(1)Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Terutang dengan menggunakan SSPD.
(2)Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
a.6 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT; atau 5
b.1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.
(4)SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(5)Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 18 Agustus 2020 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 18 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH: ( 3-141/2020) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. NIP. 19760905 199903 2 004 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Bahwa keberadaan dan peranan Pajak dalam pembangunan di Daerah sangat penting, terutama Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Berdasarkan kewenangannya Daerah dapat memungut dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Dearah (PAD) di sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, perlu adanya penyesuaian terkait penambahan beberapa prosedur administrasi dalam pemungutannya dan penambahan sanksi administrasi guna mendorong kedisiplinan para wajib pajak, berdasarkan hal tersebut diatas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan perlu diubah dan disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1