DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Perencanaan Bab IV Pemanfaatan Bab V Pengendalian Bab VI Pemeliharaan Bab VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Bab VIII Sistem Informasi Bab IX Hak, Kewajiban dan Larangan Bab X Pengawasan Bab XI Peran Masyarakat Bab XII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bab XIII Pembiayaan Bab XIV Sanksi Administratif Bab XV Penyidikan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan bersama-sama oleh semua pihak secara konsisten dan sungguh-sungguh, sebagai upaya untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Blora;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8.Rencana PPLH yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 4
9.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
10.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya.
13.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
14.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 5
16.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah penyataan kesanggupan dari penanggung jawa Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
18.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
19.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
20.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
22.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup. 6
23.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam kurun waktu tertentu.
24.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Murtu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
25.Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
26.Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29.Bahan Berbahaya Dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, danf atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30.Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 7
32.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
33.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
34.Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
35.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
36.Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
37.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
38.Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
39.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40.Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
41.Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 8
42.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan mejalankan usaha dan/atau kegiatannya.
43.Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
44.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab negara;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.Ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 3

PPLH bertujuan:

a.melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
b.menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem;
d.menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
e.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup; 9
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
i.mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; dan
j.mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan PPLH meliputi:

a.perencanaan
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta Limbah bahan berbahaya dan beracun;
f.sistem informasi;
g.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
h.hak, kewajiban, dan larangan;
i.peran masyarakat;
j.pengawasan;
k.penyelesaian sengketa lingkungan; dan
l.pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
2. b.penyusunan RPPLH Daerah.
(2)Inventarisasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam yang meliputi:
1. a.potensi dan kesediaan; 10
2. b.jenis yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
(4)Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan Sumber Daya Alam.
(5)Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(6)Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH Provinsi;
2. b.inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
3. c.inventarisasi tingkat Ekoregion.
(2)RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.Kearifan Lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.Perubahan Iklim.
(3)RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah. 11

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 7

(1)Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
(2)Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan:
1. a.Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di wilayah Daerah; dan/atau
2. b.Karakteristik, fungsi ekosistem, dan kearifan lokal.
(3)Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi.
(4)Bupati dalam menetapkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyrakat.
(5)Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. 12
(2)Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulangan; dan
3. c.pemulihan
(3)Pemerintah Daerah dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing- masing.
(4)Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menggunakan laboratorium lingkungan Daerah.

Pasal 9

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.KLHS;
b.tata ruang;
c.Baku Mutu Lingkungan Hidup;
d.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
e.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
f.kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
g.Persetujuan Lingkungan;
h.instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
i.peraturan perundang-undangan Daerah berbasis Lingkungan Hidup;
j.anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
k.analisis risiko Lingkungan Hidup;
l.audit Lingkungan Hidup; dan
m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. 13

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
(2)KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi:
1. a.rencana tata ruang wilayah Daerah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
2. b.kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
(3)Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
(4)Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
(5)Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…