DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas,Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Upaya Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan SIstem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pelayanan Kesehatan Bencana, Penyelanggaraan Kesehatan Lingkungan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Matra, Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan, Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengembangan Inovasi Daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem kesehatan daerah diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk Sistem Kesehatan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Blora.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas secara teratur dan saling tergantung satu sama lain meliputi kelompok warga sipil, lembaga nirlaba, korporasi, dan kelompok non pemerintah lain di Daerah.
9.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. 4
10.Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Masyarakat di Daerah secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya.
11.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
12.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
14.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
15.Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
16.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. 5
17.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
18.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi.
19.Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
20.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
21.Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
22.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan Masyarakat.
23.Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan Masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di wilayah Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
24.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan Masyarakat dengan cara pemicuan. 6

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN

Pasal 2

SKD diselenggarakan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.keadilan;
f.penghormatan hak asasi manusia;
g.sinergi dan kemitraan;
h.komitmen dan tata pemerintahan yang baik;
i.legalitas;
j.antisipatif dan proaktif;
k.gender dan nondiskriminatif; dan
l.kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan, pedoman, dan arah penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas pengelolaan Kesehatan di tingkat Daerah dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.menata pembangunan Kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan menyeimbangkan antara Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Upaya Kesehatan perorangan;
c.memenuhi hak dan kebutuhan semua komponen dalam pembangunan Kesehatan; dan
d.memberikan perlindungan bagi Masyarakat dan penyelenggara Kesehatan. 7

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.upaya Kesehatan;
b.fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c.penyelenggaraan sistem penanggulangan Gawat Darurat terpadu;
d.Pelayanan Kesehatan Bencana;
e.penyelenggaraan Kesehatan lingkungan;
f.penyelenggaraan Kesehatan matra;
g.penyelenggaraan usaha Kesehatan sekolah/madrasah;
h.penyelenggaraan jaminan Kesehatan Masyarakat;
i.sumber daya manusia Kesehatan;
j.sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan;
k.manajemen informasi, dan regulasi Kesehatan;
l.penelitian dan pengembangan Kesehatan;
m.pemberdayaan Masyarakat dan desa;
n.pembiayaan Kesehatan;
o.pengembangan inovasi Daerah;
p.pembinaan dan pengawasan; dan
q.pendanaan.

BAB IV

UPAYA KESEHATAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh Masyarakat.
(2)Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi Masyarakat dalam bentuk:
1. a.Upaya Kesehatan perseorangan; dan
2. b.Upaya Kesehatan Masyarakat.
(3)Penyelenggaraan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia;
2. b.Kesehatan penyandang disabilitas;
3. c.Kesehatan reproduksi; 8
4. d.keluarga berencana;
5. e.gizi;
6. f.Kesehatan gigi dan mulut;
7. g.Kesehatan penglihatan dan pendengaran;
8. h.Kesehatan jiwa;
9. i.penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular;
10. j.Kesehatan keluarga;
11. k.Kesehatan sekolah;
12. l.Kesehatan kerja;
13. m.Kesehatan olahraga;
14. n.Kesehatan lingkungan;
15. o.Kesehatan matra;
16. p.Kesehatan bencana;
17. q.pelayanan darah;
18. r.transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika;
19. s.pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan perbekalan Kesehatan rumah tangga;
20. t.pengamanan makanan dan minuman;
21. u.pengamanan zat adiktif;
22. v.pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
23. w.Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
24. x.Upaya Kesehatan lainnya.
(4)Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
(5)Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan berdasarkan standar sesuai Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Upaya Kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui:
1. a.Pelayanan Kesehatan primer; dan
2. b.Pelayanan Kesehatan lanjutan.
(2)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 9
(3)Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.

Pasal 8

(1)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan Masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
(2)Pelayanan Kesehatan primer menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
(3)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi meliputi pelayanan:
1. a.promotif;
2. b.preventif;
3. c.kuratif;
4. d.rehabilitatif; dan/atau
5. e.paliatif; untuk setiap fase kehidupan.
(4)Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama yang dikoordinasikan oleh Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya.
(5)Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjangkau seluruh Masyarakat melalui:
1. a.struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
2. b.struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
3. c.struktur jejaring berbasis tempat kerja;
4. d.struktur jejaring sistem rujukan; dan
5. e.struktur jejaring lintas sektor.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong terbentuknya Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat. 10
(2)Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan Masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama Masyarakat, serta dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dengan melibatkan sektor lain yang terkait.
(3)Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat dapat berupa pos pelayanan terpadu.
(4)Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh kader dan/atau Masyarakat.
(5)Dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dasar bidang Kesehatan di pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kader Pos pelayanan terpadu diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan spesialis dan/atau subspesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif.
(2)Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh:
1. a.penerima Pelayanan Kesehatan; atau
2. b.melalui penjaminan Kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi komersial.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…