DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai ketentuan umum; Nama dan Tempat KEdudukan; Asas, Maksud, Tujuan Ruang Lingkup dan Wilayah Usaha; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Organ Perumda Air Minum Tirta Amerta; KPM; Pegawai Perumda Air Minum Tirta Amerta; Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit dan Komite Lainnya; Pembinaan dan Pengawasan; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Pembubaran; Asosiasi; KEtentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Blora guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional;
c.bahwa berdasarkan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Kabupaten Blora; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTA KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Amerta adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. 4
8.Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Amerta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
11.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Air Minum Tirta Amerta dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional.
12.Air Minum adalah air bersih yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Blora yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Kabupaten Blora. 5
(2)Perumda Air Minum Tirta Amerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Blora.

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Amerta berdasarkan asas Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan atas dasar prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Amerta adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Amerta adalah turut serta melaksanakan:

a.pembangunan daerah;
b.pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
c.memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

Wilayah usaha Perumda Air Minum Tirta Amerta meliputi seluruh wilayah Daerah. 6

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Amerta adalah mengelola dan mendistribusikan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.
(2)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dan fungsi sosial.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Amerta didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Amerta seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal disetor Perumda Air Minum Tirta Amerta terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp12.341.988.100,00 (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
(3)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

BAB VII

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AMERTA

Pasal 10

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Amerta dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Amerta.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Amerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 1991