DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada ayat (2) Pasal 6, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, penyisipan Bagian Kelima A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan pungutan tarif retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Blora; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BLORA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penetapan zona pembangunan Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha.
(2)Zona pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

3.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(3)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen sebagai berikut:
1. a.honorarium tenaga pengawasan;
2. b.biaya transportasi;
3. c.biaya uang makan; dan
4. d.biaya alat tulis.
  1. 4.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan memperoleh jasa pelayanan keamanan untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) per menara per tahun.
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam pada BAB VIII disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah selama 1 (satu) tahun. .. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 18 Desember 2017 BUPATI BLORA, Cap ttd. DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 18 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA Cap ttd. BONDAN SUKARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 24 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 24/2017 ) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BLORA I. UMUM Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam amar putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 26 Mei 2015 bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka pedoman tata cara penghitungan tarif retribusi menara menggunakan dasar Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Agar pelaksanaan pungutan tarif menara telekomunikasi mempunyai dasar hukum yang kuat maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 31

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 32

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 33

Ayat (1) Penghitungan besaran retribusi sebesar Rp.3.140.000,- dilaksanakan dengan perhitungan sebagai berikut: - Di Kabupaten Blora telah berdiri 168 menara telekomunikasi, pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 2 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara per hari. Letak menara tersebar di dalam / di luar kota, yang membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar, Pemerintah Kabupaten Blora menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:  honorarium petugas pengawasan  Transportasi  Uang makan  Belanja Alat tulis kantor - Dengan menggunakan perhitungan Tarif Tunggal, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 168 menara x 2 kali =336 kunjungan. jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 336 kunjungan dibutuhkan 168 hari kerja. Maka perhitungan biaya operasional per tahun adalah: NO URAIAN JUMLAH 1 Honorium tenaga pengawasan : 12 bulan x 3.620.000,- Rp. 43.440.000,- 2 Transportasi : 14 liter x 10.000 x 2kali x 3 mobil x 168 menara Rp. 131.200.000,- 3 Uang makan : 2 kali x 50.000 x 21 orang x 168 menara Rp. 352.800.000,- 4 ATK : 2 kali x 10.000 x 168 menara Rp. 1.680.000,- Total biaya operasional per tahun Rp. 528.960.000,- Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun Rp. 3.148.571,- Pembulatan Rp. 3.140.000,- Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 24

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…