DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB VI SISTEM PP DAN PL BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan peran sumber daya manusia dalam rangka mendukung keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah, maka perlu mengembangkan sistem pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan lingkungan yang sehat di Kabupaten Blitar; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Liingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 875/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Kesehatan; 4
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
17.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/Kep/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
18.Keputusan Menteri Kesehatan No. 1267/Menkes/Kep/2004 tentang Standart Pelayanan Laboraturium Kesehatan Kabupaten/Kota;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22.Keputusan Menterio Kesehatan Nomor 1350/MENKES/SK/XII/2001 tentang pengelolaan pestisida;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2012. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR 5 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Pengendalian Penyakit yang selanjutnya disingkat PP adalah kagiatan yang meliputi upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.
7.Penyehatan lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah dilakukan untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan, meliputi: penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten.
8.Warga masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Daerah.
9.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Daerah.
10.Sarana layanan umum adalah tempat pelayanan bagi masyarakat seperti penginapan/hotel, restoran/rumah makan, kolam renang, terminal, bioskop, tempat ibadah, pusat perbelanjaan tradisional/modern, tempat rekreasi, jasa boga dan usaha lainnya yang dapat digunakan oleh umum.
11.Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam 6 masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12.Bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak / tidak terencana atau secara perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan normal atau kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban yaitu manusia beserta lingkungannya.
13.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat dengan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
14.Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran aktif masyarakat.
15.Laboraturium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang berperan dalam upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) serta sebagai Laboraturium Rujukan.
16.Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
17.Upaya kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan mewujudkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
18.Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah pembangunan kesehatan berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga dan masyarakat sesuai dengan keragaman sosial budaya serta potensi yang dimiliki masyarakat.
19.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 7 jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20.Pelayanan kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi kegiatan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) kepada pasien.
21.Upaya promotif adalah kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.
22.Upaya preventif adalah setiap kegiatan dalam rangka pencegahan penyakit.
23.Upaya kuratif adalah setiap kegiatan dalam rangka penyembuhan penyakit.
24.Upaya rehabilitatif adalah setiap kegiatan dalam rangka pemulihan kesehatan.
25.Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan pengamatan secara teratur dan terus menerus terhadap semua aspek kejadian penyakit dan kematian akibat penyakit tertentu baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan.
26.Sumber daya kesehatan adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
27.Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PP dan PL diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Daerah. 8

Pasal 3

(1)PP dan PL dimaksudkan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan, pedoman, landasan, dan kepastian hukum bagi penyedia, penyelenggara, dan penerima manfaat pembangunan kesehatan daerah.
(2)Tujuan dilaksanakannya PP dan PL adalah terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Pasal 4

PP dan PL diselenggarakan dengan prinsip-prinsip:

a.perikemanusiaan;
b.hak asasi manusia;
c.adil dan merata;
d.pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
e.kemitraan dan jejaring; dan
f.pengutamaan dan manfaat.

BAB III

MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

(1)Misi penyelenggaraan PP dan PL adalah:
1. a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
2. b.melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, 9 bermutu, dan berkeadilan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
3. c.menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
4. d.menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
5. e.meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi serta bermasalah kesehatan.
(2)Untuk mengefektifkan perwujudan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditetapkan arah kebijakan PP dan PL sebagai berikut:
1. a.meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas;
2. b.meningkatkan kemampuan manajemen dan profesionalisme pengelolaan;
3. c.meningkatkan aksesibilitas dan kualitas;
4. d.meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan;
5. e.mengutamakan program berbasis masyarakat;
6. f.meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama;
7. g.mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya; dan
8. h.mengutamakan promotif dan preventif.
(3)Untuk mewujudkan misi dan arah kebijakan penyelenggaraan PP dan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditetapkan strategi antara lain:
1. a.melaksanakan review dan memperkuat aspek legal;
2. b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi;
3. c.melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program;
4. d.mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia;
5. e.memperkuat jejaring kerja;
6. f.memperkuat logistik, distribusi dan manajemen;
7. g.memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi informasi; 10
8. h.melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi; dan
9. i.mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan.
(4)Misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha/swasta, dan penyelenggara pelayanan kesehatan di Daerah dalam menyusun perencanaan/ program kerja, pelaksanaan, pengendalian/evaluasi kegiatan pembangunan kesehatan, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tinginya.
(2)Setiap orang wajib memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat, serta lingkungannya.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertugas :
1. a.mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan untuk mendukung pembangunan kesehatan.
2. b.menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berkeadilan dan merata serta terjangkau oleh masyarakat.
3. c.menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin. 11
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB VI

SISTEM PP DAN PL

Pasal 8

(1)Sistem PP dan PL terdiri atas subsistem yang dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
(2)Subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.surveilans epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), wabah dan bencana;
2. b.upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
3. c.upaya penyehatan lingkungan;
4. d.pembiayaan pengendalian panyakit dan penyehatan lingkungan;
5. e.pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; dan
6. f.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

(1)Surveilans epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk mendeteksi penyakit potensial KLB dan/atau wabah di tengah masyarakat dan dilakukannya penanggulangan dan/atau respon dini sehingga dapat ditekan morbiditas, mortalitas dan penyebaran KLB dan/atau wabah.
(2)Surveilans epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
1. a.pengumpulan dan pengolahan serta analisis data secara sistematis dan berkesinambungan;
2. b.interpretasi data surveilans, penyajian dan penyebaran kepada yang memerlukan;
3. c.melaksanakan tindakan yang tepat dan segera; dan
4. d.mengembangkan sistem kewaspadaan dini di semua tingkat administrasi. 12
(3)Surveilans epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 10

(1)Upaya penanggulangan KLB dan/atau wabah meliputi :
1. a.penyelidikan epidemiologis;
2. b.pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
3. c.pencegahan dan imunisasi;
4. d.pemusnahan penyebab penyakit;
5. e.penanganan jenazah akibat wabah;
6. f.penyuluhan kepada masyarakat; dan
7. g.upaya penanganan lainnya.
(2)Upaya penanggulangan KLB dan/atau wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…