(1)Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
(2)Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak sejak tanggal dikirimkannya SKPD.
5
(3)SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(4)Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
8.Ketentuan Pasal 34 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 18 Agustus 2020 BUPATI BLORA, Cap ttd.CCa DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 18 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap ttd.C KOMANG GEDE IRAWADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH: (2-140/2020) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora BONDAN ARSIYANTI , SH,M.Si NIP. 19760905 199903 2 004 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH I. UMUM Air tanah merupakan salah satu komponen penting dari sumber daya air secara keseluruhan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan bisa sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakterisitik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air, lapisan tidak jenuh air, rongga-rongga atau saluran–saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah gamping. Seiring dengan laju pembangunan yang terus meningkat, kebutuhan terhadap air khususnya air tanah pun semakin tinggi. Untuk itu pengelolaan air tanah harus dilakukan dengan baik agar pemakaiannya bisa dikontrol sehingga kemanfaatan air tanah yang adil, seimbang dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Demikian pula, kerusakan lingkungan karena pengambilan air tanah, serta kerusakan lingkungan karena kegiatan lain yang dapat berpengaruh pada keberadaan air tanah dapat ditekan seminimal mungkin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pajak Air Tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), yang menjadi kendala disini adalah untuk penentuan besarnya pajak adalah harga dasar air tanah, penetapannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Tingginya HDA yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah berakibat kenaikan pajak air tanah lebih dari 100% dan hal tersebut memberatkan wajib pajak air tanah, mengingat subjek pajak air tanah paling banyak dari usaha mikro kecil. Sehubungan dengan hal tersebut agar tidak terjadi komplain di masyarakat, dan penerimaan pajak air tanah juga ada peningkatan, untuk tarif yang semula 20% (dua puluh persen) diturunkan menjadi 10% (sepuluh persen). Disamping itu, terdapat beberapa ketentuan pemungutan Pajak Air Tanah yang perlu dibenahi dan disempurnakan khususnya sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 7 Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1