DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Blora

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyidik PNS

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 257 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidik pegawai negeri sipil diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blora sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
7.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia. 5

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
(2)Pelaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satpol PP.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 6
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dalam melakukan tugas penyidikan dapat diberikan uang insentif.
(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasukan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Satpol PP. 7

BAB IV

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 7

(1)Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, wewenang dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu ketua pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN, PERUBAHAN STRUKTUR DAN MUTASI SERTA PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.penilaian prestasi kerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
(3)Pengusulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 9

Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan/atau mutasi PPNS, Bupati wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
(2)Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati yang membawahi PPNS yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS dimaksud kepada Menteri.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 257 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidik pegawai negeri sipil diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blora sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
7.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia. 5

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
(2)Pelaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satpol PP.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 6
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dalam melakukan tugas penyidikan dapat diberikan uang insentif.
(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasukan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Satpol PP. 7

BAB IV

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 7

(1)Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, wewenang dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu ketua pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN, PERUBAHAN STRUKTUR DAN MUTASI SERTA PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.penilaian prestasi kerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
(3)Pengusulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 9

Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan/atau mutasi PPNS, Bupati wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
(2)Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati yang membawahi PPNS yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS dimaksud kepada Menteri.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.