DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 215

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Prinsip dasar penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan terbaik Anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat Anak. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah bertujuan untuk: a. mempercepat dan memperkuat terwujudnya lingkungan protektif bagi Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam kerangka besar KLA; b. mendorong segala upaya penghargaan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak secara maksimal; dan c. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap anak di daerah, berhak mendapatkan perlindungan, agar terhindar dan terbebas dari pengabaian, penelantaran, perlakuan salah, kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, dan penempatan situasi yang tidak memenuhi syarat bagi harkat dan martabat kemanusiaan, serta sebagai bentuk komitmen mewujudkan Kabupaten Blitar layak anak diperlukan perangkat hukum berupa peraturan daerah guna memperkuat perlindungan anak yang lebih tersistem, terencana, terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan; SALINAN
c.bahwa guna mewujudkan landasan hukum terhadap pelaksanaan sistem perlindungan anak yang sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang, maka perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
25.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Hak Asasi untuk Anak yang selanjutnya disebut Hak Anak adalah pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.
6.Pemenuhan Hak adalah upaya Pemerintah Daerah menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi melalui hak di bidang kesehatan, hak di bidang pendidikan, hak atas kesejahteraan Anak termasuk pengasuhan Anak.
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Sistem Perlindungan Anak adalah pendekatan yang berbasis sistem memperkuat lingkungan yang protektif (protective environment) dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan melindungi Anak, yang memiliki ciri: pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi; pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini; pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik Anak; pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak; serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga.
9.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.
10.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
11.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
13.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
14.Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
15.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
16.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
17.Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
18.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang mpenjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
19.Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan alternatif di luar pengasuhan orang tua yang terdiri dari keluarga lain selain orang tua dan pengasuhan oleh lembaga pengasuh alternatif seperti panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial Anak atau nama lain sejenisnya.
20.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pihak yang memiliki tanggung-jawab dan kewajiban dalam Perlindungan Anak.
23.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24.Reintegrasi Sosial adalah proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam Masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan melalui upaya penyelesaian konflik meningkatkan toleransi dan rasa saling percaya, penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal serta menjaga kelanggengan situasi damai.
25.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
26.Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
28.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
29.Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
30.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
32.Narkotika, Psikotoprika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihisap dan dihirup maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang yang dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.
33.Advokasi adalah bantuan hukum dan dukungan psikososial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Prinsip dasar penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah bertujuan untuk:
1. a.mempercepat dan memperkuat terwujudnya lingkungan protektif bagi Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam kerangka besar KLA;
2. b.mendorong segala upaya penghargaan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak secara maksimal; dan
3. c.mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.
(2)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun langkah kebijakan untuk menjamin terlaksananya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang meliputi:
1. a.menggalang komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak;
2. b.mengoordinasikan kebijakan program, anggaran dan layanan;
3. c.merumuskan pedoman pelaksanaan;
4. d.menyelenggarakan layanan;
5. e.melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. f.mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya Sistem Perlindungan Anak demi terwujudnya Daerah Layak Anak;
7. g.mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan Penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap Anak, termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat;
8. h.menguatkan pengasuhan Anak berbasis Keluarga dan Masyarakat;
9. i.meningkatkan partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan Keluarga, pendidikan dan Masyarakat; dan
10. j.meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak termasuk Pencegahan Pengurangan Risiko dan penanganannya.

BAB III

HAK ANAK

Pasal 5

(1)Setiap Anak tanpa mempertimbangkan suku agama, perbedaan jenis kelamin dan pandangan politik, berhak:
1. a.mendapatkan Pemenuhan Hak hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam lingkungan yang layak, wajar dan melindungi;
2. b.mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah, penelantaran dan pengabaian dalam pengasuhan Keluarga dan/atau perorangan atau lembaga pengganti Keluarga;
3. c.mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan mental, dan kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainya, termasuk hukuman fisik, perbuatan merendahkan derajat dengan sengaja, luka fisik, kekerasaan verbal (bentakan dan umpatan), penelantaran atau eksploitasi;
4. d.mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta reintegrasi sosial bagi Anak yang menjadi korban berbagai bentuk penelantaraan, eksploitasi atau perlakuan salah;
5. e.mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta Reintegrasi Sosial bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana maupun bagi Anak dalam situasi darurat; dan
6. f.mendapatkan edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya radikalisme dan terorisme, Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis, dan pendampingan bagi anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi dalam tindak pidana terorisme dan radikalisme.
(2)Jaminan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam suatu lingkungan yang mendukung kesehatan, harga diri dan martabat Anak.
(3)Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Setiap Anak berhak dicatatkan dalam akta catatan sipil negara sejak kelahirannya.
(2)Pemerintah menerbitkan kutipan akte kelahiran yang diberikan kepada Anak melalui orang tua dan keluarganya.
(3)Pemerintah Daerah mengupayakan agar pencatatan kelahiran dapat terpenuhi dengan prosedur yang mudah, cepat dan tepat.

Pasal 7

(1)Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
(2)Identitas diri seperti dimaksud pada ayat (1), termasuk mendapatkan informasi asal usul, orang tua dan keluarganya.
(3)Pemerintah Daerah dapat menerbitkan kartu identitas bagi Anak untuk membuka akses Anak pada layanan kesejahteraan Anak lainya.

Pasal 8

(1)Setiap Anak mempunyai kehidupan privasi yang tidak boleh dicampuri secara tidak sah.
(2)Dalam melaksanakan kehidupan privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melanggar kehormatan dan martabat siapapun baik pribadi maupun lembaga.
(3)Pemerintah Daerah menjamin privasi Anak atas serangan yang merendahkan martabat dan kehidupan pribadi Anak.

Pasal 9

(1)Setiap Anak berhak mencari dan mendapat informasi yang bermanfaat sebagai sumber pembelajaran dan pembentukan karakter atau jati dirinya.
(2)Pemerintah Daerah menyediakan bahan dan wahana yang memungkinkan Anak sesuai dengan periodesasi perkembangan Anak untuk mendapatkan informasi layak Anak di seluruh wilayah.
(3)Bahan dan wahana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk wahana berbahasa dan budaya lokal, nilai- nilai kearifan budaya, adat istiadat, wahana dan bahan materi untuk Anak Penyandang Disabilitas, tidak terjangkau layanan, Anak di asrama dan panti serta Anak yang berada di pelosok terpencil.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi gerakan Masyarakat dan Anak untuk sadar literasi dengan penyediaan dan pengawasan buku dan media yang layak Anak.
(2)Sadar literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk literasi buku, media, internet, literasi keuangan, dan literasi lain yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan Anak.

Isi peraturan

Teks215PDFHirarki

Memuat teks peraturan…