Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
a.Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan domisili bertempat tinggal dari RT dan RW setempat;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.fotokopi Ijazah dari tingkat dasar sampai tingkat terakhir minimal sekolah menegah atas atau sederajat yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
e.fotokopi akte kelahiran/surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
h.surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 23 Maret 2017 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 23 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA Cap Ttd. BONDAN SUKARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 10 /2017 ) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA I. UMUM Menindaklajuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta memperhatikan dinamika yang berkembang saat ini dalam rangka penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu adanya pengaturan yang mengatur perangkat desa. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 berkaitan dengan Yudicial Reviewa terhadap Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 51 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, maka terkait syarat calon Perangkat perlu disesuaikan dalam pengaturan daerahnya. . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1