DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Manajemen Proteksi Kebakaran Bab V Pencegahan Kebakaran Bab VI Objek Dan Potensi Kebakaran Bab VII Pemberdayaan Masyarakat Bab VIII Kerjasama Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan Bab X Larangan Bab XI Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah Kabupaten Blora memiliki potensi ancaman bahaya kebakaran yang tinggi sehingga perlu mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Blora;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan kemampuan Bangunan Gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
6.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
7.Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
8.Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11.Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan. 5
12.Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan wilayah Daerah.
13.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
14.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
15.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung terhadap Bahaya Kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi Kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
16.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
17.Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
18.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
19.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
20.Bahan Yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
21.Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran. 6
22.Petugas Pemadam Kebakaran adalah petugas IPK yang bertugas melaksanakan penanggulangan Kebakaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari Bahaya Kebakaran.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi Bahaya Kebakaran;
2. b.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
3. c.melindungi keselamatan jiwa dan harta benda terhadap Bahaya Kebakaran di wilayah Daerah;
4. d.menjamin terselenggaranya penanganan Kebakaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; dan
5. e.mendorong semangat gotong royong, sosial, dan kemanusiaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran yang meliputi:

a.manajemen proteksi Kebakaran;
b.pemberdayaan masyarakat;
c.kerjasama pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 4

Manajemen proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: 7

a.RISPK;
b.pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
c.pengendalian keselamatan Kebakaran; dan
d.penanggulangan Kebakaran.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Kebakaran secara terencana dan terpadu, Pemerintah Daerah menyusun sistem manajemen Kebakaran.
(2)Sistem manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RISPK.

Pasal 6

(1)RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan analisis Bahaya Kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
1. a.komitmen Pemerintah Daerah;
2. b.pelibatan pemangku kepentingan;
3. c.penetapan peta dasar yang digunakan;
4. d.penaksiran risiko Kebakaran dan penempatan pos;
5. e.kajian dan analisis terhadap kinerja IPK;
6. f.analisis peraturan;
7. g.penyusunan pembiayaan;
8. h.pengesahan RISPK; dan
9. i.rencana implementasi.
(2)RISPK meliputi rencana sistem pencegahan Kebakaran dan rencana sistem penanggulangan Kebakaran.
(3)RISPK ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB V

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 7

(1)Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung berperan aktif dalam mencegah Kebakaran. 8
(2)Untuk mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung wajib:
1. a.memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
2. b.melengkapi sistem proteksi Kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis dengan standar menyesuaikan Standar Nasional Indonesia;
3. c.melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung;
4. d.menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian Kebakaran; dan
5. e.memiliki izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi.
(3)Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang :
1. a.mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai;
2. b.memiliki luas bangunan melebihi 5.000 (lima ribu) meter persegi; atau
3. c.memiliki jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang; wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
(4)Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
3. c.penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
4. d.pengenaan denda administratif;
5. e.pencabutan Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
6. f.pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
(5)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen keselamatan Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran. 9
(2)Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh kontraktor atau pengembang harus dilengkapi sarana dan prasarana proteksi Kebakaran, termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam Kebakaran.
(3)Untuk melaksanakan manajemen proteksi Kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk SKKL.
(4)SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala IPK.

Pasal 9

(1)IPK melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di wilayah Daerah.
(2)Pengendalian keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
1. a.rekomendasi pada Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
2. b.pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi Kebakaran;
3. c.pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
4. d.rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
5. e.rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 10

(1)IPK melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
(2)Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPK dapat menunjuk badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002