DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BAB III JENIS BENCANA DAN BENTUK BANTUAN BENCANA BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah daerah Kabupaten Blitar memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam maupun bencana nonalam yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;
c.bahwa untuk meringankan beban penderita dan mempercepat proses pengembalian fungsi sosial bagi para penderita dan/atau korban akibat bencana alam serta penanggulangan bencana dapat diupayakan pemberian bantuan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Bencana; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 3 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 4
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
15.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
16.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
17.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2). 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi manusia.
5.Bantuan Bencana adalah bantuan sosial atau bantuan lainnya yang diberikan kepada korban bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
6.Bantuan Santunan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan olah Pemerintah Daerah kepada korban bencana.
7.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia (termasuk didalamnya tempat tinggal) akibat bencana.
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. 6
9.Tim Penilai adalah tim kaji cepat BPBD untuk melakukan penilaian kerugian apabila terjadi bencana.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(2)Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
(3)Setiap orang yang terkena bencana memberikan informasi yang benar tentang keadaan yang diderita akibat bencana.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
1. a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. b.pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. c.pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
4. d.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
(3)Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
1. a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; 7
2. b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
4. d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
6. f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.
(4)Tata cara pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS BENCANA DAN BENTUK BANTUAN BENCANA

Pasal 4

(1)Jenis bencana meliputi:
1. a.bencana alam,
2. b.bencana non alam,
3. c.bencana sosial.
(2)Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
(3)Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
(4)Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 8

Pasal 5

(1)Jenis Bantuan Bencana yang diberikan Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.bantuan dalam hal terjadi kondisi tanggap darurat;
2. b.bantuan dalam hal terjadi kondisi pasca bencana;
3. c.bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana; dan
4. d.bantuan bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
(2)Prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan bencana:
1. a.cepat dan tepat
2. b.transparan dan akuntabel ;
3. c.non diskriminatif .
(3)Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 6

(1)Dalam hal terjadi kondisi tanggap darurat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa:
1. a.pemenuhan kebutuhan dasar;
2. b.pelindungan terhadap kelompok rentan yang meliputi:
  1. 1.bayi, balita, dan anak-anak;
  2. 2.ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  3. 3.penyandang cacat; dan
  4. 4.orang lanjut usia; dan/atau
3. c.pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
(2)Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi bantuan penyediaan:
1. a.kebutuhan air bersih dan sanitasi;
2. b.pangan; 9
3. c.sandang;
4. d.pelayanan kesehatan;
5. e.pelayanan psikososial; dan
6. f.penampungan dan tempat hunian.
(3)Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa:
1. a.penyelamatan;
2. b.evakuasi;
3. c.pengamanan; dan
4. d.pelayanan kesehatan dan psikososial.
(4)Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi kondisi pasca bencana, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa perbaikan rumah masyarakat.
(2)Korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Daerah.
(3)Kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap/ genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/ jendela rusak sebagian;
2. b.rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian 10 rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/ rangka langit- langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/ jendela rusak sebagian; dan
3. c.rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit- langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/ jendela rusak total.

Pasal 8

Besaran bantuan bagi korban bencana alam yang mengalami kerusakan tempat tinggal:

a.rusak berat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
b.rusak sedang diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
c.rusak ringan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyediakan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
(2)Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana alam yang :
1. a.menderita sakit;
2. b.menderita kecacatan; atau
3. c.meninggal dunia. 11
(3)Korban Bencana Alam yang menderita sakit, menderita kecacatan atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.warga masyarakat Daerah maupun luar Daerah yang pada saat kejadian bencana badan dan/atau jiwanya terkena dampak bencana yang terjadi di wilayah Daerah; atau
2. b.petugas atau relawan yang pada saat kejadian bencana badan dan atau jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Daerah.

Pasal 10

Besaran santunan dukacita dan kecacatan bagi korban bencana alam yang:

a.menderita sakit:
1. 1.rawat jalan diberikan santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus; atau
2. 2.rawat inap diberikan santunan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus.
b.menderita kecacatan :
1. 1.cacat berat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
2. 2.cacat ringan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
c.meninggal dunia diberikan uang dukacita paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…