Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan atas Perda Kab Blora Nomor 5 Tahun 2012
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan atas Perda Kab Blora Nomor 5 Tahun 2012
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) diubah sebagai berikut :
Tarif Pajak untuk masing-masing jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
4
dan
5 (2a) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
BAB XXIA PENGAWASAN
pada objek Pajak tertentu.
6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 12 Desember 2018 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 12 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 16 /2018) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pembiayaan yang salah satu sumber pendanaannya dari Pajak Daerah, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu diubah dan disesuaikan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Penyesuaian tarif Pajak dan penyelenggaraan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah perlu dibenahi agar peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) pelayanan yang disediakan oleh Restoran termasuk juga pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang dilakukan oleh lesehan kaki lima, depot makan, dan sejenisnya. Ayat (2) Cukup jelas. 8 Ayat (3) Yang dimaksud dengan “nilai penjualan” adalah jumlah nilai uang hasil penjualan makanan/minuman selama suatu masa jual tertentu. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas. Angka 5
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 16
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen