DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan dan Prinsip Bab III Ruang Lingkup Bab IV Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab V Inovasi Daerah dalam rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi Bab VI Pengusulan Bab VII Penetapan Bab VIII Perencanaan Bab IX Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah Bab X Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bab XI Pengembangan Inovasi Daerah Bab XII Penilaian dan Penghargaan Bab XIII Penyebaran Inovasi Daerah Bab XIV Pendanaan Bab XV Kerja Sama Bab XVI Informasi Kerja Sama Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIX Ketentuan Lain-Lain Bab XX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Blora.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 4
8.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a.peningkatan Pelayanan Publik;
b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c.peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

a.peningkatan efisiensi dan efektivitas;
b.bersifat simultan dan berkelanjutan;
c.dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
d.membangun sinergitas;
e.perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
f.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
g.berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
h.dilakukan secara terbuka;
i.memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
j.dapat dipertanggungjawabkan. 5

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
c.pengusulan;
d.penetapan;
e.perencanaan;
f.sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah;
g.perlindungan hak kekayaan intelektual;
h.pengembangan Inovasi Daerah;
i.penilaian dan penghargaan;
j.penyebaran Inovasi Daerah;
k.pendanaan;
l.kerja sama;
m.informasi Inovasi Daerah;
n.sanksi;
o.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

(1)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
1. a.proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
2. b.Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan barang publik;
2. b.pelayanan jasa publik; dan
3. c.pelayanan administrasi.

Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e.dapat direplikasi. 7

BAB V

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 10

(1)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselengarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi.
(2)Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.duplikasi; dan
4. d.sintesis.

Pasal 11

(1)Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
(2)Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(3)Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(4)Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 12

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagaian unsur obyek inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
d.menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa. 8

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…