DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Wewenang dan Tanggung Jawab; Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Kelembagaan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Air Irigasi; pengembangan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Aset Irigasi; Keberlanjutan Fungsi Irigasi; Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi; Pemantauan dan Evaluasi; Larangan; Ketentuan Penyidikan; ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem sistem irigasi merupakan salah satu kewenangan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 4
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daeah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daeah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daeah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi rawa, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7.Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9.Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
10.Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
11.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang dierlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. 6
12.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
13.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya.
14.Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi didalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
15.Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
16.Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
17.Jaringan Utama adalah jaringan yang berada dalam satu sistem irigasi, melalui dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya.
18.Tanggul adalah bangunan penahan air gabian kanan dan atau kiri di sepanjang tepi badan air tersebut.
19.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan irigasi.
20.Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi dari satu bangunan sadap.
21.Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang lama.
22.Irigasi Desa adalah irigasi yang pembuatan, pendayagunaan pemeliharaan jaringan irigasinya dilaksanakan oleh para petani di bawah pembinaan Pemerintah desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun Kabupaten.
23.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
24.Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama. 7
25.Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.
26.Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani termasuk padi, tambak dan lain-lain.
27.Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
28.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
29.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
30.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
31.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
32.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
33.Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, perubahan jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, lembaga pengelola air guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi serta data lain yang dianggap perlu.
34.Manajemen Aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset, audit dan evaluasi.
35.Pengawasan Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi.
36.Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. 8
37.Daerah Pengaliran Sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke laut.
38.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
39.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis; termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air, atau nama lain dengan maksud yang sama.
40.Gabungan Perkumpulan Petani Pamakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada di daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
41.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
42.Lembaga Lokal Pengelola Irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi di bidang tataguna air di tingkat usaha tani atau kelembagaan sejenis lainnya.
43.Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan atar pengguna air dan petugas Pemerintah daerah pada suatu daerah irigasi yang bersifat multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
44.Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi.
45.Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri dibidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, agar secara mantap dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab. 9
46.Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk kepentingan pertanian.
47.Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
48.Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
49.Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi :
1. a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
2. b.melaksanakan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah Irigasi;
3. c.melaksanakan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
4. d.memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Daerah untuk keperluan irigasi;
5. e.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam 1 (satu) daerah;
6. f.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
7. g.memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi; 10
8. h.memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
9. i.membentuk Komisi Irigasi;
10. j.melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
11. k.memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam 1 (satu) daerah.
(2)Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan P3A dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 3

(1)Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi diselengggarakan secara partisipatif, terpadu, transparan dan akuntabel, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan hidup.
(2)Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
(3)Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 4

(1)Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
(2)Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu Jaringan Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakaian air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, dan hilir secara selaras. 11

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi yang dilakukan oleh perseorangan wajib memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 6

(1)Kelembagaan pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan Jaringan Irigasi.
(2)Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.SKPD yang membidangi Irigasi;
2. b.Perkumpulan Petani Pemakai Air;
3. c.Komisi Irigasi; dan
4. d.pihak lain yang kegiatannya memanfaatkan Irigasi.

Pasal 7

(1)P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Petani Pemakai Air secara demokratis pada setiap Daerah layanan atau petak tersier atau desa sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan Daerah Irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
(2)P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat membentuk GP3A pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, dan/atau satu Daerah Irigasi.
(3)GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau 1 (satu) Daerah Irigasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan P3A, GP3A dan IP3A diatur dalam Peraturan Bupati. 12

Pasal 8

(1)Bupati membentuk Komisi Irigasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, perwakilan P3A, dan pengguna Jaringan Irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
(2)Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan tugas :
1. a.merumuskan kebijakan dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
2. b.merumuskan pola dan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi;
3. c.merumuskan rencana tahunan penyediaan air Irigasi;
4. d.merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
5. e.merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi; dan
6. f.memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
(2)P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
(3)GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau 1 (satu) Daerah Irigasi.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan P3A.
(2)Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan. 13

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…