DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bahwa pelaksanaan kerja sama Desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;
c.bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa atau dengan pihak ketiga, dan untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi Desa untuk melakukan kerja sama Desa, perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
11.Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama antar-Desa.
12.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh (2) dua atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
13.Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16.Perselisihan adalah perbedaan pendapat antar para pihak yang melakukan Kerja Sama Desa yang mengakibatkan pertentangan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

a.Kerja Sama Antar Desa; dan/atau
b.Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

(1)Desa dapat mengadakan Kerja Sama Antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga.
(2)Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan APB Desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
(3)Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan Desa, kebutuhan Desa, dan kemampuan APB Desa.

Pasal 4

Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi Kerja Sama Desa meliputi bidang :

a.pemerintahan Desa;
b.pembangunan Desa;
c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d.pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 5

(1)Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan antara:
1. a.Desa dengan Desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
2. b.Desa dengan Desa lain antar kecamatan dalam wilayah Daerah.
(2)Apabila Desa dengan Desa di luar wilayah daerah dalam 1 (satu) wilayah Provinsi Jawa Tengah mengadakan Kerja Sama maka harus mengikuti ketentuan Kerja Sama antar Daerah.

Pasal 6

(1)Kerja Sama Antar Desa meliputi:
1. a.pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. b.kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
3. c.bidang keamanan dan ketertiban.
(2)Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.
(3)Kerja Sama Antar Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
(4)Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk badan usaha milik Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(5)Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara Kerja Sama Antar Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat:

a.ruang lingkup kerja sama;
b.bidang kerja sama;
c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
d.jangka waktu;
e.hak dan kewajiban;
f.pendanaan;
g.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
h.penyelesaian Perselisihan.

BAB IV

KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

(1)Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan objek yang dikerjasamakan.
(3)Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bidang:

a.peningkatan perekonomian masyarakat desa;
b.peningkatan pelayanan pendidikan;
c.kesehatan;
d.sosial budaya;
e.ketentraman dan ketertiban;
f.pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
g.tenaga kerja;
h.pekerjaan umum;
i.batas desa; dan
j.lain-lain Kerja Sama yang menjadi kewenangan desa.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…