DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab III Kerja Sama Bab IV Monitoring dan Evaluasi Bab V Partisipasi Masyarakat Bab VI Pendanaan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pesantren diperlukan fasilitasi dan pengetahuan berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Blora perlu mengatur fasilitasi pengembangan pesantren dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Blora.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
8.Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4

Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
b.kerjasama;
c.monitoring dan evaluasi;
d.partisipasi masyarakat; dan
e.pendanaan fasilitasi.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terdaftar dan memiliki izin operasional dari Kementerian Agama; dan
2. b.melakukan aktivasi secara berkala pada Kementerian Agama.
(3)Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:
1. a.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan; 5
2. b.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah; dan
3. c.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
4. d.pengembangan kompetensi pendidik; dan/atau
5. e.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
(2)Fasilitasi Pengembangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan atau pelatihan; dan
2. b.pemberian beasiswa.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
2. b.Perangkat Daerah lain yang terkait.
(5)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, untuk mewujudkan Islam rahmatan lil’alamin.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
(3)Fasilitasi dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pendidikan, kesejahteraan rakyat, komunikasi dan informasi dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk: 7
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.bantuan ketrampilan;
5. e.peningkatan kesehatan; dan
6. f.peningkatan kemandirian ekonomi
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan kesejahteraan rakyat;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
6. f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan/atau
7. g.Perangkat Daerah lain yang terkait.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati. 8

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Bupati dapat mengembangkan kerja sama.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. c.Pemerintah kabupaten/kota lain;
4. d.lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga kesehatan;
7. g.lembaga keagamaan;
8. h.badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa/badan usaha milik swasta; dan
9. i.koperasi, yayasan dan badan hukum lainnya.
(3)Bentuk kerja sama dalam fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pemberdayaan;
2. b.pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
3. c.kerja sama lainnya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
(2)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. 9
(3)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Fasilitasi Pengembangan Pesantren kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…