DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. dasar hukum pendirian; b. SPI, Komite Audit dan komite lainnya; c. kepegawaian; d. asuransi dan dana pensiun; e. asosiasi; f. tahun buku, Rencana Bisnis dan RKA Perumda; g. operasional; h. Tarif Air Minum; 1. kerja sama dan pengadaan barang dan jasa; J. hak dan kewajiban; k. pengembangan dan inovasi; l. sistem informasi m. peran serta masyarakat; m. pembinaan dan pengawasan; dan o. pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan dan perbaikan tata kelola organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan Menetapkan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut Perumda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum dan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama Perumda sesuai ketentuan.
6.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8.Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda, serta mewakili Perumda baik di dalam mapun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda.
10.Pegawai adalah pegawai Perumda.
11.Air Minum adalah air yang diproduksi oleh Perumda.
12.Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3 ) yang diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh pelanggan.
13.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.
15.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
16.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
17.Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda yang bertujuan untuk membantu biaya produksi Air Minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
18.Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas internal dan/ atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai . pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.
19.Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah aparat pengawas intern Perumda.
20.Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
21.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Perumda berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keberlanjutan;
f.keadilan;
g.kemandirian; dan
h.transparansi dan akuntabilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.dasar hukum pendirian;
b.SPI, Komite Audit dan komite lainnya;
c.kepegawaian;
d.asuransi dan dana pensiun;
e.asos1as1;
f.tahun buku, Rencana Bisnis dan RKA Perumda;
g.operasional;
h.Tarif Air Minum;
1. 1.kerja sama dan pengadaan barang dan jasa; J. hak dan kewajiban;
k.pengembangan dan inovasi;
1. 1.sistem informasi
m.peran serta masyarakat;
n.pembinaan dan pengawasan; dan
o.pembubaran.

BAB IV

DASAR HUKUM PENDIRIAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar beralih kedudukan badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.
(2)Peralihan kedudukan badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, hak dan kewajiban, dan/ atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tirta Penataran sesuai ketentuan.
(3)Atas perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tirta Penataran dilanjutkan pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar sesuai ketentuan.

Pasal 5

Nama BUMD dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar atau disebut dengan Perumda Tirta Penataran.

Pasal 6

(1)Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda dapat membuka kantor cabang administrasi yang merupakan unit atau bagian dari Perumda yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat administratif sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan.

Pasal 7

(1)Perumda didirikan dengan maksud menyelenggarakan pelayanan Air Minum bagi seluruh rakyat secara adil, merata, terus menerus memenuhi syarat-syarat kesehatan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sesuai ketentuan.
(2)Perumda didirikan dengan tujuan:
1. a.memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah; perkembangan
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha Perumda meliputi:
1. a.melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. b.penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana pelayanan Air Minum dan/atau air bersih;
3. c.mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara efektif dan efisien, untuk mencegah adanya pengambilan air bersih secara liar;
4. d.menyelenggarakan pelayanan Air Minum dan/atau air bersih kepada masyarakat secara tertib dan teratur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi;
5. e.menyediakan, memproduksi, mengelola, dan menjual Air Minum dan/atau air bersih sebagai bahan baku Air Minum;
6. f.mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi Air Minum dan/atau air bersih;
7. g.mendistribusikan Air Minum kepada pelanggan;
8. h.membentuk dan mengembangkan unit usaha Air Minum dalam kemasan; dan
  1. 1.melakukan kegiatan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda.
(2)Pembentukan dan pengembangan unit usaha Air Minum dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Perumda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

(1)Modal dasar pada Perumda ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal pada Perumda sampai dengan laporan Audit 2019 berjumlah sebesar Rp27.085.995.020,35 (dua puluh tujuh miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah tiga puluh lima sen) terdiri atas:
1. a.sebesar Rp4.830.784.575,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan Penyertaan Pemerintah Pusat dan Penyertaan Pemerintah Daerah, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 05/BA/W.13/97 tanggal 5 Juni 1997 tentang penghibahan Status Aset eks. Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Blitar;
2. b.sebesar Rpl.586.238.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2009;
3. c.sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blitar berupa penambahan sarana transmisi dan distribusi sesuai dengan surat pengajuan dari PDAM Kabupaten Blitar Nomor UM.02/II/409.502/XI/2006 tertanggal 20 November 2006;
4. d.sebesar Rpl.625.230.025,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar; dan
5. e.sebesar Rp18.643.741.720,35 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah tiga puluh lima sen) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar.
(3)Pemenuhan modal dasar dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 4 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 4 Tahun 1993