DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Tempat Kedudukan Bab III Azas, Maksud dan Tujuan Bab IV Kegiatan Usaha Bab V Modal Bab VI Saham Bab VII Organ Bab VIII Pegawai Bab IX Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Bab X Perencanan, Pelaporan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bab XI Pengadaan Barang dan Jasa Bab XII Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bab XIII Kerja Sama Bab XIV Evaluasi Bab XV Penggabungan dan Pembubaran Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan Bab XVII ketentuan Peralihan Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat perlu memperkuat PT. Blora Patragas Hulu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, guna kesesuaian dengan peraturan perundang- undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora perlu disesuaikan dengan perkembangan dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patragas Hulu; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang–undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaga Negara Republik Inonesia Nomor 4436); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BLORA PATRAGAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
7.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
8.Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patragas Hulu, untuk selanjutnya disebut PT. BPH (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Blora yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPH (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPH (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Komisaris adalah organ PT. BPH (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPH (Perseroda).
11.Direksi adalah organ PT. BPH (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPH (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPH (Perseroda), serta mewakili PT. BPH (Perseroda) baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan PT. BPH (Perseroda) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
13.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPH (Perseroda).
14.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Komisaris dan bakal calon anggota Direksi PT. BPH (Perseroda) yang ditetapkan oleh Bupati.
15.Pegawai adalah pegawai PT. BPH (Perseroda).
16.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah. 5
17.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
18.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
19.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
20.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi Modal Dasar.
21.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22.Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Komisaris BUMD apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Blora Patragas Hulu yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patragas Hulu, untuk selanjutnya disebut PT. BPH (Perseroda).
(2)PT. BPH (Perseroda) berkedudukan di Daerah.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)PT. BPH (Perseroda) dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. 6
(2)Pendirian PT. BPH (Perseroda) dilakukan dengan maksud meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen sumber daya alam dibidang minyak dan gas bumi serta mineral dan energi.
(3)Tujuan pembentukan dan pendirian PT. BPH (Perseroda) adalah:
1. a.untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, perekonomian Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada;
2. b.membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di Daerah; dan
3. c.memberikan deviden bagi Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. BPH (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bidang kegiatan hulu minyak dan gas bumi berupa participating interest wilayah kerja pertambangan blok cepu sesuai peraturan perundang undangan.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. BPH (Perseroda) wajib menerapkan prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (corporate social responsibility).
(4)Untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana di maksud pada ayat
(2)dan berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, PT. BPH (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V

MODAL

Pasal 5

(1)Modal Dasar PT. BPH (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 7
(2)Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari saham-saham dengan prosentase kepemilikan saham sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen);
2. b.Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya Sejahtera sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen);
(6)Perubahan Modal Disetor dan prosentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah melalui RUPS.

Pasal 6

(1)Sumber modal PT. BPH (Perseroda), terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset;
3. c.agio saham; dan
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Sumber Modal PT. BPH (Perseroda) yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPH (Perseroda).
(7)Sumber Modal PT. BPH (Perseroda) yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 7

(1)Aset PT. BPH (Perseroda) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal yang berasal dari luar Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
(3)Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor dimuat dalam anggaran dasar setelah ditetapkan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SAHAM

Pasal 8

(1)Modal PT. BPH (Perseroda) terdiri atas saham.
(2)Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
(3)Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
(4)Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar.
(5)PT. BPH (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
(6)Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham dan dicatat sebagai Modal Disetor. 9

BAB VII

ORGAN

Pasal 9

(1)Organ PT. BPH (Perseroda), terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.
(2)Struktur organisasi dan tata kerja PT. BPH (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan RUPS.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan PT. BPH (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan orang dalam pengurusan:

a.PT. BPH (Perseroda); dan
b.BUMD lainnya.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…