DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Maksud Dan Tujuan Bab III Prinsip Dan Strategi Bab IV Penyelenggaraan Penanggulangan Hiv Dan Aids Bab V Pendanaan Bab VI Komisi Penanggulangan Aids Daerah Bab VII Pemberdayaan Masyarakat Bab VIII Pencatatan Dan Pelaporan Bab IX Peran, Hak, Dan Tanggung Jawab Penderita Hiv Dan Aids Bab X Larangan Bab XI Pembinaan Dan Pengawasan Bab XI Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
c.bahwa Kabupaten Blora merupakan salah satu wilayah daerah di Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang memperlihatkan kecenderungan adanya peningkatan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5145); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
16.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Acquired Immune Deficiency Syndrome Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Darah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
6.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
7.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
8.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
9.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
10.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
11.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
12.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya. 6
13.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
14.Orang yang Hidup Dengan ODHA yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
15.Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang sifatnya tidak mematikan tapi menekan laju perkembangan HIV di dalam tubuh manusia.
16.Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang paling berdampak pada HIV dan AIDS.
17.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Maksud pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah memberikan landasan hukum dan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mengatur, memfasilitasi, serta mengoordinasikan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah penularan HIV dan AIDS; 7
b.memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
c.melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
d.memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
e.meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS harus menerapkan prinsip sebagai berikut:

a.memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi yang terinfeksi HIV (ODHA) serta orang- orang terdampak HIV dan AIDS;
e.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
f.melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS; dan
g.memberikan dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.

Pasal 6

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi: 8

a.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS melalui pengembangan dan peningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta, dunia usaha, dan organisasi profesi;
b.memprioritaskan komitmen nasional dan internasional;
c.meningkatkan advokasi dan mengembangkan kapasitas;
d.meningkatkan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;
e.menemukan kasus sedini mungkin dengan melakukan pemeriksaan pada populasi kunci dan populasi khusus;
f.meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi dan bermasalah kesehatan;
g.meningkatkan pembiayaan Penanggulangan HIV dan AIDS;
h.meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu, meningkatkan peran serta remaja, perempuan, keluarga dan masyarakat umum termasuk ODHA dalam berbagai upaya pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
i.meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
j.mengobati sedini mungkin penderita HIV dan AIDS sesuai dengan kriteria pengobatan;
k.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dukungan dan peningkatan kualitas hidup ODHA dan OHIDHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
l.mempertahankan kelangsungan pengobatan penderita HIV dan AIDS;
m.meningkatkan manajemen Penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna;
n.menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, dengan menitikberatkan pencegahan dan penanggulangannya pada sub populasi berperilaku risiko tinggi dan lingkungannya dengan tetap memperhatikan sub populasi lainnya; dan
o.menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran dan mata rantai penularan HIV dan AIDS. 9

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 7

(1)Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan HIV;
3. c.pemeriksaan diagnosis HIV;
4. d.pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
5. e.rehabilitasi.

Pasal 8

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.advokasi;
2. b.bina suasana;
3. c.pemberdayaan;
4. d.kemitraan; dan
5. e.peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.

Pasal 9

(1)Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya. 10
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.iklan layanan masyarakat;
2. b.kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit;
3. c.promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda;
4. d.peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan yang terlatih; dan
5. e.program promosi kesehatan lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…