DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang meliputi Rencana Pembangunan Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029; Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3

BAB I

Pendahuluan BAB ini menguraikan latar belakang penyusunan RPJMD, proses penyusunannya, landasan hukum yang mendasari, maksud dan tujuan penyusunan, keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisannya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Blora.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah Kabupaten Blora terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Blora terletak antara koordinat 111°160’–111°338’ Bujur Timur dan 6°528’–7°248’ Lintang Selatan. Kabupaten Blora memiliki luas wilayah 1.955,82 km2 atau sekitar 6,01% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tabel II.1 dan Gambar II.1 di bawah ini memperlihatkan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
1. a.RPJPD;
2. b.RTRW;
3. c.RPJMN;
4. d.RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
5. e.kajian lingkungan hidup strategis.
(4)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
b.pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

a.bab I, berisi pendahuluan;
b.bab II, berisi gambaran umum kondisi Daerah;
c.bab III, berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
d.bab IV, berisi program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
e.bab V, berisi penutup.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 3.1.1 Visi dan Misi Visi RPJMD Tahun 2025–2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan 5 (lima) tahun. Sedangkan, Misi RPJMD Tahun 2025–2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025–2029.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD;
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
(5)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati/wakil Bupati berakhir.
(6)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah Bagian ini menjelaskan program perangkat daerah yang memuat indikasi program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025–2029, serta sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program sesuai dengan RPJMD. Program-program perangkat daerah selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan daerah; atau
4. d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kepentingan nasional. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 7
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 8

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 19 Agustus 2025 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 19 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-136/2025) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, ${ttd} SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 197701112005011006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, program prioritas pembangunan Daerah. RPJMD ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan serta bersifat lintas tingkat pemerintahan ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keselarasan ini digunakan untuk menjamin konsistensi arah dan indikator pembangunan nasional dengan pembangunan Daerah. Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Kurun waktu RPJMD Kabupaten Blora adalah 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya terbagi dalam tahap perencanaan pembangunan tiap tahun, yang dituangkan dalam setiap tahap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu: RKPD tahap pertama, RKPD tahap kedua, RKPD tahap ketiga, RKPD tahap keempat dan RKPD tahap kelima. RPJMD Kabupaten Blora digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029 adalah sebagai dasar penyusunan RKPD dan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekaligus menjamin konsistensi dan sinergi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentauan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 10 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…