DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah terkait nama dan tempat kedudukan, anak perusahaan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ perumda blora wira usaha, pegawai perumda blora wira usaha, satuan pengawas intern komite audit dan komite lainnya, pembinaan dan pengawasan, perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Blora, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BLORA WIRA USAHA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Blora Wira Usaha adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8.Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Blora Wira Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik. 4
11.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Blora Wira Usaha dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Blora yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Daerah diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha.
(2)Perumda Blora Wira Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perumda Blora Wira Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat membentuk anak perusahaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Blora Wira Usaha didirikan dengan maksud Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 5

Perumda Blora Wira Usaha didirikan dengan tujuan untuk: 5

a.memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah di bidang produksi, jasa, dan perdagangan;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi yang ada berdasar tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perumda Blora Wira Usaha terdiri dari bidang produksi, jasa, dan perdagangan.
(2)Perumda Blora Wira Usaha dapat mengembangkan usaha sesuai dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada KPM melalui Dewan Pengawas dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Blora Wira Usaha dengan disertai analisis kelayakan pengembangan usaha yang akan dilaksanakan Direksi
(4)Dalam hal usulan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh KPM, KPM menerbitkan Keputusan tentang persetujuan pengembangan usaha.

Pasal 7

Wilayah usaha Perumda Blora Wira Usaha meliputi seluruh wilayah Daerah dan dapat dikembangkan ke luar wilayah Daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Blora Wira Usaha didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 6

BAB VII

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Blora Wira Usaha seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Modal disetor sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah).
(3)Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, penambahan modal dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB VIII

ORGAN PERUMDA BLORA WIRA USAHA

Pasal 10

(1)Pengurusan Perumda Blora Wira Usaha dilakukan oleh organ Perumda Blora Wira Usaha .
(2)Organ Perumda Blora Wira Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…