DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Penyelenggaraan Reklame pada Peraturan Daerah ini meliputi: a. jenis Reklame; b. Penyelenggaraan Reklame; c. perizinan; d. sistem informasi Reklame Daerah; e. pembinaan, pengawasan, penertiban; f. hak dan kewajiban; dan g. larangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi, diperlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dengan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan;
b.bahwa adanya perkembangan ekonomi yang pesat di daerah dengan sendirinya mendorong pertumbuhan penyelenggaraan reklame sebagai media pemasaran produk kegiatan ekonomi sehingga diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan reklame dengan mengimplementasikan nilai-nilai etika, estetika dan budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta situasi dan kondisi yang ada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan Menetapkan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
5.Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6.Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Daerah yang selaras, serasi dan berkelanjutan sesuai ketentuan.
7.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
8.Reklame Insidentil adalah Reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
9.Reklame Permanen adalah Reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan.
10.Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin terhadap Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Bupati yang kewenangannya didelegasikan pada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perizinan kepada Penyelenggara Reklame sesuai ketentuan.
11.Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan wama yang terdapat dalam bidang Reklame.
12.Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
14.Barang Milik Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15.Setiap Orang adalah orang perorangan dan/ atau badan.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.manfaat;
b.adil dan merata;
c.kepastian hukum; dan
d.memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan Penyelengaraan Reklame.

Pasal 3

Penyelengaraan Reklame bertujuan:

a.menata Reklame di Daerah agar ketentuan tata ruang, estetika lingkungan; di bidang selaras dengan dan kelestarian
b.membentuk wajah daerah dan memberikan kepastian penempatan Reklame di Daerah; dan
c.memberikan ruang informasi baik jasa dan produk kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Reklame pada Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis Reklame;
b.Penyelenggaraan Reklame;
c.penz1nan;
d.sistem informasi Reklame Daerah;
e.pembinaan, pengawasan, penertiban;
f.hak dan kewajiban; dan
g.larangan.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 5

(1)Jenis Reklame yang diselenggarakan di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, yang dibedakan menjadi:
1. a.Reklame Insidentil; dan
2. b.Reklame Permanen.
(2)Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Reklame papan;
2. b.Reklame kain; C. Reklame selebaran;
3. d.Reklame melekat/ stiker;
4. e.Reklame film/ slide;
5. f.Reklame udara;
6. g.Reklame suara;
7. h.Reklame apung;
  1. 1.Reklame peragaan.
(3)Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron; dan
2. b.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

(1)Setiap Orang dapat menyelenggarakan Reklame di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Reklame dilakukan untuk:
1. a.kepentingan sendiri; dan/ atau
2. b.untuk kegiatan usaha Reklame.
(3)Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
1. a.lokasi sesuai dengan ketentuan perencanaan tata ruang daerah yang berlaku;
2. b.keamanan dan keselamatan konstruksi;
3. c.kondisi sosial budaya masyarakat;
4. d.tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban umum, dan kesusilaan;
5. e.tidak mengandung unsur yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan; dan
6. f.estetika penempatan, keindahan, serta budaya Daerah dan bangsa.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Reklame di Daerah meliputi:
1. a.perencanaan penempatan Reklame;
2. b.pelayanan perizinan;
3. c.pelayanan pajak daerah, sewa BMD dan/atau retribusi pemanfaatan aset daerah, dan jaminan biaya bongkar Reklame; dan
4. d.pembinaan, pengawasan dan penertiban.
(2)Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penataan ruang.
(3)Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perizinan.
(4)Pelayanan pajak daerah, sewa BMD dan/atau retribusi pemanfaatan aset daerah, dan jaminan biaya bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan daerah.
(5)Pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penataan ruang menyusun perencanaan penempatan Reklame.
(2)Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
1. a.pendataan;
2. b.pemetaan tata letak; dan
3. c.penetapan titik Reklame.
(3)Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan bentuk Reklame dengan mempertimbangkan pnns1p dasar desain sebagai berikut:
1. a.proporsi;
2. b.irama; C. keseimbangan;
3. d.daya tarik;
4. e.keberurutan;
5. f.skala; dan
6. g.kesatuan.
(4)Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
1. a.etika, estetika dan norma;
2. b.sosial budaya yang mencerminkan kearifan lokal;
3. c.ketertiban dan keamanan;
4. d.keselamatan;
5. e.kepastian hukum;
6. f.kemanfaatan;
7. g.pendapatan; dan
8. h.rencana detail tata ruang.
(5)Perencanaan dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana detail tata ruang.
(6)Ketentuan lebih lanjut perencanaan penempatan Peraturan Bupati.

Pasal 9

mengenai mekanisme Reklame diatur dalam

(1)Reklame wajib ditempatkan sesuai ketentuan sebagai berikut:
1. a.sesuai dengan ketentuan antara lain mengenai penataan ruang:
2. b.tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan pelengkap jalan; konstruksi dan bangunan
3. c.tidak menutup pandangan rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. d.tidak menutup/menggangu pandangan perlintasan sebidang kereta api;
5. e.jarak dari as rel kereta api sampai bidang Reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan sesuai ketentuan;
6. f.jarak dari jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan sesuai ketentuan;
7. g.penempatan Reklame dapat dipertanggungjawaban menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Penempatan Reklame berkonstruksi di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan ketentuan wajib:
  1. 1.ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; atau
  2. 2.dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan, dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas.
2. b.pada jaringan jalan yang menjadi kewenangan Daerah di luar kawasan perkotaan, wajib ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
3. c.ditempatkan hanya di tanah persil/halaman;
4. d.ditempatkan hanya di atas atap bangunan; atau
5. e.ditempatkan menempel pada bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan titik lokasi penempatan Reklame dengan mempertimbangkan kriteria penempatan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Penentuan titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.batasan kewenangan daerah atas jaringan jalan sesuai ketentuan;
2. b.tata ruang daerah;
3. c.keamanan konstruksi;
4. d.lalu lintas;
5. e.tata letak, besaran dan arah pandang Reklame sekitar;
6. f.estetika.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…