DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, ayat (2) Pasal 3, ayat (6) Pasal 4, ayat (4) huruf a Pasal 5, ayat (2) Pasal 6, ayat (4) Pasal 11, Pasal 13, dan Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka data dinamis pada pemerintahan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3
6.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BLORA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di Kabupaten Blora.
(2)Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan.
(3)Nama Desa, kode Desa dan luas wilayah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 18 September 2018 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 18 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 1313 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 13/2018 ) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BLORA I. UMUM Penetapan Desa di Kabupaten Blora merupakan amanat Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan desa dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian akan kedudukan Desa beserta batas wilayah desa yang mengikutinya maka perlu ditetapkan nama-nama desa dan batas-desa di Kabupaten Blora. Pemerintah Kabupaten Blora telah melaksanakan amanat penetapan Desa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 6 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BLORA NAMA DESA, KODE DESA, DAN LUAS WILAYAH DESA DI KABUPATEN BLORA KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha)

33.PROVINSI JAWA TENGAH 33.16 KABUPATEN BLORA 33.16.01 1. JATI 33.16.01.2001 1. BANGKLEYAN 7,40 33.16.01.2002 2. GEMPOL 58 33.16.01.2003 3. KEPOH 23,19 33.16.01.2004 4. PELEM 8,55 33.16.01.2005 5. JEGONG 25,83 33.16.01.2006 6. JATI 16,35 33.16.01.2007 7. SINGGET 10,81 33.16.01.2008 8. GABUSAN 9,62 33.16.01.2009 9. DOPLANG 16,10 33.16.01.2010 10. RANDULAWANG 5,60 33.16.01.2011 11. TOBO 11,65 33.16.01.2012 12. PENGKOLJAGONG 11,94 33.16.02 2. RANDUBLATUNG 33.16.02.2001 1. TLOGOTUWUNG 4,00 33.16.02.2002 2. BODEH 24,98 33.16.02.2003 3. GEMBYUNGAN 9,46 33.16.02.2004 4. SAMBONGWANGAN 9,40 33.16.02.2006 5. PILANG 6,29 33.16.02.2007 6. TEMULUS 10,46 7 KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha) 33.16.02.2008 7. SUMBEREJO 5,87 33.16.02.2009 8. KUTUKAN 18,16 33.16.02.2010 9. KEDIREN 10,35 33.16.02.2012 10. KADENGAN 8,39 33.16.02.2013 11. BEKUTUK 5,16 33.16.02.2014 12. PLOSOREJO 10,24 33.16.02.2015 13. JERUK 7,13 33.16.02.2016 14. TANGGEL 32,65 33.16.02.2017 15. KALISARI 12,93 33.16.02.2018 16. NGLIRON 17,64 33.16.03 3. KRADENAN 33.16.03.2001 1. MEGERI 5,31 33.16.03.2002 2. NGLEBAK 28,35 33.16.03.2003 3. GETAS 17,45 33.16.03.2004 4. NGINGGIL 12,18 33.16.03.2005 5. NGRAWOH 7,72 33.16.03.2006 6. MENDENREJO 12,81 33.16.03.2007 7. SUMBER 13,69 33.16.03.2008 8. MOJOREMBUN 5,18 33.16.03.2009 9. NGLUNGGER 2,04 33.16.03.2010 10. MEDALEM 4,78 33.16.04 4. KEDUNGTUBAN 33.16.04.2001 1. GONDEL 5,03 33.16.04.2002 2. KETUWAN 3,51 33.16.04.2003 3. JIMBUNG 2,35 33.16.04.2004 4. PANOLAN 2,14 33.16.04.2005 5. KLAGEN 2,22 33.16.04.2006 6. KEMANTREN 5,02 33.16.04.2007 7. SIDOREJO 3,61 33.16.04.2008 8. WADO 8,04 33.16.04.2009 9. PULO 3,01 33.16.04.2010 10. TANJUNG 5,04 8 KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha) 33.16.04.2011 11. SOGO 5,28 33.16.04.2012 12. BAJO 4,51 33.16.04.2013 13. NGLANDEYAN 5,56 33.16.04.2014 14. KALEN 7,62 33.16.04.2015 15. NGRAHO 18,65 33.16.04.2016 16. KEDUNGTUBAN 14,23 33.16.04.2017 17. GALUK 11,21 33.16.05 5. CEPU 33.16.05.2001 1. GADON 1,87 33.16.05.2002 2. NGLORAM 3,88 33.16.05.2003 3. CABEAN 4,65 33.16.05.2004 4. KAPUAN 2,50 33.16.05.2005 5. JIPANG 1,93 33.16.05.2006 6. GETAS 2,78 33.16.05.2007 7. SUMBERPITU 1,13 33.16.05.2008 8. KENTONG 2,65 33.16.05.2009 9. MERNUNG 3,40 33.16.05.2010 10. MULYOREJO 3,12 33.16.05.2012 11. NGLANJUK 1,44 33.16.06 6. SAMBONG 33.16.06.2001 1. TEMENGENG 12,02 33.16.06.2002 2. SAMBONGREJO 21,84 33.16.06.2003 3. GADU 9,51 33.16.06.2004 4. SAMBONG 5,21 33.16.06.2005 5. POJOKWATU 4,56 33.16.06.2006 6. GAGAKAN 4,61 33.16.06.2007 7. BITING 2,29 33.16.06.2008 8. BRABOWAN 5,34 33.16.06.2009 9. LEDOK 12,40 33.16.06.2010 10. GIYANTI 10,97 33.16.07 7. JIKEN 33.16.07.2001 1. NGLOBO 20,62 9 KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha) 33.16.07.2002 2. CABAK 14,70 33.16.07.2003 3. NGLEBUR 29,84 33.16.07.2004 4. JANJANG 9,90 33.16.07.2005 5. BLEBOH 26,55 33.16.07.2006 6. KETRINGAN 18,63 33.16.07.2007 7. SINGONEGORO 17,00 33.16.07.2008 8. JIKEN 18,95 33.16.07.2009 9. GENJAHAN 2,67 33.16.07.2010 10. JIWOREJO 3,30 33.16.07.2011 11. BANGOWAN 6,01 33.16.08 8. JEPON 33.16.08.2001 1. BLUNGUN 13,70 33.16.08.2002 2. SEMANGGI 21,02 33.16.08.2003 3. NGAMPON 2,26 33.16.08.2004 4. JOMBLANG 9,84 33.16.08.2005 5. PALON 4,14 33.16.08.2006 6. BANGSRI 9,78 33.16.08.2007 7. SUMURBOTO 1,51 33.16.08.2008 8. BRUMBUNG 2,37 33.16.08.2009 9. TURIREJO 3,35 33.16.08.2010 10. SEMAMPIR 1,67 33.16.08.2011 11. KEMIRI 2,22 33.16.08.2012 12.TEMPELLEMAHBANG 3,85 33.16.08.2014 13. SESO 0,98 33.16.08.2015 14. BALONG 1,39 33.16.08.2016 15. GENENG 3,03 33.16.08.2017 16. NGLAROHGUNUNG 2,05 33.16.08.2018 17. KAWENGAN 3,83 33.16.08.2019 18. GERSI 1,31 33.16.08.2020 19. GEDANGDOWO 2,57 33.16.08.2021 20. PULEDAGEL 2,11 33.16.08.2022 21. BACEM 2,84 10 KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha) 33.16.08.2023 22. JATIREJO 2,65 33.16.08.2024 23. SOKO 2,32 33.16.08.2025 24. WARU 2,09 33.16.09 9. BLORA 33.16.09.2001 1. JEPANGREJO 11,87 33.16.09.2002 2. KAMOLAN 3,71 33.16.09.2003 3. PELEM 1,62 33.16.09.2004 4. PURWOREJO 4,42 33.16.09.2005 5. ANDONGREJO 2,39 33.16.09.2007 6. JEJERUK 0,48 33.16.09.2019 7. TEMUREJO 4,24 33.16.09.2020 8. TEMPUREJO 1,97 33.16.09.2021 9. PATALAN 3,06 33.16.09.2022 10. TAMBAKSARI 4,14 33.16.09.2023 11. PURWOSARI 3,64 33.16.09.2024 12. NGADIPURWO 0,27 33.16.09.2025 13. SENDANGHARJO 8,31 33.16.09.2026 14. TEMPURAN 2,37 33.16.09.2027 15. PLANTUNGAN 2,65 33.16.09.2028 16. NGAMPEL 7,05 33.16.10 10. TUNJUNGAN 33.16.10.2001 1. TAWANGREJO 4,58 33.16.10.2002 2. KEDUNGRINGIN 1,84 33.16.10.2003 3. ADIREJO 5,08 33.16.10.2004 4. TAMANREJO 2,85 33.16.10.2005 5. TUTUP 3,13 33.16.10.2006 6. SUKOREJO 5,28 33.16.10.2007 7. TAMBAHREJO 7,55 33.16.10.2008 8. KALANGAN 5,35 33.16.10.2009 9. SAMBONGREJO 6,76 33.16.10.2010 10. TUNJUNGAN 29,70 33.16.10.2011 11. KEDUNGREJO 9,16 11 KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha) 33.16.10.2012 12. GEMPOLREJO 5,79 33.16.10.2013 13. NGLANGITAN 7,56 33.16.10.2014 14. KESER 2,61 33.16.10.2015 15. SITIREJO 4,58 33.16.11 11. BANJAREJO 33.16.11.2001 1. JATISARI 2,60 33.16.11.2002 2. JATIKLAMPOK 4,97 33.16.11.2003 3. KLOPODUWUR 8,81 33.16.11.2004 4. SIDOMULYO 12,79 33.16.11.2005 5. BALONGSARI 10,53 33.16.11.2006 6. BACEM 11,53 33.16.11.2007 7. WONOSEMI 3,27 33.16.11.2008 8. SENDANGGAYAM 1,89 33.16.11.2009 9. BANJAREJO 13,31 33.16.11.2010 10. MOJOWETAN 3,92 33.16.11.2011 11. SUMBERAGUNG 6,08 33.16.11.2012 12. GEDONGSARI 2,07 33.16.11.2013 13. SENDANGWUNGU 2,30 33.16.11.2014 14. BALONGREJO 1,35 33.16.11.2015 15. KARANGTALUN 3,42 33.16.11.2016 16. KEBONREJO 3,27 33.16.11.2017 17. KEMBANG 2,36 33.16.11.2018 18. SEMBONGIN 3,16 33.16.11.2019 19. PLOSOREJO 1,80 33.16.11.2020 20. BULUROTO 4,09 33.16.12 12. NGAWEN 33.16.12.2001 1. ROWOBUNGKUL 9,22 33.16.12.2002 2. GEDEBEG 4,72 33.16.12.2003 3. SAMBONGANYAR 13,09 33.16.12.2004 4. KENDAYAAN 1,72 33.16.12.2005 5. PLUMBON 1,58 33.16.12.2006 6. BERGOLO 2,18 12 KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha) 33.16.12.2007 7. BANDUNGROJO 2,71 33.16.12.2008 8. KEDUNGSATRIYAN 2,28 33.16.12.2009 9. KARANGTENGAH 3,27 33.16.12.2010 10. JETAKWANGER 6,72 33.16.12.2011 11. SUMBEREJO 2,59 33.16.12.2012 12. SENDANGAGUNG 2,59 33.16.12.2013 13. TALOKWOHMOJO 3,29 33.16.12.2014 14. TREMBULREJO 4,37 33.16.12.2016 15. GONDANG 2,50 33.16.12.2017 16. SENDANGREJO 2,85 33.16.12.2019 17. SEMAWUR 4,10 33.16.12.2020 18. BRADAG 4,92 33.16.12.2021 19. GOTPUTUK 1,89 33.16.12.2022 20. BERBAK 1,15 33.16.12.2023 21. SARIMULYO 3,03 33.16.12.2024 22. SENDANGMULYO 3,12 33.16.12.2025 23. WANTILGUNG 1,04 33.16.12.2026 24. BOGOWANTI 1,01 33.16.12.2027 25. SAMBONGREJO 2,29 33.16.12.2028 26. SRIGADING 4,55 33.16.12.2029 27. KARANGJONG 5,02 33.16.13 13. KUNDURAN 33.16.13.2001 1. BOTORECO 24,56 33.16.13.2002 2. BULOH 12,20 33.16.13.2003 3. KEMIRI 4,68 33.16.13.2004 4. KODOKAN 1,75 33.16.13.2005 5. SONOKIDUL 4,08 33.16.13.2006 6. SEMPU 3,29 33.16.13.2007 7. CUNGKUP 2,20 33.16.13.2008 8. PLOSOREJO 4,21 33.16.13.2009 9. NGILEN 2,15 33.16.13.2010 10. BAKAH 3,92 13 KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha) 33.16.13.2011 11. KALANGREJO 2,23 33.16.13.2012 12. BLUMBANGREJO 1,89 33.16.13.2013 13. TAWANGREJO 4,67 33.16.13.2014 14. KLOKAH 6,49 33.16.13.2015 15. MURAHARJO 2,95 33.16.13.2016 16. JAGONG 3,45 33.16.13.2018 17. GAGAAN 1,59 33.16.13.2019 18. SAMBIROTO 2,86 33.16.13.2020 19. BEJIREJO 4,64 33.16.13.2021 20. JETAK 2,05 33.16.13.2022 21. KARANGGENENG 5,07 33.16.13.2023 22. BALONG 3,14 33.16.13.2024 23. NGAWENOMBO 11,15 33.16.13.2025 24. SENDANGWATES 2,46 33.16.13.2026 25. KEDUNGWARU 7,21 33.16.14 14. TODANAN 33.16.14.2001 1. TINAPAN 8,79 33.16.14.2002 2. SAMBENG 2,98 33.16.14.2003 3. PRIGI 2,11 33.16.14.2004 4. PELEMSENGIR 4,93 33.16.14.2005 5. KACANGAN 4,54 33.16.14.2006 6. SONOKULON 4,22 33.16.14.2007 7. KEDUNGWUNGU 9,20 33.16.14.2008 8. GUNUNGAN 1,37 33.16.14.2009 9. KAJENGAN 3,08 33.16.14.2010 10. DRINGO 3,65 33.16.14.2011 11. COKROWATI 3,41 33.16.14.2012 12. KETILENG 3,75 33.16.14.2013 13. TODANAN 4,74 33.16.14.2014 14. NGUMBUL 8,95 33.16.14.2015 15. WUKIRSARI 4,23 33.16.14.2016 16. BICAK 7,24 14 KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha) 33.16.14.2017 17. SENDANG 2,89 33.16.14.2018 18. KARANGANYAR 5,47 33.16.14.2019 19. DALANGAN 3,21 33.16.14.2020 20. CANDI 5,02 33.16.14.2021 21. GONDORIYO 5,10 33.16.14.2022 22. KEMBANG 5,07 33.16.14.2023 23. BEDINGIN 12,16 33.16.14.2024 24. LEDOK 2,99 33.16.14.2025 25. KEDUNGBACIN 9,64 33.16.15 15. BOGOREJO 33.16.15.2001 1. GOMBANG 2,17 33.16.15.2002 2. SARIREJO 1,85 33.16.15.2003 3. KARANGANYAR 1,54 33.16.15.2004 4. KARANG 2,95 33.16.15.2005 5. PRANTAAN 3,34 33.16.15.2006 6. JERUK 1,64 33.16.15.2007 7. BOGOREJO 4,72 33.16.15.2008 8. GEMBOL 1,84 33.16.15.2009 9. TEMPUREJO 3,26 33.16.15.2010 10. GAYAM 3,83 33.16.15.2011 11. SENDANGREJO 5,47 33.16.15.2012 12. GANDU 4,80 33.16.15.2013 13. NGLENGKIR 8,47 33.16.15.2014 14. JURANGJERO 3,92 33.16.16 16. JAPAH 33.16.16.2001 1. HARJOWINANGUN 2,12 33.16.16.2002 2. TENGGER 2,94 33.16.16.2003 3. KROCOK 2,97 33.16.16.2004 4. NGAPUS 8,75 33.16.16.2005 5. DOLOGAN 5,09 33.16.16.2006 6. TLOGOWUNGU 5,53 33.16.16.2007 7. JAPAH 1,94 15 KODE NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN NAMA KECAMATAN NAMA DESA LUAS WILAYAH (Ha) 33.16.16.2008 8. BEGANJING 7,01 33.16.16.2009 9. NGRAMBITAN 0,88 33.16.16.2010 10. PENGKOLREJO 7,13 33.16.16.2011 11. BOGOREJO 6,31 33.16.16.2012 12. WOTBAKAH 4,01 33.16.16.2013 13. PADAAN 3,00 33.16.16.2014 14. BOGEM 3,58 33.16.16.2015 15. SUMBEREJO 11,63 33.16.16.2016 16. NGIYONO 9,93 33.16.16.2017 17. GAPLOKAN 12,15 33.16.16.2018 18. KALINANAS 8,08 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015