Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2017
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 72
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
3
4
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip:
BAB II JENIS USAHA DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN Bagian Kesatu Jenis Usaha
BAB II
Bagian Kedua Kriteria
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha atau bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
6
Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.
Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.
Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik. 7
Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)