DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Blora

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk PPIH.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Blora dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BKORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Blora.
6.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8.Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah.
9.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji Daerah di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji
10.Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditugaskan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari tim pemandu Haji Daerah dan tim kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
11.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan/atau bimbingan ibadah.
12.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
13.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah. 4
15.Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
16.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
17.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji, pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Pengaturan penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
b.pelayanan Transportasi Jemaah Haji:
1. 1.dari Daerah ke Embarkasi; dan
2. 2.dari Debarkasi ke Daerah.

BAB IV

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 4

(1)Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk PPIH.
(2)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur instansi terkait lainnya.
(3)Pembentukan PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5

Pasal 5

(1)PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIH dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(2)TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur masyarakat yang membidangi kesehatan yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Jumlah keanggotaan TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) ditentukan sesuai dengan penetapan alokasi porsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(5)Bupati mengusulkan calon petugas TPHD dan TKHD kepada Gubernur melalui seleksi terbuka di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ditetapkan sebagai Petugas Haji Daerah.
(6)Petugas TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan sesuai dengan penetapan alokasi porsi tahun berjalan secara proporsional. 6
(7)Ketentuan mengenai tata cara pengusulan calon Petugas TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ketentuan pembiayaan Petugas TPHD dan TKHD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Ketua PPIH.
(3)Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 9

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.
(3)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa moda transportasi darat.
(4)Pelaksanaan Pelayanan Transportasi Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, efisiensi dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

Pasal 10

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat: 7
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkut;
3. c.kapasitas penumpang;
4. d.biaya angkutan; dan
5. e.jangka waktu.
(3)Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1)Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan keagamaan.
(3)Komponen biaya penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, meliputi:
1. a.biaya operasional PPIH;
2. b.biaya transportasi Jemaah Haji:
  1. 1.dari Daerah ke Embarkasi; dan
  2. 2.dari Debarkasi ke Daerah;
3. c.pelayanan bagasi;
4. d.konsumsi Jemaah Haji; dan
5. e.biaya operasional lainnya
(4)Besaran biaya penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah mengacu standar biaya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…