DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yaitu: 1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan ayat (5) diubah,; 2. Ketentuan Pasal 7 diubah; 3. Judul Bab V diubah; 4. Ketentuan Pasal 10 diubah; 5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A; 6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus; 7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 8. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 19); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan ayat

(5)diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3.Judul Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Pasal 10

(1)Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajak kepada Bupati dengan menggunakan surat pendaftaran Objek Pajak.
(2)Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat pendaftaran Objek Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak yang terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menggunakan SKPD.
(2)Bupati secara jabatan dapat menerbitkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPD.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Hasil pemungutan Pajak disetorkan secara bruto ke rekening kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
(2)Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak sejak tanggal dikirimkannya SKPD. 5
(3)SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(4)Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 34 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 18 Agustus 2020 BUPATI BLORA, Cap ttd.CCa DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 18 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap ttd.C KOMANG GEDE IRAWADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH: (2-140/2020) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora BONDAN ARSIYANTI , SH,M.Si NIP. 19760905 199903 2 004 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH I. UMUM Air tanah merupakan salah satu komponen penting dari sumber daya air secara keseluruhan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan bisa sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakterisitik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air, lapisan tidak jenuh air, rongga-rongga atau saluran–saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah gamping. Seiring dengan laju pembangunan yang terus meningkat, kebutuhan terhadap air khususnya air tanah pun semakin tinggi. Untuk itu pengelolaan air tanah harus dilakukan dengan baik agar pemakaiannya bisa dikontrol sehingga kemanfaatan air tanah yang adil, seimbang dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Demikian pula, kerusakan lingkungan karena pengambilan air tanah, serta kerusakan lingkungan karena kegiatan lain yang dapat berpengaruh pada keberadaan air tanah dapat ditekan seminimal mungkin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pajak Air Tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), yang menjadi kendala disini adalah untuk penentuan besarnya pajak adalah harga dasar air tanah, penetapannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Tingginya HDA yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah berakibat kenaikan pajak air tanah lebih dari 100% dan hal tersebut memberatkan wajib pajak air tanah, mengingat subjek pajak air tanah paling banyak dari usaha mikro kecil. Sehubungan dengan hal tersebut agar tidak terjadi komplain di masyarakat, dan penerimaan pajak air tanah juga ada peningkatan, untuk tarif yang semula 20% (dua puluh persen) diturunkan menjadi 10% (sepuluh persen). Disamping itu, terdapat beberapa ketentuan pemungutan Pajak Air Tanah yang perlu dibenahi dan disempurnakan khususnya sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 7 Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 10A

Cukup jelas. Angka 6

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…