DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan Dan Pendanaan, Pengawasan, Peran Serta Masyrakat, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, sehingga memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan Petani;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdi.hukum.blorakab.go.id 2
1. 2.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 3.Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. 4.Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82); jdi.hukum.blorakab.go.id 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA Dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pertanian.
5.Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. jdi.hukum.blorakab.go.id 4
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9.Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
11.Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Blora.
12.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien usaha.
16.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20.Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani. jdi.hukum.blorakab.go.id 5
21.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
22.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
23.Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora.
25.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah berasaskan :

a.kemandirian;
b.kedaulatan;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
b.melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
c.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
d.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; jdi.hukum.blorakab.go.id 6
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
f.memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi :

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan dan Pendanaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.kebutuhan sarana dan prasarana;
3. c.rencana tata ruang;
4. d.kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
7. g.jumlah petani.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
3. c.rencana pembangunan di Daerah; dan
4. d.rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. jdi.hukum.blorakab.go.id 7

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayan Petani dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.prasarana dan sarana produksi Pertanian;
2. b.kepastian usaha Pertanian;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan
6. f.asuransi pertanian.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. d.pengutamaan hasil Pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
8. h.penguatan kelembagaan Petani.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
1. a.Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan jdi.hukum.blorakab.go.id 8
2. b.Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan Petani dan Penyuluh.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencakup :
1. a.rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek;
2. b.rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka menengah; dan
3. c.rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka panjang.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani di Daerah.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…