DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV USAHA JASA KONTRUKSI BAB V TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II 2 Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);;
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; 4
18.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Blitar; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5.Pekerjaan konstruksi adalah adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
6.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, 5 kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.
7.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
9.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
10.Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
11.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 12.Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
2. 13.Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
3. 14.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
4. 15.Pejabat yang ditunjuk adalah kepala satuan kerja perangkat 6 daerah yang membidangi pemberian lzin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan izin jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik;
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi; dan
e.memberikan pedoman dalam pembinaan jasa konstruksi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.usaha jasa kontruksi;
b.Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
c.hak dan kewajiban;
d.penunjukan pejabat penerbit IUJK; 7
e.pelaporan; dan
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

USAHA JASA KONTRUKSI

Pasal 6

(1)Usaha jasa konstruksi meliputi jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi badan usaha.
(2)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasa perencanaan;
2. b.jasa pelaksanaan; dan
3. c.jasa pengawasan.
(3)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi orang perseorangan atau BUJK.
(4)Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi sebagai berikut :
1. a.usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
2. b.usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
(5)Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a dibedakan sebagai berikut :
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa (engineering);
3. c.penataan ruang; dan
4. d.jasa konsultansi lainnya.
(6)Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibedakan sebagai berikut:
1. a.bangunan gedung;
2. b.bangunan sipil;
3. c.instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
4. d.jasa pelaksanaan lainnya.
(7)Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
(8)Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
(9)Kualifikasi usaha jasa konstruksi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 8
1. a.kualifikasi usaha besar;
2. b.kualifikasi usaha menengah; dan
3. c.kualifikasi usaha kecil
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) serta badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang meliputi: perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi, BUJK yang berdomisili di wilayah Daerah wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)IUJK yang diberikan pada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.
(2)Perpanjangan IUJK dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku IUJK berakhir.
(3)Apabila masa berlaku IUJK berakhir dan tidak diajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dalam hal pemegang IUJK akan mengurus IUJK harus melengkapi persyaratan sebagaimana syarat pengurusan permohonan IUJK baru.

Pasal 10

(1)BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.izin baru;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data;
4. d.penutupan izin; atau
5. e.penggantian izin. 9

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…