DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang pembangunan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dengan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau Pemberdayaan Masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Blora;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Daerah adalah Kabupaten Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Blora.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang. 4
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu mengenali potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi Sumber Daya Alam.
13.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
14.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKP Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah.
15.Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.partisipasi;
b.holistik dan komprehensif;
c.berkesinambungan;
d.keterpaduan; 5
e.keadilan;
f.keseimbangan;
g.transparansi; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau Pemberdayaan Masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
(2)Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi perpaduan pembangunan antar desa bidang:

a.penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Daerah;
b.pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
c.pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
d.Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

a.pengusulan Kawasan Perdesaan;
b.penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; 6
c.pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
d.pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 6

(1)Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
(2)Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
(3)Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(4)Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
(5)Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
(6)Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

Pasal 7

(1)Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
(2)Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Daerah.
(3)Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 7

Pasal 8

(1)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
(2)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
(3)Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
(4)Rencana pembangunan kawasan perdesaan paling sedikit memuat:
1. a.isu strategis kawasan perdesaan;
2. b.tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
3. c.strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
4. d.program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
5. e.indikator capaian kegiatan; dan
6. f.kebutuhan pendanaan.

Pasal 9

Mekanisme penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

a.Bupati memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Daerah; dan
b.TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam melakukan proses penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 10

(1)Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari wilayah Daerah yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
(2)Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
1. a.kegiatan pertanian;
2. b.pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
3. c.tempat permukiman perdesaan;
4. d.tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
5. e.nilai strategis dan prioritas kawasan;
6. f.keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
7. g.kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
8. h.keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan. 8

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…