DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan BUMD terkait asas, maksud dan tujuan, Proses pembentukan BUMD, Organisasi Pengelola BUMD, Permodalan, Jenis Usaha, AD/ART, Pengembangan Kegiatan Usaha, Pembentukan BUMD Bersama, Kerjasama BUMD antar Desa, Alokasi Hasil Usaha dan Kepailitan, Laporan Pertanggungjawaban, Pembinaan , Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
c.bahwa guna mengoptimalkan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12.Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang dibentuk berdasarkan kerja sama antar Desa untuk meningkatkan pelayanan usaha antar Desa yang merupakan milik 2 (dua) atau lebih Desa yang melakukan kerja sama.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14.Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
15.Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan.
16.Kerja Sama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 2

Pengelolaan BUM Desa berlandaskan asas sebagai berikut:

a.musyawarah;
b.kebersamaan;
c.kegotong-royongan;
d.kemandirian; 5
e.partisipasi;
f.pemberdayaan;
g.berkelanjutan; dan
h.transparansi.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau Kerja Sama Antar Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga masyarakat desa;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BUM DESA

Pasal 5

(1)Desa dapat membentuk BUM Desa.
(2)Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.bentuk organisasi;
2. b.kepengurusan;
3. c.hak dan kewajiban; 6
4. d.permodalan;
5. e.bagi hasil usaha;
6. f.keuntungan dan kepailitan;
7. g.kerjasama dengan pihak ketiga;
8. h.mekanisme pertanggungjawaban; dan
9. i.pembinaan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 6

(1)BUM Desa merupakan badan usaha berbentuk badan hukum bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan guna membantu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.
(2)BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Pasal 7

Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa;
b.potensi usaha ekonomi Desa;
c.sumber daya alam di Desa;
d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 8

(1)Pembentukan BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat termasuk penamaan BUM Desa;
2. b.analisa kelayakan usaha; 7
3. c.organisasi pengelola BUM Desa;
4. d.modal usaha BUM Desa; dan
5. e.AD/ART BUM Desa.
(3)Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BUM Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 9

(1)Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
(2)Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penasihat;
2. b.pelaksana operasional; dan
3. c.pengawas.
(3)Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 10

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya.
(2)Masa jabatan Penasihat selama masa jabatan Kepala Desa.
(3)Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasihat diisi oleh penjabat Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…