DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 181

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. dasar hukum pendirian; b. anggaran dasar; c. SPI, Komite Audit dan komite lainnya; d. Pegawai; e. tahun buku dan perencanaan; f. operasional; g. kerja sama; h. anak perusahaan; i. pembinaan dan pengawasan; J. pembubaran; dan k. kepailitan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perekonomian daerah diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pengembangan potensi perekonomian melalui kegiatan aneka usaha di Kabupaten Blitar perlu diwadahi dalam badan usaha milik daerah agar dapat didayagunakan dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakat Kabupaten Blitar serta daya saing daerah;
c.bahwa Perusahaan Daerah Savitri Indah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah "Savitri Indah", perlu dilakukan peningkatan kegiatan usaha;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk badan usaha Perusahaan Daerah Savitri Indah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan . Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 12/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 37);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENATARAN ANEKA USAHA KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang- dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5.Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut Perumda Penataran Aneka Usaha adalah badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Penataran Aneka Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Perumda Penataran Aneka Usaha.
9.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Penataran Aneka Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Penataran Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
10.Direksi adalah organ Perumda Penataran Aneka Usaha yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Penataran Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Penataran Aneka Usaha.
12.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Penataran Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Penataran Aneka Usaha.
13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
14.Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha di perusahaan.
15.Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
16.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLUI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.
18.Pegawai adalah Pegawai Perumda Penataran Aneka Usaha.
19.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara Pegawai dengan Perumda Penataran Aneka Usaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
20.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara Pegawai dengan Perumda Penataran Aneka Usaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
21.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
22.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Penataran Aneka Usaha.
23.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
24.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
25.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
26.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
27.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.dasar hukum pendirian;
b.anggaran dasar;
c.SPI, Komite Audit dan komite lainnya;
d.Pegawai;
e.tahun buku dan perencanaan;
f.operasional;
g.kerja sama;
h.anak perusahaan;
1. 1.pembinaan dan pengawasan; J. pembubaran; dan
k.kepailitan;

BAB II

DASAR HUKUM PENDIRIAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah m1 bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Savitri Indah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah "Savitri Indah" beralih kedudukan badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah dan berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Nama BUMD dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut Perumda Penataran Aneka Usaha.

Pasal 5

(1)Perumda Penataran Aneka Usaha berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda Penataran Aneka Usaha dapat membuka kantor cabang administrasi yang merupakan unit atau bagian dari Perumda Penataran Aneka Usaha yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat administratif sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan KPM. melalui Dewan Pengawas.

Pasal 6

Perumda Penataran Aneka Usaha didirikan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa sehingga mampu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mendukung terwujudnya Kabupaten Blitar sebagai kabupaten produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan dan keterpaduan melalui pengembangan aneka usaha serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan yang bermutu guna pemenuhan hajat hidup masyarakat Daerah.

Pasal 7

Perumda Penataran Aneka Usaha didirikan dengan tujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
c.memperoleh laba atau keuntungan.

(1)Untuk mencapru maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Perumda Penataran Aneka Usaha menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
1. a.pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. b.industri pengolahan;
3. c.perdagangan besar dan eceran;
4. d.kesenian, hiburan dan rekreasi;
5. e.treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi; dan
6. f.penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.
(2)Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang mendukung kelancaran kegiatan usaha utama, Perumda Penataran Aneka Usaha dapat mengembangkan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perumda Penataran Aneka Usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam rencana bisnis Perumda Penataran Aneka Usaha.
(3)Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada KBLUI disertai kajian kelayakan bidang usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Perumda Penataran Aneka Usaha didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

(1)Sumber modal Perumda Penataran Aneka Usaha terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.pmJaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 11

(1)Modal Perumda Penataran Aneka Usaha merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(2)Perumda Penataran Aneka Usaha memiliki modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
(4)Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(5)Besarnya modal disetor pada Perumda Penataran Aneka Usaha disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(6)Modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

Isi peraturan

Teks181PDFHirarki

Memuat teks peraturan…