DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Blora

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan atas Perda No 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dengan ditetapkanya jabatan fungsional pengawas pemerintah, maka susunan organisasi dan tata kerja InspektoratKabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora perlu ditata ulang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJALEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA. Pasal I Ketentuan Pasal 5Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.SubbagianPerencanaan;
  2. 2.SubbagianEvaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.SubbagianAdministrasi dan Umum.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b,dipimpin oleh seorang Sekretarisyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(3)Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpinoleh seorang Inspektur Pembantuyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(4)Subbagian-Subbagiansebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, masing-masingdipimpin oleh seorang Kepala Subbagianyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(6)Bagan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 28 Nopember 2014 BUPATI BLORA, Cap ttd DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 28 Nopember 2014 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH : (246/2014) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001 Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BLORA KEPALA DINAS KEHUTANAN, Cap ttd SUTIKNO SLAMET 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA I. UMUM Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pengawas, unsur perencana, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik melalui penyelenggaraan perumusan kebijakan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan umum dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya. Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12). Dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu melakukan penataan kembali terhadap organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 5

Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 1 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2014 BAGAN ORGANISASI INSPEKTORATKABUPATEN BLORA SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV BUPATI BLORA, ttd DJOKO NUGROHO INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT INSPEKTUR 2

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011