DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Kewenangan Pemerintah Daerah Bab V Industri Unggulan Daerah Bab VI RPIK 2022-2042 Bab VII Pelaksanaan Bab VIII Pembiayaan Bab IX Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10); 3
9.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BLORA TAHUN 2022-2042.

BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan RPIK 2022-2042.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
5.Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perindustrian.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Industri.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
9.Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kabupaten Blora.
10.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
12.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
13.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
14.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah. 5
15.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK 2022-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Blora.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan Daerah; dan
c.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan Daerah;
c.mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 6

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2022-2042;
d.pelaksanaan; dan
e.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BLORA 2022-2042 A. Strategi Pembangunan Industri Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di Kabupaten Blora dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan industri unggulan, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan IKM yang akan dijabarkan pada bagian lain.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam tata ruang.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
7. g.penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
8. h.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur industri; dan
b.infrastruktur penunjang. 7

BAB V

PENUTUP RPIK Kabupaten Blora tahun 2022-2042, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Blora.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya daerah terdiri dari:
1. a.industri makanan;
2. b.industri pengolahan tembakau;
3. c.industri tekstil;
4. d.industri pakaian jadi;
5. e.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
6. f.industri furnitur.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.Tahap I periode 2022 - 2027;
b.Tahap II periode 2028 – 2032; dan
c.Tahap III periode 2033 – 2042.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8

BAB VI

RPIK 2022-2042

Pasal 10

(1)RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
3. c.BAB III : Visi dan Misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
4. d.BAB IV : Strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan
(3)Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi daerah;
2. b.sumberdaya industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(4)Visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan daerah;
2. b.tujuan pembangunan industri; dan
3. c.sasaran pembangunan industri.
(5)Strategi dan program pembangunan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
1. a.strategi pembangunan industri; dan
2. b.program pembangunan industri. 9
(6)Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
1. a.penetapan, sasaran dan program pembangunan industri unggulan daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan industri;
3. c.pembangunan sumber daya industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
5. e.pemberdayaan industri.

Pasal 11

(1)RPIK 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2022- 2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…