DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; d. laporan operasional; e. laporan perubahan saldo anggaran lebih; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 7); 3
7.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 4

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan : Rp2.660.177.528.320,00
b.Belanja dan transfer : Rp2.638.441.886.429,00 surplus : Rp21.735.641.891,00
c.Pembiayaan : - penerimaan : Rp114.555.366.588,00 - pengeluaran : Rp49.842.586.000,00 Pembiayaan netto : Rp64.712.780.588,00 SiLPA : Rp86.448.422.479,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih antara anggaran Pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.956.518.320,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran Pendapatan setelah perubahan : Rp2.647.221.010.000,00
2. 2.realisasi : Rp2.660.177.528.320,00 selisih lebih : Rp12.956.518.320,00 5
b.selisih antara anggaran Belanja dan Transfer dengan realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp72.606.167.159,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus enam juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran Belanja dan transfer setelah perubahan : Rp2.711.048.053.598,00
2. 2.realisasi : Rp2.638.441.886.429,00 selisih lebih : Rp72.606.167.159,00
c.selisih antara anggaran surplus/defisit dengan realisasi defisit sejumlah Rp85.562.685.479,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplus/defisit setelah perubahan : Rp63.827.043.588,00
2. 2.Realisasi : Rp21.735.641.891,00 selisih lebih/(kurang) : Rp85.562.685.479,00
d.selisih anggaran penerimaan Pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp14.871.677.000,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan : Rp129.427.043.588,00
2. 2.realisasi : Rp114.555.366.588,00 selisih lebih : Rp14.871.677.000,00
e.selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp15.757.414.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan : Rp65.600.000.000,00
2. 2.realisasi : Rp49.842.586.000,00 selisih lebih : Rp15.757.414.000,00
f.selisih antara anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp885.737.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan : Rp63.827.043.588,00
2. 2.realisasi : Rp64.712.780.588,00 selisih kurang : (Rp885.737.000,00) 6

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset : Rp4.014.211.964.063,01
b.jumlah kewajiban : Rp27.721.053.394,04
c.jumlah ekuitas : Rp3.986.490.910.668,99

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2024 : Rp114.427.043.588,00
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi : Rp367.072.556.134,00
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan : (Rp345.336.914.243,00)
d.arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan : (Rp49.714.263.000,00)
e.arus kas bersih dari aktivitas non anggaran : Rp0,00
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2024 : Rp86.448.422.479,00

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan laporan operasional : Rp2.653.640.938.261,39
b.beban laporan operasional : Rp2.397.310.122.543,21
c.surplus/defisit dari kegiatan non operasional : (Rp13.651.523.786,09)
d.surplus/defisit laporan operasional : Rp242.679.291.932,09

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal : Rp114.427.043.588,00
b.penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai Penerimaan Pembiayaan : (Rp114.427.043.588,00)
c.sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran : Rp86.448.422.479,00
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya : Rp0,00
e.saldo anggaran lebih akhir : Rp86.448.422.479,00 7

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.ekuitas awal : Rp3.743.811.618.736,90
b.surplus/defisit laporan operasional : Rp242.679.291.932,09
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan: :
1. 1.koreksi nilai persediaan : Rp0,00
2. 2.selisih revaluasi aset tetap : Rp0,00
3. 3.lain-lain : Rp0,10
d.ekuitas akhir : Rp3.986.490.910.668,99

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia