DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang di dalamnya juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3
8.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571); 4
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818); 5
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7.Perlindungan adalah segala upaya ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Pelayanan Terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Pemberdayaan adalah penguatan Korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan/atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat.
11.Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan terhadap perempuan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 7 seharusnya bertanggung jawab atas Anak tersebut atau mereka yang seharusnya dapat dipercaya.
13.Korban adalah perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
14.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi Korban tindak kekerasan termasuk didalamnya tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintregrasi sosial dan bantuan hukum.
16.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit satu kesatuan yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu untuk perempuan dan Anak Korban kekerasan.
17.Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah suatu unit di kecamatan dan desa/kelurahan yang menyelenggarakan perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
18.Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan Korban dan gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
19.Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada Korban yang mencari keadilan yang tidak mampu dan menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun dihadapan pengadilan tanpa imbalan jasa.
20.Pemulangan adalah tindakan pengembalian Korban kedaerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
21.Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
22.Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
23.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 8
24.Rumah Tangga adalah suami, istri, dan Anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Blora.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Korban berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip- prinsip dasar yang meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi Korban;
c.keadilan dan kesetaraan gender;
d.perlindungan Korban;
e.kelangsungan hidup ibu;
f.kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang Anak;
g.penghargaan terhadap pendapat Anak;
h.keterbukaan;
i.keterpaduan;
j.tidak menyalahkan Korban;
k.memberdayakan;
l.kerahasiaan Korban; dan
m.pengambilan keputusan di tangan Korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan Korban adalah:

a.mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
b.memberikan pelayanan kepada perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
c.memberdayakan perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 9

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap Korban Kekerasan.

BAB IV

HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap Korban mendapatkan hak sebagai berikut:

a.hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
b.hak menentukan sendiri keputusannya;
c.hak mendapatkan informasi;
d.hak atas kerahasiaan identitasnya;
e.hak atas penanganan pengaduan;
f.hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami Korban;
g.hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
h.hak untuk mendapatkan upaya pemulangan dan reintegrasi sosial;
i.hak atas rehabilitasi sosial; dan
j.hak untuk mendapatkan pendampingan pada pemulihan psikologis, layanan hukum dan layanan kesehatan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan.
(2)Upaya pencegahan terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.melakukan upaya peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
2. b.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak Korban kekerasan.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi Korban dalam bentuk: 10
1. a.mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk Korban;
2. b.memberikan dukungan sarana dan prasarana
3. c.meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
4. d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan terhadap perempuan dan Anak Korban kekerasan;
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi;
6. f.mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap Korban; dan
7. g.melakukan pemberdayaan terhadap Korban.

BAB VI

BENTUK KEKERASAN

Pasal 7

(1)Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berupa:
1. a.kekerasan fisik;
2. b.kekerasan psikis;
3. c.kekerasan seksual;
4. d.penelantaran;
5. e.eksploitasi; dan
6. f.perlakuan salah.
(2)Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
(3)Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada Korban.
(4)Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
1. a.perbuatan yang berupa pelecehan seksual baik fisik maupun psikis;
2. b.perbuatan pencabulan dan hubungan seksual kepada Anak;
3. c.pemaksaan hubungan seksual;
4. d.pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
5. e.pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
(5)Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Korban secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial 11 yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
2. b.perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan orang tua, wali, pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
3. c.perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
4. d.perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.
(6)Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
1. a.perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. b.perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
3. c.segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.
(7)Perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
1. a.segala perbuatan atau tindakan baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat individu sakit atau terganggu perasaannya, atau memperoleh perasaan yang tidak enak yang membuat seseorang sedih, kecewa, marah dan takut;
2. b.segala pelanggaran seksual yang dilakukan atau diizinkan untuk dilakukan terhadap Anak oleh orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggung jawabuntuknya, meliputi menyentuh Anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan Anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan kegiatan seksual kepada Anak, pornografi atau mengizinkan Anak melakukan hubungan seksual yang tidak sesuai dengan perkembangannya. 12

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pemerintah Daerah membentuk PPT.
(2)Keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Aparat Penegak Hukum;
3. c.Organisasi Masyarakat;
4. d.masyarakat yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan perlindungan Korban kekerasan.
(3)Susunan keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris; dan
4. d.Bidang-bidang
(4)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya terdiri dari:
1. a.bidang pelayanan pengaduan;
2. b.bidang pelayanan kesehatan;
3. c.bidang pelayanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani;
4. d.bidang pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum; dan/ atau
5. e.bidang pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 9

PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas memberikan perlindungan kepada Korban berupa:

a.mengupayakan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi, perlindungan hukum;
b.melakukan koordinasi dalam rangka penanganan pelayanan Korban Kekerasan;
c.mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
d.melakukan monitoring dan pelaporan. 13

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…