DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yaitu: 1.Ketentuan Pasal 1 diubah; 2.Ketentuan Pasal 5 diubah; 3. Ketentuan Pasal 9 diubah; 4. Ketentuan Pasal 11 diubah; 5.Ketentuan Pasal 13 dihapus; 6.Ketentuan Pasal 16 diubah; 7. Ketntuan Pasal 17 dihapus; 8. Ketentuan Pasal 18 diubah; 9. Ketentuan BAB VII dihapus; 10. Pasal 22 diubah; 11.Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA dan di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C; 12. Ketentuan penjelasan Pasal 40 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal; 13. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah agar proses pengelolaan sampah dilakukan dengan teknik dan metode yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, perlu mengubah paradigma dan perilaku masyarakat terkait sampah;
c.bahwa dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik serta dalam rangka menyelaraskan regulasi di daerah dengan perkembangan, dinamika dan kebutuhan masyarakat, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 4
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Blora
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora. 5
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9.Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah
10.Penghasil sampah adalah setiap setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
13.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
14.Pihak Ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6
16.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
17.Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
18.Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
19.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
20.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22.Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
23.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
24.Reduce, Reuse, dan Recycle, yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
25.Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
1. a.Sampah Rumah Tangga; 7
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.Sampah Spesifik.
(2)Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
(3)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sampah yang berasal dari:
1. a.kawasan komersial;
2. b.kawasan industri;
3. c.kawasan khusus;
4. d.fasilitas sosial;
5. e.fasilitas umum; dan/atau
6. f.fasilitas lainnya.
(4)Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik.
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam rangka pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.melakukan kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan melalui kegiatan:
1. 1.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. 2.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. 3.memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. 4.memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. 5.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
b.melakukan Pengolahan Sampah skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
c.memiliki data dan informasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik, yang memuat:
1. 1.sumber Sampah;
2. 2.timbulan Sampah; 8
3. 3.komposisi Sampah;
4. 4.karakteristik Sampah;
5. 5.fasilitas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
6. 6.pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
d.menyediakan fasilitas pemilahan Sampah organik, Sampah anorganik, Sampah B3 rumah tangga meliputi alat angkut Sampah, TPS, TPS 3R, TPST, dan TPSSS-B3;
e.memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan 3R;
f.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; dan
g.memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang Pengelolaan Sampah.
1. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah, setiap Orang wajib:
1. a.menjaga dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya; dan
2. b.melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.pengurangan Sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
2. b.pemanfaatan Sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
(3)Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.membuang sampah pada tempatnya;
2. b.pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
3. c.pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya; dan
4. d.penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.
(4)Setiap pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan rumah tangga wajib menyediakan tempat Sampah dan/atau TPS.
(5)Setiap pemilik angkutan umum, kendaraan pribadi dan kendaraan dinas wajib menyediakan tempat Sampah.
(6)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. 9

5.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Setiap produsen wajib:

a.menerapkan konsep daur ulang (recycle), teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
b.mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
c.mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan meminimalisasi Sampah;
d.mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya;
e.menarik kembali dan menyediakan fasilitas penampungan yang memadai untuk penarikan kemasan plastik, logam, kaca dan Sampah yang mengandung B3 dari produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen; dan
f.mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
1. 7.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
2. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tata cara penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tata cara pelabelan atau penandaan dan pengelolaan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

9.Ketentuan BAB VII dihapus.
10.Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik terdiri atas:

a.pengurangan Sampah; dan
b.penanganan Sampah.
1. 11.Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA dan di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C sehingga berbunyi sebagai berikut: 10 BAB IXA BANK SAMPAH

Pasal 24A

(1)Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat membentuk dan mendirikan bank Sampah.
(2)Bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
(3)Pembentukan dan pendirian bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24B

Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan 3R meliputi:

a.pemilahan Sampah;
b.pengumpulan Sampah; dan/atau
c.penyerahan ke bank Sampah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…