DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 5 dan angka 13 Pasal 1, perubahan huruf a Pasal 3, perubahan huruf c dan d Pasal 8, perubahan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (3), penghapusan ayat (1) huruf h dan ayat (9) Pasal 10, perubahan Pasal 11, penghapusan Pasal 15, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 18, penghapusan ayat (3) Pasal 20, perubahan Pasal 22.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penyelarasan regulasi terkait penyelenggaraan reklame merupakan suatu upaya untuk mewujudkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaaatan dan aspek pendapatan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat terkait penyelenggaraan Reklame, sehingga perlu diubah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12);
b.Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan angka 5 dan angka 13 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
5.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6.Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
7.Penyelenggara Reklame adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8.Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu.
11.Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disebut Titik Reklame adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
12.Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame. 5
13.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
2.Ketentuan huruf a Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah

a.terciptanya penyelengaraan Reklame yang tertib sesuai kaidah tata ruang dan persyaratan keindahan dan estetika wilayah; dan
b.meningkatkan pelayanan perizinan bidang Reklame kepada Penyelenggara Reklame.
1. 3.Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa;
b.tidak bertentangan dengan norma agama, etika, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, dan kesehatan;
c.materi atau isi reklame tidak menyinggung perasaan suku, agama, ras atau golongan tertentu; dan
d.sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
1. 4.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diubah, ayat (1) huruf h dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
1. a.reklame papan/billboard;
2. b.reklame megatron/videotron; 6
3. c.reklame kain;
4. d.reklame melekat (stiker);
5. e.reklame selebaran;
6. f.reklame berjalan;
7. g.reklame udara;
8. h.dihapus;
9. i.reklame peragaan; dan
10. j.reklame film (slide).
(2)Reklame papan/billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis lampu pijar atau alat lain yang bersinar dan dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan, ditempelkan atau ditulis pada bangunan tembok dinding pagar, tiang dan sebagainya.
(3)Reklame megatron/videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis reklame yang dipasang menggunakan layar monitor besar berupa satu atau lebih program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah- ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
(4)Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c. merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
(5)Reklame melekat (stiker) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi/orang lain.
(6)Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain. 7
(7)Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau ditempatkan, ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau mekanik.
(8)Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g merupakan reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
(9)Dihapus.
(10)Reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
(11)Reklame film (slide) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipergunakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau dipergunakan melalui pesawat televisi.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap penyelenggaraan reklame megatron/ videotron dan papan/billboard harus:
1. a.memperhatikan rancang bangun yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian; dan
2. b.memiliki PBG.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 17

(1)Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame wajib:
1. a.membayar Pajak Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.membayar biaya jaminan pembongkaran Reklame;
3. c.menempelkan stiker atau tanda register perizinan dari pejabat yang berwenang untuk Reklame berkonstruksi;
4. d.memelihara benda dan/atau alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dalam kondisi baik;
5. e.memenuhi persyaratan administratif mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan Reklame;
6. f.memenuhi persyaratan teknis fungsi bangunan media Reklame yang meliputi: persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.membongkar reklame termasuk bangunan konstruksinya setelah izin berakhir atau dicabut dalam jangka waktu 3 X 24 jam;
8. h.bertanggung jawab atas segala resiko yang disebabkan dalam penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
9. i.mencantumkan identitas Penyelenggara Reklame pada Reklame.
(2)Kewajiban membayar biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk jenis reklame dalam bentuk konstruksi bangunan dengan ukuran minimal 15 m² (lima belas meter persegi) atau lebih.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemegang izin penyelenggaraan Reklame dilarang:

a.menyelenggarakan reklame pada persil tanah milik Pemerintah Daerah yang tidak disediakan untuk pemasangan Reklame, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga negara setelah mendapat persetujuan Tim Teknis; 9
b.menyelenggarakan reklame di lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, sekolah/ sarana pendidikan lain, tempat ibadah atau wilayah disekitarnya dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter diukur dari pagar;
c.memasang reklame secara melintang pada sepanjang jalan;
d.memasang reklame menempel pada fasilitas umum;
e.menyelenggarakan reklame di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan lingkungan, antara lain:
1. 1.memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas dan kurang dari 1 (satu) meter dari garis perkerasan jalan diukur secara horizontal;
2. 2.memasang reklame di depan alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light) dengan jarak kurang dari 25 (dua puluh lima) meter;
3. 3.memasang reklame dengan ketinggian: a) kurang dari 5,2 (lima koma dua) meter apabila dibawah reklame tersebut merupakan jalan kendaraan; atau b) kurang dari 3 (tiga) meter apabila di bawah reklame merupakan suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum;
f.memasang reklame pada kawasan keselamatan operasi penerbangan.
1. 9.Ketentuan ayat (3) Pasal 20 dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penghentian dan/atau pembongkaran reklame dilakukan apabila:
1. a.penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa Izin;
2. b.izin penyelenggaraan Reklame telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
3. c.izin penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya dan penyelenggara Reklame tidak melakukan penghentian dan/atau pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 3 X 24 jam terhitung sejak berakhirnya izin; 10
4. d.penyelenggaraan Reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan;
5. e.konstruksi bangunan Reklame membahayakan keselamatan masyarakat;
6. f.lokasi penyelenggaraan Reklame dibutuhkan untuk kepentingan daerah; dan/atau
7. g.isi/materi Reklame mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya.
(2)Penghentian dan/atau pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Dihapus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian dan pembongkaran permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Reklame.
(2)Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait pengawasan dan pengendalian reklame;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
4. d.Perangkat Daerah terkait lainnya.
(4)Susunan keanggotaan Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 22 Juni 2023 BUPATI BLORA, Cap Ttd ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 22 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH: (2- 97/2023) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 19770111 200501 1 006 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik). 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME I. UMUM Penyelenggaraan reklame tidak hanya menyangkut kegiatan perekonomian, namun memiliki kaitan erat dengan tata kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, keamanan, kenyamanan, kerapian serta kesusilaan. Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Blora harus sesuai dengan tata nilai kehidupan lahir maupun batin masyarakat Kabupaten Blora. Oleh karenanya, pelaksanaan penyelenggaraan reklame tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perkembangan kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame dan dalam rangka penyesuian terhadap jenis reklame dengan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…