DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Blora

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan atas Perda Kab Blora No 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci menjadi Titik Reklame.
(2)Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan:
1. a.pada sarana dan prasarana umum; atau
2. b.di luar sarana dan prasarana umum.
(3)Titik Reklame pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.jaringan jalan meliputi:
  1. 1.pada jaringan jalan kawasan perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut: a) ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; b) dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
  2. 2.pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
  3. 3.diatas jaringan jalan dengan ketentuan diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
2. b.dihapus;
3. c.halte bus;
4. d.jembatan penyeberangan orang;
5. e.jembatan penyeberangan multi guna;
6. f.ornamen kota; 4
7. g.terminal;
8. h.stasiun kereta api;
9. i.terowongan (underpass);
10. j.waduk;
11. k.gelanggang olah raga;
12. l.pasar modern; dan
13. m.pasar tradisional.
(4)Titik Reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.di atas bangunan;
2. b.menempel pada bangunan;
3. c.di halaman; atau
4. d.di area terbuka.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Titik Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan Reklame yang:
1. a.dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat :
  1. 1.nama lembaga;
  2. 2.informasi pemerintah; atau
  3. 3.penyuluhan.
2. b.dilakukan oleh Perwakilan Diplomat Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta badan / lembaga organisasi international;
3. c.dilakukan melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
4. d.semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial;
5. e.semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 625 (enam ratus dua puluh lima) cm2;
6. f.dilaksanakan di lokasi pekan raya atau tempat keramaian sejenisnya dengan luas Reklame dan waktu Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan oleh Bupati. 5
(3)Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf f, Penyelenggara Reklame wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan guna dikoordinasikan pemasangannya.
(4)Dalam melaksanakan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 18 September 2018 BUPATI BLORA, Cap ttd. DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 18 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap ttd. KOMANG GEDE IRAWADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 12/2018) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME I. UMUM Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang mengatur mengenai tempat titik reklame dan ketentuan pelaksanaan penerbitan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan titik reklame, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan. Selain itu dalam mengatur titik reklame pada terminal juga harus sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. 7 Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “terminal” adalah terminal penumpang tipe C yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. 8 Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…