkan pengelolaan air tanah
  65. 66.Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi
  66. 67.Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi
  67. 68.Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan
  68. 69.Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi
  69. 70.Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut
  70. 71.Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-38 Uraian Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019) Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
  71. 72.Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah
  72. 73.Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi
  73. 74.Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur
  74. 75.Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur
  75. 76.Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan
  76. 77.Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional
  77. 78.Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten
  78. 79.Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif
  79. 80.Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD
  80. 81.Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya
  81. 82.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
  82. 83.Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal
  83. 84.Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid
  84. 85.Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)
  85. 86.Menguatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
  86. 87.Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)
  87. 88.Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah
  88. 89.Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi
  89. 90.Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-39 Uraian Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019) Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019) politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban
  90. 91.Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas
  91. 92.Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan
  92. 93.Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal
  93. 94.Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM
  94. 95.Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM
  95. 96.Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-40 4.2.4. Telaahan RPJMD Daerah Lain dan Kerjasama Antar Daerah Tabel 4.5 Telaahan Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar No Daerah Lain Periode RPJMD Kebijakan Terkait 1 Kabupaten Kediri Sedang menyusun RPJMD 2016- 2021 2 Kabupaten Malang Sedang menyusun RPJMD 2016- 2021 3 Kabupaten Tulungagung Kebijakan umum RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018 yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Kabupaten Blitar, sebagai berikut:
  96. 1.Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
  97. 2.Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
  98. 3.Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain
  99. 4.Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
  100. 5.Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung.
  101. 6.Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Tulungagung melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. 4 Kota Blitar Sedang menyusun RPJMD 2016- 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Malang menyepakati 7 (tujuh) ruang lingkup kerjasama pembangunan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara kedua daerah dan ditandantangani oleh Bupati Blitar Herry Noegroho dan Bupati Malang Rendra Khresna pada Tahun 2013. Ketujuh ruang lingkup kerjasama RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-41 tersebut diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, perhubungan, pendidikan, dan pariwisata. Terkait kerjasama di bidang perhubungan, kedua pemerintah daerah menyepakati pelurusan jalan Blitar arah Malang di kawasan Brongkos Kesamben, di bidang kesehatan, difokuskan pada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan antara Blitar Selatan dan Malang Selatan seperti di Kec. Wates. Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, diharapkan warga Kab. Blitar mendapatkan kemudahan jika hendak berobat ke puskesmas atau Rumah Sakit milik Pemkab. Malang, begitupun sebaliknya. Sedangkan di bidang pariwisata, terutama di beberapa kawasan Pantai di Blitar Bagian Selatan Selatan, akses dari Kab. Malang akan lebih dimudahkan, sehingga direncanakan jalur masuk ke sejumlah objek wisata pantai tersebut akan ditata kembali. Diharapkan melalui kesepakatan bersama antara kedua daerah, akan tercipta kemajuan pembangunan yang saling menguntungkan. 4.2.5. Dinamika Lokal
78. a.Telaahan Kebijakan RPJPD Kabupaten Blitar Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan 20 tahun Kabupaten Blitar. Pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar memiliki visi: TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN RAKYAT YANG MANDIRI, TANGGUH DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, MAKMUR, DAN RELIGIUS. Untuk mewujudkan Visi dan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar serta sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 sebagai berikut:
  1. 1.Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasimasyarakat;
  2. 2.Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;
  3. 3.Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;
  4. 4.Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-42
  5. 5.Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sertapenegakan hukum dan HAM;
  6. 6.Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; dan
  7. 7.Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar saat ini memasuki tahap ketiga atau dapat dikatakan sebagai RPJMD ketiga. Tujuan dari tahap ketiga Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025 adalah:
  8. 1.Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
  9. 2.Sejalan dengan keamanan dan ketertiban yang makin mantap yang ditandai dengan peningkatan profesionalisme aparat keamanan yang didukung partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap ketertiban dan keamanan di lingkungannya. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara makin mampu mendukung pembangunan nasional.
  10. 3.Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.
  11. 4.Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-43 dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.
  12. 5.Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
  13. 6.Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi sebagai bagian dari masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
79. b.Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Blitar Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Blitar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031, tujuan penataan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-44 ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Tabel 4.6 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Blitar Kebijakan Strategi
80. a.Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang;
81. b.Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di kabupaten blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
82. c.Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di kabupaten blitar;
83. d.Pengembangan dan peningkatan produk- produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnispada kawasan potensial;
84. e.Pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;
85. f.Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;
86. g.Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
87. h.Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana ;
88. i.Pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan,
(1)Strategi Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang di Kabupaten Blitar, meliputi:
1. a.mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama kabupaten dan melayani beberapa kecamatan disekitarnya;
2. b.mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa kecamatan di luar PKL; dan
3. c.mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan.
(2)StrategiPengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, meliputi:
1. a.membangun kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di wilayah Kabupaten;
2. b.meningkatkan pertanian berbasis agribisnis di wilayah Blitar bagian utara yang berada di jalur strategis disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;
3. c.mengembangkan kawasan penghasil perikanan di wilayah Blitar selatan; serta
4. d.mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan peternakan di kabupaten.
(3)StrategiPengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar, meliputi:
1. a.menetapkan pengembangan kawasan agroindustri pada kecamatan potensial;
2. b.mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan pertanian di kabupaten; dan
3. c.meningkatkan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah.
(4)Strategi Pengembangan dan peningkatan produk- produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnispada kawasan potensial, meliputi:
1. a.mengembangkan sentra produksi peternakan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan, khususnya pada kawasan perdesaan yang berpotensi ; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-45 Kebijakan Strategi dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;
2. j.Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten;
3. k.Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
4. l.Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. m.Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan
6. n.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
7. b.mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan sebagai hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir untuk kawasan pengembangan perikanan ;
8. c.meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;
9. d.mengembangkan fasilitas sentra produksi- pemasaran untuk menunjang perkembangan kawasan yang berpotensi yang ada di kabupaten;
10. e.membentuk sentra pengembangan kawasan agribisnis pada kecamatan – kecamatan potensial;
11. f.mengembangkan saluran pasar produk agribis yang bermutu untuk meningkatkan penjualan; dan
12. g.membuat fasilitas promosi produk agribisnis bermutu melalui program Putri Kencana di Kabupaten; dan
13. h.menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen.
(5)Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah, meliputi:
1. a.mengembangan angkutan transportasi lokal, antar kota dan kabupaten beserta sarana dan prasarananya;
2. b.mengembangkan jalan kolektor primer jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) dan jalan yang menghubungkan Malang – Blitar – Tulungagung;
3. c.mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar ke Pantai Serang dan menyatu dengan JLS;
4. d.mengembangkan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di kabupaten yang tidak terletak di jalan kolektor; dan
5. e.mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan.
(6)Strategi Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu, meliputi:
1. a.meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumberdaya air yang terpadu dan merata;
2. b.meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman secara seimbang;
3. c.meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, industri dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-46 Kebijakan Strategi perdagangan;
4. d.meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya; dan
5. e.meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.
(7)Strategi Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, meliputi:
1. a.memantapkan penetapan kawasan hutan lindung meliputi: 1). mengendalikan secara ketat perubahan terhadap kawasan hutan lindung; 2). memulihkan kawasan lindung yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif; 3). meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; dan 4). meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.
2. b.memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi: 1). membatasi perkembangan pada kawasan yang terjadi alih fungsi dan mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung; 2). mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air; dan 3). melestarikan kawasan yang termasuk hulu das dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi.
3. c.Memantapkan kawasan perlindungan setempat meliputi: 1). membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat; 2). membatasi kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai; 3). mengembangkan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; 4). memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi pertanian; 5). membatasi perkembangan fisik dan kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan 6). menetapkan kawasan lindung spiritualitas dan kearifan lokal lainnya sebagai warisan budaya khas Blitar.
4. d.Memantapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi: 1). menetapkan kawasan suaka alam hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-47 Kebijakan Strategi 2). memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat; dan 3). meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai objek penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan.
(8)Strategi untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi terjadinya bencana, meliputi:
1. a.menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;
2. b.mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; dan
3. c.mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa.
(9)Strategi untuk Pengembangan kawasan agroindustri di Kabupaten Blitar sesuai dengan potensi ungulan, meliputi:
1. a.mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan,meliputi: 1). membatasi dan mengawasi kegiatan pengembangan pertanian pada kawasan konservasi; 2). menjaga kualitas lahan, melalui kegiatan pergiliran budidaya tanaman pertanian ; 3). meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui kegiatan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 4). mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan peruntukannya; 5). Mengembangkan kegiatan ekstensifikasi melalui peningkatan kelas lahan perkebunan agar menjadi lebih produktif; dan 6). menetapkan sentra pengembangan kegiatan pertanian pada masing-masing wilayah.
2. b.Mengembangkan kawasan perikanan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi: 1). mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok; 2). mengembangkan budidaya ikan hias dengan perbaikan pangsa pasar pada jaringan yang lebih luas; 3). mengembangkan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang; 4). meningkatkan kuantitas hasil tangkapan melalui pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih modern; 5). memperluas pangsa pasar, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta promosi yang gencar oleh aparat pemerintah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-48 Kebijakan Strategi maupun masyarakat secara umum; 6). meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan sistem pengemasan yang lebih baik; dan 7). mengoptimalkan fungsi koperasi nelayan sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan nelayan.
3. c.Mengembangkan kawasan perkebunan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi: 1). meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan; 2). memperluas pangsa pasar untuk penjualan produk hasil perkebunan yang dibantu oleh pemerintah dalam bentuk promosi; 3). mengembangkan kemitraan antara masyarakat dengan pihak swasta; 4). meningkatkan kegiatan koperasi usaha yang dapat menunjang perkembangan hasil perkebunan; dan 5). menyediakan sarana dan prasarana untuk menyejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan.
4. d.Mengembangkan kawasan peternakan untuk mendorong kawasan agroindustri,meliputi: 1). mengembangkan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan ayam ras petelur sebagai salah satu sektor perekonomian yang berkembang di Kecamatan Kademangan; 2). mengembangkan industri pengelolaan pakan ternak untuk mendukung adanya pengembangan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di Kabupaten Blitar; 3). mengembangkan dan mengelola hasil peternakan dengan industri; 4). mendorong investor menanamkan modalnya di sektor ini yang didukung lembaga penjamin finansial; 5). mengembangkan konsep cluster sentra produksi peternakan (terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak); 6). memperkuat cluster sentra produksi peternakan terutama koordinasi antar instansi; 7). mengorganisir peternak agar dapat bersaing dengan pasar global; 8). mengembangkan bahan baku pakan ternak dari sumber lokal dengan dukungan dari pihak pemerintah; 9). mengembangkan kawasan peternakan yang ramah lingkungan; 10). menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan peternakan; dan 11). menggalakan kerja sama antara pemerintah, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-49 Kebijakan Strategi masyarakat dan swasta untuk pengembangan kawasan peternakan.
(10)Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar, dilaksanakan dengan strategi berikut:
1. a.mengembangkan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) secara diversifikatif dengan memperhatikan linkage yang ada untuk menciptakan paket wisata yang berdaya saing;
2. b.mengembangkan atraksi penunjang wisata utama sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah wisata potensial;
3. c.menyediakan akomodasi wisata yang lebih memadai sesuai dengan standar kebutuhan wisata;
4. d.menetapkan pangsa pasar wisata, sehingga dapat ditentukan jenis sarana yang dibutuhkan pada masing-masing jenis obyek wisata;
5. e.mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten Blitar dengan bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung Karno dengan Candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial;
6. f.mengembang potensi wisata di Kabupaten Blitar dengan melakukan kerjasama pihak dan atau lembaga swasta; dan
7. g.menetapkan kawasan wisata.
(11)Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaandilaksanakan dengan strategisebagai berikut:
1. a.mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
2. b.menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
3. c.meningkatkan kualitas permukiman perkotaan;
4. d.mengembangkan perumahan terjangkau; dan
5. e.mengembangkan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).
(12)Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
1. a.mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pariwisata yang lestari dan berkelanjutan;
2. b.menjaga dan melestarikan pulau-pulau kecil, pesisir pantai dari kerusakan lingkungan; dan
3. c.mengembangkan sarana dan prasarana sektor perikanan.
(13)Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut
1. a.mengembangkan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakandi Kecamatan Kademangan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: 1). mendorong investor menanamkan modalnya di Kawasan Peternakan Berskala Besar atau RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-50 Kebijakan Strategi Kawasan Industri Peternakan; 2). Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dibangun dengan menonjolkan nilai-nilai plus yang merupakan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya; 3). Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dikembangkan dengan konsep cluster industri, yang diperkuat dengan koordinasi antar instansi; 4). meningkatkan efisiensi produksi Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dengan menerapkan peternakan terpadu (ecofarming); 5). mendorong sentra produksi peternakan untuk mengembangkan industri pakan ternak sendiri; dan 6). mendorong sentra produksi peternakan untuk melakukan diversifikasi produk berbasis telur unggas.
2. b.mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: 1). menyediakan infrastruktur untuk mendukung perkembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok; 2). mengembangkan pemasaran dan jaringan kerjasama antara para pelaku produksi dan pemasaran; dan 3). memperhatikan dan melihat peluang pasar yang cukup potensial, dimana akan diarahkan melalui strategi pemasaran yang tepat melalui strategi produk, promosi, tempat dan harga.
3. c.mengembangkan kegiatan pendukung kawasan pantai sekitar pantai selatan di Kabupaten Blitar (Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto) untuk kegiatan perikanan dan pariwisata dengan strategi pengembangan sebagai berikut: 1). meningkatkan kerjasama dalam penyediaan tanah disertai lahan pengganti agar luas hutan tetap; 2). menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 3). mengembangkan kegiatan ekonomi yang menunjang keberadaan PPI; dan 4). mengembangkan wisata alam pantai di Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto.
4. d.mengembangkan Kawasan Agroindustri di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-51 Kebijakan Strategi 1). memasarkan produk-produk agribis di tempat-tempat yang khusus menjual produk buah bermutu seperti swalayan, supermarket dan lain-lain); 2). memfasilitasi promosi produk agrobis yang bermutu; 3). mengembangkan rantai pemasaran dan jaringan kerjasama antara para pelaku produksi dan pemasaran agribis; dan 4). menyediakan sarana pemasaran berupa terminal atau sub terminal agribisnis yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen.
5. e.mengembangkan kawasan agropolitan di seluruh Kecamatan Kanigoro, dengan strategi pengembangannya adalah: 1). menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agroindustri; 2). memperhatikan manajemen sarana dan prasarana produksi melalui ketepatan waktu, ketepatan jumlah dan ketepatan mutu; dan 3). memperhatikan dan melihat peluang pasar yang cukup potensial, dimana akan diarahkan melalui strategi pemasaran yang tepat melalui strategi produk, promosi, tempat dan harga.
6. f.meningkatkan prasarana jalan dari dan menuju pusat kawasan agroindustri ke kawasan sentra produksi; 1). membuka jalur lalu lintas (trayek) kendaraan umum dari pusat kawasan agroindustri ke kawasan sentra produksi; 2). mengembangkan terminal agribisnis di kawasan agroindustri; 3). memberikan pinjaman modal kepada kelembagaan petani yang sudah terbentuk dan berfungsi; dan 4). memberikan kemudahan bagi investor yang ingin membuka usaha di kawasan agroindustriberupa perizinan, pajak dan lain – lain.
7. g.mengembangkan kawasan pariwisata di Gunung Kelud dan Candi Penataran, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: 1). menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; 2). meningkatkan pemanfaatan bangunan kuno dan peninggalan sejarah untuk penelitian pendidikan dan sebagai wisata budaya yang perlu dilestarikan; dan 3). mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar bangunan kuno dan peninggalan sejarah.
8. h.memantapkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural, dengan strategi sebagai berikut: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-52 Kebijakan Strategi 1). melindungi dan melestarikan desa-desa dan lokasi-lokasi yang memiliki kemurnian tradisi dari budaya luar; 2). mengembangkan kawasan wisata harus ditunjang pula dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata; dan 3). mempromosikan obyek-obyek wisata di Kabupaten Blitar.
9. i.Pengembangan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, dengan strategi sebagai berikut: 1). meningkatkan pengawasan dan pelarangan fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung; 2). mengembangkan pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup; 3). mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung; dan 4). mengembangkan keanekaragaman hayati kawasan lindung.
(14)Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
1. a.mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
3. c.menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI. Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031 Selain kebijakan dan strategi penataan ruang sebagaimana diuraikan di atas, RTRW Kabupaten Blitar memuat rencana program yang meliputi pogram perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Berikut ini disajikan program perwujudan kawasan strategis Kabupaten Blitar sampai 2031. Namun, mengingat kesamaan periodesasi dengan RPJMD, maka program kawasan strategis difokuskan pada Tahap II (2016- 2020) dan 1 Tahun di tahap III yaitu Tahun 2021. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-53 Tabel 4.7 Program Perwujudan Kawasan Strategis NO. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS LOKASI SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN Tahap I (2011 – 2015) Tahap II (2016 – 2020) Tahap III (2021 – 2025) Tahap IV (2026 – 2031) 1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th
  1. 1.Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi
4. a.Pengamanan kawasan wilayah sungai dan konservasi kawasan hulu sungai Sepanjang DAS Brantas APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas Pariwisata Provinsi, Disporbudpar, Swasta
5. b.Pelestarian dan pengelolaan DAS brantas secara lintas wilayah Sepanjang DAS Brantas APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas Pariwisata Provinsi, Disporbudpar
6. c.Pembuatan tanggul pada kawasan DAS brantas, dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir Sepanjang DAS Brantas APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Bappeda, Dinas Pariwisata Provinsi, Disporbudpar
7. d.Peningkatan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air Sepanjang DAS Brantas APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang,Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga
  1. 2.Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 2.1 . Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi
8. a.Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberadaan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Kabupaten Blitar. Kecamatan Kademangan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Garum APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten,Dinas Peternakan, Swasta
9. b.Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang minapolitan di Kecamatan Nglegok Kecamatan Nglegok. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten,Dinas Kelautan dan Perikanan, Swasta
10. c.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan agroindustri Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kanigoro APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten,Dinas Perikanan, Swasta RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-54 NO. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS LOKASI SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN Tahap I (2011 – 2015) Tahap II (2016 – 2020) Tahap III (2021 – 2025) Tahap IV (2026 – 2031) 1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th
11. d.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, meningkatkan asksesbilitas menuju obyek wisata serta peningkatan promosi wisata bagi wisata Candi Penataran, Candi Kencong, Pantai Serang, Pantai Tambakrejo, Pantai Jolosutro. wisata penataran, candi kencong, pantai serang, pantai tambakrejo, pantai jolosutro. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten,Dinas Pertanian, Swasta
12. e.Peningkatan dan penyediaan akses serta sarana prasarana penunjang kawasan pariwisata Gunung Kelud dan Candi Penataran melalui paket wisat dan promosi Gunung Kelud Kecamatan Gandusari dan Candi Penataran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten,Dinas Pertanian, Swasta 2.2 . Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
13. a.Zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi; kawasan Candi Penataran di Desa Penataran Kecamatan Nglegok;candi Simping di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan; dan candi Sawentar di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten,Dinas Pariwisata, Swasta
14. b.Pelestarian dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kawasan obyek wisata ritual Gunung Kelud dan Candi Penataran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten,Dinas Pariwisata, Swasta
15. c.Pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan- ketentuan yang perlu perhatian. Gunung Kelud dan Candi Penataran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten,Dinas Pariwisata, Swasta 3.3 Perwujudan Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
16. a.Mengadakan kegiatan reboisasi terhadap hutan gundul dengan mengikutsertakan masyarakat. BKPH Rejotangan, Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, Kesamben, dan Wlingi. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-55 NO. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS LOKASI SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN Tahap I (2011 – 2015) Tahap II (2016 – 2020) Tahap III (2021 – 2025) Tahap IV (2026 – 2031) 1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th
17. b.Membatasi perkembangan kawasan budidaya pada kawasan lindung. BKPH Rejotangan, Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, Kesamben, dan Wlingi. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten
18. c.Meningkatkan fungsi lindung dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan sumber daya alam lainnya. BKPH Rejotangan, Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, Kesamben, dan Wlingi. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-56
19. c.Telaahan KLHS Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal inidisesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup. KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium), dan keadilan (justice). Dengan mempertimbangkan beberapa masukan perbaikan untuk visi- misi, tujuan, arah kebijakan dalam RPJMD, catatan rekomendasi iniyang seharusnya digunakan untuk meningkatkan rumusan-rumusan dalam RPJMD, baik secara konseptual maupun secara praktis dalam program dan kegiatan. Hal ini terutama dalam bidang pemberdayaan aparatur daerah, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemantapan ekonomi demi memberikan definisi yang lebih terarah pada visi-misi membentuk Kabupaten Blitar yang „berdaya saing”. Berikut ini disajikan rumusan rekomendasi KLHS dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-57 Tabel 4.8 Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif 1 Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian penggunaan lahan Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;  Penyusunan dokumen RIPPDA yang mengatur pemanfaatan lahan dengan peruntukan pariwisata.  Pengintegrasian antar program dan antar stakeholder  Penyusunan zoning regulation yang mengatur dan mengendalikan pemanfaatan lahan apabila kawasan perdesaan mulai berkembang.  Pengawasan terhadap kesesuaian dokumen tata ruang dengan ijin mendirikan bangunan.  Perencanaan tata kota harusdisesuaikan dengan daya tampung dan kemampuan lahandan harus tetap bisa diandalkan kelestariannya  Adanya regulasi yang mengatur peruntukan lahan baik peruntukan kawasan lindung maupun budidaya, pengawasan terhadap pembangunan dengan melakukan pengetatan izin administrasi pembangunan misalnya IMB, pajak dan retribusi.  Pembuatan regulasi untuk pembatasan wilayah yang diperbolehkan adanya pembangunan dan tidak diijinkan adanya pembangunan  Pengembangan wisata berbasis budaya lokal yang positif dan sesuai tatanan sosial, hukum negara dan agama Ya  Penataan ruang yang memberikan jaminan kemudahan akses terhadap kawasan sekitarnya  Penerapan NSPK (Norma Standar Pedoman dan Kriteria) pelaksanaan tata ruang.  Memperkuat interelasi desa- kota, dengan demikian visi pengembangan Kabupaten Blitar tidak hanya berorientasi pada pusat perkotaan.  Pengendalian perubahan pemanfaatan lahan (terutama pertanian menjadi Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-58 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif perumahan- permukiman) serta pengendalian perkembangan sektor pariwisata  Evaluasi secara berkala terkait regulasi penataan ruang dan zoning regulation 2 Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah limbah domestik, limbah industri/perus ahaan Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;  Penyusunan dokumen tentang lingkungan pada kawasan pengembangan pariwisata yang mengatur dampak limbah dari kegiatan pariwisata.  Penyusunan masterplan persampahan  Peningkatan gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk semua wilayah.  Peningkatan ketrampilan pemanfaatan sampah/limbah yang berbasis masyarakat dan bernilai ekonomi.  Pengontrolan terhadap penggunaan lahan pada objek wisata dan disekitar objek wisata dengan mempertegas IMB/AMDAL/RKL/RP L  Perlu menambah sarana pembuangan sampah terutama di lokasi wisata.Selain itu perlu mendirikan unit pengolahan dan pengelolaan sampah terpadu  Pembuatan regulasi terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari objek wisata  Peningkatan kualitas Ya  Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan  Dukungan Pemerintah berupa bantuan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-59 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif  Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan limbah dan pengurangan produksi sampah. TPA dan peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan persampahan sejak hulu hingga hilir. 3 Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administ rasi/manajeme n pemerintahan serta pelayanan publik Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;  Pengadaan alat teknologi informasi untuk masing-masing SKPD.  Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi daerah  Melakukan kerjasama baik dengan pihak swasta maupun institusi/universitas dalam penerapan teknologi informasi yang tepat guna.  Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan budaya lokal dan promosidaerah serta dalam pelayanan publik Ya  Program peningkatan pengetahuan masyarakat luas khususnya generasi muda dalam pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna di beberapa SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik  Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga- lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi informasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pemerintah kabupaten Blitar; Memaksimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan pemerintah daerah melalui penerapan prinsip “the right man on the right place”; Peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas, dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-60 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif profesionalisme; Pemantapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah; Mewujudkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui perencanaan dan penganggaran terpadu; Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima disegala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat; Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berkelanjutan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha; Pengembangan iklim usaha secara sehat serta RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-61 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif melindungi konsumen; Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan; Penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa; Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. 4 Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administ rasi/manajeme n pemerintahan Desa/Keluraha n Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;  Pembangunan berbasis masyarakat untuk melibatkan masyarakat dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam menghadapi daya saing ekonomi  Penyuluhan dan peningkatan ketrampilan masyarakat guna  Peningkatakn kualitas, kapasitas dan SDM masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengembangkan dan pembangunan wilayah sehingga mampu berdaya saing dengan wilayah lain. Ya  Peninjauan kembali kerjasama antar daerah untuk pengembangan wilayah  Penguatan program peningkatan kerjasama dalam pembangunan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-62 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah; pengembangan ekonomi lokal masyarakat. wilayah 5 Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola) Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;  Pembuatan regulasi oleh badan penanaman modal sehingga investasi yang dilakukan tepat sasaran.  Peningkatan peran masyarakat/investorlok al dalam partisipasi pembangunan kota.  Pegelolaan budaya lokalagar menjadi lebih bernilai jual  Pembangunan berbasis masyarakat untuk melibatkan masyarakat dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam menghadapi daya saing ekonomi  Program yang tepat sasaran dan merata bagi usaha-usaha  Meningkatkan kualitas produksi lokal dan sosialisasi investasi lokal sehingga perputaran perekonomian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Blitar.  Peningkatakn kualitas, kapasitas dan SDM masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengembangkan perekonomian di daerahnya. Ya  Program pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah.  Program peningkatan iklim Investasi dan Realisasi investasi dengan memperkuat perlindungan terhadap pengembangan industri lokal dan keberlanjutan lingkungan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-63 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif mikro yang berasal dari masyarakat termasuk home industry  Pengaktifan kembali UMKM yang pasif yang terdapat di Kabupaten Blitar.  Penyuluhan dan peningkatan ketrampilan masyarakat guna pengembangan ekonomi lokal masyarakat.  Peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi dan UMKM.  Pengendalian jenis aktivitas pengembangan investasi dan mengutamakan potensi ekonomi local.  Peninjauan kembali kerjasama antar daerah untuk pengembangan ekonomi lokal  Penguatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 6 Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil pertanian. Pengembangan iklim usaha secara sehat serta melindungi konsumen;  Penguatan sistem pertanian dan peningkatan penggunaan teknologi pertanian sehingga investasi dilakukan pada sektor pertanian bukan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian.  Pengintegrasian serta Implementasi antar program dan kerjasama antar stakeholder  Pengembangan teknologi pertanian yang baru dan modern sehingga dapat meningkatkan hasil panen sehingga petani dapat meningkatkan kesejahteraannya dan tidak beralih mata pencahariannya.  Pengembangan kewirausahaan dengan mengolah hasil panen para Ya  Memperkuat jaringan kerjasama dengan daerah sekitarnya.  Perbaikan dan perawatan pasar tradisional guna peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian lokal.  Manajemen yang berkualitas RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-64 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif  Pemerataan pertumbuhan ekonomi  Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian  Penyuluhan dari dinas pertanian terkait metode dan teknologi pertanian yang efektif dan efisien.  Penguatan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai lembaga penggerak dalam sektor pertanian. petani agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi.  Penyuluhan dan pembinaan usaha kecil dan menengah terutama terkait dengan pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan kualitas produk.  Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kemudahan periijinan pendirian Agroindustri hulu (produksi input usaha tani) dan agroindustri hilir (pengolahan hasil pertanian)  Perlindungan terhadap harga jual hasil panen sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani. untuk penggunaan lahan-lahan yang akan direncanakan ditetapkan sebagai area LP2B  Memperkuat interelasi desa- kota, dengan demikian visi pengembangan Kabupaten Blitar tidak hanya berorientasi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal, tetapi juga untuk mewadahi perkembangan aktivitas ekonomi berbasis pertanian di daerah sekitarnya.  Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan desa-kota. 7 Meningkatnya penggunaan Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada  Menghubungkan pusat dan sub pusat yang  Sinkronisasi antara pengembangan Ya  Revitalitasi sarana RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-65 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif kendaraan pridadi sebagai akibat menurunnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan kemacetan. semua bidang; memiliki akses yang baik dan tersedianya angkutan umum yang memadai  Regulasi untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum  Memperlebar rumaja jalan pada jalan-jalan yang sudah tidak dapat menampung kendaraan dan merencanakan rekayasa lalu lintasPerbaikan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi publik  Pengintegrasian dan pembentukan linkage sistem antar wilayah pusat kegiatan dengan lokasi terminal atau sarana transportasi publik.  Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem transportasi publik  Perbaikan sistem transportasi umum dan perbaikan fisik transportasi umum kawasan dan pengembangan infrastruktur jalan dengan sarana transportasi publik.  Mengatur kembali pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk meratakan kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar, serta mengimbangi pemusatan perkembangan pariwisata daerah. transportasi berupa terminal dan perbaikan guna peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan kota.  Pengaturan manajemen lalu lintas dan jalur kendaraan umum dengan jangkauan akses yang terintegrasi dengan pusat kegiatan.  Pengaturan sistem transportasi umum yang efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima disegala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat; Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-66 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif sehingga masyarakat tertarik untuk beralih ke moda transportasi umum. 8 Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang memadai. Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;  Peningkatan penyuluhan ketrampilan kepada tenaga medis/kesehatan dari dinas terkait  Peningkatan pelatihan kepada tenaga medis/kesehatan  Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang memadai  Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dengan jangkauan pelayanan kesehatan semakin diperluas.  Peningkatan dan penambahan sarana prasarana pendukung kesehatan Ya  Penambahan tenaga kesehatan pada wilayah terkecil yakni perdesa dengan sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung dan memadai. 9 Masih rendahnya mutu pendidikan (terutama tenaga pendidik) Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;  Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang berkompeten  Peningkatan penyuluhan ketrampilan kepada tenaga pendidik dari dinas terkait  Peningkatan program wajib belajar 12 Tahun.  Penguatan peran lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal Ya  Penguatan dan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik yang didukung secara penuh oleh Dinas Pendidikan.  Penambahan Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-67 No Isu Pembangunan Berkelanjutan Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif RENSTRA SKPD (Ya/Tidak) Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi Alternatif kualitas standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar sertifikasi internasional dalam era global;  Peningkatan pelatihan kepada tenaga pendidik  Penyediaan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang memadai sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar Pengembangan sektor pertanian, koperasi, UMKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing; Fasilitasi pengembangan manajemen pemerintahan desa didukung dengan sistem informasi desa; Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-68 4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Blitar 2016-2021 Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, provinsi dan di tingkat Kabupaten Blitar, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Blitar 2016-2021.
20. a.Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi Dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar menunjukkan kecenderungan melambat. Perlambatan perekonomian yang terjadi di tahun 2013 merupakan dampak dari pergerakan perekonomian nasional yang pada tahun itu juga mengalami perlambatan yang diakibatkan oleh pencabutan sebagian subsidiharga BBM pada pertengahan tahun. Dari capaian terakhir laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 serta dengan melihat trend capaiannya, dapat diprediksi bahwa target akhir pertumbuhan ekonomi sebesar 6,97 persen sulit untuk diwujudkan. Secara umum tantangan perekonomian daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian nasional seperti gejolak pasar dunia dan krisis keuangan negaran-negara eropa yang berakibat pelemahan terhadap permintaan ekspor.Selain itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami keterlambatan turut memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Tujuan yang ingin dicapai dalam penguatan daya saing perekonomian adalah daya saing perekonomian akan semakin kuat oleh terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-69
21. b.Ketersediaan insfrastruktur yang memadai Infrastruktur wilayah merupakan tulang punggung sekaligus berfungsi menjadi pendukung pembangunan suatu daerah. Berbagai aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah tentu saja membutuhkan dukungan atau ketersediaan infrastruktur yang memadai, antara lain untuk perekonomian, social, budaya dan pemerintahan. Pembangunan atau pengembangan infrastuktur bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan agar mampu mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Lebih khusus lagi, infrastruktur tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang berhak diperoleh oleh masyarakat. Berbagai pembangunan infrastruktur yang dimaksud antara lain meliputi penyediaan jalan dan jembatan, angkutan jalan, perumahan, sumber daya air, pendidikan, kesehatan, energi dan ketenagalistrikan, pos dan telekomunikasi, sanitasi termasuk jaringan drainase dan sistem persampahan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
22. c.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan Keadilan dan kesejahteraan akan menimbulkan masyarakat yang aman dan nyaman. Dimensi Keadilan di Semua Bidang.Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, diselaraskan sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Kabupaten Blitar walaupun bukan termasuk dalam kawasan yang dikhawatirkan konflik sosial yang sesuai tertuang pada RPJMD Provinsi Jatim, namun kondisi keamanan dan ketertiban tetap menjadi perhatian. Kondisi keamanan dan kondusifitas dalam berpolitik, mematuhi aspek hukum, dan demokrasi harus tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Indikator yang menitikberatkan pada kemajuan demokrasi, penurunan kriminalitas, dan peningkatan pengamalan pancasila menjadi isu yang paling mempengaruhi isu keamanan dan ketertiban.
23. d.Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kesejahteraan masyarakat memiliki banyak komponen diantaranya menyangkut kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tiga komponen tersebut RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-70 dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Kabupaten Blitar pada 2013 sebesar 66,49, sehingga mendudukkan Kabupaten Blitar pada urutan ke-23 dari 38 kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar masih perlu berupaya meningkatkan pembangunan manusia baik dari sisi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. 1) Pendidikan Komponen pertama dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah bidang Pendidikan. Pendidikan merupakan komponen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk itu pembangunan dalam bidang pendidikan perlu diupayakan guna sejalan dengan esensinya bahwa pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani serta berkepribadian mantab dan mandiri. Pembangunan pendidikan diharapkan mampu dalam mencapai pemerataan kesempatan memperolehnya bagi seluruh penduduk. Isu bidang pendidikan memiliki beberapa ukuran indikator kinerja. Diantaranya adalah indikator APM,APK dan APS. Kabupaten Blitar pada kurun waktu lima tahun terakhir angka indikator APM, APK, dan APS cenderung naik turun karena sangat dipengaruhi oleh jumlah siswa/mutasi siswa disamping pola pikir orang tua yang lebih senang menyekolahkan anak ke wilayah kota dengan alasan gengsi,meski secara kualitas sekolah kabupaten tidak kalah. Untuk rasio jumlah guru belum sepenuhnya terpenuhi karena untuk jenjangSD masih kekurangan guru kelas sedang jenjang pendidikan menengah kelebihan guru pelajaran. Sehingga dapat disimpulkan secara umum permasalahan terutama pendidikan di Kabupaten Blitar adalah pemerataan guru dan peningkatan angka partisipasi. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah digunakan sebagai salah satu variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Blitar, selaras dengan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatan akses dan mutu pendidikan, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-71 menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global. 2) Kesehatan Komponen Indeks Pembangunan Manusia yang kedua yakni bidang kesehatan. RPJMN 2015-2019 menjelaskan mengenai isu kesehatan dan gizi. Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Derajat kesehatan di Kabupaten Blitar mempunyai 45 indikator. Derajat kesehatan di Kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami perbaikan. Terdapat banyak indikator dalam pencapaian derajat kesehatan, seperti yang direncanakan maka terdapat indikator mencapai target yangditetapkan dan beberapa indikator lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan,salah satu indikator diantaranya persentase balita gizi burukdari target maksimal sebesar 0,1% dari jumlah Balita, telah dicapai sebesar 0,08% pada tahun 2014 dan pada pertengahan tahun 2015 sebesar 0,06% , persentasenya menurun dari tahun 2011–2015, hal ini menunjukkan bahwa status gizi Balita semakin meningkat. Banyaknya indikator isu kesehatan membuat bidang ini menjadi perhatian serius untuk direncanakan secara matang. Isu kesehatan menjadi isu pendukung dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu 45 indikator kesehatan harus dicapai dalam nilai yang baik dengan pemenuhan melebihi target yang telah dibuat. 3) Ekonomi Indikator dari Komponen Indeks Pembangunan Manusia yang ketiga adalah bidang Ekonomi. Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir dalam target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan memang tidak pernah tercapai. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten Blitar hanya berkisar 5% dan tidak pernah mencapai target yang tiap tahun selalu meningkat. Laju inflasi yang terjadi juga cenderung fluktuatif dari angka 3,62% pada tahun 2011 dan merosot pada angka 1,71 di tahun 2015. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-72 Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator bidang ekonomi salah satunya adalah pengaruh ekonomi nasional dan internasional, maka pengamanan dan perhatian terhadap ekonomi daerah menjadi tulang punggung untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu ekonomi dipandang menjadi salah satu indikator yang paling mempengaruhi dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain IPM, salah satu indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. AHH merupakan salah satu variabel dari indeks kesehatan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM, indikator yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia. Tingginya AHH merupakan salah satu representasi dari tingginya kualitas hidup masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Secara umum, angka yang ditargetkan kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2011-2014 tidak dapat dicapai. Namun, kecenderungan capaian selama pelaksanaan periode RPJMD dapat dikatakan lebih agresif dibanding kecenderungan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, isu kesejahteraan yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial ini menjadi penting untuk diperhatikan. Alat ukur kesejahteraan mengharuskan banyak indikator pendukung demi tercapainya validitas kesejahteraan yang lebih baik. Konsep kesejahteraan menginduk pada bidang yang lain, jadi jika ingin mendapatkan indikator kesejahteraan dengana nilai yang baik dukungan isu strategis yang lain harus baik.
24. e.Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Blitar perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi.Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah ujung tombak pelayanan publik. Seringkali mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan sulit yang membutuhkan paduan intelegensia yang tinggi, pengalaman panjang dan kesahajaan untuk mengambil keputusan. Oleh karena tugas yang maha berat tersebut, seyogyanya PNS adalah orang-orang terbaik di eranya dan memiliki jiwa pengabdian kepada negara. Pemerintah Kabupaten Blitar memahami betul bahwa bahan utama pelayanan publik yang prima terletak pada kualitas SDMnya. Sayangnya kondisi kualitas SDM saat ini belum mencerminkan hal tersebut. Faktor yang mempengaruhi ada beberapa, antara lain belum memadainya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-73 kompetensi aparatur, masih rendahnya disiplin kerja aparatur, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung, koordinasi antar instansi terkait belum terlaksana secara optimal, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan masih banyaknya pejabat eselon yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, diharapkandapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.
25. f.Pengembangan Potensi Pariwisata Pengembangan kegiatan pariwisata yang baik memerlukan kesiapan setiap elemen dari produk wisata yaitu aksesibilitas, daya tarik dan atraksi wisata,fasilitas serta amenitas wisata. Keterpaduan unsur-unsur pembangunan kegiatan wisata ini akan mengakibatkan semakin tingginya potensi serta peluang terciptanya kegiatan pariwisata sebagai unggulan pembangunan suatu wilayah. Tanpa dukungan yang memadai dari setiap unsur tersebut, keunggulan komparatif dari suatu daya tarik wisata akan menjadi sangat minim dan mengakibatkan terbatasnya peluang daerah tersebut untuk mampu mempertahankan pengembangan pariwisata di daerahnya. Kabupaten Blitar memiliki banyak potensi kepariwisataannya. Potensi kepariwisataanya antara lain daya tarik wisata budaya yang meliputi wisata candi, arca kuno, serta event kebudayaan. Potensi yang kedua antara lain adalah daya tarik wisata alam. Dua potensi kepariwisataan ini perlu dikembangkan serta di inovasikan. Potensi pengembangan wisata budaya yang ada di Kabupaten Blitar, selama ini mempunyai faktor penghambat seperti: akses, infrastruktur, keamanan, dan kelayakan benda cagar budaya itu sendiri. Beberapa permasalahan dari faktor penghambat tersebut harus diselesaikan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan. Event budaya yang merupakan bagian dari wisata budaya yang merupakan potensi kedaerahan harus juga di kembangkan secara inovasi agar daya tarik wisatawan yang hadir dalam event kebudayaan tersebut semakin meningkat. Salah satu keuntungan letak Kabupaten Blitar yang berbatasan langsung dengan samudera adalah memiliki puluhan pantai yang eksotis dan menantang dengan jumlah lebih dari 26 pantai terhampar di daerah ini. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-74 Namun dari kesemua pantai dan potensi wisata alam yang ada permasalahan utamanya adalah infrastruktur yang tersedia masih minim. Dalam mengakselerasi pengembangan pariwisata maka dibutuhkan strategi pengembangan kepariwisataan. Strategi yang pertama adalah pengembangan produk wisata. Pengertian dari produk wisata disini adalah segala fasilitas atau kegiatan yang dapat dinikmati oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisatanya. Produk wisata tersebut, antara lain meliputi objek dan daya tarik wisata, atraksi wisata, amenitas (akomodasi, restoran atau rumah makan), dan aksesibilitas (transportasi).Strategi yang kedua adalah pengembangan prasarana. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata Kabupaten Blitar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk meningkatkan aksesibilitas bagi suatu objek dan daya tarik wisata. Pemenuhan kebutuhan akan prasarana pariwisata meliputi penyediaan jaringan jalan, air bersih, listrik, telepon dan lainnya. Strategi yang ketiga adalah pengembangan usaha atau investasi.Hal terpenting dalam pengembangan investasi pariwisata di Kabupaten Blitar, yaitu potensi pasar wisatawan, adanya akses jalan yang baik berupa jalan provinsi, serta sikapmasyarakat yang terbuka dan fairness dengan investor luar daerah.
26. g.Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah Kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diciptakan. Public Private Partnership merupakan salah satu strategi penguatan sektor perekonomian. Bentuk kerjasama pemerintah dan dunia usaha salah satunya adalah dalam hal investasi. Berdasarkan data realisasi investasi daerah tahun 2010-2012 terlihat bahwa sebagian besar investasi di Kabupaten Blitar adalah dibidang perdagangan yaitu berupa ijin usaha perdagangan, disusul dengan bidang perindustrian dan jasa kontruksi.Target investasi bidang-bidang tersebut harus dinaikkan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Adanya ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu daerah bergantung pada tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan karena berkenaan dengan infrastruktur dasar yang berpengaruh pada kegiatan investasi. Selain itu pada level mikro, iklim investasi dipengaruhi oleh fasilitas keamanan, ketertiban wilayah, kemudahan dalam pengurusan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Dunia usaha yang saat ini dikembangkan di daerah, memang harus bersiap untuk menghadapi persaingan global. Peran serta hubungan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-75 kelembagaan antar pemerintah serta pejabat pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, dan kemudahan dalam pengembangan usaha ekonomi daerah harus dilakukan secara bersama. Dukungan akses, infrastruktur, serta kemudahan melakukan perizinan akan menjadi penentu kebijakan pemerintah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat pada tiap daerah. Selain pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta/dunia usaha/masyarakat, pembangunan Blitar juga membuka peluang kerjasama pemerintah dengan pemerintah baik lingkup regional, nasional maupun internasional.Peluang kerjasama tersebut diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
27. h.Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa. Menyeleraskan semangat lahirnya Undang-Undang Desa dalam konteks desa yang lebih implementatif terutama dalam hal pengelolaan dana dan perencanaan mengharuskan pemerintah desa dapat menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan jelas dengan program kerja yang terarah. Namun, penerapan prinsip tersebut membutuhkan kesiapan perangkat desa dan kelembagaan desa serta penetapan key performance indicator (KPI). Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan KPI wajib diterapkan dalam rangka penyaluran Dana Desa agar seluruh kegiatan pemerintah desa memiliki output dan outcomes yang optimal. Selain hal tersebut juga membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur desa. Kapasitas pengelola Dana Desa harus memadai agar dalam mengelola Dana Desa tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan. Perangkat desa harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kualifikasi teknis di bidang pemerintahan, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan perencanaan. Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan keuangan desa RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IV-76 yang lebih akuntabel dan transparan, maka publikasi APBDes juga perlu dilakukan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 V-1 5 BAB VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Bapak Drs. H. Rijanto, MM dan Bapak Marhaenis U.W. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2016-2021, sebagai berikut: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” Gambar 5.1 Visi Kabupaten Blitar 2016-2021 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 V-2 Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut: Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional. 5.2. MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 diwujudkan dengan misi sebagai berikut: MISI I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 V-3 MISI II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan. MISI III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. MISI IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. MISI V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. MISI VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. 5.3. TUJUAN DAN SASARAN Pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan Kabupaten Blitar 2016-2021 disusun untuk menjabarkan masing-maisng misi. Dalam mengukur pencapaian tujuan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 V-4 yang diharapkan di akhir periode pembangunan jangka menegah, maka disusun indikator dan target indikator pernyataan tujuan. Tabel 5.1 Tujuan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 Tujuan Indikator Tujuan Target Indikator Tujuan Tahun 2021 Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat
  1. 1.Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat
28. a.Pertumbuhan ekonomi (%) > 5,5
29. b.Indeks Gini ≤ 0,3 Misi II: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum
  1. 2.Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif Angka kriminalitas yang tertangani (%) 100 Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  2. 3.Mewujudkan SDM yang berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM) > 70 Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
  3. 4.Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi > 80 Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing
  4. 5.Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan PDRB ADHB (Triliun Rupiah) > 47 Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan
  5. 6.Meningkatkan kemandirian desa Indeks Desa Membangun 0,75 Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar berdasarkan misi pembangunan 2016-2021 disajikan pada tabel berikut ini: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 V-5 Tabel 5.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI AWAL
(2015)TARGET INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat

1.Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat
1.Pertumbuhan ekonomi (%)
1.Menurunnya angka kemiskinan

a.Angka Kemiskinan (%) 10,22 10- 10,22 9,9-10 9,8-9,9 9,7- 9,8 9,6- 9,7 ≤ 9,6
1. 2.Indeks Gini
b.Pendapatan per kapita (juta rupiah) 23,39*) 25,97 28,24 30,8 33,72 37,31 40,35
c.Tingkat pengangguran terbuka (%) 2,79 2,78 2,77 2,75 2,73 2,71 2,70
1. 2.Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sedang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Misi II: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum
2. 2.Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif Angka kriminalitas yang tertangani (%)
3. 3.Terwujudnya stabilitas wilayah
a.Persentase penanganan konflik (%) 100 100 100 100 100 100 100
b.Persentase penegakan PERDA (%) 95 95 95 95 100 100 100 Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
1. 3.Mewujudkan SDM yang berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. 4.Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Indeks Pendidikan 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,60 0,60 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 V-6 VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI AWAL

(2015)TARGET INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5.Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4.Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi
6.Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

a.Nilai SAKIP C CC CC B BB A A
b.Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur 36 30 besar 30 besar 30 besar 20 besar 20 besar 10 besar
c.Opini BPK WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP
1. 7.Meningkatnya kualitas pelayanan publik Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sedang Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing
2. 5.Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan PDRB ADHB (Triliun Rupiah)
3. 8.Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata
a.Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 17,01*) 17,08 17,51 18,01 18,51 19,01 19,51
b.Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 12,86*) 13,04 13,36 13,86 14,36 14,86 15,36
c.Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)P 35,89*) 35,76 35,63 35,56 35,43 35,32 35,21
d.Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata (%) 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 V-7 VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI AWAL

(2015)TARGET INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9.Meningkatnya pelayanan perijinan Predikat IKM Layanan Perijinan Sedang Baik Baik Baik Baik Baik Baik
10.Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan

a.Persentase ketaatan terhadap RTRW (%) 75 77 79 80 82 84 85
b.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,31 66,7 67 68 69 70 71 Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan
1. 6.Meningkatkan kemandirian desa Indeks Desa Membangun
2. 11.Meningkatnya kualitas pembangunan desa Persentase desa tertinggal (%) 22,7 20,45 16,36 11,81 7,27 3,64 0 Catatan: *) data sementara bersumber dari BPS Kabupaten Blitar RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-1 6 BAB STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran selama lima tahun ke depan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: Misi I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
a.Strategi Kesatu, meningkatkan kesempatan kerja. Arah Kebijakan: peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha.
b.Strategi Kedua, meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Arah Kebijakan: bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
c.Strategi Ketiga, meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Arah Kebijakan: pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja.
d.Strategi Keempat, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja. Arah Kebijakan: peningkatan perlindungan tenaga kerja.
e.Strategi Kelima, menumbuhkan wirausaha baru. Arah Kebijakan: peningkatan pelatihan kewirausahaan.
f.Strategi Keenam, meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman. Arah Kebijakan: penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
g.Strategi Ketujuh, meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-2 Arah Kebijakan: pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan PDAM.
h.Strategi Kedelapan, meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan. Arah Kebijakan: penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-1 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Menurunnya angka kemiskinan
1. 1.Meningkatkan kesempatan kerja Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha
2. 2.Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah Bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
3. 3.Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja
4. 4.Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja Peningkatan perlindungan tenaga kerja
5. 5.Menumbuhkan wirausaha baru Peningkatan pelatihan kewirausahaan 2 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
6. 6.Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman Penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
7. 7.Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan PDAM
8. 8.Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-3 Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai- nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum.
a.Strategi Kesatu, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyrakat. Arah Kebijakan: peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
b.Strategi Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan. Arah Kebijakan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
c.Strategi Ketiga, meningkatan mitigasi bencana. Arah Kebijakan: meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap daerah rawan bencana. Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-2 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Terwujudnya stabilitas wilayah
1. 1.Mewujudkan Kamtibmas Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
2. 2.Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
3. 3.Meningkatkan mitigasi bencana. Peningkatan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
a.Strategi Kesatu, meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat. Arah Kebijakan: jaminan akses terhadap layanan pendidikan.
b.Strategi Kedua, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Arah Kebijakan: peningkatan sertifikasi tenaga pendidik.
c.Strategi Ketiga, meningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Arah Kebijakan: peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan.
d.Strategi Keempat, meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-4 Arah Kebijakan: peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan.
e.Strategi Kelima, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. Arah Kebijakan:

(1)Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat.
(2)Pengembangan lingkungan sehat. Tabel 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-3 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat

1.Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat Jaminan akses terhadap layanan pendidikan
2.Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan sertifikasi tenaga pendidik 2 Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
3.Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan
4.Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
5.Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat

a.Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat
b.Pengembangan lingkungan sehat Misi IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
a.Strategi Kesatu, melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel. Arah Kebijakan: peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan.
b.Strategi Kedua, mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal. Arah kebijakan: peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-5
c.Strategi Ketiga, meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Arah Kebijakan: peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
d.Strategi Keempat, menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien. Arah Kebijakan: penataan struktur kelembagaan daerah sesuai kebutuhan daerah.
e.Strategi Kelima, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Arah Kebijakan: menerapkan pembinaan kinerja aparatur.
f.Strategi Keenam, menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien. Arah kebijakan: peningkatan standar kualitas pelayanan SKPD. Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-4 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
1. 1.Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel Peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan
2. 2.Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal Peningkatan kapasitas Aparatur pengawasan Internal Pemerintah
3. 3.Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah
4. 4.Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien Penataan Struktur Kelembagaan sesuai kebutuhan daerah
5. 5.Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah Menerapkan pembinaan kinerja aparatur 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6. 6.Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien Peningkatan standar kualitas pelayanan SKPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-6 Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing
a.Strategi Kesatu, meningkatkan daya saing usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Arah kebijakan:

(1)Peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM.
(2)Peningkatan peran koperasi, UMKM dalam perekonomian masyarakat.
1. b.Strategi Kedua, mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra industri potensial. Arah Kebijakan:
(1)Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial
(2)Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah.
1. c.Strategi Ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian. Arah Kebijakan:
(1)Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas.
(2)Pemanfaatan sarana, prasarana pertanian yang didukung penerapan teknologi.
1. d.Strategi Keempat, mengembangkan destinasi pariwisata. Arah Kebijakan:
(1)Pengembangan destinasi kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, serta wisata alam.
(2)Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata.
(3)Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata.
1. e.Strategi Kelima, menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan. Arah kebijakan: penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perijinan.
2. f.Strategi Keenam, meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-7 Arah Kebijakan: peningkatan pengawasan tata ruang dan lingkungan
3. g.Strategi Ketujuh, meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Arah Kebijakan: peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup. Tabel 6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-5 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata
  1. 1.Meningkatkan daya saing usaha koperasi, UMKM
4. a.Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UMKM.
5. b.Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat
  1. 2.Mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra industri potensial
6. a.Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial
7. b.Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah
  1. 3.Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian
8. a.Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas
9. b.Pemanfaatan sarana, prasarana pertanian yang didukung penerapan teknologi.
  1. 4.Mengembangkan destinasi pariwisata
10. a.Pengembangan destinasi Kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, sertawisata alam
11. b.Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata.
12. c.Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-8 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 2 Meningkatnya pelayanan perijinan
  1. 5.Menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan 3 Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan
  2. 6.Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan. Peningkatan pengawasan tata ruang dan lingkungan.
  3. 7.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup Misi VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan
13. a.Strategi Kesatu, memperkuat kelembagaan pemerintah desa. Arah Kebijakan:
(1)Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
(2)Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa.
1. b.Strategi Kedua, mengembangkan kawasan perdesaan. Arah Kebijakan: pemetaan, pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal.
2. c.Strategi Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Arah Kebijakan: peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Tabel 6.6 Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-6 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Meningkatnya kualitas pembangunan desa
  1. 1.Memperkuat kelembagaan pemerintah desa
3. a.Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
4. b.Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa
  1. 2.Mengembangkan kawasan perdesaan Pemetaan, pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal
  2. 3.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-9 6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN Arah kebijakan pembangunan merupakankerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dan upaya menjawab isu strategis pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.Arah kebijakan yang telah dijabarkan berdasarkan strategi sebagaimana dimuat pada subbab sebelumnya, memberikan gambaran mengenai fokus pembangunan per tahun. Arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Blitar periode 2016-2021 juga memperhatikan kebijakan prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Beberapa hal yang menjadi agenda prioritas (AP) Bupati dan Wakil Bupati dimaksud, yaitu:
  3. 1.Penataan perkotaan Kanigoro
  4. 2.Penyediaan air minum
  5. 3.Pengembangan pariwisata dan desa wisata
  6. 4.Pengembangan dan pengolahan produk pertanian
  7. 5.Pengembangan daya saing UMKM
  8. 6.Pengembangan kawasan perdesaan Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dipetakan diatas, selanjutnya dipetakan per tahun untuk memberi kerangka pembangunan tahunan menuju pencapaian sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan tahunan memberikan panduan tentang urutan pelaksanaan masing-masing strategi sehingga membentuk suatu keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap tahapan tahun menunjukkan strategi mana yang menjadi fokus atau prioritas pada tahun tersebut, dengan tetap memperhatikan, mempersiapkan, ataupun memantapkan pelaksanaan strategi yang lain yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 4 dan tahun 5 merupakan tahun lanjutan dan penguatan pelaksanaan strategi-strategi yang telah diawali pada tahun-tahun sebelumnya. 6.2.1. Arah Kebijakan Tahun 2017 Pembangunan Tahun 2017 diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran melalui strategi-strategi yang merupakan tumpuan awal dalam pembangunan empat tahun berikutnya dalam pencapaian visi dan misi. Sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan pada tahun pertama RPJMD 2016-2021 adalah: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-10
5. a.Sasaran 2 (S2) yaitu meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dengan strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan.
6. b.Sasaran 3 (S3) yaitu terwujudnya stabilitas wilayah dengan strategi: - Mewujudkan Kamtibmas. - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.
7. c.Sasaran 6 (S6) yaitu meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan strategi: - Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel. - Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal. - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. - Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien. - Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
8. d.Sasaran 7 (S7) yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.
9. e.Sasaran 8 (S8) yaitu meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata dengan strategi: - Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian. - Mengembangkan destinasi pariwisata.
10. f.Sasaran 9 (S9) yaitu meningkatnya pelayanan perijinan dengan strategi menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan.
11. g.Sasaran 11 (S11) yaitu meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan strategi memperkuat kelembagaan pemerintah desa. 6.2.2. Arah Kebijakan Tahun 2018 Pembangunan Tahun 2018 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama, fokus diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran berikutnya yang telah ditetapkan. Sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan pada tahun kedua RPJMD 2016-2021 adalah:
12. a.Sasaran 1 (S1) yaitu menurunnya angka kemiskinan dengan strategi: - Meningkatkan kompetensi tenaga kerja. - Menumbuhkan wirausaha baru. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-11
13. b.Sasaran 2 (S2) yaitu meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dengan strategi: - Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman. - Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
14. c.Sasaran 3 (S3) yaitu terwujudnya stabilitas wilayah dengan pelaksanaan strategi ke-3 yaitu meningkatan mitigasi bencana.
15. d.Sasaran 4 (S4) yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat dengan strategi: - Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat. - Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.
16. e.Sasaran 5 (S5) yaitu meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi: - Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. - Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan.
17. f.Sasaran 8 (S8) yaitu meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata dengan strategi: - Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UMKM. - Meningkatkan pengembangan industri kecil menengah dan sentra industri potensial.
18. g.Sasaran 10 (S10) yaitu efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan dengan strategi meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan.
19. h.Sasaran 11 (S11) yaitu meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan strategi mengembangkan kawasan perdesaan. 6.2.3. Arah Kebijakan Tahun 2019 Selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama dan kedua, pembangunan Tahun 2019 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi fokus pada tahun pertama dan kedua. Sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan pada tahun ketiga RPJMD 2016-2021 adalah:
20. a.Sasaran 1 (S1) yaitu menurunnya angka kemiskinan dengan strategi: - Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. - Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.
21. b.Sasaran 5 (S5) yaitu meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-12
22. c.Sasaran 10 (S10) yaitu efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan dengan strategi meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup.
23. d.Sasaran 11 (S11) yaitu meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 6.2.4. Arah Kebijakan Tahun 2020 Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 adalah pemantapan dan melanjutkan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017-2019 sudah meletakkan pondasi bagi pelaksanaan sebagian besar strategi pembangunan, sehingga pada tahun 2020 tinggal melaksanakan satu strategi dari sasaran 1 yaitu meningkatkan kesempatan kerja. 6.2.5. Arah Kebijakan Tahun 2021 Pembangunan Tahun 2021 diarahkan untuk melanjutkan pencapaian target-target pembangunan yang belum optimal guna mencapai visi dan misi pembangunan. Pembangunan selama beberapa tahun terakhir menyentuh berbagai aspek kehidupan dan sektor yang berdaya ungkit untuk mewujudkan masyarakat Blitar yang sejahtera, maju dan berdaya saing. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tahapan arah kebijakan tahunan, berikut ini disajikan tabel arah kebijakan: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-13 Tabel 6.7 Arah Kebijakan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 Sasaran Pokok/ Target Kinerja Arah Kebijakan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Menurunnya Angka Kemiskinan Strategi 1.3 : Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Strategi 1.5 : Menumbuhkan wirausaha baru Strategi 1.2 : Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah Strategi 1.4 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja Strategi 1.1 : Meningkatkan kesempatan kerja Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Strategi 1.8 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan Strategi 1.6 : Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman Strategi 1.7 : Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah Terwujudnya stabilitas wilayah Strategi 2.1 : Mewujudkan Kamtibmas Strategi 2.2 : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang- undangan Strategi 2.3 : Meningkatan mitigasi bencana. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Strategi 3.1 : Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat Strategi 3.2 : Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat Strategi 3.3 : Meningkatan kompetensi tenaga kesehatan Strategi 3.4 : Strategi 3.5 : Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat AP 2 AP 1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-14 Sasaran Pokok/ Target Kinerja Arah Kebijakan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Strategi 4.1 : Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel Strategi 4.2 : Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal Strategi 4.3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah Strategi 4.4 : Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien Strategi 4.5 : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik Strategi 4.6 : Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata Strategi 5.3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian Strategi 5.4 : Strategi 5.1 : Meningkatkan daya saing usaha koperasi, UMKM Strategi 5.2 : Mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra AP 5AP 4 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VI-15 Sasaran Pokok/ Target Kinerja Arah Kebijakan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Mengembangkan destinasi pariwisata industri potensial Meningkatnya pelayanan perijinan Strategi 5.5 : Menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan Strategi 5.6 : Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan Strategi 5.7 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup Meningkatnya kualitas pembangunan desa Strategi 6.1 : Memperkuat kelembagaan pemerintah desa Strategi 6.2 : Mengembangkan kawasan perdesaan Strategi 6.3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desaAP 6 AP 3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-1 7 4 BAB KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan rangkaian program pembangunan sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Blitar 2017-2021. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan 6 misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar. Terdapat 326 program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1 berikut ini: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-2 Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 2016-2021 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat 1 Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat Menurunnya angka kemiskinan Meningkatkan kesempatan kerja Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 72.63% 76.34% Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Persentase UMKM yang mandiri dan berdaya saing 0.09% 0.22% Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DINKOP DAN UMKM Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal 92.5% 100% Penanaman Modal Bagian Perekonomian Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah Bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Persentase masyarakat/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (fokus sasaran TKI purna/keluarga TKI) 2% 7% Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase PMKS yang ditangani 16% 29% Sosial Dinas Sosial Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik 100% 100% Sosial Dinas Sosial Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial 100% 100% Sosial Dinas Sosial Program Pembinaan Keluarga Sejahtera Persentase Pembinaan Keluarga 68% 70% Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak BPPKB Program transmigrasi regional Persentase transmigran yang diberangkatkan 20.96% 31.25% Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-3 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Transmigrasi Program Perumusan Kebijakan Kesejahtertaan Rakyat Persentase kebijakan yang dirumuskan 100% 0% Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Fasilitasi & Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase kegiatan bidang kesejahteraan yang difasilitasi 100% 100% Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perekonomian Rakyat Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan perekonomian rakyat 100% 100% Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Sumber Daya Ekonomi Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan sumberdaya ekonomi 100% 100% Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja Persentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapatkan pelatihan 0 1.20% Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja Peningkatan perlindungan tenaga kerja Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang diberi pembinaan 7.03% 11.70% Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menumbuhkan wirausaha baru Peningkatan pelatihan kewirausahaan Program pengembangan Kewira Usahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru 256ribu 0,1% Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DINKOP DAN UMKM Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman Penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang 75% 85% Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program pengembangan Kinerja Air Limbah Persentase pengelolaan limbah tinja 60% 100% Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-4 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Persentase Kawasan Kumuh 15% 0% Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan PDAM Program pengembangan kinerja Pengeolaan Air Minum Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 72% 93% Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Persentase jalan yang direhab/dipelihara 61% 86.79% PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Persentase jembatan direhab/dipelihara 80% 90.92% PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pembangunan jalan dan jembatan Persentase jalan dan jembatan yang dibangun 68% 85.58% PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun 51% 95.10% PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Persentase jaringan Irigasi yang dibangun/direhabilitasi 82% 90.48% PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program operasional dan pemeliharaan Jaringan irigasi Persentase jaringan Irigasi yang dipelihara 60% 86.02% PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-5 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir RUANG MARGA DAN PENGAIRAN Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 14.0% 86.29% PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara / direhab 30% 45% Perhubungan Dishubkominfo Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase kecukupan rambu lalu lintas di jalan kabupaten 53% 67% Perhubungan Dishubkominfo Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 0% 56% Perhubungan Dishubkominfo Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan Persentase kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor 2% 1,5% Perhubungan Dishubkominfo Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir 71% 86% Perhubungan Dishubkominfo Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase angkutan umum yang berijin 11% 20% Perhubungan Dishubkominfo Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum 1 Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif Mewujudkan stabilitas wilayah Mewujudkan Kamtibmas Peningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) 98% 95% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 100% 100% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-6 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Persentase kasus Pekat yang ditangani 98% 95% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Konflik Persentasekonflik dalam masyarakat yang terselesaikan 78% 95% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Bakesbangpol Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase peningkatan peserta yang mendapatkan/mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan 33% 60% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Bakesbangpol Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dan ORMAS/LSM 37% 80% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Bakesbangpol Program pendidikan politik masyarakat Persentase peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada 56% 85% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Bakesbangpol Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan Persentase Penyelesaian kasus tanah negara 25% 60% Pertanahan Bagian Pemerintahan Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan & anak Persentase Penangannan pelayanan KDRT yang melapor 70,50% 78% Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak BPPKB Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang Dibina 100% 100% Kepemudaan Dan Olah Raga Disporbudpar Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah 98% 95% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-7 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir perundang- undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan 65% 90% Sekretariat Daerah
  1. 1.Persentase peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan 70% 95% Sekretariat Daerah
  2. 2.Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang didokumentasikan 100% 100% Meningkatan mitigasi bencana. Peningkatan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana Program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase terbentuknya desa tangguh 0% 17.5% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat BPBD Program Kedaruratan dan Logistik Persentase korban bencana yang terbantu 100% 100% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat BPBD Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase daerah titik bencana yang terehabilitasi dan terekonstruksi 100% 100% Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat BPBD Misi III: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Mewujudkan SDM yang berdaya saing Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat Jaminan akses terhadap layanan pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
  3. 1.Persentase APK PAUD 30% 60% Pendidikan Dinas Pendidikan
  4. 2.Persentase APK jenjang TK 80% 100%
  5. 3.Persentase APM jenjang TK 50% 65% Program Pendidikan TK dan Sekolah Dasar
  6. 1.Persentase APM jenjang SD 100% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan
  7. 2.Persentase APK jenjang SD 100% 100%
  8. 3.Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang TK 60% 75% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-8 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir
  9. 4.Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang SD 89% 95% Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  10. 1.Persentase APM jenjang SMP 82% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan
  11. 2.Persentase APK jenjang SMP 100% 100%
  12. 3.Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang SMP 95% 98% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah yang menggunakan informasi manajemen pendidikan 60% 85% Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pengembangan dan Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang terlayani tepat waktu 100% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal
  13. 1.Persentase APM pendidikan non formal 60% 85% Pendidikan Dinas Pendidikan
  14. 2.Persentase APK pendidikan non formal 65% 90% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum 11.000 45% Perpustakaan KPAD Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan sertifikasi tenaga pendidik Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan Persentase kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standart kualifikasi 80% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan Program Pengembangan SDM Kesehatan Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 70% 80% Kesehatan Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BLUD Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi 50% 53% Kesehatan RSUD Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 75% 86% Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas dan Pustu Persentase Kondisi Bangunan Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat 50% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-9 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Program Pembangunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Baru Persentase Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Baru 0% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan parsaran RS Persentase sarana dan prasarana RS 27% 42% Kesehatan RSUD Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah sakit Mata BLUD Persentase pemeliharaan sarana prasarana RS 40% 42.04% Kesehatan RSUD Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 96% 100% Kesehatan RSUD Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat Program Upaya Penurunan AKI/AKB AKI 98,12%/1 00000 KH 97,98%/1 00000 KH Kesehatan Dinas Kesehatan AKB 10,5%/10 00 KH 10%/1000 KH Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Gizi Buruk 1,2% 1,13% Kesehatan Dinas Kesehatan Prevalensi shunting 21,29% 21,18% Program Pembiayaan Kesehatan Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (Universal Coverage) 36% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 70% 84% Kesehatan Dinas Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Persentase kematian ibu karena melahirkan 2,1% 0% Kesehatan RSUD Program Peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Persentase Peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 60% 63.06% Kesehatan RSUD Program Keluarga Berencana Persentase Peserta Keluarga Berencana 68% 70% Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BPPKB RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-10 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Program pengembangan sistem informasi data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Pengembangan Sistem Informasi data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 100% 100% Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana BPPKB Program Advokasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan Persentase PUS yang mendapatkan KIE 100% 100% Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana BPPKB Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase Cabang Olahraga yang dibina 42% 55% Kepemudaan Dan Olah Raga Disporbudpar Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase sarpras OR dalam kondisi baik 40% 65% Kepemudaan Dan Olah Raga Disporbudpar Pengembangan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular 1,8% 2% Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase Desa UCI 92,34% 93,5% Persentase Desa dengan Posbindu PTM 20% 70% Program Penyehatan Lingkungan Persentase rumah tangga berakses sanitasi dasar 75% 81% Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Persentase TPM Laik Sehat 27% 70% Kesehatan Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa Siaga Aktif 52% 57% Kesehatan Dinas Kesehatan Program pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Persentase Pimbinaan lingkungan sosial 32,5% 39.97% Kesehatan RSUD Program Pengembangan lingkungan sehat RS Persentase lingkungan Sehat di sekitar RS 50% 53% Kesehatan RSUD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-11 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel Peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan Program Perencanaan Strategis Daerah Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu - 100% Perencanaan Bappeda Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah
  15. 1.Persentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 80% 100% Perencanaan Bappeda
  16. 2.Persentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P - 100%
  17. 3.Persentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP- PPASP 70% 95% Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Persentase program/kegiatan PD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 90% Perencanaan Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Persentase program/kegiatan PD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 90% Perencanaan Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Persentase program/kegiatan PD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatanyang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 90% Perencanaan Bappeda RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-12 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
  18. 1.Persentase program/kegiatan PD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistikayang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 90% Perencanaan Bappeda
  19. 2.Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu 80% 100% Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu 100% 100% Perencanaan Bappeda Program Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan Persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang disusun 25% 100% Sekretariat Daera Bagian Pembangunan Program Penelitian dan Pengembangan
  20. 1.Persentase permasalahan yang diusulkan oleh PD yang dapat ditindak lanjuti dalam bentuk kajian 17% 20% Penelitian dan Pengembangan Bappeda
  21. 2.Persentase program/kegiatan PD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 90% Mengoptimalka n pelaksanaan sistem pengawasan internal Peningkatan kapasitas Aparatur pengawasan Internal Pemerintah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kdh Persentase desa, perangkat daerah, BUMD yang diawasi dan dibina 65.61% 100% Inspektorat Inspektorat Meningkatkan akuntabilitas, kinerja Peningkatan akuntabilitas penatausahaan Program penyusunan anggaran keuangan daerah Persentase dokumen pengganggaran keuangan daerah yang tepat waktu 100% 100% Keuangan BPKAD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-13 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir keuangan daerah pengelolaan keuangan dan asset daerah Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun tepat waktu 100% 100% Keuangan BPKAD Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase SP2D yang diterbitkan 100% 100% Keuangan BPKAD Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola 100% 100% Keuangan Dinas Pendapatan Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi 110% 100% Keuangan Dinas Pendapatan Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah Persentase tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah 100% 100% Keuangan Dinas Pendapatan Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah 10% 60% Keuangan Dinas Pendapatan Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah Persentase nilai asset daerah yang tercatat 80% 100% Keuangan BPKAD Persentase asset daerah dalam kondisi baik 100% 100% Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan 25% 75% Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah paket dan nilai pekerjaan pengadaan barang / jasa meningkat 75% 90% Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Program monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Persentase kegiatan monitoring dan evaluasi yang terfasilitasi 100% 100% Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Program Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Persentase jumlah dokumen laporan keuangan PD yang tepat 100% 100% Sekretariat Daerah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun di kawasan strategis 30% 41.5% Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata Program Pengembangan Industri Kepariwisataan Persentase Peningkatan Usaha Wisata 5% 20% Pariwisata Disporbudpar Meningkatkan pelayanan perijinan Menyederhana kan prosedur pelayanan perijinan Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Persentase pemrosesan ijin sesuai SOP 80% 95% Penanaman Modal KPTSP Mengefektifkan pemanfaatan ruang dan lingkungan Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan. Peningkatan pengawasan tata ruang dan lingkungan Program pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Indeks kualitas air 70 71 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Indeks kualitas udara 94,99 96 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Indeks tutupan hutan 42,02 44,5 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Program Pengawasan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Persentase Peningkatan Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik 100 Usaha/ kegiatan/ Perusahaa n 12% Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Program rehabilitasi hutan dan lahan Persentase rehabilitasi hutan dan lahan 1% 2.50% Kehutanan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-39 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan persentase Penurunan penanganan permasalahan kawasan hutbun 8 kasus 62.5% Kehutanan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup Program Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah Persentase peningkatan sampah yang dikelola oleh masyarakat 5500 ton 50% Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase peningkatan operasional pengangkutan sampah 8% 12% Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Misi VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan 1 Meningkatkan kemandirian desa Meningkatnya kualitas pembangunan desa Memperkuat kelembagaan pemerintah desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Persentase Aparatur Desa yang Mengikuti Bimtek 85% 95% Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bapemas Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan Tingkat kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah 0% 81.82% Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 60% 100% Kecamatan Kecamatan Program pelayanan kecamatan Persentase peningkatan pelayanan kecamatan 60% 100% Kecamatan Kecamatan Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Persentase kinerja lembaga ekonomi perdesaan yang sehat 90% 95% Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bapemas Mengembangk an kawasan perdesaan Pemetaan, Pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi perumusan kebijakan pemerintahan desa 50% 70% Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-40 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Bidang Urusan PD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG dan melestarikan SDA 75% 85% Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bapemas Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berkembang 80% 95% Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bapemas RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-1 8 4 BAB INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Blitar periode 2016- 2021 yang ditunjukkan oleh Tabel 8.2 berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten. Sementara itu pada tabel yang sama, Program Kabupaten Blitar yang mendukung program nasional ditunjukkan dengan penulisan miring (italic). Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan dalam rangka mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Sementara itu, program yang dilaksanakan di tahun 2016 yang disajikan pada Tabel 8.1 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-2 Tabel 8.1 Program Kabupaten Blitar Tahun 2016 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 Wajib Kode 965.837.121.429 1 01 Pendidikan 80.370.290.900 1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan 80.370.290.900 1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.852.605.500 Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.451.030.000 Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.481.442.100 Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 87.000.000 Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 12.010.997.400 Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.065.432.474 Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah 27.099.463.775 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal 1.065.605.000 Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 18 Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.320.365.651 Dinas Pendidikan 1 01 1.01.01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.936.349.000 Dinas Pendidikan 1 02 Kesehatan 240.430.956.435 1 02 1.02.01 Dinas Kesehatan 134.930.878.685 1 02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.457.692.500 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.852.664.000 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50.000.000 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14.076.747.000 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 66.032.018.250 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 150.000.000 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3.562.121.800 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.302.411.100 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 600.000.000 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.468.286.500 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.900.456.000 Dinas Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-3 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 02 1.02.01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 21.207.881.035 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 12.000.000.000 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 60.600.500 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 175.000.000 Dinas Kesehatan 1 02 1.02.02 RSUD 105.500.077.750 1 02 1.02.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.943.000.000 RSUD 1 02 1.02.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.000.000 RSUD 1 02 1.02.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.500.000.000 RSUD 1 02 1.02.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60.000.000 RSUD 1 02 1.02.02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 150.000.000 RSUD 1 02 1.02.02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 57.272.077.750 RSUD 1 02 1.02.02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.175.000.000 RSUD 1 02 1.02.02 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pada BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 31.125.000.000 RSUD 1 02 1.02.02 34 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.000.000.000 RSUD 1 03 Pekerjaan Umum 396.382.708.832 1 03 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN 370.623.166.582 1 03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.050.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 783.295.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 749.107.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 64.140.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 15.500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-4 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 03 1.03.01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 172.192.361.150 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1.850.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 23.971.925.461 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 26.481.403.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 26.419.326.266 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 7.222.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 28 Program Pengendalian Banjir 8.390.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.157.712.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 79.182.846.705 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 25.759.542.250 1 03 1.03.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 865.585.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 03 1.03.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 269.700.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 03 1.03.02 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 03 1.03.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 03 1.03.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 188.485.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 03 1.03.02 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2.598.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 03 1.03.02 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2.376.669.500 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 03 1.03.02 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 10.385.932.750 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-5 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 03 1.03.02 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 6.295.320.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 03 1.03.02 31 Program Pembangunan Gedung Perkatoran 2.722.350.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 04 Perumahan 697.434.000 1 04 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 697.434.000 1 04 1.03.02 15 Program Pengembangan Perumahan 697.434.000 Dinas Pekerjaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang 1 05 Penataan Ruang 1.175.000.000 1 05 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1.175.000.000 1 05 1.03.02 15 Program Perencanaan Tata Ruang 875.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang 1 05 1.03.02 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 300.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang 1 06 Perencanaan Pembangunan 11.411.900.000 1 06 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.411.900.000 1 06 1.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 680.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 1.06.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 477.650.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 1.06.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 1.06.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.500.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 1.06.01 15 Program pengembangan data/informasi 670.550.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 1.06.01 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 253.100.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 1.06.01 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.057.450.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 1.06.01 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.291.900.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 1.06.01 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1.630.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 1.06.01 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.655.750.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-6 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 06 1.06.01 26 Program Penelitan dan Pengembangan 1.490.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 07 Perhubungan 10.321.899.000 1 07 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10.321.899.000 1 07 1.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 692.735.842 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 325.929.000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 56.574.500 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.967.200 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 288.430.400 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan 2.362.859.958 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.485.321.150 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.680.146.600 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 21 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1.283.987.050 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 22 Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan 277.100.750 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 1.07.01 24 Program Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan 722.846.550 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 08 Lingkungan Hidup 12.277.989.150 1 08 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 5.644.130.000 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-7 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 08 1.03.02 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.644.130.000 Dinas Pekerjaaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang 1 08 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 6.633.859.150 1 08 1.08.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 326.517.400 Badan Lingkungan Hidup 1 08 1.08.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 547.954.850 Badan Lingkungan Hidup 1 08 1.08.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Badan Lingkungan Hidup 1 08 1.08.01 8 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 394.377.650 Badan Lingkungan Hidup 1 08 1.08.01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4.171.641.250 Badan Lingkungan Hidup 1 08 1.08.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 291.750.000 Badan Lingkungan Hidup 1 08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 462.160.000 Badan Lingkungan Hidup 1 08 1.08.01 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 414.458.000 Badan Lingkungan Hidup 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.143.896.600 1 10 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.143.896.600 1 10 1.10.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.546.600 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 10 1.10.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 462.350.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 10 1.10.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 144.000.000 1 10 1.10.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 10 1.10.01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.165.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.807.020.681 1 11 1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 7.807.020.681 1 11 1.11.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 842.839.681 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 11 1.11.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 303.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 11 1.11.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 195.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-8 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 11 1.11.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 11 1.11.01 12 Program pelayanan kontrasepsi 85.690.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 11 1.11.01 13 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 285.627.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 12 1.11.01 14 Program Keluarga Berencana 4.075.006.500 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 12 1.11.01 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 340.605.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 12 1.11.01 17 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 495.800.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 12 1.11.01 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 290.455.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 12 1.11.01 19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 96.600.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 12 1.11.01 21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS 21.107.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 12 1.11.01 24 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 693.553.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 12 1.11.01 25 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 56.737.500 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 13 Sosial 5.106.170.250 1 13 1.13.01 Dinas Sosial 5.106.170.250 1 13 1.13.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.000.000 Dinas Sosial 1 13 1.13.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 775.310.000 Dinas Sosial 1 13 1.13.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.780.000 Dinas Sosial 1 13 1.13.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Sosial 1 13 1.13.01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), PSKS dan PMKS lainnya 324.400.000 Dinas Sosial 1 13 1.13.01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.247.660.700 Dinas Sosial 1 13 1.13.01 18 Program pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma 263.071.700 Dinas Sosial 1 13 1.13.01 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 271.611.000 Dinas Sosial RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-9 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 13 1.13.01 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 629.767.500 Dinas Sosial 1 13 1.13.01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.216.569.350 Dinas Sosial 1 13 1.13.01 23 Program Kerjasama Informasi dengan Masmedia 50.000.000 Dinas Sosial 1 14 Ketenagakerjaan 2.940.250.000 1 14 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.940.250.000 1 14 1.14.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.989.500 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 14 1.14.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.200.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 14 1.14.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19.300.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 14 1.14.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 14 1.14.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 229.760.500 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 14 1.14.01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.445.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 14 1.14.01 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 489.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 14 1.14.01 18 Pembinaan Lingkungan Sosial 500.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.567.429.186 - 1 15 1.15.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 2.567.429.186 1 15 1.15.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 378.658.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah 1 15 1.15.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.604.686 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah 1 15 1.15.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah 1 15 1.15.01 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 80.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah 1 15 1.15.01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 49.500.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah 1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 466.805.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 15 1.15.01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 356.861.500 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah 1 15 1.15.01 20 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1.000.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah 1 16 Penanaman Modal 388.000.000 1 16 1.20.03 Sekretariat Daerah 320.000.000 1 16 1.20.03 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 320.000.000 Sekretariat Daerah 1 16 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 68.000.000 1 16 2.07.01 15 Pengembangan dan Pengendalian BUMD 68.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 17 Kebudayaan 3.767.700.000 1 17 1.17.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.517.700.000 1 17 1.17.01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 660.000.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 17 1.17.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.420.000.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 17 1.17.01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.236.450.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 17 1.17.01 19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 201.250.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 17 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 250.000.000 1 17 1.20.03 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 250.000.000 Sekertariat Daerah 1 18 Pemuda dan Olah Raga 2.495.647.525 1 18 1.17.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.495.647.525 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 18 1.17.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 555.357.525 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 18 1.17.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 580.675.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 18 1.17.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 18 1.17.01 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 182.900.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-11 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 18 1.17.01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 614.375.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 18 1.17.01 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 537.340.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 25.186.617.000 1 19 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.914.000.000 1 19 1.19.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.173.500 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 19 1.19.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 162.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 19 1.19.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 19 1.19.01 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 690.486.500 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 19 1.19.01 18 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal 1.685.445.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 19 1.19.01 21 Program pendidikan politik masyarakat 1.164.895.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 19 1.19.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 17.949.437.000 1 19 1.19.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 909.060.500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 19 1.19.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.231.155.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 19 1.19.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.250.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 19 1.19.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 19 1.19.02 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.295.700.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 19 1.19.02 23 Program kedaruratan dan logistik 635.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 19 1.19.02 24 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi 13.823.271.500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 19 1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 3.323.180.000 1 19 1.19.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 678.185.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 19 1.19.03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 512.830.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 19 1.19.03 03 Program peningkatan disiplin aparatur 316.220.000 Satuan Polisi Pamong Praja RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-12 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 19 1.19.03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 460.765.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 19 1.19.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 19 1.19.03 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.000.880.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 19 1.19.03 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 307.880.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 19 1.19.03 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 21.420.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 20 OTDA, Pem Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian 148.596.141.870 1 19 1.19.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 50.150.000 1 19 1.19.02 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 50.150.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 20 1.20.03 Sekretariat Daerah 35.768.132.968 1 20 1.20.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.446.212.500 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.858.802.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.933.200.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 557.907.500 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 502.226.700 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 07 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 2.636.781.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 30.865.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3.642.094.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 225.150.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 2.124.219.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 28 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 751.177.768 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 138.420.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 31 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Pusat 163.275.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 31 Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan 550.000.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 32 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 200.000.000 Sekretariat Daerah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-13 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 20 1.20.03 33 Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 600.000.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 36 Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 1.570.370.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 36 Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai 285.000.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 43 Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.437.762.000 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.03 44 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 114.670.500 Sekretariat Daerah 1 20 1.20.04 Sekretariat DPRD 22.403.074.000 1 20 1.20.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.194.779.270 Sekretariat DPRD 1 20 1.20.04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.764.852.800 Sekretariat DPRD 1 20 1.20.04 03 Program peningkatan disiplin aparatur 217.935.500 Sekretariat DPRD 1 20 1.20.04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.696.102.132 1 20 1.20.04 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 108.624.756 Sekretariat DPRD 1 20 1.20.04 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 14.420.779.542 Sekretariat DPRD 1 20 1.20.05 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 11.595.124.150 1 20 1.20.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.395.415.683 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 20 1.20.05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.087.921.304 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 20 1.20.05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 406.743.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 20 1.20.05 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 20 1.20.05 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.316.008.633 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 20 1.20.05 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 489.422.700 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 20 1.20.05 32 Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah 1.874.612.830 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 20 1.20.06 Inspektorat Kabupaten 6.360.941.600 1 20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 930.236.100 Inspektorat Kabupaten RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-14 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 478.994.200 Inspektorat Kabupaten 1 20 1.20.06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 261.200.000 Inspektorat Kabupaten 1 20 1.20.06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22.865.000 Inspektorat Kabupaten 1 20 1.20.06 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4.217.499.000 Inspektorat Kabupaten 1 20 1.20.06 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 450.147.300 Inspektorat Kabupaten 1 20 1.20.07 Badan Kepegawaian Daerah 8.067.602.750 1 20 1.20.07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 291.050.204 Badan Kepegawaian Daerah 1 20 1.20.07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 471.876.006 Badan Kepegawaian Daerah 1 20 1.20.07 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 90.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 1 20 1.20.07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.333.125.040 Badan Kepegawaian Daerah 1 20 1.20.07 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 1 20 1.20.07 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4.491.712.000 Badan Kepegawaian Daerah 1 20 1.20.07 33 Program Pengembangan Data/Informasi Pegawai 364.839.500 Badan Kepegawaian Daerah 1 20 1.20.08 KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.030.740.100 1 20 1.20.08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294.085.500 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 20 1.20.08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 803.818.300 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 20 1.20.08 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 20 1.20.08 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.025.000 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 20 1.20.08 07 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 856.811.300 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 20 1.20.09 KECAMATAN 34.062.306.302 1 20 1.20.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.413.215.849 Kecamatan 1 20 1.20.09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.377.590.265 Kecamatan 1 20 1.20.09 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 172.821.245 Kecamatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-15 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 20 1.20.09 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 3.254.413.813 Kecamatan 1 20 1.20.09 17 Program Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa 139.210.000 Kecamatan 1 20 1.20.09 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 804.776.480 Kecamatan 1 20 1.20.09 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 16.766.739.650 Kecamatan 1 20 1.20.09 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 25.879.000 Kecamatan 1 20 1.20.09 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 47.660.000 Kecamatan 1 20 1.20.09 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 60.000.000 Kecamatan 1 20 1.20.11 DINAS PENDAPATAN 28.258.070.000 1 20 1.20.11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.547.185.000 Dinas Pendapatan 1 20 1.20.11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.750.000 Dinas Pendapatan 1 20 1.20.11 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450.550.000 Dinas Pendapatan 1 20 1.20.11 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.800.000 Dinas Pendapatan 1 20 1.20.11 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.300.310.000 Dinas Pendapatan 1 20 1.20.11 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 465.575.000 Dinas Pendapatan 1 20 1.20.11 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 221.900.000 Dinas Pendapatan 1 21 KETAHANAN PANGAN 4.063.054.000 1 21 1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 4.063.054.000 1 21 1.21.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.857.000 Kantor Pertahanan Pangan 1 21 1.21.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.290.000 Kantor Pertahanan Pangan 1 21 1.21.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.945.000 Kantor Pertahanan Pangan 1 21 1.21.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Kantor Pertahanan Pangan 1 21 1.21.01 18 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 3.745.962.000 Kantor Pertahanan Pangan 1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6.870.516.000 1 22 1.20.09 KECAMATAN 103.539.000 1 22 1.20.09 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 103.539.000 Kecamatan 1 22 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6.766.977.000 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-16 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 1 22 1.22.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.253.946.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 22 1.22.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 875.046.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 22 1.22.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 22 1.22.01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 827.078.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 22 1.22.01 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 588.123.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 22 1.22.01 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 2.109.836.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.087.948.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 24 KEARSIPAN 374.310.000 1 24 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 374.310.000 1 24 1.26.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.310.000 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 1 24 1.26.01 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 30.000.000 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 1 24 1.26.01 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 187.000.000 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 1 26 Perpustakaan 462.190.000 1 26 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 462.190.000 1 26 1.26.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.190.000 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 1 26 1.26.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 1 26 1.26.01 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 373.000.000 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 2 Urusan Pilihan 73.203.687.275 2 01 Pertanian 38.076.797.025 2 01 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 62.252.000 2 01 1.20.03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 62.252.000 Sekretariat Daerah 2 01 2.01.01 Dinas Pertanian 25.403.698.150 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-17 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 2 01 2.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.359.000 Dinas Pertanian 2 02 2.01.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.300.000 Dinas Pertanian 2 01 2.01.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.000.000 Dinas Pertanian 2 01 2.01.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Pertanian 2 01 2.01.01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 33.745.000 Dinas Pertanian 2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 21.467.734.000 Dinas Pertanian 2 01 2.01.01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 214.698.150 Dinas Pertanian 2 01 2.01.01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.244.620.000 Dinas Pertanian 2 01 2.01.01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.629.242.000 Dinas Pertanian 2 01 2.01.02 Dinas Peternakan 3.842.320.000 2 01 2.01.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 475.150.000 Dinas Peternakan 2 01 2.01.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 444.500.000 Dinas Peternakan 2 01 2.01.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 125.000.000 Dinas Peternakan 2 01 2.01.02 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 823.750.000 Dinas Peternakan 2 01 2.01.02 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 327.177.500 Dinas Peternakan 2 01 2.01.02 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 62.322.500 Dinas Peternakan 2 01 2.01.02 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.134.420.000 Dinas Peternakan 2 01 2.01.02 27 Pembinaan Lingkungan Sosial 450.000.000 Dinas Peternakan 2 01 2.01.03 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 6.909.186.375 2 01 2.01.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.060.375 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.01.03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.174.176.000 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 160.983.000 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-18 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 2 01 2.01.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.01.03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 405.741.000 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.01.03 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 343.785.000 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.01.03 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 753.243.000 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.01.03 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 271.042.500 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.01.03 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 168.938.000 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.01.03 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 196.460.000 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.01.03 25 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 2.028.757.500 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2 01 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1.859.340.500 2 01 2.02.01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 81.555.000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 01 2.02.01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100.000.000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 01 2.02.01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 220.785.500 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 01 2.02.01 25 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1.457.000.000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 02 Kehutanan 5.084.183.000 2 02 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 5.084.183.000 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-19 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 2 02 2.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.306.100 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 02 2.02.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133.908.900 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 02 2.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 134.550.000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 02 2.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 02 2.02.01 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 4.382.118.000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 02 2.02.01 24 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 64.000.000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 02 2.02.01 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 120.300.000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 255.430.000 2 03 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 255.430.000 2 03 1.03.02 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 255.430.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 2 04 Pariwisata 4.107.350.000 2 04 1.17.01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 4.107.350.000 2 04 1.17.01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 499.389.600 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2 04 1.17.01 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 3.607.960.400 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2 05 Kelautan dan Perikanan 9.381.612.250 2 05 2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.381.612.250 2 05 2.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 473.696.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 05 2.05.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.021.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 05 2.05.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 88.760.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 05 2.05.01 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 34.070.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 05 2.05.01 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 24.530.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 05 2.05.01 20 Program pengembangan budidaya perikanan 5.830.835.250 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 05 2.05.01 21 Program pengembangan perikanan tangkap 1.095.445.000 Dinas Kelautan dan Perikanan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-20 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 2 05 2.05.01 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 71.910.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 05 2.05.01 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.671.345.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 06 Perdagangan 10.406.330.500 2 06 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.067.050.500 2 06 1.20.03 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 205.993.000 Sekertariat daerah 2 06 1.20.03 26 Program Pengembangan Usaha Dan Lembaga Perdagangan 861.057.500 Sekertariat daerah 2 06 2.01.02 Dinas Peternakan 15.000.000 2 06 2.01.02 26 Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan 15.000.000 Dinas Peternakan 2 06 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 9.324.280.000 2 06 2.07.01 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 20.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 06 2.07.01 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 200.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 06 2.07.01 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.941.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 06 2.07.01 20 Program Pengelolaan Pasar Daerah 7.163.280.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 Perindustrian 5.711.984.500 2 07 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.711.984.500 2 07 2.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408.202.500 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 2.07.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 2.07.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 2.07.01 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 65.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 2.07.01 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 430.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 2.07.01 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 25.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 2.07.01 18 Program penataan struktur industri 3.619.282.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 2.07.01 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 50.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 2.07.01 26 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 41.500.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 2.07.01 45 Pembinaan Lingkungan Sosial 900.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 08 Transmigrasi 180.000.000 2 08 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 180.000.000 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-21 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp) PD Penanggung Jawab 2 08 1.14.01 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 73.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 08 1.14.01 17 Program transmigrasi regional 107.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi TOTAL 1.039.040.808.704 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-22 Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 01 URUSAN WAJIB 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 850,616,500,000 804,216,000,000 895,840,000,000 1,014,964,000,000 1,148,424,000,000 4,714,060,500,000.00 01 PENDIDIKAN 44,850,000,000 53,695,000,000 56,045,000,000 56,720,000,000 61,720,000,000 273,030,000,000.00 01 Dinas Pendidikan 44,850,000,000 53,695,000,000 56,045,000,000 56,720,000,000 61,720,000,000 273,030,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kecukupan Admnistrasi Perkantoran 100% 100% 2,000,000,000 100% 2,600,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,800,000,000 100% 13,000,000,000.00 Dinas Pendidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 80% 80% 2,950,000,000 85% 3,900,000,000 90% 4,000,000,000 95% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 18,850,000,000.00 Dinas Pendidikan Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 50% 60% 100,000,000 70% 150,000,000 80% 150,000,000 90% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 700,000,000.00 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non formal 1. Persentase APM pendidikan non formal 60% 65% 250,000,000 70% 320,000,000 75% 350,000,000 80% 350,000,000 85% 350,000,000 85% 1,620,000,000.00 Dinas Pendidikan

2.Persentase APK pendidikan non formal 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% - Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Persentase APK PAUD 30% 40% 12,000,000,000 45% 14,250,000,000 50% 15,250,000,000 55% 15,250,000,000 60% 15,250,000,000 60% 72,000,000,000.00 Dinas Pendidikan
2.Persentase APK jenjang TK 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
3.Persentase APM jenjang TK 50% 90% 52% 58% 60% 65% 65% Program Pendidikan TK dan Sekolah Dasar
1.Persentase APM jenjang SD 100% 90% 21,000,000,000 100% 24,650,000,000 100% 25,650,000,000 100% 26,000,000,000 100% 29,000,000,000 100% 126,300,000,000.00 Dinas Pendidikan
2.Persentase APK jenjang SD 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

3.Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang TK 60% 60% 63% 67% 70% 75% 75%
4.Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang SD 89% 90% 90% 95% 95% 95% 95% Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.Persentase APM jenjang SMP 82% 82% 4,750,000,000 85% 5,675,000,000 90% 5,675,000,000 95% 6,000,000,000 100% 8,000,000,000 100% 30,100,000,000.00 Dinas Pendidikan
2.Persentase APK jenjang SMP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Dinas Pendidikan
3.Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang SMP 95% 95% 97% 97% 98% 98% 98% - Dinas Pendidikan Program Peningk atan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan Persentase kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standart kualifikasi 80% 80% 700,000,000 85% 645,000,000 90% 645,000,000 95% 645,000,000 100% 645,000,000 100% 3,280,000,000.00 Dinas Pendidikan Program Pengembangan dan Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidik an Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang terlayani tepat waktu 100% 100% 750,000,000 100% 980,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 4,730,000,000.00 Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah yang menggunakan informasi manajemen pendidikan 60% 65% 350,000,000 70% 525,000,000 75% 525,000,000 80% 525,000,000 85% 525,000,000 85% 2,450,000,000.00 Dinas Pendidikan 01 KESEHATAN 306,230,000,000 346,120,000,000 354,216,000,000 414,429,000,000 442,324,000,000 1,863,319,000,000.00 01 DINAS KESEHATAN 147,895,000,000 182,610,000,000 188,856,000,000 244,581,000,000 249,785,000,000 1,013,727,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 1,500,000,000 100% 1,850,000,000 100% 1,850,000,000 100% 1,850,000,000 100% 1,850,000,000 100% 8,900,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 850,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,250,000,000 100% 5,850,000,000.00 Dinas Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur Dinkes dan Puskesmas yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisa si 0% 100% 50,000,000 100% 70,000,000 100% 70,000,000 100% 70,000,000 100% 70,000,000 100% 330,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan seragam petugas keamanan 0% 100% 20,000,000 100% 0 100% 25,000,000 100% 0 100% 25,000,000 100% 70,000,000.00 Dinas Kesehatan Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perncanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 545,000,000 100% 1,050,000,000 100% 1,050,000,000 100% 1,050,000,000 100% 1,050,000,000 100% 4,745,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Upaya Penurunan AKI/AKB AKI 98,12%/1 00000 KH 98,07%/ 100000 KH 7,000,000,000 98,04 %/100 000 KH 8,900,000,000 98,02% /10000 0 KH 8,900,000,000 98%/10 0000 KH 8,900,000,000 97,98 %/100 000 KH 8,900,000,000 97,98 %/100 000 KH 42,600,000,000.00 Dinas Kesehatan AKB 10,5%/10 00 KH 10,4%/1 000 KH 10,3%/ 1000 KH 10,2%/ 1000 KH 10,1%/ 1000 KH 10%/1 000 KH 10%/1 000 KH - Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Gizi Buruk 1,2% 1,17% 6,800,000,000 1,16% 9,000,000,000 1,15% 9,000,000,000 1,14% 9,000,000,000 1,13% 9,000,000,000 1,13% 42,800,000,000.00 Dinas Kesehatan Prevalensi stunting 21,29% 21,26% 21,24 % 21,22% 21,2% 21,18 % 21,18 % - Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular 1,8% 2% 2,700,000,000 2% 3,750,000,000 2% 3,750,000,000 2% 3,750,000,000 2% 3,750,000,000 2% 17,700,000,000.00 Dinas KesehatanPersentase Desa UCI 92,34% 92,4% 92,5% 92,8% 93% 93,5% 93,5% Persentase Desa dengan Posbindu PTM 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% Program Pembiayaan Kesehatan Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (Universal Coverage) 36% 80% 33,500,000,000 90% 41,450,000,000 100% 45,671,000,000 100% 45,671,000,000 100% 50,000,000,000 100% 216,292,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 75% 78% 19,000,000,000 80% 24,150,000,000 82% 24,150,000,000 84% 24,150,000,000 86% 25,000,000,000 86% 116,450,000,000.00 Dinas Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pengembangan SDM Kesehatan Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 70% 72% 680,000,000 74% 1,050,000,000 76% 1,050,000,000 78% 1,050,000,000 80% 1,050,000,000 80% 4,880,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarak at Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 70% 80% 12,000,000,000 81% 15,250,000,000 82% 15,250,000,000 83% 15,500,000,000 84% 15,500,000,000 84% 73,500,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas dan Pustu Persentase Kondisi Bangunan Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat 50% 60% 2,250,000,000 70% 19,750,000,000 80% 21,750,000,000 90% 21,750,000,000 100% 21,750,000,000 100% 87,250,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Pembangunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Baru Persentase Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Baru 0% 40% 57,000,000,000 50% 47,150,000,000 80% 47,150,000,000 100% 100,000,000,000 100% 100,000,000,000 100% 351,300,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Penyehatan Lingkungan Persentase rumah tangga berakses sanitasi dasar 75% 77% 2,000,000,000 78% 3,900,000,000 79% 3,900,000,000 80% 5,000,000,000 81% 5,000,000,000 81% 19,800,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Persentase TPM Laik Sehat 27% 40% 350,000,000 55% 590,000,000 60% 590,000,000 65% 590,000,000 70% 590,000,000 70% 2,710,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa Siaga Aktif 52% 53% 1,650,000,000 54% 3,450,000,000 55% 3,450,000,000 56% 5,000,000,000 57% 5,000,000,000 57% 18,550,000,000.00 Dinas Kesehatan 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 158,335,000,000 163,510,000,000 165,360,000,000 169,848,000,000 192,539,000,000 849,592,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 50% 50.50% 31,650,000,000 51.01 % 41,695,000,000 51.52% 42,695,000,000 52.03% 42,695,000,000 52.55 % 42,695,000,000 52.55 % 201,430,000,000.00 RSUD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi 40% 40.40% 785,000,000 40.80 % 1,050,000,000 41.21% 1,050,000,000 41.62% 1,050,000,000 42.04 % 1,050,000,000 42.04 % 4,985,000,000.00 RSUD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningk atan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BLUD Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisa si 50% 51% 1,450,000,000 51% 1,950,000,000 52% 1,950,000,000 52% 1,950,000,000 53% 1,950,000,000 53% 9,250,000,000.00 RSUD Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Persentase kematian ibu karena melahirkan 2,1% 0% 36,000,000,000 0% 7,770,000,000 0% 7,770,000,000 0% 7,770,000,000 0% 7,770,000,000 0% 67,080,000,000.00 RSUD Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan parsaran RS Persentase sarana dan prasarana RS 27% 38% 40,250,000,000 39% 49,150,000,000 41% 50,000,000,000 42% 50,000,000,000 42% 71,000,000,000 42% 260,400,000,000.00 RSUD Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah sakit Mata BLUD Persentase pemeliharaan sarana prasarana RS 40% 40.40% 1,800,000,000 40.80 % 2,375,000,000 41.21% 2,375,000,000 41.62% 2,375,000,000 42.04 % 2,375,000,000 42.04 % 11,300,000,000.00 RSUD Program Pengembangan lingkungan sehat RS Persentase lingkungan Sehat di sekitar RS 50% 51% 1,000,000,000 51% 1,300,000,000 52% 1,300,000,000 52% 1,300,000,000 53% 1,300,000,000 53% 6,200,000,000.00 RSUD Program Peningk atan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Persentase Peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 60% 60,60% 34,000,000,000 61.21 % 44,700,000,000 61.82% 44,700,000,000 62.44% 49,188,000,000 63.06 % 50,879,000,000 63.06 % 223,467,000,000.00 RSUD Program pembinaan Lingk ungan Sosial Bidang Kesehatan Persentase Pimbinaan lingkungan sosial 32,5% 32.83% 11,000,000,000 34.37 % 13,000,000,000 36.01% 13,000,000,000 37.75% 13,000,000,000 39.97 % 13,000,000,000 39.97 % 63,000,000,000.00 RSUD Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 96% 97% 400,000,000 98% 520,000,000 99% 520,000,000 100% 520,000,000 100% 520,000,000 100% 2,480,000,000.00 RSUD 01 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 418,470,000,000 308,048,000,000 400,173,000,000 457,403,000,000 557,683,000,000 2,141,777,000,000.00 01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN 412,690,000,000 300,128,000,000 392,203,000,000 401,133,000,000 500,913,000,000 2,007,067,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 98% 98% 650,000,000 98% 850,000,000 98% 850,000,000 98% 950,000,000 98% 950,000,000 98% 4,250,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 98% 98% 750,000,000 98% 1,025,000,000 98% 1,025,000,000 98% 1,100,000,000 98% 1,100,000,000 98% 5,000,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti 98% 98% 750,000,000 98% 975,000,000 98% 975,000,000 98% 975,000,000 98% 930,000,000 98% 4,605,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) diklat/pelatihan Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 98% 98% 65,000,000 98% 85,000,000 98% 85,000,000 98% 85,000,000 98% 85,000,000 98% 405,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Persentase jalan yang direhab/dipelihara 61% 4.04% 82,800,000,000 4.48% 69,000,000,000 4.93% 97,625,000,000 5.61% 107,625,000,000 6.73% 137,650,000,000 86.79 % 494,700,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Persentase jembatan direhab/dipelihara 80% 1.31% 5,140,000,000 1.75% 4,895,000,000 2.18% 5,200,000,000 2.62% 5,200,000,000 3.06% 5,200,000,000 90.92 % 25,635,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program Pembangunan jalan dan jembatan Persentase jalan dan jembatan yang dibangun 68% 2.69% 94,200,000,000 3.13% 73,000,000,000 3.36% 100,570,000,000 3.92% 101,375,000,000 4.48% 140,200,000,000 85.58 % 509,345,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase saluran drainase/gorong- gorong yang dibangun 51% 7.23% 45,000,000,000 7.95% 15,000,000,000 8.68% 15,000,000,000 9.40% 15,000,000,000 10.84 % 15,000,000,000 95.10 % 105,000,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Persentase jaringan Irigasi yang dibangun/direhabilitas i 82% 0.97% 47,500,000,000 1.46% 34,000,000,000 1.66% 34,000,000,000 1.95% 32,000,000,000 2.44% 32,000,000,000 90.48 % 179,500,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program operasional dan pemeliharaan Jaringan irigasi Persentase jaringan Irigasi yang dipelihara 60% 5.0% 58,000,000,000 5.10% 24,500,000,000 5.20% 24,500,000,000 5.31% 24,500,000,000 5.41% 24,500,000,000 86.02 % 156,000,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 14.0% 7.23% 77,835,000,000 10.84 % 76,798,000,000 14.46% 112,373,000,000 18.07% 112,323,000,000 21.69 % 143,298,000,000 86.29 % 522,627,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN 01 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 5,780,000,000 7,920,000,000 7,970,000,000 56,270,000,000 56,770,000,000 134,710,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 50% 50% 1,600,000,000 60% 1,900,000,000 70% 1,900,000,000 80% 1,900,000,000 90% 1,900,000,000 90% 9,200,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 33% 33% 500,000,000 48% 500,000,000 78% 500,000,000 90% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 2,500,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan disiplin pegawai 40% 40% 10,000,000 45% 12,000,000 50% 12,000,000 55% 12,000,000 60% 12,000,000 60% 58,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 70% 70% 100,000,000 75% 118,000,000 80% 118,000,000 85% 118,000,000 90% 118,000,000 90% 572,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 90% 90% 20,000,000 93% 240,000,000 96% 240,000,000 98% 240,000,000 100% 240,000,000 100% 980,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang 75% 79% 1,300,000,000 80% 1,950,000,000 82% 2,000,000,000 84% 2,000,000,000 85% 2,500,000,000 85% 9,750,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pembangunan Gedung Perkantoran Persentase Peningkatan Prasarana Pemerintah 33% 33% 2,250,000,000 48% 3,200,000,000 78% 3,200,000,000 90% 51,500,000,000 100% 51,500,000,000 100% 111,650,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 01 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 54,050,000,000 68,600,000,000 56,700,000,000 58,606,000,000 59,606,000,000 297,562,000,000.00 01 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 54,050,000,000 68,600,000,000 56,700,000,000 58,606,000,000 59,606,000,000 297,562,000,000.00 Program pengembangan kinerja Pengeolaan Air Minum Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 72% 72% 4,500,000,000 78% 5,000,000,000 83% 6,000,000,000 88% 7,000,000,000 93% 8,000,000,000 93% 30,500,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase peningkatan operasional pengangkutan sampah 8% 8% 5,250,000,000 9% 18,150,000,000 10% 5,250,000,000 11% 5,250,000,000 12% 5,250,000,000 12% 39,150,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program pengembangan Kinerja Air Limbah Persentase pengelolaan limbah tinja 60% 60% 3,600,000,000 70% 5,450,000,000 80% 5,450,000,000 90% 5,450,000,000 100% 5,450,000,000 100% 25,400,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Persentase Kawasan Kumuh 15% 15% 33,000,000,000 12% 19,000,000,000 8% 19,000,000,000 4% 19,906,000,000 0% 19,906,000,000 0% 110,812,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun di kawasan strategis 30% 1% 7,700,000,000 1.5% 21,000,000,000 2% 21,000,000,000 3% 21,000,000,000 4% 21,000,000,000 41.5% 91,700,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 01 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20,211,000,000 21,563,000,000 22,516,000,000 21,616,000,000 20,876,000,000 106,782,000,000.00 01 SATPOL PP 4,231,000,000 4,377,000,000 4,530,000,000 4,530,000,000 4,640,000,000 22,308,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 650,000,000 100% 800,000,000 100% 850,000,000 100% 850,000,000 100% 950,000,000 100% 4,100,000,000.00 Satpol PP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 505,000,000 100% 625,000,000 100% 625,000,000 100% 625,000,000 100% 625,000,000 100% 3,005,000,000.00 Satpol PP Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase aparatur yang disiplin 70% 90% 250,000,000 90% 270,000,000 100% 270,000,000 100% 270,000,000 100% 270,000,000 100% 1,330,000,000.00 Satpol PP Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 25,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 145,000,000.00 Satpol PP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisa si 100% 100% 1,500,000,000 100% 590,000,000 100% 690,000,000 100% 690,000,000 100% 700,000,000 100% 4,170,000,000.00 Satpol PP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-29 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah 98% 95% 280,000,000 95% 660,000,000 95% 660,000,000 95% 660,000,000 95% 660,000,000 95% 2,920,000,000.00 Satpol PP Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) 98% 95% 800,000,000 95% 835,000,000 95% 835,000,000 95% 835,000,000 95% 835,000,000 95% 4,140,000,000.00 Satpol PP Program Pemberdayaan Masyarak at untuk menjaga ketertiban dan keamanan Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 100% 100% 200,000,000 100% 515,000,000 100% 515,000,000 100% 515,000,000 100% 515,000,000 100% 2,260,000,000.00 Satpol PP Program Peningk atan Pemberantasan Penyakit Masyarak at (Pekat) Persentase kasus Pekat yang ditangani 98% 95% 21,000,000 95% 52,000,000 95% 55,000,000 95% 55,000,000 95% 55,000,000 95% 238,000,000.00 Satpol PP 01 BAKESBANGPOL 5,000,000,000 6,150,000,000 6,900,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 29,050,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 965,000,000 100% 1,296,500,000 100% 1,374,000,000 100% 1,817,500,000 100% 970,000,000 100% 6,423,000,000.00 Kesbangpol Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 60% 65% 250,000,000 70% 292,500,000 80% 309,000,000 85% 220,500,000 90% 255,700,000 90% 1,327,700,000.00 Kesbangpol Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 25,000,000 100% 25,500,000 100% 28,000,000 100% 20,000,000 100% 23,500,000 100% 122,000,000.00 Kesbangpol Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 50% 55% 10,000,000 60% 17,750,000 65% 20,500,000 70% 14,700,000 75% 18,000,000 75% 80,950,000.00 Kesbangpol Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase peningkatan peserta yang mendapatkan/mengik uti kegiatan wawasan kebangsaan 33% 35% 450,000,000 40% 605,600,000 45% 640,000,000 50% 483,800,000 60% 567,000,000 60% 2,746,400,000.00 Kesbangpol Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Konflik Persentase konflik dalam masyarakat yang terselesaikan 78% 80% 2,250,000,000 82% 3,005,850,000 85% 3,176,200,000 90% 2,138,500,000 95% 2,371,000,000 95% 12,941,550,000.00 Kesbangpol Program pendidikan politik masyarakat Persentase peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada 56% 66% 550,000,000 70% 242,800,000 75% 653,700,000 80% 808,600,000 85% 214,800,000 85% 2,469,900,000.00 Kesbangpol RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dan ORMAS/LSM 37% 40% 500,000,000 50% 663,500,000 60% 698,600,000 75% 496,400,000 80% 580,000,000 80% 2,938,500,000.00 Kesbangpol 01 BPBD 10,980,000,000 11,036,000,000 11,086,000,000 11,086,000,000 11,236,000,000 55,424,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 1,000,000,000 100% 1,300,000,000 100% 1,350,000,000 100% 1,350,000,000 100% 1,500,000,000 100% 6,500,000,000.00 BPBD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 70% 75% 4,750,000,000 80% 3,600,000,000 85% 3,600,000,000 90% 3,600,000,000 95% 3,600,000,000 95% 19,150,000,000.00 BPBD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 100% 100% 30,000,000 100% 36,000,000 100% 36,000,000 100% 36,000,000 100% 36,000,000 100% 174,000,000.00 BPBD Program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase terbentuknya desa tangguh 0% 3.55% 2,000,000,000 7.09% 2,425,000,000 10.5% 2,425,000,000 14% 2,425,000,000 17.5% 2,425,000,000 17.5% 11,700,000,000.00 BPBD Program Kedaruratan dan Logistik Persentase korban bencana yang terbantu 100% 100% 700,000,000 100% 825,000,000 100% 825,000,000 100% 825,000,000 100% 825,000,000 100% 4,000,000,000.00 BPBD Program Rehabilitasi dan Rek onstruksi Persentase daerah titik bencana yang terehabilitasi dan terekonstruksi 100% 100% 2,500,000,000 100% 2,850,000,000 100% 2,850,000,000 100% 2,850,000,000 100% 2,850,000,000 100% 13,900,000,000.00 BPBD 01 SOSIAL 6,805,500,000 6,190,000,000 6,190,000,000 6,190,000,000 6,215,000,000 31,590,500,000.00 01 DINAS SOSIAL 6,805,500,000 6,190,000,000 6,190,000,000 6,190,000,000 6,215,000,000 31,590,500,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 300,000,000 100% 370,000,000 100% 370,000,000 100% 370,000,000 100% 375,000,000 100% 1,785,000,000.00 DINAS SOSIAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 475,000,000 100% 630,000,000 100% 630,000,000 100% 630,000,000 100% 650,000,000 100% 3,015,000,000.00 DINAS SOSIAL Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase sumber daya aparatur terbina dengan baik 100% 100% 58,000,000 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 478,000,000.00 DINAS SOSIAL Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 60% 100% 72,500,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 112,500,000.00 DINAS SOSIAL Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase PMKS yang ditangani 16% 20% 1,700,000,000 22% 900,000,000 25% 900,000,000 27% 900,000,000 29% 900,000,000 29% 5,300,000,000.00 DINAS SOSIAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-31 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik 100% 100% 1,200,000,000 100% 1,575,000,000 100% 1,575,000,000 100% 1,575,000,000 100% 1,575,000,000 100% 7,500,000,000.00 DINAS SOSIAL Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial 100% 100% 3,000,000,000 100% 2,600,000,000 100% 2,600,000,000 100% 2,600,000,000 100% 2,600,000,000 100% 13,400,000,000.00 DINAS SOSIAL 01 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 63,804,000,000 88,192,000,000 93,811,000,000 89,820,000,000 92,030,000,000 427,657,000,000.00 01 TENAGA KERJA 4,093,000,000 6,840,000,000 6,470,000,000 6,485,000,000 6,735,000,000 30,623,000,000.00 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4,093,000,000 6,840,000,000 6,470,000,000 6,485,000,000 6,735,000,000 30,623,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 99,8% 100% 250,000,000 100% 285,000,000 100% 285,000,000 100% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 1,470,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak 60% 65% 40,000,000 70% 470,000,000 75% 75,000,000 80% 75,000,000 90% 75,000,000 90% 735,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase aparatur yang disiplin 85% 87% 20,000,000 90% 26,000,000 95% 26,000,000 97% 26,000,000 100% 26,000,000 100% 124,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memliki kompetensi sesuai bidangnya 70% 80% 88,000,000 85% 110,000,000 90% 110,000,000 95% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 528,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 70% 75% 25,000,000 80% 34,000,000 85% 34,000,000 90% 34,000,000 100% 34,000,000 100% 161,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja Persentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapatkan pelatihan 0 0.82% 1,200,000,000 0.90% 2,050,000,000 0.99% 2,050,000,000 1.09% 2,050,000,000 1.20% 2,250,000,000 1.20% 9,600,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Persentase masyarakat/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (fokus sasaran TKI purna/keluarga TKI) 2% 3% 150,000,000 4% 240,000,000 5% 240,000,000 6% 240,000,000 7% 240,000,000 7% 1,110,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Peningk atan Kesempatan Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 72.63% 73.36% 2,150,000,000 74.09 % 3,400,000,000 74.83% 3,400,000,000 75.58% 3,400,000,000 76.34 % 3,400,000,000 76.34 % 15,750,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagak erjaan Persentase perusahaan yang diberi pembinaan 7.03% 8% 170,000,000 8.80% 225,000,000 9.70% 250,000,000 10.60% 250,000,000 11.70 % 250,000,000 11.70 % 1,145,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 01 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2,880,000,000 3,840,000,000 4,140,000,000 4,590,000,000 4,840,000,000 20,290,000,000.00 01 BPPKB 2,880,000,000 3,840,000,000 4,140,000,000 4,590,000,000 4,840,000,000 20,290,000,000.00 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Persentase Kecukupan adminitrasi perkantoran 96.6% 100% 850,000,000 100% 1,050,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,750,000,000 100% 6,400,000,000.00 BPPKB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi layak fungsi 96.50% 96.60% 300,000,000 96.70 % 395,000,000 96.80% 395,000,000 96.85% 395,000,000 97% 395,000,000 97% 1,880,000,000.00 BPPKB Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 96.60% 100% 25,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 165,000,000.00 BPPKB Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat bintek / sosialisasi 96.60% 100% 170,000,000 100% 255,000,000 100% 255,000,000 100% 255,000,000 100% 255,000,000 100% 1,190,000,000.00 BPPKB Program Pembinaan Keluarga Sejahtera Persentase Pembinaan Keluarga 68% 70% 285,000,000 70% 435,000,000 70% 435,000,000 70% 435,000,000 70% 435,000,000 70% 2,025,000,000.00 BPPKB Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan & anak Persentase Penangannan pelayanan KDRT yang melapor 70.50% 71.25% 900,000,000 73.25 % 1,200,000,000 75.25% 1,300,000,000 76.75% 1,500,000,000 78% 1,500,000,000 78% 6,400,000,000.00 BPPKB Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan 88.09% 88.20% 350,000,000 88.34 % 470,000,000 88.48% 470,000,000 88.66% 470,000,000 88.79 % 470,000,000 88.79 % 2,230,000,000.00 BPPKB 01 PANGAN 3,065,000,000 4,179,000,000 4,309,000,000 4,309,000,000 4,559,000,000 20,421,000,000.00 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 3,065,000,000 4,179,000,000 4,309,000,000 4,309,000,000 4,559,000,000 20,421,000,000.00 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 170,000,000 100% 220,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 1,190,000,000.00 KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 120,000,000 100% 155,000,000 100% 155,000,000 100% 155,000,000 100% 155,000,000 100% 740,000,000.00 KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 100% 100% 68,000,000 100% 95,000,000 100% 95,000,000 100% 95,000,000 100% 95,000,000 100% 448,000,000.00 KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 7,000,000 100% 9,000,000 100% 9,000,000 100% 9,000,000 100% 9,000,000 100% 43,000,000.00 KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Peningk atan Ketahanan Pangan Persentase ketersediaan pangan 75% 80% 1,850,000,000 85% 2,500,000,000 90% 2,550,000,000 95% 2,550,000,000 100% 2,750,000,000 100% 12,200,000,000.00 KANTOR KETAHANAN PANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningk atan Mutu produk Pangan Peningkatan IKM yang telah memperoleh sertifikat BPOM dan MUI 0.39% 0.91% 850,000,000 1.43% 1,200,000,000 1.95% 1,250,000,000 2.47% 1,250,000,000 2.99% 1,250,000,000 2.99% 5,800,000,000.00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 01 PERTANAHAN 640,000,000 890,000,000 890,000,000 890,000,000 890,000,000 4,200,000,000.00 BAGIAN PEMERINTAHAN 640,000,000 890,000,000 890,000,000 890,000,000 890,000,000 4,200,000,000.00 Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan Persentase Penyelesaian kasus tanah negara 25% 30% 295,000,000 40% 475,000,000 50% 475,000,000 55% 475,000,000 60% 475,000,000 60% 2,195,000,000.00 BAGIAN PEMERINTAHAN Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Cakupan data dan informasi pertanahan 0% 22.73% 345,000,000 45.45 % 415,000,000 68.18% 415,000,000 90.91% 415,000,000 100% 415,000,000 100% 2,005,000,000.00 BAGIAN PEMERINTAHAN 01 LINGKUNGAN HIDUP 6,387,000,000 11,420,000,000 10,420,000,000 10,420,000,000 10,645,000,000 49,292,000,000.00 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 6,387,000,000 11,420,000,000 10,420,000,000 10,420,000,000 10,645,000,000 49,292,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 400,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 500,000,000 100% 2,325,000,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 500,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 2,300,000,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 170,000,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 70% 5% 50,000,000 5% 60,000,000 5% 60,000,000 5% 60,000,000 5% 60,000,000 95% 290,000,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program pencegahan pencemaran dan k erusakan lingkungan hidup Indeks kualitas air 70 70,2 1,375,000,000 70,4 1,700,000,000 70,6 1,700,000,000 70,8 1,700,000,000 71 1,900,000,000 71 8,375,000,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks kualitas udara 94,99 95,2 95,4 95,6 95,8 96 96 Program Pengawasan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Persentase Peningkatan Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik 100 Usaha/ kegiatan/ Perusaha an 8% 325,000,000 9% 425,000,000 10% 425,000,000 11% 425,000,000 12% 425,000,000 12% 2,025,000,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah Persentase peningkatan sampah yang dikelola oleh masyarakat 5500 ton 10% 1,500,000,000 10% 1,900,000,000 10% 1,900,000,000 10% 1,900,000,000 10% 1,900,000,000 50% 9,100,000,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Indeks tutupan hutan 42,02 42,5 2,207,000,000 43 6,375,000,000 43,5 5,375,000,000 44 5,375,000,000 44,5 5,375,000,000 44,5 24,707,000,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 01 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,850,000,000 2,040,000,000 2,215,000,000 2,360,000,000 2,580,000,000 11,045,000,000.00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 01 DISPENDUKCAPIL 1,850,000,000 2,040,000,000 2,215,000,000 2,360,000,000 2,580,000,000 11,045,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 390,000,000 100% 430,000,000 100% 445,000,000 100% 460,000,000 100% 480,000,000 100% 2,205,000,000.00 DISPENDUKCAPIL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi 100% 100% 400,000,000 100% 435,000,000 100% 450,000,000 100% 465,000,000 100% 485,000,000 100% 2.235,000,000.00 DISPENDUKCAPIL Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisa si 100% 100% 240,000,000 100% 245,000,000 100% 250,000,000 100% 255,000,000 100% 260,000,000 100% 1,250,000,000.00 DISPENDUKCAPIL Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 25,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 155,000,000.00 DISPENDUKCAPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi 100% 100% 795,000,000 100% 900,000,000 100% 1,040,000,000 100% 1,145,000,000 100% 1,320,000,000 100% 5,200,000,000.00 DISPENDUKCAPIL 01 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,690,000,000 10,510,000,000 10,510,000,000 10,510,000,000 10,830,000,000 51,050,000,000.00 01 BAPEMAS 8,690,000,000 10,510,000,000 10,510,000,000 10,510,000,000 10,830,000,000 51,050,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran 90% 100% 1,250,000,000 100% 1,555,000,000 100% 1,555,000,000 100% 1,555,000,000 100% 1,750,000,000 100% 7,665,000,000.00 BAPEMAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-35 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi 90% 100% 450,000,000 100% 570,000,000 100% 570,000,000 100% 570,000,000 100% 570,000,000 100% 2,730,000,000.00 BAPEMAS Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 75% 80% 160,000,000 85% 205,000,000 90% 205,000,000 95% 205,000,000 100% 205,000,000 100% 980,000,000.00 BAPEMAS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi 0% 100% 180,000,000 100% 230,000,000 100% 230,000,000 100% 230,000,000 100% 230,000,000 100% 1,100,000,000.00 BAPEMAS Program Pengembangan Lembaga Ek onomi Perdesaan Persentase kinerja lembaga ekonomi perdesaan yang sehat 90% 91% 650,000,000 92% 375,000,000 93% 375,000,000 94% 375,000,000 95% 375,000,000 95% 2,150,000,000.00 BAPEMAS Program Peningk atan Keberdayaan Masyarak at Perdesaan Persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG dan melestarikan SDA 75% 77% 1,500,000,000 79% 1,875,000,000 81% 1,875,000,000 83% 1,875,000,000 85% 2,000,000,000 85% 9,125,000,000.00 BAPEMAS Program Peningk atan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Persentase Aparatur Desa yang Mengikuti Bimtek 85% 87% 2,500,000,000 89% 3,200,000,000 91% 3,200,000,000 93% 3,200,000,000 95% 3,200,000,000 95% 15,300,000,000.00 BAPEMAS Program Peningk atan Partisipasi Masyarak at dalam Membangun Desa Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berkembang 80% 83% 2,000,000,000 86% 2,500,000,000 89% 2,500,000,000 92% 2,500,000,000 95% 2,500,000,000 95% 12,000,000,000.00 BAPEMAS 01 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3,730,000,000 7,470,000,000 7,470,000,000 7,470,000,000 7,535,000,000 33,675,000,000.00 01 DISPENDUKCAPIL - - - - - - NULL - - - - - - 01 BPPKB 3,730,000,000 7,470,000,000 7,470,000,000 7,470,000,000 7,535,000,000 33,675,000,000.00 Program Keluarga Berencana Persentase Peserta Keluarga Berencana 68% 70% 1,700,000,000 70% 4,750,000,000 70% 4,750,000,000 70% 4,750,000,000 70% 4,750,000,000 70% 20,700,000,000.00 BPPKB Program Advokasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan Persentase PUS yang mendapatkan KIE 100% 100% 1,900,000,000 100% 2,535,000,000 100% 2,535,000,000 100% 2,535,000,000 100% 2,600,000,000 100% 12,105,000,000.00 BPPKB Program pengembangan sistem informasi data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Pengembangan Sistem Informasi data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 100% 100% 130,000,000 100% 185,000,000 100% 185,000,000 100% 185,000,000 100% 185,000,000 100% 870,000,000.00 BPPKB 01 PERHUBUNGAN 11,965,000,000 8,435,000,000 13,435,000,000 8,454,000,000 8,754,000,000 51,043,000,000.00 01 DISHUBKOMINFO 11,965,000,000 8,435,000,000 13,435,000,000 8,454,000,000 8,754,000,000 51,043,000,000.00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-36 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran 80% 82% 750,000,000 84% 1,000,000,000 86% 1,000,000,000 88% 1,000,000,000 90% 1,000,000,000 90% 4,750,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi 80% 82% 350,000,000 84% 465,000,000 86% 465,000,000 88% 465,000,000 90% 465,000,000 90% 2,210,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan aparatur 80% 82% 60,000,000 83% 81,000,000 84% 81,000,000 85% 100,000,000 86% 100,000,000 86% 422,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompentensi sesuai Bidangnya 13% 16% 130,000,000 19% 145,000,000 22% 155,000,000 25% 170,000,000 28% 185,000,000 28% 785,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 70% 70% 30,000,000 73% 4,000,000 76% 4,000,000 79% 4,000,000 82% 4,000,000 82% 46,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan Persentase kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor 2% 1,9% 350,000,000 1,8% 450,000,000 1,7% 450,000,000 1,6% 450,000,000 1,5% 500,000,000 1,5% 2,200,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir 71% 74% 1,300,000,000 77% 1,750,000,000 80% 1,750,000,000 83% 1,750,000,000 86% 1,750,000,000 86% 8,300,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara / direhab 30% 32% 200,000,000 35% 260,000,000 38% 260,000,000 42% 260,000,000 45% 260,000,000 45% 1,240,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase kecukupan rambu lalu lintas di jalan kabupaten 53% 55% 2,520,000,000 58% 1,355,000,000 61% 1,345,000,000 64% 1,330,000,000 67% 1,565,000,000 67% 8,115,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Peningk atan Pelayanan Angkutan Persentase angkutan umum yang berijin 11% 12% 6,200,000,000 14% 2,800,000,000 16% 7,800,000,000 18% 2,800,000,000 20% 2,800,000,000 20% 22,400,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 0% 16% 75,000,000 26% 125,000,000 36% 125,000,000 46% 125,000,000 56% 125,000,000 56% 575,000,000.00 DISHUBKOMINFO 01 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2,650,000,000 4,550,000,000 5,650,000,000 5,900,000,000 6,000,000,000 24,750,000,000.00 01 DISHUBKOMINFO 2,650,000,000 4,550,000,000 5,650,000,000 5,900,000,000 6,000,000,000 24,750,000,000.00 Program Pengembangan Komunik asi, Informasi dan Media Massa Persentase layanan publik yang menggunakan teknologi informasi (TI) 60% 62% 1,650,000,000 65% 3,150,000,000 70% 4,150,000,000 72% 4,150,000,000 75% 4,250,000,000 75% 17,350,000,000.00 DISHUBKOMINFO Program Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase desiminasi dan pendistribusian informasi 50% 52% 1,000,000,000 55% 1,400,000,000 60% 1,500,000,000 62% 1,750,000,000 65% 1,750,000,000 65% 7,400,000,000.00 DISHUBKOMINFO RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-37 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 01 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5,943,000,000 4,293,000,000 4,312,000,000 4,342,000,000 4,442,000,000 23,332,000,000.00 01 DINKOP DAN UMKM 5,943,000,000 4,293,000,000 4,312,000,000 4,342,000,000 4,442,000,000 23,332,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 400,000,000 100% 525,000,000 100% 525,000,000 100% 550,000,000 100% 600,000,000 100% 2,600,000,000.00 DINKOP DAN UMKM Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 225,000,000 100% 295,000,000 100% 295,000,000 100% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 1,465,000,000.00 DINKOP DAN UMKM Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 13,000,000 100% 17,000,000 100% 17,000,000 100% 17,000,000 100% 17,000,000 100% 81,000,000.00 DINKOP DAN UMKM Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 0% 13% 50,000,000 26% 65,000,000 39% 65,000,000 52% 65,000,000 65% 65,000,000 65% 310,000,000.00 DINKOP DAN UMKM Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Persentase UMKM yang mandiri dan berdaya saing 0.09% 0.12% 2,000,000,000 0.15% 381,000,000 0.17% 400,000,000 0.20% 400,000,000 0.22% 400,000,000 0.22% 3,581,000,000.00 DINKOP DAN UMKM Program pengembangan Kewira Usahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru 256ribu 0.02% 1,245,000,000 0.04% 330,000,000 0.06% 330,000,000 0.08% 330,000,000 0.1% 330,000,000 0.1% 2,565,000,000.00 DINKOP DAN UMKM Program pengembangan sistem penduk ung Usaha bagi Usaha Mik ro Kecil dan Menengah Persentase peningkatan omzet UMKM yang terfasilitasi promosi dan temu bisnis 0% 20% 405,000,000 40% 520,000,000 60% 520,000,000 80% 520,000,000 100% 520,000,000 100% 2,485,000,000.00 DINKOP DAN UMKM Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan UMKM Persentase masyarakat yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan kerja dan akses pasar untuk menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing 0% 1.04% 305,000,000 2.08% 505,000,000 3.12% 505,000,000 4.16% 505,000,000 5.20% 505,000,000 5.20% 2,325,000,000.00 DINKOP DAN UMKM Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi Pertumbuhan jumlah anggota koperasi 0% 1,1 % 650,000,000 1,2 % 805,000,000 1,3 % 805,000,000 1,4 % 805,000,000 1,5 % 805,000,000 1,5 % 3,870,000,000.00 DINKOP DAN UMKM Persentase koperasi aktif 1% 1.1% 1.21% 1.33% 1.46% 1.61% 1.61% Program/Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi Persentase Koperasi yang Usahanya berkembang 0% 10% 650,000,000 20% 850,000,000 30% 850,000,000 40% 850,000,000 50% 850,000,000 50% 4,050,000,000.00 DINKOP DAN UMKM 01 PENANAMAN MODAL 2,618,000,000 3,875,000,000 4,050,000,000 4,050,000,000 4,050,000,000 18,643,000,000.00 01 KPTSP 2,268,000,000 3,420,000,000 3,595,000,000 3,595,000,000 3,595,000,000 16,473,000,000.00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-38 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 97% 98% 261,000,000 98% 525,000,000 99% 525,000,000 99% 525,000,000 100% 525,000,000 100% 2,361,000,000.00 KPTSP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 97% 98% 1,000,000,000 98% 1,425,000,000 99% 1,450,000,000 99% 1,450,000,000 100% 1,450,000,000 100% 6,775,000,000.00 KPTSP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisa si 100% 100% 50,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 350,000,000.00 KPTSP Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 99% 99% 32,000,000 99% 45,000,000 99% 45,000,000 99% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 212,000,000.00 KPTSP Program Peningk atan Pelayanan Perijinan Persentase pemrosesan ijin sesuai SOP 80% 83% 925,000,000 86% 1,350,000,000 89% 1,500,000,000 92% 1,500,000,000 95% 1,500,000,000 95% 6,775,000,000 KPTSP 03 BAGIAN PEREKONOMIAN 350,000,000 455,000,000 455,000,000 455,000,000 455,000,000 2,170,000,000.00 Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal 92.5% 100% 350,000,000 100% 455,000,000 100% 455,000,000 100% 455,000,000 100% 455,000,000 100% 2,170,000,000.00 BAGIAN PEREKONOMIAN 01 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 5,300,000,000 9,350,000,000 9,350,000,000 9,350,000,000 9,350,000,000 42,700,000,000.00 01 DISPORBUDPAR 5,300,000,000 9,350,000,000 9,350,000,000 9,350,000,000 9,350,000,000 42,700,000,000.00 Program Peningk atan Peran Serta Kepemudaan Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang Dibina 100% 100% 550,000,000 100% 850,000,000 100% 850,000,000 100% 850,000,000 100% 850,000,000 100% 3,950,000,000.00 DISPORBUDPAR Program Peningk atan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecak apan Hidup Pemuda Persentase wirausahawan muda yang dibina 37% 40% 800,000,000 43% 1,200,000,000 45% 1,200,000,000 47% 1,200,000,000 50% 1,200,000,000 50% 5,600,000,000.00 DISPORBUDPAR Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase Cabang Olahraga yang dibina 42% 45% 3,650,000,000 47% 5,300,000,000 50% 5,300,000,000 52% 5,300,000,000 55% 5,300,000,000 55% 24,850,000,000.00 DISPORBUDPAR Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase sarpras OR dalam kondisi baik 40% 45% 300,000,000 50% 2,000,000,000 55% 2,000,000,000 60% 2,000,000,000 65% 2,000,000,000 65% 8,300,000,000.00 DISPORBUDPAR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-39 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 01 STATISTIK 270,000,000 1 325,000,000 1 325,000,000 1 325,000,000 1 325,000,000 1,570,000,000.00 01 BAPPEDA 270,000,000 1 325,000,000 1 325,000,000 1 325,000,000 1 325,000,000 1,570,000,000.00 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu 100% 100% 270,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 1,570,000,000.00 BAPPEDA 01 PERSANDIAN - - - - - - 01 - - - - - - NULL - - - - - - 01 KEBUDAYAAN 1,857,000,000 8,350,000,000 8,350,000,000 8,350,000,000 8,350,000,000 35,257,000,000.00 01 DISPORBUDPAR 1,857,000,000 8,350,000,000 8,350,000,000 8,350,000,000 8,350,000,000 35,257,000,000.00 Pengembangan Nilai dan Keberagaman Budaya Persentase Fasilitasi Event seni dan Budaya 46% 48% 1,359,000,000 50% 7,500,000,000 52% 7,500,000,000 54% 7,500,000,000 56% 7,500,000,000 56% 31,359,000,000.00 DISPORBUDPAR Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Persentase Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang dipelihara 50% 55% 498,000,000 60% 850,000,000 65% 850,000,000 70% 850,000,000 75% 850,000,000 75% 3,898,000,000.00 DISPORBUDPAR 01 PERPUSTAKAAN 700,000,000 810,000,000 880,000,000 880,000,000 905,000,000 4,175,000,000.00 01 KPAD 700,000,000 810,000,000 880,000,000 880,000,000 905,000,000 4,175,000,000.00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-40 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran 100% 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 1,225,000,000.00 KPAD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 170,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 770,000,000.00 KPAD Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 25,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 145,000,000.00 KPAD Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum 11.000 5% 305,000,000 10% 380,000,000 10% 450,000,000 10% 450,000,000 10% 450,000,000 45% 2,035,000,000.00 KPAD 01 KEARSIPAN 321,000,000 245,000,000 245,000,000 245,000,000 250,000,000 1,306,000,000.00 01 KPAD 321,000,000 245,000,000 245,000,000 245,000,000 250,000,000 1,306,000,000.00 Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan berbasis Teknologi Informasi Persentase Lembaga pemerintahan daerah yang menerapkan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi 0% 19.80% 200,000,000 19.80 % 95,000,000 20.10% 95,000,000 20.10% 95,000,000 20.10 % 100,000,000 100% 585,000,000.00 KPAD Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Persentase tenaga kearsipan yang memiliki kompetensi berbasis teknologi informasi di lembaga pemerintah daerah 0% 13.20% 40,000,000 13.20 % 50,000,000 13.20% 50,000,000 13.20% 50,000,000 13.20 % 50,000,000 66% 240,000,000.00 KPAD Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Persentase peningkatan dokumen dan arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan 3.128 dokumen 332.48% 81,000,000 332.48 % 100,000,000 332.48 % 100,000,000 332.48 % 100,000,000 332.48 % 100,000,000 332.48 % 481,000,000.00 KPAD 02 URUSAN PILIHAN 55,176,000,000 119,521,000,000 121,106,000,000 123,151,000,000 125,446,000,000 544,400,000,000.00 02 KELAUTAN DAN PERIKANAN 8,768,000,000 21,990,000,000 21,990,000,000 22,990,000,000 23,990,000,000 99,728,000,000.00 02 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 8,768,000,000 21,990,000,000 21,990,000,000 22,990,000,000 23,990,000,000 99,728,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi 100% 100% 450,000,000 100% 550,000,000 100% 550,000,000 100% 550,000,000 100% 550,000,000 100% 2,650,000,000.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-41 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 93% 100% 150,000,000 100% 205,000,000 100% 205,000,000 100% 205,000,000 100% 205,000,000 100% 970,000,000.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 90,000,000 100% 120,000,000 100% 120,000,000 100% 120,000,000 100% 120,000,000 100% 570,000,000.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 75% 80% 10,000,000 85% 15,000,000 90% 15,000,000 95% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 70,000,000.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengembangan Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Konsumsi 14.642,2 6 ton 42.7% 5,785,000,000 74.12 % 11,000,000,000 105.54 % 11,000,000,000 126.09 % 11,000,000,000 148.7 % 11,000,000,000 148.7 % 49,785,000,000.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Peningkatan produksi perikanan non konsumsi 234.342.000 ekor 47% 80.81 % 122,4% 130,88 % 139,6 % 139.6 % DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Perik anan Tangk ap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 911,95 ton 5.55% 1,068,000,000 14.53 % 2,600,000,000 20.26% 2,600,000,000 26.27% 2,600,000,000 32.59 % 2,600,000,000 32.59 % 11,468,000,000.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Progam Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina 400 org 50% 1,215,000,000 100% 7,500,000,000 150% 7,500,000,000 200% 8,500,000,000 250% 9,500,000,000 250% 34,215,000,000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase peningkatan kelompok pelaku usaha perikanan budidaya 200 klp 2,5% 5% 7,5% 10% 12,5% 12,5% Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan budidaya 50 klp 2,5% 5% 7,5% 10% 12,5% 12,5% 02 PARIWISATA 5,658,000,000 39,115,000,000 39,135,000,000 39,735,000,000 40,335,000,000 163,978,000,000.00 02 DISPORBUDPAR 5,658,000,000 39,115,000,000 39,135,000,000 39,735,000,000 40,335,000,000 163,978,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 650,000,000 100% 880,000,000 100% 900,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 100% 4,530,000,000.00 DISPORBUDPAR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi 60% 75% 1,050,000,000 80% 1,050,000,000 85% 1,050,000,000 90% 1,050,000,000 95% 1,050,000,000 95% 5,250,000,000.00 DISPORBUDPAR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-42 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 40% 50% 25,000,000 60% 35,000,000 70% 35,000,000 80% 35,000,000 90% 35,000,000 90% 165,000,000.00 DISPORBUDPAR Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisa si 100% 100% 110,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 710,000,000.00 DISPORBUDPAR Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase tempat wisata yang terpelihara 60% 65% 3,000,000,000 70% 33,000,000,000 75% 33,000,000,000 80% 33,000,000,000 85% 33,000,000,000 85% 135,000,000,000.00 DISPORBUDPAR Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase event/tempat wisata yang dipromosikan 60% 65% 700,000,000 70% 3,000,000,000 75% 3,000,000,000 80% 3,000,000,000 85% 3,000,000,000 85% 12,700,000,000.00 DISPORBUDPAR Program Pengembangan Industri Kepariwisataan Persentase Peningkatan Usaha Wisata 5% 10% 123,000,000 12% 1,000,000,000 15% 1,000,000,000 18% 1,500,000,000 20% 2,000,000,000 20% 5,623,000,000.00 DISPORBUDPAR 02 PERTANIAN 24,630,000,000 39,746,000,000 41,331,000,000 41,631,000,000 41,956,000,000 189,294,000,000.00 02 DINAS PERTANIAN 11,695,000,000 15,536,000,000 16,036,000,000 16,051,000,000 16,076,000,000 75,394,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 500,000,000 100% 650,000,000 100% 650,000,000 100% 650,000,000 100% 650,000,000 100% 3,100,000,000.00 DINAS PERTANIAN Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 80% 82.4% 300,000,000 84.87 % 390,000,000 87.42% 390,000,000 90.04% 390,000,000 92.74 % 390,000,000 92.74 % 1,860,000,000.00 DINAS PERTANIAN Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 80% 83.64% 90,000,000 85.31 % 21,000,000 87.02% 21,000,000 88.76% 21,000,000 90.53 % 21,000,000 90.53 % 99,000,000.00 DINAS PERTANIAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 82% 100% 32,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 190,000,000.00 DINAS PERTANIAN Program Peningk atan Produksi Tanaman Pangan Persentase peningkatan produksi tanaman pangan utama 9.63% 9.92% 750,000,000 10.12 % 975,000,000 10.32% 975,000,000 10.526 % 975,000,000 10.74 % 975,000,000 10.74 % 4,625,000,000.00 DINAS PERTANIAN Program Peningk atan Mutu Produksi Tanaman Pangan Rasio budidaya tanaman pangan ramah lingkungan 0% 0.1% 360,000,000 0.12% 450,000,000 0.14% 450,000,000 0.17% 450,000,000 0.21% 450,000,000 0.21% 2,150,000,000.00 DINAS PERTANIAN Program Peningk atan Produksi Tanaman Hortikultura Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura utama 7.26% 7.48% 720,000,000 7.63% 2,750,000,000 7.78% 3,000,000,000 7.94% 3,000,000,000 8.09% 3,000,000,000 8.09% 13,750,000,000.00 DINAS PERTANIAN Program Peningk atan Mutu Produksi Tanaman Hortikultura Rasio budidaya tanaman hortikultura ramah lingkungan 0% 0.10% 390,000,000 0.12% 475,000,000 0.14% 475,000,000 0.17% 475,000,000 0.21% 475,000,000 0.21% 2,250,000,000.00 DINAS PERTANIAN Program Peningk atan Sarana dan Prasarana Pertanian Rasio peningkatan indeks pertanaman 1.69% 1.71% 6,703,000,000 1.73% 8,250,000,000 1.74% 8,500,000,000 1.76% 8,500,000,000 1.78% 8,500,000,000 1.78% 40,000,000,000.00 DINAS PERTANIAN Program Peningk atan Penerapan Tek nologi Pertanian Persentase pemenuhan teknologi pertanian 42% 44.1% 1,300,000,000 46.3% 1,300,000,000 48.62% 1,300,000,000 51.05% 1,300,000,000 53.60 % 1,300,000,000 53.60 % 6,200,000,000.00 DINAS PERTANIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-43 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningk atan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Rasio Pemasaran terhadap seluruh komoditas pertanian 0.16% 0.18% 550,000,000 0.19% 235,000,000 0.21% 235,000,000 0.23% 250,000,000 0.26% 275,000,000 0.26% 1,170,000,000.00 DINAS PERTANIAN 02 DINAS PETERNAKAN 4,640,000,000 5,110,000,000 6,110,000,000 6,245,000,000 6,345,000,000 28,450,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 500,000,000 100% 625,000,000 100% 625,000,000 100% 625,000,000 100% 625,000,000 100% 3,000,000,000.00 DINAS PETERNAKAN Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 93% 94% 450,000,000 95% 560,000,000 96% 560,000,000 97% 560,000,000 98% 560,000,000 98% 2,690,000,000.00 DINAS PETERNAKAN Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 250,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 1,550,000,000.00 DINAS PETERNAKAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 100% 100% 95,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 595,000,000.00 DINAS PETERNAKAN Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Persentase peningkatan produksi daging, telur, susu 0.10% 0.30% 680,000,000 0.50% 835,000,000 0.70% 835,000,000 0.90% 835,000,000 1.10% 835,000,000 1.10% 4,020,000,000.00 DINAS PETERNAKAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan pelayanan dan pencegahan kesehatan hewan 1% 2.50% 460,000,000 4.50% 650,000,000 7.00% 1,650,000,000 9.50% 1,650,000,000 12.50 % 1,650,000,000 12.50 % 6,060,000,000.00 DINAS PETERNAKAN Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Promosi pemasaran hasil peternakan dan kualitas hasil peternakan 1.00% 3.00% 300,000,000 5.00% 365,000,000 7.00% 365,000,000 9.00% 365,000,000 11.00 % 365,000,000 11.00 % 1,760,000,000.00 DINAS PETERNAKAN Program Peningk atan Pembinaan Usaha dan Agribisnis Peternak an Peningkatan pembinaan usaha dan agribisnis peternakan 2% 12.00% 505,000,000 22.00 % 570,000,000 32.00% 570,000,000 42.00% 570,000,000 52.00 % 570,000,000 52.00 % 2,785,000,000.00 DINAS PETERNAKAN Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan Peningkatan ketrampilan di bidang peternakan 0% 20% 150,000,000 40.00 % 190,000,000 60.00% 190,000,000 80.00% 190,000,000 100.00 % 190,000,000 100.00 % 910,000,000.00 DINAS PETERNAKAN Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan Peningkatan Pengawasan Bahan/Produk Peternakan 1% 2% 1,250,000,000 3.00% 865,000,000 5.00% 865,000,000 10.00% 1,000,000,000 14.00 % 1,100,000,000 14.00 % 5,080,000,000.00 DINAS PETERNAKAN 02 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1,760,000,000 2,790,000,000 2,875,000,000 2,900,000,000 2,950,000,000 13,275,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 90% 100% 225,000,000 100% 275,000,000 100% 325,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 1,575,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 90% 100% 135,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 795,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 92.5% 100% 210,000,000 100% 170,000,000 100% 170,000,000 100% 170,000,000 100% 170,000,000 100% 890,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-44 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase peningkatan kapasitas aparatur 75% 80% 10,000,000 85% 15,000,000 90% 15,000,000 95% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 70,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan produksi perkebunan 2% 2.2% 585,000,000 2.4% 750,000,000 2.6% 750,000,000 2.8% 750,000,000 3.0% 750,000,000 3.0% 3,585,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku sektor Perkebunan Persentase produk tembakau yang sudah memenuhi standar kualitas 1.5% 1.7% 485,000,000 1.9% 1,275,000,000 2.1% 1,300,000,000 2.3% 1,300,000,000 2.5% 1,300,000,000 2.5% 5,660,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program pembinaan lingkungan sosial Sektor Perkebunan Persentase peningkatan kapasitas petani cengkeh 1.75% 1.85% 110,000,000 1.95% 140,000,000 2.15% 150,000,000 2.25% 150,000,000 2.35% 150,000,000 2.35% 700,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 02 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 6,535,000,000 16,310,000,000 16,310,000,000 16,435,000,000 16,585,000,000 72,175,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 375,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 2,375,000,000.00 BP4K Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 2,000,000,000 100% 2,500,000,000 100% 2,500,000,000 100% 2,500,000,000 100% 2,500,000,000 100% 12,000,000,000.00 BP4K Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 125,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 245,000,000.00 BP4K Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 100% 100% 225,000,000 100% 275,000,000 100% 275,000,000 100% 275,000,000 100% 275,000,000 100% 1,325,000,000.00 BP4K Program Pengembangan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian Persentase pelaksanaan pengembangan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan pertanian 50% 60% 750,000,000 70% 1,000,000,000 80% 1,000,000,000 90% 1,100,000,000 100% 1,200,000,000 100% 5,050,000,000.00 BP4K Program Pengembangan Operasional Intensifikasi dan sarana produksi Persentase pengembangan operasional intensifikasi dan sarana produksi 70% 75% 60,000,000 80% 80,000,000 85% 80,000,000 90% 80,000,000 95% 80,000,000 95% 380,000,000.00 BP4K Program Pengembangan Kewirausahaan dan Agribisnis Persentase pengembangan kewirausahaan dan agribisnis 15% 25% 300,000,000 35% 5,800,000,000 45% 5,800,000,000 55% 5,800,000,000 65% 5,800,000,000 65% 23,500,000,000.00 BP4K Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Sektor Penyuluhan Persentase Petani Tembakau yang terlatih 0% 20% 2,000,000,000 40% 2,400,000,000 60% 2,400,000,000 80% 2,400,000,000 100% 2,400,000,000 100% 11,600,000,000.00 BP4K Program Pengembangan SDM Pertanian Persentase pengembangan SDM Pertanian 50% 60% 700,000,000 70% 3,750,000,000 80% 3,750,000,000 90% 3,750,000,000 100% 3,750,000,000 100% 15,700,000,000.00 BP4K 02 KEHUTANAN 1,725,000,000 2,190,000,000 2,190,000,000 2,210,000,000 2,250,000,000 10,565,000,000.00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-45 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 02 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1,725,000,000 2,190,000,000 2,190,000,000 2,210,000,000 2,250,000,000 10,565,000,000.00 Program rehabilitasi hutan dan lahan Persentase rehabilitasi hutan dan lahan 1% 1.76% 1,285,000,000 1.94% 1,600,000,000 2.10% 1,600,000,000 2.30% 1,600,000,000 2.50% 1,600,000,000 2.50% 7,685,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan persentase Penurunan penanganan permasalahan kawasan hutbun 8 kasus 12.5% 100,000,000 25% 130,000,000 37.5% 130,000,000 50% 150,000,000 62.5% 190,000,000 62.5% 700,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Peningkatan kapasitas SDM non aparatur kehutanan dan perkebunan Persentase kelompok petani kehutanan dan perkebunan yang dibina 1.2% 1.40% 215,000,000 1.60% 290,000,000 1.80% 290,000,000 2.00% 290,000,000 2.20% 290,000,000 2.20% 1,375,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan Peningkatan jenis komoditi yang di pasarkan 2 Komoditi 50% (3 komoditi) 125,000,000 100% (4 komoditi) 170,000,000 150% (5 komoditi) 170,000,000 200% (6 kmdt) 170,000,000 250% (7 kmdt) 170,000,000 250% (7 kmdt) 805,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 02 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN NULL 02 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 02 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG NULL 02 PERDAGANGAN 9,895,000,000 11,400,000,000 11,400,000,000 11,500,000,000 11,750,000,000 55,945,000,000.00 02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 9,895,000,000 11,400,000,000 11,400,000,000 11,500,000,000 11,750,000,000 55,945,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 495,000,000 100% 590,000,000 100% 590,000,000 100% 590,000,000 100% 590,000,000 100% 2,855,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 445,000,000 100% 535,000,000 100% 535,000,000 100% 535,000,000 100% 535,000,000 100% 2,585,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 25,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 165,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 0% 17.65% 50,000,000 35.29 % 90,000,000 52.94% 90,000,000 76.47% 90,000,000 100.00 % 90,000,000 100% 410,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase pengaduan masyarakat terkait perdagangan 0% 30% 900,000,000 40% 935,000,000 50% 935,000,000 62% 935,000,000 75% 935,000,000 75% 4,640,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-46 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningk atan Pemasaran Hasil Produksi Persentase IKM yang terfasilitasi pemasaran 0.1% 0.67% 650,000,000 0.77% 845,000,000 0.87% 845,000,000 0.97% 845,000,000 1.07% 845,000,000 1.07% 4,030,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Peningk atan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan jumlah produk ekspor 0% 20% 50,000,000 40% 60,000,000 60% 60,000,000 80% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 290,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pengelolaan Pasar Daerah Persentase sarpras pasar yang layak fungsi 65% 65.65% 7,145,000,000 68.93 % 8,150,000,000 72.38% 8,150,000,000 76% 8,250,000,000 79% 8,500,000,000 79% 40,195,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD Persentase Peningkatan PAD BUMD 100% 100% 135,000,000 100% 160,000,000 100% 160,000,000 100% 160,000,000 100% 160,000,000 100% 775,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 02 PERINDUSTRIAN 5,940,000,000 6,720,000,000 6,720,000,000 6,820,000,000 6,950,000,000 33,150,000,000.00 02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5,940,000,000 6,720,000,000 6,720,000,000 6,820,000,000 6,950,000,000 33,150,000,000.00 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Persentase IKM yang dilatih dalam pengembangan mutu dan sistim produksi 1.0% 2.1% 565,000,000 3.1% 750,000,000 4.2% 750,000,000 5.2% 750,000,000 6.2% 750,000,000 6.2% 3,565,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang di bina 10% 11.5% 3,340,000,000 13% 3,450,000,000 14.5% 3,450,000,000 16% 3,450,000,000 17.5% 3,450,000,000 17.5% 17,140,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Peningkatan Kemampuan Tek nologi Industri Persentase IKM yang dibina dalam peningkatan kemampuan teknologi industri 1.0% 2.1% 100,000,000 3.1% 120,000,000 4.2% 120,000,000 5.2% 120,000,000 6.2% 150,000,000 6.2% 610,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Penataan Struktur Industri Persentase kelompok industri yang terbina 2.5% 5% 1,050,000,000 7.5% 1,350,000,000 10% 1,350,000,000 12.5% 1,450,000,000 15% 1,550,000,000 15% 6,750,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor industri Persentase IKM yang terfasilitasi 2.61% 4.69% 885,000,000 6.77% 1,050,000,000 8.85% 1,050,000,000 11.46% 1,050,000,000 14% 1,050,000,000 14% 5,085,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 02 TRANSMIGRASI 395,000,000 475,000,000 475,000,000 500,000,000 550,000,000 2,395,000,000.00 02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 395,000,000 475,000,000 475,000,000 500,000,000 550,000,000 2,395,000,000.00 Program transmigrasi regional Persentase transmigran yang diberangkatkan 20.96% 28% 395,000,000 28% 475,000,000 31.25% 475,000,000 31.25% 500,000,000 31.25 % 550,000,000 31.25 % 2,395,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 03 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 142,307,500,000 179,772,000,000 179,972,000,000 181,722,000,000 184,522,000,000 868,295,500,000.00 03 PERENCANAAN 9,410,000,000 14,075,000,000 14,075,000,000 14,325,000,000 14,475,000,000 66,360,000,000.00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-47 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 03 BAPPEDA 9,410,000,000 14,075,000,000 14,075,000,000 14,325,000,000 14,475,000,000 66,360,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 900,000,000 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000 100% 1,300,000,000 100% 1,400,000,000 100% 6,000,000,000.00 BAPPEDA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 300,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 2,200,000,000.00 BAPPEDA Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana 10% 25% 200,000,000 40% 250,000,000 55% 250,000,000 70% 250,000,000 90% 250,000,000 90% 1,200,000,000.00 BAPPEDA Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 80% 100% 125,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 525,000,000.00 BAPPEDA Program Perencanaan Strategis Daerah Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu - 100% 490,000,000 100% 1,400,000,000 100% 1,400,000,000 100% 1,400,000,000 100% 1,400,000,000 100% 6,090,000,000.00 BAPPEDA Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

1.Persentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 80% 85% 1,105,000,000 90% 1,350,000,000 95% 1,350,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,550,000,000 100% 6,855,000,000.00 BAPPEDA
2.Persentase kesesuaian RKPD- Renja dan RKPDP dan Renja-P - 90% 95% 100% 100% 100% 100% - BAPPEDA
3.Persentase kesesuaian RKPD- PPAS dan RKPDP- PPASP 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95% - BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Persentase program/kegiatan PD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 50% 1,750,000,000 60% 2,750,000,000 70% 2,750,000,000 80% 2,750,000,000 90% 2,750,000,000 90% 12,750,000,000.00 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Persentase program/kegiatan PD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 50% 1,825,000,000 60% 2,500,000,000 70% 2,500,000,000 80% 2,500,000,000 90% 2,500,000,000 90% 11,825,000,000.00 BAPPEDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-48 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Persentase program/kegiatan PD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 50% 1,850,000,000 60% 2,500,000,000 70% 2,500,000,000 80% 2,500,000,000 90% 2,500,000,000 90% 11,850,000,000.00 BAPPEDA Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.Persentase program/kegiatan PD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 50% 625,000,000 60% 1,200,000,000 70% 1,200,000,000 80% 1,200,000,000 90% 1,200,000,000 90% 5,425,000,000.00 BAPPEDA
2.Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu 80% 90% 240,000,000 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 1,640,000,000.00 BAPPEDA 03 KEUANGAN 42,302,000,000 54,672,000,000 54,672,000,000 55,422,000,000 56,622,000,000 263,690,000,000.00 03 BPKAD 11,255,000,000 14,970,000,000 14,970,000,000 15,070,000,000 15,270,000,000 71,535,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 1,375,000,000 100% 1,650,000,000 100% 1,650,000,000 100% 1,750,000,000 100% 1,850,000,000 100% 8,275,000,000.00 BPKAD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 605,000,000 100% 730,000,000 100% 730,000,000 100% 730,000,000 100% 730,000,000 100% 3,525,000,000.00 BPKAD Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 110,000,000 100% 255,000,000 100% 255,000,000 100% 255,000,000 100% 255,000,000 100% 1,130,000,000.00 BPKAD Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 100% 100% 590,000,000 100% 735,000,000 100% 735,000,000 100% 735,000,000 100% 735,000,000 100% 3,530,000,000.00 BPKAD Program penyusunan anggaran keuangan daerah Persentase dokumen pengganggaran keuangan daerah yang tepat waktu 100% 100% 3,500,000,000 100% 4,900,000,000 100% 4,900,000,000 100% 4,900,000,000 100% 4,900,000,000 100% 23,100,000,000.00 BPKAD Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun tepat waktu 100% 100% 1,075,000,000 100% 1,350,000,000 100% 1,350,000,000 100% 1,350,000,000 100% 1,350,000,000 100% 6,475,000,000.00 BPKAD Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase SP2D yang diterbitkan 100% 100% 2,000,000,000 100% 2,750,000,000 100% 2,750,000,000 100% 2,750,000,000 100% 2,850,000,000 100% 13,100,000,000.00 BPKAD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-49 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah Persentase nilai asset daerah yang tercatat 80% 90% 2,000,000,000 93% 2,600,000,000 96% 2,600,000,000 100% 2,600,000,000 100% 2,600,000,000 100% 12,400,000,000.00 BPKAD Persentase asset daerah dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - BPKAD 03 DINAS PENDAPATAN 31,047,000,000 39,702,000,000 39,702,000,000 40,352,000,000 41,352,000,000 192,155,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 24,000,000,000 100% 31,000,000,000 100% 31,000,000,000 100% 31,500,000,000 100% 32,000,000,000 100% 149,500,000,000.00 Dinas Pendapatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 365,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 2,265,000,000.00 Dinas Pendapatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisa si 100% 100% 395,000,000 100% 480,000,000 100% 480,000,000 100% 480,000,000 100% 480,000,000 100% 2,315,000,000.00 Dinas Pendapatan Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 37,000,000 100% 47,000,000 100% 47,000,000 100% 47,000,000 100% 47,000,000 100% 225,000,000.00 Dinas Pendapatan Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola 100% 100% 2.840.150.000 100% 3.349.165.000 100% 3.436.582.000 100% 3.480.240.000 100% 3.650.000.000 100% 16.756.137.000 Dinas Pendapatan Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi 110% 100% 1.486.600.000 100% 1.735.260.000 100% 1.798.786.000 100% 1.878.665.000 100% 1.983.530.000 100% 8.882.841.000 Dinas Pendapatan Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah Persentase tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah 100% 100% 622.600.000 100% 884.860.000 100% 890.846.000 100% 828.680.000 100% 911.540.000 100% 4.138.526.000 Dinas Pendapatan Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah 10% 10% 1.300.650.000 10% 1.730.715.000 10% 1.573.786.000 10% 1.662.415.000 10% 1.804.930.000 60% 8.072.496.000 Dinas Pendapatan 03 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7,615,000,000 9,810,000,000 9,810,000,000 10,035,000,000 10,335,000,000 47,605,000,000.00 03 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7,615,000,000 9,810,000,000 9,810,000,000 10,035,000,000 10,335,000,000 47,605,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 285,000,000 100% 375,000,000 100% 375,000,000 100% 375,000,000 100% 375,000,000 100% 1,785,000,000.00 BKD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 440,000,000 100% 585,000,000 100% 585,000,000 100% 585,000,000 100% 585,000,000 100% 2,780,000,000.00 BKD Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 20,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 120,000,000.00 BKD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-50 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pengembangan Data/Informasi Persentase Pengembangan data/Informasi Kepegawaian 93% 100% 320,000,000 100% 425,000,000 100% 425,000,000 100% 450,000,000 100% 550,000,000 100% 2,170,000,000.00 BKD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur 62.51% 100% 1,500,000,000 100% 1,750,000,000 100% 1,750,000,000 100% 1,850,000,000 100% 1,950,000,000 100% 8,800,000,000.00 BKD Program Peningk atan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisa si 100% 100% 3,650,000,000 100% 4,800,000,000 100% 4,800,000,000 100% 4,900,000,000 100% 5,000,000,000 100% 23,150,000,000.00 BKD Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai Persentase Pentaan Karier sesuai dengan kompetensi 54.48% 100% 1,400,000,000 100% 1,850,000,000 100% 1,850,000,000 100% 1,850,000,000 100% 1,850,000,000 100% 8,800,000,000.00 BKD 03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2,300,000,000 2,900,000,000 2,900,000,000 3,000,000,000 3,100,000,000 14,200,000,000.00 03 BAPPEDA 2,300,000,000 2,900,000,000 2,900,000,000 3,000,000,000 3,100,000,000 14,200,000,000.00 Program Penelitian dan Pengembangan

1.Persentase permasalahan yang diusulkan oleh PD yang dapat ditindak lanjuti dalam bentuk kajian 17% 20% 2,150,000,000 20% 2,725,000,000 20% 2,725,000,000 20% 2,825,000,000 20% 2,925,000,000 20% 13,350,000,000.00 BAPPEDA
2.Persentase program/kegiatan PD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 40% 50% 150,000,000 60% 175,000,000 70% 175,000,000 80% 175,000,000 90% 175,000,000 90% 850,000,000.00 BAPPEDA 03 SEKRETARIAT DPRD 24,000,500,000 31,765,000,000 31,765,000,000 32,015,000,000 32,515,000,000 152,060,500,000.00 03 SEKRETARIAT DPRD 24,000,500,000 31,765,000,000 31,765,000,000 32,015,000,000 32,515,000,000 152,060,500,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 70% 77% 1,200,000,000 85% 1,575,000,000 93% 1,575,000,000 100% 1,575,000,000 100% 1,575,000,000 100% 7,500,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 80% 85% 1,600,000,000 92% 2,150,000,000 98% 2,150,000,000 100% 2,150,000,000 100% 2,150,000,000 100% 10,200,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase aparatur yang disiplin 90% 90% 235,000,000 92% 310,000,000 93% 310,000,000 94% 310,000,000 95% 310,000,000 95% 1,475,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti 70% 85% 3,348,500,000 86% 4,325,000,000 87% 4,325,000,000 88% 4,325,000,000 92% 4,325,000,000 92% 20,648,500,000.00 SEKRETARIAT DPRD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-51 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) diklat/bimtek/ sosialisasi Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 75% 75% 117,000,000 75% 155,000,000 75% 155,000,000 75% 155,000,000 75% 155,000,000 75% 737,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 85% 86% 17,500,000,000 88% 23,250,000,000 89% 23,250,000,000 90% 23,500,000,000 92% 24,000,000,000 92% 111,500,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 03 SEKRETARIAT DAERAH 33,520,000,000 41,490,000,000 41,485,000,000 41,610,000,000 42,110,000,000 200,215,000,000.00 03 BAGIAN PEMERINTAHAN 2,305,000,000 4,065,000,000 4,065,000,000 4,165,000,000 4,615,000,000 19,215,000,000.00 Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi perumusan kebijakan pemerintahan desa 50% 60% 1,800,000,000 60% 3,450,000,000 60% 3,450,000,000 60% 3,550,000,000 70% 4,000,000,000 70% 16,250,000,000.00 BAGIAN PEMERINTAHAN Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Persentase kerjasama antar pemerintah daerah yang mencapai sasaran 100% 100% 220,000,000 100% 275,000,000 100% 275,000,000 100% 275,000,000 100% 275,000,000 100% 1,320,000,000.00 BAGIAN PEMERINTAHAN Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 135,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 795,000,000.00 BAGIAN PEMERINTAHAN Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan Tingkat kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah 0% 13.64% 150,000,000 27.27 % 175,000,000 54.55% 175,000,000 68.18% 175,000,000 81.82 % 175,000,000 81.82 % 850,000,000.00 BAGIAN PEMERINTAHAN 03 BAGIAN HUKUM 1,655,000,000 2,055,000,000 2,055,000,000 2,080,000,000 2,130,000,000 9,975,000,000.00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan 65% 70% 375,000,000 75% 475,000,000 80% 475,000,000 85% 500,000,000 90% 550,000,000 90% 2,375,000,000.00 BAGIAN HUKUM Program Sosialisasi dan Dok umentasi Peraturan Perundang- undangan Daerah

1.Persentase peraturan perundang- undangan yang disosialisasikan 70% 75% 380,000,000 80% 480,000,000 85% 480,000,000 90% 480,000,000 95% 480,000,000 95% 2,300,000,000.00 BAGIAN HUKUM
2.Persentase peraturan perundang- undangan daerah yang didokumentasikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - BAGIAN HUKUM Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum Persentase permasalahan hukum yang ditangani 100% 100% 900,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100% 5,300,000,000.00 BAGIAN HUKUM 03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 885,000,000 740,000,000 385,000,000 385,000,000 385,000,000 2,780,000,000.00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-52 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Perumusan Kebijakan Kesejahtertaan Rakyat Persentase kebijakan yang dirumuskan 100% 100% 590,000,000 100% 355,000,000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 945,000,000.00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Fasilitasi & Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase kegiatan bidang kesejahteraan yang difasilitasi 100% 100% 295,000,000 100% 385,000,000 100% 385,000,000 100% 385,000,000 100% 385,000,000 100% 1,835,000,000.00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 03 BAGIAN PEREKONOMIAN 1,425,000,000 1,855,000,000 1,980,000,000 1,980,000,000 1,980,000,000 9,220,000,000.00 Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perekonomian Rakyat Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan perekonomian rakyat 100% 100% 550,000,000 100% 730,000,000 100% 730,000,000 100% 730,000,000 100% 730,000,000 100% 3,470,000,000.00 BAGIAN PEREKONOMIAN Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Sumber Daya Ekonomi Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan sumberdaya ekonomi 100% 100% 875,000,000 100% 1,125,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,250,000,000 100% 5,750,000,000.00 BAGIAN PEREKONOMIAN 03 BAGIAN PEMBANGUNAN 2,110,000,000 2,785,000,000 2,785,000,000 2,785,000,000 2,785,000,000 13,250,000,000.00 Program Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan Persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang disusun 25% 100% 245,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 1,545,000,000.00 BAGIAN PEMBANGUNAN Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan 25% 50% 100,000,000 50% 130,000,000 75% 130,000,000 75% 130,000,000 75% 130,000,000 75% 620,000,000.00 BAGIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah paket dan nilai pekerjaan pengadaan barang / jasa meningkat 75% 75% 1,650,000,000 80% 2,165,000,000 80% 2,165,000,000 90% 2,165,000,000 90% 2,165,000,000 90% 10,310,000,000.00 BAGIAN PEMBANGUNAN Program monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Persentase kegiatan monitoring dan evaluasi yang terfasilitasi 100% 100% 115,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 775,000,000.00 BAGIAN PEMBANGUNAN 03 BAGIAN ORGANISASI 1,110,000,000 1,550,000,000 1,725,000,000 1,725,000,000 1,725,000,000 7,835,000,000.00 Program Perencanaan dan Pelaporan PD Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu 100% 100% 80,000,000 100% 120,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 575,000,000.00 BAGIAN ORGANISASI Program Peningk atan Kapasitas dan Efektifitas Kelembagaan Presentase Penataan Kelembagaan menurut urusan Pemerintahan di Kabupaten Blitar 80% 85% 450,000,000 90% 650,000,000 90% 750,000,000 95% 750,000,000 100% 750,000,000 100% 3,350,000,000.00 BAGIAN ORGANISASI Program Peningk atan Ketatalaksanaan dan Kinerja Perangk at Daerah Presentase Dokumen Risalah Budaya Kerja, Tata Naskah Dinas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Operasional 80% 80% 285,000,000 85% 378,000,000 90% 400,000,000 95% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 1,863,000,000.00 BAGIAN ORGANISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-53 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Prosedur (SOP) Program Analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah Presentase Dokumen Analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah 60% 80% 295,000,000 85% 402,000,000 90% 450,000,000 95% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 2,047,000,000.00 BAGIAN ORGANISASI 03 BAGIAN UMUM 21,380,000,000 25,200,000,000 25,250,000,000 25,250,000,000 25,250,000,000 122,330,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 90% 93% 4,000,000,000 95% 4,850,000,000 97% 4,850,000,000 99% 4,850,000,000 100% 4,850,000,000 100% 23,400,000,000.00 BAGIAN UMUM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 80% 85% 13,000,000,000 90% 14,900,000,000 95% 14,900,000,000 100% 14,900,000,000 100% 14,900,000,000 100% 72,600,000,000.00 BAGIAN UMUM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan pengetahuan aparatur yang profesional sesuai bidangnya 100% 100% 585,000,000 100% 705,000,000 100% 750,000,000 100% 750,000,000 100% 750,000,000 100% 3,540,000,000.00 BAGIAN UMUM Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Persentase peningkatan pelayanan kedinasan 100% 100% 3,500,000,000 100% 4,375,000,000 100% 4,375,000,000 100% 4,375,000,000 100% 4,375,000,000 100% 21,000,000,000.00 BAGIAN UMUM Program Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Persentase dokumen laporan keuangan PD yang tepat waktu 100% 100% 295,000,000 100% 370,000,000 100% 375,000,000 100% 375,000,000 100% 375,000,000 100% 1,790,000,000.00 BAGIAN UMUM 03 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 2,650,000,000 3,240,000,000 3,240,000,000 3,240,000,000 3,240,000,000 15,610,000,000.00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol Persentase jumlah pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol yang dilaksanakan dengan baik dalam 1 tahun 86% 90% 2,500,000,000 95% 3,025,000,000 96% 3,025,000,000 97% 3,025,000,000 98% 3,025,000,000 98% 14,600,000,000.00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Sosialisasi Tentang Ketentuan Dibidang Cukai Persentase ketentuan dibidang cukai yang disosialisasikan 100% 100% 150,000,000 100% 215,000,000 100% 215,000,000 100% 215,000,000 100% 215,000,000 100% 1,010,000,000.00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 03 INSPEKTORAT 5,670,000,000 7,215,000,000 7,420,000,000 7,470,000,000 7,520,000,000 35,295,000,000.00 03 INSPEKTORAT 5,670,000,000 7,215,000,000 7,420,000,000 7,470,000,000 7,520,000,000 35,295,000,000.00 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-54 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 860,000,000 100% 1,195,000,000 100% 1,200,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,300,000,000 100% 5,805,000,000.00 Inspektorat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 85,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 525,000,000.00 Inspektorat Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 25,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 165,000,000.00 Inspektorat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi 100% 100% 450,000,000 100% 575,000,000 100% 575,000,000 100% 575,000,000 100% 575,000,000 100% 2,750,000,000.00 Inspektorat Program Peningk atan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kdh Persentase desa, perangkat daerah, BUMD yang diawasi dan dibina 65.61% 100% 4,250,000,000 100% 5,300,000,000 100% 5,500,000,000 100% 5,500,000,000 100% 5,500,000,000 100% 26,050,000,000.00 Inspektorat 03 KECAMATAN 16,500,000,000 16,500,000,000 16,500,000,000 16,500,000,000 16,500,000,000 82,500,000,000.00 KECAMATAN 16,500,000,000 16,500,000,000 16,500,000,000 16,500,000,000 16,500,000,000 82,500,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 2,475,000,000 100% 2,475,000,000 100% 2,475,000,000 100% 2,475,000,000 100% 2,475,000,000 100% 12,375,000,000.00 KECAMATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 1,237,500,000 100% 1,237,500,000 100% 1,237,500,000 100% 1,237,500,000 100% 1,237,500,000 100% 6,187,500,000.00 KECAMATAN Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100% 100% 1,237,500,000 100% 1,237,500,000 100% 1,237,500,000 100% 1,237,500,000 100% 1,237,500,000 100% 6,187,500,000.00 KECAMATAN Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 60% 65% 5,775,000,000 70% 5,775,000,000 80% 5,775,000,000 90% 5,775,000,000 100% 5,775,000,000 100% 28,875,000,000.00 KECAMATAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VIII-55 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab2017 2018 2019 2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program pelayanan kecamatan Persentase peningkatan pelayanan kecamatan 60% 65% 5,775,000,000 70% 5,775,000,000 80% 5,775,000,000 90% 5,775,000,000 100% 5,775,000,000 100% 28,875,000,000.00 KECAMATAN TOTAL BELANJA LANGSUNG 1,111,904,000,000 1,191,701,000,000 1,290,729,000,000 1,409,657,000,000 1,550,422,000,000 6,554,413,000,000 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-1 9 4 BAB PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Ukuran kemajuan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Blitar periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja Kabupaten Blitar ditetapkan sebagaimana telah disajikan pada bab V tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Blitar selama lima tahun kedepan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9.1. Sementara itu, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat (tabel 9.2), aspek pelayanan umum (tabel 9.3), dan aspek daya saing daerah (tabel 9.4). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 Tabel 9.1 Indikator Kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI AWAL
(2015)TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat

1.Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat
1.Pertumbuhan ekonomi (%) > 5,5 1. Menurunnya angka kemiskinan

a.Angka Kemiskinan (%) 10,22 10- 10,22 9,9- 10 9,8- 9,9 9,7- 9,8 9,6- 9,7 ≤ 9,6
1. 2.Indeks Gini ≤ 0,3 b. Pendapatan per kapita (juta rupiah) 23,39*) 25,97 28,24 30,8 33,72 37,31 40,35
c.Tingkat penganggur an terbuka (%) 2,79 2,78 2,77 2,75 2,73 2,71 2,70
1. 2.Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sedang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Misi II: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum
2. 2.Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif Angka kriminalitas yang tertangani (%) 100 3. Terwujudnya stabilitas wilayah
a.Persentase penangana n konflik (%) 100 100 100 100 100 100 100
b.Persentase penegakan PERDA (%) 95 95 95 95 100 100 100 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI AWAL

(2015)TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3.Mewujudkan SDM yang berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM) > 70 4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Indeks Pendidikan 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,60 0,60
5.Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4.Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi > 80 6. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

a.Nilai SAKIP C CC CC B BB A A
b.Peringkat Penilaian LPPD se- Jawa Timur 36 30 besar 30 besar 30 besar 20 besar 20 besar 10 besar
c.Opini BPK WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP
1. 7.Meningkatnya kualitas pelayanan publik Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sedang Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI AWAL

(2015)TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing

5.Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan PDRB ADHB (Triliun Rupiah) > 47 8. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata

a.Kontribusi sektor Perdaganga n terhadap PDRB (%) 17,01*) 17,08 17,51 18,01 18,51 19,01 19,51
b.Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 12,86*) 13,04 13,36 13,86 14,36 14,86 15,36
c.Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)P 35,89*) 35,76 35,63 35,56 35,43 35,32 35,21
d.Persentase peningkata n PAD dari sektor pariwisata (%) 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
1. 9.Meningkatnya pelayanan perijinan Predikat IKM Layanan Perijinan Sedang Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2. 10.Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan
a.Persentase ketaatan terhadap RTRW (%) 100 100 100 100 100 100 100
b.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,31 66,7 67 68 69 70 71 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI AWAL

(2015)TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (IKLH) Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan

6.Meningkatkan kemandirian desa Indeks Desa Membangun 0,75 11. Meningkatnya kualitas pembanguna n desa Persentase desa tertinggal (%) 22,7 20,45 16,36 11,81 7,27 3,64 0 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-6 Tabel 9.2 Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1 Pertumbuhan PDRB 5,05 5,05- 5,25 5,25-5,4 5,4- 5,6 5,6- 5,7 5,6- 5,7 5,6- 5,7 5,6-5,7 1.2 Laju Inflasi 1,71 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 1.3 PDRB per kapita (Juta Rp.) 23,39 25,97 28,24 30,8 33,72 37,31 40,35 >40 1.4 Indeks Gini 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,3 0,3 ≤0,3 1.5 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%) 89,78 89,78-90 90-90,1 90,1-90,2 90,2-90,3 90,3-90,4 >90,4 >90,4 1.6 IPM 68,13 68,13-68,5 68,5-68,75 68,75-69 69-69,5 69,5-70 >70 >70 1.7 Persentase Angka kriminalitas yang tertangani (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 II. Kesejahteraan Masyarakat

1.Pendidikan 1.1 Angka Melek huruf (%) 98 98 98 99 99 99 99 99 1.2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7,24 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 8 8 1.3 Angka Partisipasi Kasar - Jenjang SD/MI dan Paket A 123 99 100 100 100 100 100 100 - Jenjang SMP/MTs dan Paket B 108 99 100 100 100 100 100 100 - Jenjang SMA/SMK/MA 41 42 42 45 46 48 50 50 1.4 Angka Partisipasi Murni - Jenjang SD/MI 108 99 99 100 100 100 100 100 - Jenjang SMP/MTs 84 85 86 88 88 89 90 90 - Jenjang SMA/SMK/MA 40 41 41 42 43 44 45 45
2.Kesehatan 2.1 Angka Kematian Bayi/ 1000 KH 10,5 10,45 10,4 10,3 10,2 10,1 10 10 2.2 Angka Harapan Hidup (tahun) 72,8 72,9 73 73,1 73,3 73,4 73,5 > 73 2.3 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 1,2 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,13 III. Seni Budaya dan Olahraga
1.Kebudayaan 1.1 Jumlah grup kesenian 245 245 252 265 278 281 295 295 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-7 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.2 Jumlah gedung 1 1 1 1 1 1 1 1

2.Pemuda dan Olahraga 2.1 Jumlah klub olahraga 616 623 646 678 711 746 783 783 2.2 Jumlah sarana/gedung olahraga 444 444 444 444 444 444 444 444 Tabel 9.3 Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar pada Aspek Layanan Umum No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 I. Pelayanan Urusan Wajib

1.Pendidikan 1.1 Pendidikan dasar:

a.SD/MI a.1 Angka partisipasi sekolah (%) 96 96 97 97 98 98 98 98 a.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 1:180 1:180 1:180 1:180 1:179 1:179 1:175 1:175 a.3 Rasio guru terhadap murid 1:15 1:16 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:20 a.4 Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 (%) 82 83 85 87 89 92 95 95 a.5 Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi (%) 73 74 75 77 80 82 85 85
b.SMP/MTs b.1 Angka partisipasi sekolah (%) 75 77 77 79 80 81 81 81 b.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 1:275 1:274 1:274 1:273 1:270 1:269 1:268 1:268 b.3 Rasio guru terhadap murid 1:15 1:15 1:16 1:16 1:17 1:18 1:19 1:19 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-8 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 b.4 Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 (%) 78 79 80 82 83 85 87 87 b.5 Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat (%) 80 82 83 85 87 90 92 95 1.2 Fasilitas Pendidikan 1.2.1 Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik 90 89 90 91 92 93 95 95 1.2.2 Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik 92 93 93 94 96 97 98 98 1.3 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 99 99 99 99 100 100 100 100 1.4 Angka Putus Sekolah (APS) - APS Jenjang SD/MI 0 0 0 0 0 0 0 0 - APS Jenjang SMP/MTs 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 Angka Kelulusan (AL) 1.5.1 AL Jenjang SD/MI 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5.2 AL Jenjang SMP/MTs 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5.3 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 91 92 94 96 96 96 98 98 1.5.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 61 62 63 65 66 66 67 67

2.Kesehatan 2.1 Rasio posyandu per satuan balita 1:61 1:55 1:55 1:55 1:55 1:55 1:55 1:55 2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1:10.908 1:10.800 1:10.700 1:10.600 1: 10.500 1:10.400 1:10.300 1:10.300 2.3 Rasio rumah sakit per satuan penduduk 1:1.517 1:1.500 1:1.500 1:1.500 1:1.500 1:1.500 1:1.500 1:1.500 2.4 Rasio dokter per satuan penduduk 1:10.000 1:6.899 1:6.800 1:6.500 1:6.000 1:5.500 1:5.000 1:5.000 2.5 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 1:1.853 1:1.853 1:1.800 1:1.500 1:1.300 1:1.200 1:1.100 1:1.100 2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 80 90 91 93 95 97 98 98 2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) 99,95 100 100 100 100 100 100 100 2.8 Cakupan Desa UCI (%) 92,34 91,5 92 92,5 93 93,5 94 94 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-9 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 2.10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) 32 100 100 100 100 100 100 100 2.11 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 2.12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 9,77 10 10,5 11 11,5 12 12,5 12,5 2.13 Cakupan Kunjungan Bayi (%) 91,69 92 92,5 93 93,5 94 94,5 94,5 2.14 Cakupan Puskesmas 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 2.15 Cakupan Pustu 27,42 27,42 27,42 27,42 27,42 27,42 27,42 27,42

3.Pekerjaan Umum dan penataan ruang 3.1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 65 66 67 69 71 73 75 75 3.2 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 7,00 7,1 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,5 3.3 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 525,64 km 553 km 581 km 643 km 711 km 789 km 882 km 882 km 3.4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 70 km 75 km 80 km 91 km 103 km 116 km 131 km 131 km 3.5 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 120 km 120 km 120 km 120 km 120 km 120 km 120 km 120 km 3.6 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 50 km 55 km 60 km 71 km 83 km 96 km 111 km 111 km 3.7 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 28 buah 28 buah 29 buah 30 buah 31 buah 32 buah 33 buah 33 buah 3.8 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 18.000 Ha 18.250 Ha 18.500 Ha 19.000 Ha 19.500 Ha 20.000 Ha 21.000 Ha 21.000 Ha 3.9 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) 1,06 1,08 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5
4.Perumahan rakyat dan kawasan permukiman RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-10 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 4.1 Rumah tangga pengguna air bersih 326.337 330.665 334.991 338.713 342.435 346.158 349.880 349.880 4.2 Rumah tangga pengguna listrik (%) 68% 69% 70% 72% 74% 77% 80% 80% 4.3 Rumah tangga ber- Sanitasi 241.938 243.147 244.357 246.800 249.268 257.761 254.279 254.279 4.4 Kawasan kumuh (%) 1,90 1,85 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,40 4.5 Rumah layak huni 301.429 302.936 304.443 307.487 310.562 313.668 316.800 316.800

5.Ketentraman, ketertibanumum, dan perlindungan masyarakat 5.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 4 4 4 4 4 4 4 4 5.2 Kegiatan pembinaan politik daerah 5 2 4 5 5 5 3 3 5.3 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,6 (69 org) 2 (250 org) 2 (250 org) 2 (250 org) 2 (250 org) 2 (250 org) 2 (250 org) 2 (250 org) 5.4 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 71 ,23 (8.159 org) 71 (8.159 org) 71 (8.159 org) 71 (8.159 org) 71 (8.159 org) 71 (8.159 org) 71 (8.159 org) 71 (8.159 org) 5.5 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 0,31 1Pos/RT 1Pos/RT 1Pos /RT 1Pos/RT 1Pos/RT 1Pos/RT 1Pos /RT 5.6 Penegakan PERDA (%) 97,78 95 95 95 95 95 100 100 5.7 Cakupan patroli petugas Satpol PP (X/Hari) 2x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5.8 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%) 97,78 95 95 95 95 95 100 100 5.9 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Org/RT) 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 5.10 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 5.11 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) 45 40 40 35 30 25 20 45 5.12 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%) 70 73 75 80 85 90 95 95
6.Sosial RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-11 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 6.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti) 24 24 24 24 PA 24 24 PA 24 24 6.2 Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) 12,02 80 80 80 80 80 80 80 6.3 Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) 10,58 21,59 80 80 80 80 80 80

7.Tenaga Kerja 7.2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (yang dilaporkandandiselesaik an) 22 20 18 16 14 12 10 10 7.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 67,57 67,91 68,25 68,59 68,93 69,27 69,62 69,62 7.4 Pencari kerja yang ditempatkan 72,63 72,8 73 73,3 73,8 74 74,5 74,5 7.5 Tingkat pengangguran terbuka (%) 2,79 2,78 2,77 2,75 2,73 2,71 2,7 2,7
8.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 85,64 85,8 86 87 88 89 90 90 8.2 Persentase Partsipasi Perempuan Di Lembaga Swasta 14,36 16 18 20 22 24 26 26 8.3 Persentase KDRT (%) 14 19 21 21 20 19 18 18 8.4 Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur 1,66 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 < 1,5% 8.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 51,74 54 56 61 66 71 76 76 8.6 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) 91 91 92 92 93 93 93 93
9.Pangan 9.1 Regulasi ketahanan pangan 0 0 1 1 1 1 1 5 9.2 Ketersediaan pangan utama (%) 50,7 995 1.042 1.092 1.141 1.191 1.240 1.240
10.Pertanahan 10.1 Persentase luas lahan bersertifikat 40,41 40,6 41 42 43 44 45 45 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-12 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 10.2 Penyelesaian kasus tanah Negara (%) 0 Meningkat 10.3 Penyelesaian izin lokasi (%) 50 53 55 60 65 70 75 75

11.Lingkungan Hidup 11.1 Persentase penanganan sampah (%) 32,73 33,8 35 40 45 50 55 55 11.2 Persentase Penduduk berakses air minum (%) 72 74 75 78 81 84 87 90 11.3 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) 6,13 6,3 6,5 7 7,5 8 8,5 8,5 11.4 Pencemaran Status Mutu Air (%) 3,70 4 4 4,5 5 5 5 5 11.5 Persentase Penegakan hukum lingkungan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 11.6 Indeks Kualitas Air 70 70,1 70,2 70,4 70,6 70,8 71 71 11.7 Indeks Kualitas Udara 94,99 95,1 95,2 95,4 95,6 95,8 96 96 11.8 Indeks Tutupan Lahan 42,02 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45
12.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.1 Persentase Kepemilikan KTP (%) 81 84 85 86 87 88 89 89 12.2 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%) 48 50 51 52 53 54 55 55 12.3 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah Sudah
13.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 7 7 7 8 8 9 9 9 13.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 9 9 9 9 9 9 9 9 13.3 Jumlah LSM 22 22 24 26 29 31 34 34 13.4 LPM Berprestasi - 2 6 12 18 24 32 32 13.5 PKK aktif 271 271 271 271 271 271 271 271 13.6 Posyandu aktif 1.464 1.468 1.472 1.475 1.479 1.483 1.488 1.488 13.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Juta) 2.963,1 3.035 3.111,3 3.266,8 3.430,2 3.601,7 3.781,8 3.781,8 13.8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Juta) 335,1 343 351,8 369,4 387,9 407,3 427,7 427,7
14.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-13 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 14.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 2 2 2 2 2 2 2 14.2 Rasio akseptor KB 11 16 17 18 19 22 25 25 14.3 Cakupan peserta KB aktif (%) 74 70 70 71 71 73 74 74 14.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) 35% 34% 34% 32% 32% 30% 25% 25%

15.Perhubungan 15.1 Jumlah penumpang angkutan umum 77.118 75.190 73.262 69.600 66.121 60.815 59.675 59.675 15.2 Rasio ijin trayek 0,003 0,0028 0,0027 0,0027 0,0026 0,0025 0,0024 0,0024 15.3 Jumlah uji KIR angkutan umum 4.910 5.170 5.426 5.698 5.983 6.282 6.596 6.596 15.4 Jumlah angkutan laut/udara/terminal 4 4 4 4 4 4 4 4 15.5 Jumlah Angkutan Darat 14.494 15.264 16.020 16.821 17.662 18.545 19.472 19.472 15.6 Jumlah Kepemilikan KIR angkutan umum 3.210 3.370 3.548 3.725 3.912 4.107 4.313 4.313 15.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit) 60 60 60 60 60 60 60 60 15.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg 45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg 45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg 45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg 45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg 45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg 45,000 utk> 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg 45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg 15.9 Persentase Pemasangan Rambu-rambu 36,18% 42,22% 48,26% 54,30% 60,35% 66,39% 72,43% 72,43%
16.Komunikasi dan Informatika 16.1 Jumlah Jaringan Komunikasi 7 7 7 7 7 7 7 7 16.2 Rasio wartel/warnet Terhadap Penduduk 0,038 0,040 0,042 0,043 0,045 0,046 0,048 0,048 16.3 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal 10 11 11 16 21 26 31 31 16.4 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal 28 28 28 28 28 28 28 28 16.5 Website Milik Pemerintah Daerah 59 62 64 69 74 79 84 84 16.6 Pameran/expo 1 1 1 1 1 1 1 1
17.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 17.1 Persentase Koperasi aktif 40% 50% 65% 75% 80% 85% 90% 90% 17.2 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 254.187 254.287 254.387 254.487 254.587 254.687 254.787 254.787 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-14 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 17.3 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 254.187 254.287 254.387 254.487 254.587 254.687 254.787 254.787

18.Penanaman Modal 18.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 1 1 1 2 2 3 3 3 18.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar) 7.397,352 7.755,560 7.755,560 7.755,600 7.755,650 7.755,700 7.755,750 7.755,750 18.3 Rasio daya serap tenaga kerja 1:660 1:680 1:700 1:740 1:780 1:820 1:840 1:840 18.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 0 1 1 1,5 2 2,5 3 3 18.5 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA (milyar rupiah) 7.754,55 7.754,56 7.754,58 7.754,6 7.754,65 7.754,7 7.754,75 7.754,75
19.Kepemudaan dan Olahraga 19.1 Jumlah organisasi pemuda 27 27 27 27 27 27 27 27 19.2 Jumlah organisasi olahraga (Cabor) 28 28 29 29 29 29 29 29 19.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 4 4 4 4 5 5 6 6 19.4 Jumlah kegiatan olahraga 5 5 6 6 6 6 6 6 19.5 Lapangan olahraga 444 444 444 444 444 444 444 444
20.Statistik 20.1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada 20.2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada
21.Persandian
22.Kebudayaan 22.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya (event) 55 59 65 67 69 71 73 73 22.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 16 16 16 16 16 16 16 16 22.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 36 36 36 36 36 36 36 36
23.Perpustakaan 23.1 Jumlah perpustakaan 567 567 567 567 567 567 567 567 23.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 11.000 11.000 22.816 22.816 22.816 22.816 22.816 125.080 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-15 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 23.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 26.120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 32.120 24. Kearsipan 24.1 Pengelolaan arsip secara baku (%) 0 11 19,8 39,6 59,7 79,8 100 100 24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 0 0 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 66 II. Pelayanan Urusan Pilihan

1.Kelautan dan Perikanan 1.1 Produksi Perikanan (%) 104,5 100 100 100 100 100 100 100 1.2 Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%) 0 0 23,91 32,61 40,91 50 56,82 56,82 1.3 Produksi perikanan kelompok nelayan (%) 13,08 11,77 10,11 9,09 8,17 7,83 7,5 7,5 1.4 Peningkatan Produksi benih ikan (juta ekor) 225,84 19,14 22,18 34,48 47,40 60,96 75,20 301,05
2.Pariwisata 2.1 Kunjungan wisata 1.560.015 1.638.016 1.723.193 1.817.768 1.921.592 2.036.888 2.163.175 2.163.175
3.Pertanian 3.1 Produktivitas tanaman pangan (Kuintal per hektar) Padi sawah 63,41 64,35 65,31 67,27 69,29 71,37 73,51 73,51 Padi ladang 52,54 53,33 54,12 55,74 57,41 59,13 60,91 60,91 3.2 Produksi tanaman pangan (Ton) Padi sawah 323.549 328.400 333.255 343.253 353.550 364.157 375.082 375.082 Padi ladang 28,02 28,43 28,86 29,72 30,61 31,54 32,48 32,48 3.3 Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%) 8,75*) 8,80 8,85 8,90 8,95 9,01 9,50 ≥ 9,50 3.4 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) 13,14*) 13,27 13,40 13,54 13,67 13,81 13,95 > 13,5 3.5 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 35,89*) 35,76 35,63 35,56 35,43 35,32 35,21 > 35 3.6 Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB 4,62*) 4,57 4,47 4,42 4,33 4,28 4,23 > 4 3.7 Cakupan bina kelompok petani (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-16 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.8 Peningkatan produktivitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%) 0,07 0,12 0,17 0,27 0,37 0,47 0,57 0,57 3.9 Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%) 2,18 2,3 2,54 2,6 2,67 2,73 2,79 2,79 3.10 Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan (%) 1,01 0,5 0,57 1,14 1,71 2,28 2,86 2,86

4.Kehutanan 4.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) 405 100 100 110 120 130 140 140 4.2 Kerusakan Kawasan Hutan (ha) 63,9 61,5 58,9 53,9 48,9 43,9 38,9 38,9
5.Energi dan Sumber Daya Mineral
6.Perdagangan 6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 17,01*) 17,08 17,51 18,01 18,51 19,01 19,51 >19 6.2 Ekspor Bersih Perdagangan (Juta) 936 1.000 1.050 1.060 1.070 1.080 1.140 1.140 6.3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 1.674 50 84 90 91 97 102 2.188
7.Perindustrian 7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 12,86*) 12,96 13,36 13,86 14,36 14,86 15,36 >15 7.3 Pertumbuhan Industri 18.868 19.100 (1,23%) 19.400 (1,57%) 19.800 (2,06%) 20.250 (2,27%) 20.700 (2,22%) 21.200 (2,42%) 21.200 7.4 Cakupan bina kelompok pengrajin 900 100 100 100 125 125 150 1.500
8.Ketransmigrasian 8.1 Transmigran yang diberangkatkan (KK) 14 13 20 20 25 25 25 128 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-17 Tabel 9.4 Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar pada Aspek Daya Saing Daerah No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 I. Kemampuan Ekonomi 1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp) 647.182 >700.000 >750.000 >800.000 >850.000 >900.000 >950.000 >950.000 1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp) 318.460 >350.000 >350.000 >400.000 >400.000 >450.000 >500.000 >500.000 1.3 II. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 2.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2,63 2,49 2,31 2,14 1,98 1,71 1,6 1,6 2.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 77.118 75.762 73.262 69.600 66.121 60.815 59.675 59.675 2.3. Jumlah orang/barang melalui terminal 77.118 75.762 73.262 69.600 66.121 60.815 59.675 59.675 2.4. Ketaatan terhadap RTRW (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 2.5 Luas wilayah produktif (%) 7,56 7,56 7,559 7,558 7,557 7,552 7,247 7,247 2.6 Luas wilayah industri (%) - - - - - - - - 2.7 Luas wilayah kebanjiran (%) 0,344 0,357 0,37 0,366 0,365 0,362 0,361 0,361 2.8 Luas wilayah kekeringan (%) 1,099 1,099 1,098 1,098 1,097 1,097 1,096 1,096 2.9 Luas wilayah perkotaan (%) 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2.10 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang) 8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang) 8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang) 8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang) 8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang) 8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang) 8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang) 8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang 2.11 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 76% III. Iklim Berinvestasi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 IX-18 No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
(2015)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.1 Persentase Angka kriminalitas yang tertangani (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 3.2 Jumlah demo 16 15 15 14 13 12 10 10 3.3 Lama proses perijinan (hari) 3 3 3 2 2 2 1 1 3.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 44 40 40 40 40 40 40 40 3.5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 2 2 2 3 3 4 4 4 3.6 Jumlah Desa Tertinggal 50 45 36 26 16 8 0 0 IV. Sumber Daya Manusia 4.1 Lulusan S1/S2/S3 (%) 1,83 3,1 4,4 5,7 7 8,3 9,6 > 9 4.2 Rasio ketergantungan 0,50 0,49 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 ≤0,46 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 x-1 10 4 BAB PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun kedepan. 10.1. PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Blitar dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Blitar dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi. RKPD Tahun 2022 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

2022.Selanjutnya RKPD Tahun 2022 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. 10.2. KAIDAH PELAKSANAAN Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 perlu diatur beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 kepada masyarakat.
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Blitar menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021.
3.Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017 sampai dengan 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 x-2
4.Seluruh SKPD melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021dan Renstra SKPD dengan sebaik- baiknya dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
5.Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD.
6.Bupati Blitar wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
7.DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Tentang RPJMD.
8.Masyarakat dapat melaporkan program yang dianggap tidak sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. 10.3. PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional. 1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah. 2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Di dalam pelaksanaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2015 bahwa Pemerintah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 x-3 berperan memberikan Fasilitasi untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten; dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing serta menjamin keberlajutan dan pengembangan Perusahaan. 3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat. BUPATI BLITAR, R I J A N T O