DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;JU 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum, meliputi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Blora. 2.Bupati adalah Bupati Blora. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. 6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahunan. 7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 20 Sumber: RTRW Kabupaten Blora, 2021-2041 Gambar 2.2 Peta Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Blora a:

Pasal 2

(1)Rencana Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(4)Ketentuan mengenai RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati terpilih.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Penutup. Daerah; dan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok • Visi dan Misi Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Pendahuluan; e. d. c. b. a.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: IRAWADI RAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 6 DAERAH KABUPATEN BLORA. PROVINSI JAWA Blora 9-3-2324 ERAH KABUPATEN BLORA,
(1)Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
(2)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD dari masing-masing kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(3)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJPD.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya. KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal *^**^ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah lima tahunan. RPJPD ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang yang bersifat jangka panjang 20 tahunan serta bersifat lintas tingkat pemerintahan ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keselarasan ini digunakan untuk menjamin konsistensi arah dan indikator pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Kurun waktu RPJPD Kabupaten Blora adalah 20 (dua puluh) tahun yang pelaksanaannya terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap yaitu: RPJMD tahap pertama, RPJMD tahap kedua, RPJMD tahap ketiga, dan RPJMD tahap keempat. RPJPD Kabupaten Blora digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJPD Kabupaten Blora merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Blora. Penyusunan RPJPD Kabupaten Blora dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Blora untuk tahun 2025-2045. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 30 Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Blora tahun 2025-2045 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan digunakan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyusun visi dan misi daerah. Dokumen RPJPD Kabupaten Blora lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah. II. PASAL DEMI PASAL

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS perdagangan internasional, (5) perubahan keuangan internasional, (6) meningkatnya kelas pendapatan menengah (middle income class), (7) meningkatnya persaingan mendapatkan sumber daya alam, (8) perubahan teknologi, (9) perubahan iklim, dan (10) perubahan geopolitik. Dengan demikian, perencanaan jangka panjang yang berkualitas menjadi suatu keniscayaan agar kita mempersiapkan diri dalam menjawab tantangan zaman.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas 1.1 Latar Belakang Kabupaten Blora adalah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. Kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Tengah ini dikenal dengan kekayaan budayanya seperti seni Barongan, tari Tayub dan ajaran Sedulur Sikep serta potensi alamnya berupa hutan jati yang luasnya hampir mencapai 50 persen dari luas wilayah Kabupaten Blora. Kabupaten Blora juga termasuk sebagai daerah awal penemuan minyak bumi di Indonesia dengan pusatnya di Cepu. Meski memiliki potensi yang cukup besar, Kabupaten Blora masih memiliki permasalahan pembangunan seperti terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemajuan kebudayaan, pembangunan manusia, dan kemiskinan. Hal ini perlu mendapatkan intervensi melalui perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, dan daya saing daerah, perencanaan pembangunan jangka panjang di daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap mutlak diperlukan. Dengan berakhirnya Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2005-2025, perencanaan jangka panjang 20 tahun berikutnya menjadi penting untuk disusun dan ditetapkan. Keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang yang bersifat jangka panjang 20 tahunan serta bersifat lintas tingkat pemerintahan ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana amanat dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keselarasan ini digunakan untuk menjamin konsistensi arah dan indikator pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Harmonisasi pembangunan daerah dan pembangunan nasional diupayakan dengan mengarahkan RPJPD Kabupaten Blora untuk mendorong dan berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang di dalam RPJPN. Visi Indonesia Emas 2045 yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" adalah upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Indonesia bertekad menjadi bagian dari lima negara dengan struktur ekonomi terbesar di dunia, yang ditandai dengan pendapatan per kapita US$ 23.000-30.300, kontribusi PDB industri manufaktur sebesar 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen, 80 persen penduduk berpendapatan menengah, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, dan tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 93,5 persen. Visi tersebut dirumuskan dalam rangka menghadapi berbagai isu, tantangan, dan dinamika pembangunan. Tantangan global juga akan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang. Megatren global dapat mengubah paradigma pembangunan global, yang akan mendorong kebijakan pro lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan sistem keuangan digital dimana kesemuanya dapat memberikan peluang kemajuan namun juga dapat berlaku menjadi penyebab timbulnya disrupsi. Tantangan lainnya bagi Indonesia berkaitan perubahan iklim, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Namun demikian, Indonesia memiliki modal dasar pembangunan yaitu kependudukan dan bonus demografi, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kelautan maritim. Untuk itu, arah kebijakan jangka panjang RPJPD Kabupaten Blora juga turut mendukung RPJPN. Penyusunan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 600.1/176/SJ tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Blora, memanfaatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah {top-down), bawah-atas {bottom-up), holistik-tematik, integratif, dan spasial. RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045. Selain itu, hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Blora periode sebelumnya (Tahun 2005-2025) digunakan untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045 juga turut diperhatikan. Implikasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024. Artinya, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blora sudah harus segera menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045. Secara proses perencanaan, penyusunan RPJPD telah diawali dengan penyusunan rancangan awal secara teknokratik. Kemudian, diuji melalui konsultasi publik, penyusunan rancangan RPJPD yang melalui berbagai diskusi bersama unsur pemerintah dan masyarakat, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD. RPJPD Kabupaten Blora ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Blora. Untuk selanjutnya, RPJPD ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025- 2045 sebagai berikut: 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 10.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 7 Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Blora 2025-2045 dengan Dokumen Lainnya dilakukan simuttan RPJPD Prov. Jawa Tengah 2025-2045 Hasil Evaluasi RPJPD Prov. Jawa Tengah 2005- RPPLH/KLHS Prov. Jawa Tengah memperhatikan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459). 1.3 Hubungan RPJPD Kabupaten Blora dengan Dokumen Lainnya Perencanaan pembangunan Kabupaten Blora tidak dapat dilepaskan dari perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD Kabupaten Blora disusun berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Blora. Selain itu, RPJPD Kabupaten Blora juga memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Blora 2005-2025, dan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. RPJPD Kabupaten Blora menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora setiap lima tahun ke depan. Adapun hubungan RPJPD Kabupaten Blora dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. 8 Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun (2024) Misi 8 Kesinambungan PembangunanMisi 8 Kesinambungan pembangunan Misi 7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan Misi 7 Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Misi 6 Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi a.Ketahanan sosial budaya b.Agama membangun ketahanan budaya c.Pendidikan karakter d.Ketahanan sumber daya alam dan ekologi Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi a.Agama bermaslahat dan berkebudayaan maju b.Lingkungan hidup berkualitas c.Optimalisasi modal sosial budaya Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Misi 4 Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi Misi 3 Transformasi Tata Kelola a.Pemerintah adaptif b.Pemerintah kolaboratif c.Pemerintah agile Misi 3 Transformasi tata kelola a.Tata kelola adaptif b.Birokrasi bersih c.Birokrasi efektif dan cepat Misi 2 Transformasi Ekonomi a.Ekonomi Hijau b.Ekonomi Kreatif c.Riset Inovasi d.Digitalisasi e.Sektor Unggulan Misi 2 Transformasi Ekonomi a.Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi b.Penerapan Ekonomi Hijau c.Transformasi Digital d.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

d.Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Misi 1 Transformasi Sosial a.Inklusivitas akses pendidikan b.Inklusivitas Kesehatan c.Jaminan perlindungan sosial Misi 1 Transformasi Sosial: a.Kesehatan untuk semua b.Pendidikan berkualitas yang merata c.Perlindungan sosial yang adaptif Visi: Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Visi: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 Penelaahan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam menyusun RPJPD Kabupaten Blora. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebijakan nasional dan provinsi yang berpengaruh langsung terhadap Kabupaten Blora. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Tabel 1.1 menunjukkan hasil penelaahan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Tabel 1.1 Penelaahan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Jtob^ak^^^fltatoaal dan Provinsi Jftwu Te*fafe 9 Kebijakan 1.Pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem; 2.Pengembangan wilayah berbasis Wanatani; 3.Pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian berkelanjutan; 4.Penataan dan pengembangan pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan; 5.Pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, Wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; 6.Pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup; 7.Peningkatan pengelolaan kawasan lindung; dan 8.Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis. Kebijakan 1.Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; 2.Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; 3.Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi; 4.Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 5.Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; 6.Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar 7.kegiatan budidaya; 8.Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; 9.Peningkatan keterpaduan pembangunan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing; 10.Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; 11.Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan Tujuan "Terwujudnya Daerah sebagai Wilayah Pengembangan Industri dan Wanatani yang Terpadu, Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan dengan Upaya Pelestarian Daya Dukung Ekosistem dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup" Tujuan "Mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah." RTRW Kabupaten Blora 2021-2041RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009- 2029 Tabel 1.2 Keterkaitan antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Blora Tahap selanjutnya, penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Blora memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang. Keselarasan antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Blora yang dipedomani dalam RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 tertuang dalam Tabel 1.2 berikut ini. 10 Rencana Pola Ruang di Kabupaten Blora Kawasan hutan lindung di Kecamatan Kradenan Kawasan resapan air di Kecamatan Jiken, Sambong, Todanan Kawasan sempadan sungai di Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Cepu, Sambong, Jiken, Jepon, Bogorejo, Blora, Tunjungan, Banjarejo, Ngawen, Japah, Kunduran, Todanan. Kawasan sekitar waduk dan embung Kawasan sekitar embung Cagar Alam Bekutuk berada di Kecamatan Randublatung Cagar Alam Cabak I/II berada di Kecamatan Jiken Kawasan cagar alam geologi kawasan keunikan bentang alam Karst Sukolilo di Kecamatan Kunduran dan Todanan Kawasan imbuhan air tanah sebagian cekungan Watuputih, sebagian Rencana Pola Ruang di Kabupaten Blora Kawasan hutan lindung Kawasan yang berfungsi lindung yang memiliki ciri fisiografis seperti kawasan hutan lindung Kawasan resapan air Kawasan Cagar alam Bekutuk dan Cabak I/II Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Kawasan rawan banjir Kawasan rawan tanah longsor Kawasan rawan kekeringan Kawasan rawan angin topan Kawasan lindung karst Sukolilo Kawasan perlindungan Plasma Nutfah di daratan Kawasan hutan produksi tetap Kawasan hutan produksi terbatas Kawasan hutan rakyat Kawasan pertanian tanaman pangan Kawasan pertanian hortikultura Rencana Struktur Ruang di Kabupaten Blora PKW berada di Kawasan Perkotaan Cepu. PKL berada di Kawasan Perkotaan Blora. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah: jalan nasional berupa Jalan kolektor primer satu (JKP 1) Rembang-Blora- Cepu, Jalan Provinsi berupa jalan kolektor primer dua (JKP2) Kunduran - Ngawen - Blora, Singget - Doplang - Cepu, Wirosari - Kunduran, Jalan Kabupaten berupa jalan kolektor primer 4 (JKP-4), jalan lingkar, dan jalan lokal primer, jalan desa, Terminal penumpang Tipe A di Kecamatan Cepu, Terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Blora, terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ngawen, Kunduran, Todanan, Randublatung, jalur Kereta api regional Rembang-Blora-Cepu, Stasiun kereta api Cepu, Wadu, Kapuan, Wadu, Randublatung, Doplang, Bandar Udara Pengumpan Ngloram Cepu, infrastruktur minyak dan gas bumi berupa depo minyak berada di Kecamatan Cepu, jaringan yang menyalurkan minyak: dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan. Rencana Struktur Ruang di Kabupaten Blora Sistem Perdesaan: pusat pelayanan desa (PPK dan PPL) dan kawasan agropolitan Sistem Perkotaan: Kawasan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cepu dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Blora. Sistem Perwilayahan: Wilayah Pengembangan Banglor yang meliputi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora Sistem Jaringan Prasarana Wilayah: Jalan kolektor primer satu (JKP 1) Rembang-Blora-Cepu, jalan kolektor primer dua (JKP2) Kunduran - Ngawen - Blora, Singget - Doplang - Cepu, Wirosari - Kunduran, Terminal Tipe A Terminal Tipe B, jalur Kereta api regional Rembang-Blora-Cepu, Bandar Udara Pengumpan Ngloram Cepu, Depo BBM, jaringan perpipaan gas regional Blora - Grobogan - Demak - Semarang, pembangkit listrik tenaga air. meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah. RTRW Kabupaten Blora 2021-2041RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009- 2029 11 Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun (2024) Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Blora Kawasan perbatasan Kecamatan Kradenan dengan Provinsi Jawa Timur; Kawasan Pertumbuhan Cepat yang dilalui akses Purwodadi - Kunduran - Ngawen - Blora - Jepon - Jiken - Sambong - Cepu dan Wirosari - Jati - Randublatung - Kedungtuban - Cepu; Kawasan desa potensial berkembang yang memiliki pengaruh perkembangan eksternal terhadap desa-desa di sekitarnya yang ditetapkan dalam PPL; Kawasan lingkungan permukiman yang memiliki karakteristik tertentu perlu dilestarikan keberadaannya atau kawasan lingkungan Permukiman Sedulur Sikep berada di: a.Kecamatan Banjarejo; b.Kecamatan Sambong; c.Kecamatan Kradenan; dan d.Kecamatan Randublatung. Kawasan Blok Cepu dan Blok Blora sebagai Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi Kawasan prioritas yang digunakan melindungi sumber air yang ada di Daerah merupakan Daerah yang dilewati oleh Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi Kawasan bencana alam kekeringan di 15 kecamatan Kawasan lahan kritis berada di seluruh wilayah Daerah Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Blora cekungan Semarang-Demak, Cekungan Randublatung Kawasan sempadan mata air Kawasan cagar budaya Wilayah pengembangan pertambangan minyak dan gas bumi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Blora. Sementara wilayah pengembangan penambangan mineral bukan logam dan batuan terdapat pada beberapa Kecamatan. Rencana pemanfaatan potensi tambang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung alam setempat yang dapat mendukung upaya penyediaan lapangan kerja. Kawasan peruntukan peternakan besar dan kecil Lahan perikanan budidaya air tawar Peternakan unggas Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan berupa Kawasan Pertambangan Rembang dan Kawasan Pertambangan Kendeng Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Wilayah Kerja Migas Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Pengembangan Sumur Tua/Marjinal Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan pariwisata berupa Destinasi Pariwisata Rembang-Blora dan sekitarnya Kawasan peruntukan permukiman Kawasan pertahanan dan keamanan berupa Komando Daerah Militer (Kodim) 0721 dan Batalyon Infanteri (Yonif) 410 RTRW Kabupaten Blora 2021-2041RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009- 2029 12 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLORA Topik Kondisi Kesejahteraan Masyarakat, BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Topik Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, sub pembahasan Pertumbuhan Ekonomi BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLORA Topik Kondisi Kesejahteraan Masyarakat, sub topik Analisis Kondisi Ekonomi Daerah, bagian pembahasan Pertumbuhan Ekonomi BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Topik Kondisi Geografi, sub topik Daya Dukung Pangan BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLORA Topik Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, sub topik Daya Dukung Pangan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Topik Kondisi Geografi, sub topik Daya Dukung Air GambaranBAB III GAMBARAN UMUM UmumKABUPATEN BLORA Topik Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, sub topik Daya Dukung Air BAB I PENDAHULUAN Sub bahasan Hubungan RPJPD Kabupaten Blora dengan Dokumen Lainnya Penyusunan RPJPD Kabupaten Blora juga mengintegrasikan kebijakan yang direkomendasikan oleh dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. BAB IPENDAHULUAN Sub bahasan Maksud dan Tujuan Penyusunan KLHS Maksud pembuatan KLHS RPJP Daerah Kabupaten Blora adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Blora 1 Dasar integrasi KLHS dalam dokumen RPJPD RPJPD Kabupaten BloraKLHSIntegrasiNo Penyusunan RPJPD Kabupaten Blora juga mengintegrasikan kebijakan yang direkomendasikan oleh dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang juga berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 mengintegrasikan penyusunan dengan memperhatikan KLHS yang ditunjukkan pada Tabel 1.3. Tabel 1.3 Integrasi KLHS dan RPJPD 13 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH Sasaran pokok daerah yang diintegrasikan dengan KLHS antara lain: Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan terlindungi; Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan B erkelanj utan; Sasaran Pokok Daerah BAB IV VISI DAN MISI DAERAH Visi dan misi yang diintegrasikan dengan KLHS yaitu "Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya" Visi dan Misi BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI - Visi RPJPD memuat kata kunci sejahtera, maju, berkelanjutan, berketahanan. Isu strategis mengintegrasikan dengan isu KLHS antara lain, Penguatan daya saing daerah; Sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata; Ketahanan ekologis: lingkungan hidup berkelanjutan, ketahanan bencana dan perubahan iklim. Isu strategis memuat: Rendahnya Daya Saing Daerah; Belum Optimalnya Kualitas Sarana dan Prasarana; Penurunan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Hidup; Degradasi Lahan, Perubahan Iklim dan Risiko Bencana. Pada pilar ekonomi terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, angka pengangguran, Indeks Gini. Pada pilar Lingkungan terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu layanan air bersih. Pada pilar hukum dan tata kelola terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu angka kriminalitas, dan IRB. Isu dan Permasalahan Topik Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, sub pembahasan laju inflasi sub topik Analisis Kondisi Ekonomi Daerah, bagian pembahasan Laju Inflasi RPJPD Kabupaten BloraKLHSNo Integrasi 14 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH Arah kebijakan RPJPD diintegrasikan dengan KLHS memuat: Arah kebijakan transformasi untuk menjalankan arah pembangunan Kesehatan untuk Semua; Arah kebijakan transformasi untuk menjalankan arah pembangunan Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif; Arah kebijakan transformasi untuk menjalankan arah pembangunan perlindungan sosial yang adaptif; Arah kebijakan Kabupaten Blora memprioritaskan pengembangan iptek dan hilirisasi produk di sektor pertanian, wanatani, dan sumber daya alam; Arah kebijakan Transformasi Digital Arah kebijakan transformasi Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; Arah kebijakan transformasi yang dirancangkan untuk mengarahkan kota/desa BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI Arah kebijakan RPJPD memuat: Peningkatan daya saing perekonomian melalui teknologi informasi dengan sarana prasarana yang inovatif, tepat guna dan ramah lingkungan; Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; Peningkatan Kualitas Produk yang kompetitif dengan optimalisasi pengolahan dan pengelolaan sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berkelanjutan dan inovatif; Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka 6 Arah Kebijakan Daerah Terwujudnya perekonomian daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan; Terwujudnya perkembangan wilayah yang setara berkeadilan dengan sarana prasarana wilayah yang inklusif, tangguh, ramah lingkungan; Terwujudnya masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan ekonomi yang tangguh; Terwujudnya ketahanan ekologi dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan manajemen risiko bencana; Terwujudnya daerah yang aman, stabil, dan ramah investasi. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Berkelanjutan dan Inovatif untuk menunjang pengembangan wilayah dan ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan; Mewujudkan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya alam; Mewujudkan Penguatan Sistem Manajemen Bencana yang Tangguh dan adaptif. RPJPD Kabupaten BloraKLHSNo Integrasi 15 sebagai pusat pertumbuhan; Arah pembangunan untuk mencapai Masyarakat Berketahanan Sosial Budaya yang Tangguh; Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan arah pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; Arah Pembangunan untuk mewujudkan lingkungan hidup berkualitas, tangguh, berkelanjutan; Arah Kebijakan Transformasi untuk menjalankan arah pembangunan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif; Arah kebijakan transformasi untuk stabilitas ekonomi makro. penegakan standar keandalan bangunan; Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK khususnya upaya digitalisasi di berbagai sektor prioritas meliputi sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan; Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja; Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan; Peningkatan Kualitas Produk yang kompetitif dengan optimalisasi pengolahan dan pengelolaan sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berkelanjutan dan inovatif; Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah; Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal; Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati RPJPD Kabupaten BloraKLHSNo Integrasi No IntegrasiKLHSRPJPD Kabupaten Blora dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang); Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Penataan ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana; Penguatan sistem pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana; Penguatan Sistem Tanggap Darurat Bencana; Peningkatan Manajemen Pasca Bencana meliputi Pemulihan, Rehabilitasi dan rekonstruksi. 1.4 Maksud dan Tujuan RPJPD Kabupaten Blora merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Blora. Penyusunan RPJPD Kabupaten Blora dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Blora untuk tahun 2025-2045. Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025- 2045 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan digunakan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyusun visi dan misi daerah. Dokumen RPJPD Kabupaten Blora lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah. 16 17 1.5 Sistematika Penulisan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 memiliki sistematika penulisan yang terdiri atas 6 bab. Sistematika RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. 18 BAB ini memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan, di antaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah. 2.1.1 Kondisi Geografi 2.1.1.1 Letak, Luas, Batas Wilayah, dan Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Blora terletak pada bagian timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Blora berada di antara garis lll160'-lll338' Bujur Timur dan garis 6528-7248' Lintang Selatan pada zona tropis, melingkupi wilayah seluas 1.955,82 km2 atau sekitar 6,01% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tabel 2.1 di bawah ini menunjukkan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Blora, pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Tabel 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Blora KA3LFATES BLORA |j PEBERfNTWi KAB^MTCK B-CRA i W* M1ANS MUlVMI Secara administrasi Kabupaten Blora terbagi dalam 16 kecamatan yang terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan, 1.206 rukun warga dan 5.462 rukun tetangga dan 1.125 dusun. Pembagian wilayah administratif dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Tabel 2.2. Sumber: RTRW Kabupaten Blora, 2021-2041 Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Blora 21 Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka 2019, RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. 2.1.1.2 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Blora berada di antara perbukitan Kendeng Utara dan Kendeng Sekatan yang terdiri atas dataran rendah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, Sungai Lusi, dan Sungai Wulung serta perbukitan dengan ketinggian antara 21-429 mdpl. Ancaman bencana dengan karakteristik perbukitan dan lembah sungai adalah banjir dan tanah longsor. Ketinggian terendah berada di Kecamatan Cepu dan tertinggi berada di Kecamatan Todanan. Kondisi topografi Kabupaten Blora cenderung bergelombang dengan bentuk topografi wilayah berupa dataran dengan persentase kemiringan tanah 0-2 persen seluas 56.746,48 ha, 3- 15 persen sebesar 75.030,82 ha, 16-40 persen sebesar 125.980,50 ha, dan >40 persen sebesar 261,00 ha. Beberapa bagian Kabupaten Blora memiliki bentang alam perbukitan. Hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki kelerengan >40 persen yang tergolong sangat curam dan rawan bahaya longsor, yaitu sekitar 0,14 persen. Hal ini menjadi indikasi, secara teori bahwa sebagian kecil kawasan di Kabupaten Blora rawan bahaya longsor 1.955,82 155,77 124,72 104,86 129,23 89,36 110,64 72,33 119,19 60,82 165,40 102,68 49,04 108,45 112,04 235,92 215,38 1.125 75 91 81 39 55 72 157 89 45 39 30 68 35 50 102 97 5.462 341 445 369 218 311 400 556 432 193 257 176 422 410 214 399 319 1.206 74 95 75 45 64 75 157 88 45 61 40 87 64 51 91 94 24 0 1 2 0 0 0 12 1 0 0 0 6 0 0 2 0 271 25 25 27 18 15 20 16 24 14 11 10 11 17 10 16 12 TOTAL Todanan Kunduran Ngawen Japah Tunjungan Banjarejo Blora Jepon Bogorejo Jiken Sambong Cepu Kedungtuban Kradenan Randublatung Jati 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Blora Rukun Rukun No Kecamatan Desa Kelurahan Warga Tetangga Dusun (RW)(RT) ('22 2.1.1.3 Kondisi Klimatologi Ditinjau secara klimatologi, Kabupaten Blora memiliki iklim tropis, dengan temperatur bervariasi antara 26'5C hingga 28,4C dan rata-rata tahunan sebesar 27,5 C. Curah hujan Kabupaten Blora yaitu antara 1100 - 2500 mm/tahun. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim penghujan antara 4-5 bulan dan musim kemarau antara 4-6 bulan. Tingginya curah hujan mempengaruhi tingkat daya tampung drainase pada permukaan tanah yang dapat mengalami penjenuhan. Wilayah dengan kualitas drainase yang buruk dapat dipastikan akan mengalami banjir setiap tahun. Penjenuhan ini berpotensi memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Blora. Wilayah Kabupaten Blora dengan frekuensi banjir setiap tahun adalah Kecamatan Cepu. Sumber: RTRW Kabupaten Blora, 2021-2041 Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Blora ; bt> .-.• ••;•":•"!.•^ L -• _^.^ MTT0*t>S#*Nl.MTOtlfeO** ^^ ^ ' •<?••_'•"• -•-^ ^ROV^S ^WA TIMU akibat kelerengan yang terjal. Gambar 2.3 di bawah memperlihatkan peta topografi Kabupaten Blora. 23 Sumber: RTRW Kabupaten Blora, 2021-2041 Gambar 2.4 Peta Struktur Geologi Kabupaten Blora o R~A SIRU^LiR Gf 0 -OGI KABIJPATE^ BIORA MIMKSMUnil 2.1.1.4 Kondisi Geologi Kawasan lindung geologi merupakan area yang diperuntukkan khusus untuk melindungi formasi geologi yang unik serta menjaga keseimbangan lingkungan alam. Area ini sering kali mencakup situs-situs berharga seperti cagar alam geologi, formasi batuan khas, atau daerah rawan erosi yang perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Perlindungan terhadap kawasan lindung geologi bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati serta fungsi lingkungan yang penting bagi ekosistem. Ditinjau secara geologi, wilayah Kabupaten Blora termasuk daerah yang memiliki potensi gempa, karena adanya beberapa sesar aktif. Keberadaan sesar aktif ini selain memiliki potensi menimbulkan gempa juga dapat menimbulkan kegagalan struktur tanah sehingga tanah tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukung beban di atasnya. Sesar yang berada di Kabupaten Blora adalah Sesar Pati dan Sesar Cepu. Kawasan lindung geologi di Kabupaten Blora terbagi menjadi dua kawasan, meliputi kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan bentang alam Karst Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.648 ha yang berada di Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan. Sedangkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sempadan air tanah. Dalam pengklasifikasiannya ke dalam peta geologi regional (lihat Gambar 2.4) dapat dikaitkan kedalam beberapa formasi yang secara jelas menerangkan satuan batuan tersebut, antara lain formasi lidah terdapat di daerah Kecamatan Blora, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Kunduran. Formasi mundu terdapat di Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Tunjungan, dan Kecamatan Japah. Formasi aluvium berada di Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Jati. Formasi Kalibeng berada di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Jati. Formasi lainnya yaitu Formasi Bulu, Formasi Kerek, Formasi Ledok, Formasi Ngrayong, Formasi Paciran, Formasi Selerejo, Formasi Tambakromo, Formasi Terrace, Formasi Tuban, dan Formasi wonocolo. 2.1.1.5 Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologi dapat digambarkan dengan potensi air permukaan berupa sungai dan embung dan waduk, mata air, dan air tanah. Wilayah Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna yang meliputi sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo yang terdiri atas 73 sungai. Keberadaan DAS yang ada di Kabupaten Blora ini sangat potensial sebagai sumber air permukaan yang bermanfaat bagi pertanian, sedangkan penggunaan air permukaan bagi kepentingan pertanian secara langsung adalah melalui sistem irigasi teknis maupun lA teknis dan irigasi sederhana dan non teknis. Sungai beserta anak-anak sungainya di samping memberikan manfaat yang besar bagi penduduk juga menimbulkan ancaman dan potensi terjadinya banjir yang bisa menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat baik korban jiwa manusia, dan dampak kerusakan dan kerugian lain. Keberadaan DAS Lusi, DAS Juana, DAS Bengawan Solo dan anak-anak sungainya di Kabupaten Blora rentan banjir khususnya ketika terjadi 24 25 cuaca ekstrem. Tingginya sedimentasi di DAS-DAS ini mengakibatkan kapasitas dan daya tampung air berkurang dan dapat memicu timbulnya kekeringan saat musim kemarau. Selain sungai, air permukaan lainnya berupa waduk dan embung juga terdapat di Kabupaten Blora berjumlah 65 lokasi. Kabupaten Blora memiliki beberapa sumber mata air yaitu 25 sumber mata air yang tersebar di tujuh kecainatan. Mata air yang ada sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air, maupun untuk pengairan. Kapasitas mata air tersebut akan menurun sampai 60 persen pada saat musim kemarau. Selain potensi air permukaan di Kabupaten Blora juga ada 3 (tiga) potensi sumber air dari Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu Cekungan Air Tanah Semarang-Demak di Blora, Cekungan Air Tanah Randublatung, dan Cekungan Air Tanah Watuputih. Dari ketiga potensi sumber air Cekungan Air Tanah tersebut, yang paling besar adalah CAT Randublatung. 2.1.1.6 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Blora pada tahun 2022 paling besar adalah hutan sebesar 90.416,12 ha atau 49,63 persen dari luas lahan di Kabupaten Blora. Kemudian luas lahan sawah sebesar 45.948,19 ha terhitung lebih besar dibandingkan dengan lahan yang difungsikan sebagai bangunan atau pekarangan yaitu sebesar 17.049,32 ha. Selain difungsikan sebagai lahan hutan, sawah dan lahan bangunan, penggunaan lahan di Kabupaten Blora juga difungsikan sebagai lahan tegalan, waduk, pertambangan, dan Iain-lain. Kontribusi penggunaan lahan di Kabupaten Blora terbagi menjadi delapan jenis (lihat Tabel 2.3 dan Gambar 2.5). Dalam penggunaan lahan, Lahan dengan kontribusi terbesar yaitu Lahan Hutan sebesar 49,63 persen. Lahan Sawah berkontribusi besar kedua yaitu sebesar 25,23 persen dari keseluruhan luas lahan, Lahan Bangunan/Pekarangan sebesar 9,36 persen, Lahan Tegalan sebesar 14,38 persen, dan Lahan Waduk sebesar 0,05 persen. Sedangkan, untuk perkebunan rakyat tidak ikut andil dalam kontribusi penggunaan lahan pada tahun 2023 ini. Selanjutnya Lahan Pertambangan dan Iain-lain masing-masing sebesar 0,01 persen dan 1,3 persen. V26 Sumber: BPS, Kab. Blora Dalam Angka, 2024, diolah. Gambar 2.5 Graflk Kontribusi Penggunaan Lahan Kabupaten Blora Tahun 2023 Lain-Lain• 1,30% Waduk 0,05% Pertambangan 0,01% Perkebunan Rakyat 0,00% 9,37% 14,39% 25,25% 49,63%Hutan Lahan Sawah Tegalan Bangunan/Pekarangan Sumber: BPS, Kab. Blora Dalam Angka, 2021, 2022, 2023, 2024 2.373,82 21,60 0,00 90.416,15 89,36 26.188,37 17.049,32 45.948,18 Tahun 2023 2.373,82 21,61 0,00 90.416,12 89,36 26.188,37 17.049,32 45.948,19 Tahun 2022 (Ha) 2.426,25 21,61 4,00 90.416,52 89,36 26.153,13 17.156,16 45.885,16 Tahun 2021 Luas 2.373,82 21,61 4,00 90.416,52 56,96 26.144,58 17.156,16 45.885,16 Tahun 2020 Lain-Lain Pertambangan Perkebunan Rakyat Hutan Waduk Tegalan Bangunan/ Pekarangan Lahan Sawah Jenis Penggunaan Lahan 8 7 6 5 4 3 2 1 No Tabel 2.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2020-2023 27 2.1.1.7 Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Blora memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup potensial. Kekayaan sumber daya alam ini antara lain adalah hamparan lahan pertanian dengan berbagai jenis tanaman seperti padi dan jagung. Selanjutnya, Kabupaten Blora juga memiliki sumber daya alam berupa hutan jati dengan kualitas terbaik di Indonesia dengan produksi rata- rata 27.287,55 m3 per tahun. Wilayah Kabupaten Blora didominasi oleh kawasan hutan produksi (lihat Gambar 2.7) yang tersebar di sebelah utara, timur memanjang ke tengah, dan bagian selatan Kabupaten Blora. Terdapat pula kawasan cagar alam yang berada di Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Jiken. Sumber: RTRW Kabupaten Blora, 2021-2041 Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Blora 1; KA3LPATEVBLOR4 KCIK AHA TATA Rl AN6 MIATAH 28 Selain itu, Blora juga memiliki sumber daya alam kandungan minyak bumi, gas bumi, dan mineral lainnya. Salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Blora adalah sebagai Sumber Minyak Bumi. Kabupaten Blo^a memiliki beberapa titik sumber minyak bumi yaitu salah satu yang mg.sih aktif sampai sekarang adalah di Desa Ledok, Kecamatan Sambong. Pengelolaan sumber minyak bumi ini dijalankan dengan sistem tradi^ional maupun modern. Sistem pengelolaan sumber minyak bumi ini adalah adanya kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan warga sekitar dengan membentuk Paguyuban Tambang Minyak Bumi dengan cara warga mengambil minyak bumi mentah dengan cara tradisional lalu dikirim ke Pertamina untuk diolah menjadi minyak bumi yang siap pakai atau masak. Sumber: diolah berdasarkan Kementerian LHK, 2021 Gambar 2.7 Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Blora —Jalan ProvinsiHutan LindungKabupaten Blora Jalan NasionalHutan PnoduksiWilayah Kabupaten/Kota —Batas ProvinsiHutan Produksi Terbatas Batas Kabupaten KolaCagar Alam 29 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah pihak yang memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah. KKKS merupakan badan usaha tetap yang memiliki hak melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas di Indonesia. Wilayah kerja KKKS di Kabupaten Blora terdiri dari 5 blok (lihat Gambar 2.8) dengan masa kontrak antara 2035 hingga 2044, di antaranya yaitu blok alas dara kemuning yang terletak di Sumber: diolah berdasarkan Kementerian ESDM, 2021 Gambar 2.8 Peta Wilayah Kerja KKKS Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Blora Kabupaten Blora Wilayah Kabupaten/Kota —Jalan ProvinsiWilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama Jalan NasionalBlok Alas Dara Kemuning —- - Batas Provinsim Blok Blora —Batas Kabupaten Kota Hi Blok Cepu 1 I Blok Jawa Bagian Timur Anea-3 Blok Randugunting Adapun Pertamina memiliki mesin penambang minyak bumi otomatis atau modern namun jumlahnya sedikit tidak sebanyak penambangan secara tradisional. Menurut Darman (2017), hasil minyak bumi mentah yang mampu diperoleh adalah kira-kira 750 ton per tahun. 30 Sumber: Dokumen RPB Kabupaten Blora 2021-2025 1.459 - - 60 71 134 402 792 Total 245 - - 15 13 15 47 155 2020 271 - - 6 4 6 97 158 2019 257 - - 20 9 20 59 149 2018 240 - - 19 6 19 35 161 2017 71 - - 20 10 18 23 - 2016 45 - - 8 6 1 30 169 2015 88 - - 5 1 18 69 - 2014 Tahun 37 - - 3 7 5 22 - 2013 13 - - - 3 10 - - 2012 6 - - 1 - 5 - - 2011 27 - - - 6 10 11 - 2010 24 - - 2 6 7 9 - 2009 Total Gempa bumi Kegagalan teknologi Tanah longsor Banjir Angin puting beliung Kebakaran Kekeringan Jenii HancniiB 7 6 5 4 3 2 1 Ho Kecamatan Jiken. Blok Blora berada di wilayah Kecamatan Kradenan, Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Jati. Blok Cepu berada di Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Blora, dan Kecamatan Bogorejo, serta berada di Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur). Blok Jawa Bagian Timur Area-3 berada di sebagian besar wilayah di Kabupaten Blora. Blok Randugunting berada di wilayah Kabupaten Blora bagian utara dan sebagian berada di Kabupaten Rembang dan Pati. Pertambangan minyak bumi ini potensi alam yang terbesar dan berperan juga dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Blora. Banyak pendatang dari luar kota yang tinggal di Kabupaten Blora khususnya Kecamatan Cepu, mayoritas bekerja di daerah kawasan industri pengeboran dan pengolahan minyak bumi. 2.1.1.8 Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana (lihat Gambar 2.9) di Kabupaten Blora terdiri dari kawasan rawan bencana banjir, longsor, kekeringan dan kekeringan ekstrim. Kawasan di Kabupaten Blora didominasi oleh Kawasan rawan bencana kekeringan yang hampir ditemui di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Kemudian untuk kawasan tanah longsor paling banyak ditemui di wilayah perbatasan Kabupaten Blora. Selanjutnya kawasan bencana yang paling sedikit yaitu kawasan bencana banjir. Untuk mengetahui jenis bencana di Kabupaten Blora, informasi sejarah kejadian dan dampak bencana dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Data Sejarah dan Dampak Kejadian Bencana di Kabupaten Blora Tahun 2009-2020 31 Sementara itu, kinerja Penanggulangan Bencana (PB) dapat direpresentasikan dari Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kabupaten Blora yang termasuk dalam Provinsi Jawa Sumber: RTRW Kabupaten Blora, 2021-2041 Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Blora Tabel di atas menunjukkan, di wilayah Kabupaten Blora telah terjadi 1.459 kejadian bencana dalam 12 tahun antara 2009-2020. Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir terjadi bencana alam bervariasi tiap tahun di Kabupaten Blora. Angin kencang dan tanah longsor mengalami fluktuasi besar tiap tahun terutama pada tahun 2022 terjadi di 37 dan 32 titik, sedangkan bencana banjir menunjukkan tren stabil setelah peningkatan tajam pada tahun 2022. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan tren meningkat adalah bencana hidrometeorologi. Berdasarkan dokumen RPB jenis bencana dengan tren meningkat dan risiko sedang adalah bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Sedangkan jenis bencana dengan tren tetap dan risiko sedang adalah kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi dan gempa bumi. Sedangkan bencana kekeringan tren kejadiannya menurun dengan risiko sedang. 32 201520162017201820192020202120222023 • IRBI Kabupaten Blora ® IRBI Provinsi Jawa Tengah Keterangan: nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2024 Gambar 2.10 Grafik Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Blora Tahun 2015-2023 1109,01 115,38 119,58 123,19 135,33 144,91146,43149,11 150,00 150,00 150,00150,00, 150,00 57,73 50,85 Sedang Sedang Kelas 0,51 119,58 2023 0,52 113,9 2022 0,47 123,19 2021 - 135,33 2020 - 150 2019 Capaian Tahunan IKD IRB Indikator Kinerja PB Tengah memiliki skor indeks risiko bencana 119,58 dengan kategori kelas risiko SEDANG. Sementara itu, berdasarkan IKD, Kabupaten Blora berada pada angka 0,51 pada tahun 2023 dengan kategori SEDANG. Kabupaten Blora memiliki luas wilayah 1.955,82 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 991.557 jiwa. Dari jumlah tersebut, ada lebih dari 500 ribu orang yang tinggal di kawasan rawan bencana. Adapun IRB dan IKD di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut. Tabel 2.5 Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 {• 33 Selain itu, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Blora tahun 2022 mencapai 336,10 Gg CO2eq. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun emisi GRK di Kabupaten Blora mengalami pertumbuhan sebesar 171,20 Gg CO2eq atau pertumbuhan 26 persen per tahun. Tren kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan emisi di sektor pengadaan dan penggunaan energi, Industrial Process and Product Use (IPPU), dan AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) sebagai kontribusi penyerapan emisi. Kontribusi AFOLU -37% Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blora, 2023 Gambar 2.11 Proporsi Sumber Emisi GRK Kabupaten Blora 2022 LimbahEnerg|^. 26% '35% \ Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/ kota. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa Skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blora pada Tahun 2015 hingga 2019 tidak adanya perubahan yang signifikan dalam rentang waktu lima tahun karena nilai kapasitas yang konstan. Pada tahun 2020, terdapat penurunan indeks risiko terjadinya bencana di Kabupaten Blora yang cukup signifikan menjadi 135,33 dan terus mengalami penurunan hingga 113,9 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan risiko bencana di Kabupaten Blora menjadi 119,58, meski terjadi kenaikan skor pada tahun 2023 tidak lebih buruk pada tahun 2015. Dalam data 9 (sembilan) tahun terakhir, Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Blora berstatus Sedang. IRBI Kabupaten Blora relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. 34 Sumber: IKPLHD Kabupaten Blora, 2023 Gambar 2.12 Grafik Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Blora Tahun 2016-2023 20232022202120202019201820172016 62,19 71,6271,3172,52 70,25 74,6373,37 69,58 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 emisi terbesar di Kabupaten Blora tahun 2022 ada di sektor energi dengan proporsi sebesar 35 persen atau setara dengan 450,82 Gg CO2eq (lihat Gambar 2.11 di atas). Pada sektor tersebut kegiatan transportasi mempunyai kontribusi paling tinggi di antara kegiatan lain di sektor energi. 2.1.1.9 Kualitas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blora dapat dicerminkan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan alat ukur cepat dan sederhana yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dapat memberikan gambaran umum terhadap pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembangunan di Kabupaten Blora dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Capaian kinerja IKLH Kabupaten Blora adalah sebagai berikut dapat dilihat pada Gambar 2.12. Berdasarkan Surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/ PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2023, capaian Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2023 dilakukan konversi dengan metode perhitungan baru. Dari hasil perhitungan rumus baru diperoleh hasil nilai IKU sebesar 85,13, IKA sebesar 76,82, IKL sebesar 65,03 dan IKLH Kabupaten Blora sebesar 77,60 dengan Kategori Baik. Capaian IKLH Kabupaten Blora Tahun 2023 tersebut menjadi yang terbaik di Provinsi Jawa Tengah. 2.1.1.10 Daya Dukung Pangan Ketersediaan pangan di Blora berjumlah 1.102.365,14 ton per tahun atau hampir 2 kali lipat dari kebutuhan pangan di Blora sebesar 681.279,30 ton/tahun. Padi masih menjadi komoditas utama dengan ketersediaan 550.005,40 ton/tahun, diikuti tanaman pangan dan buah- buahan. Tanaman pangan mencakup berbagai tanaman yang tidak dikategorikan sebagai padi atau buah-buahan, namun mencakup kelapa, tebu, jagung, bawang merah, dan tembakau yang bersumber dari BPS. Sementara itu, buah-buahan mencakup pisang dan mangga, sesuai ketersediaan data di Kabupaten Blora. Kebutuhan energi penduduk menggunakan konversi ke ton sebesar 0,0765 ton/kapita/tahun sebagai dasar atau sekitar 2.100 kalori per hari. Secara keseluruhan, ketersediaan pangan lebih besar daripada kebutuhan pangan di Kabupaten Blora Tahun 2023, sehingga berstatus "Belum Terlampaui" sebesar 71,11 persen. Sementara itu, luas wilayah yang berstatus "Terlampaui" sebesar 28,89 persen dari luas total wilayah. Beberapa kecamatan yang berada pada status surplus atau belum terlampaui antara lain Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Japah, Kecamatan Jepon dan sebagainya. Sementara itu, 3 kecamatan masuk ke status defisit atau terlampaui yaitu Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. Walaupun perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak, status terlampaui tidak serta-merta menjadi hambatan bagi pembangunan di Kabupaten Blora. Fokus utama yang perlu dilakukan yaitu menjaga ketahanan pangan Kabupaten Blora melalui pendekatan adaptasi, mitigasi, dan inovasi yang holistik dan berkelanjutan. Ketersediaan pangan untuk mendukung kebutuhan energi juga ditopang oleh komoditas pangan dari sektor perikanan dan peternakan. 35L Untuk produksi perikanan di Kabupaten Blora Tahun 2023 sebesar 1.094.298 kg. Capaian belum mencukupi untuk kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Blora, sehingga untuk pemenuhannya diperoleh dari kabupaten sekitar. Sedangkan untuk sektor peternakan terutama ternak sapi di Kabupaten Blora masih yang tertinggi populasinya di Provinsi Jawa Tengah dengan populasi sapi potong Kabupaten Blora Tahun 2023 sebanyak 287.400 ekor. Potensi sektor peternakan ini tidak hanya menjadi penopang terhadap kebutuhan pangan di Kabupaten Blora, tetapi juga mendukung kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. 2.1.1.11 Day a Dukung Air Berdasarkan hasil modelling, Kabupaten Blora berada pada status "Terlampaui" artinya jumlah kebutuhan air di Kabupaten Blora melebihi jumlah ketersediaan yang ada. Total ketersediaan air yang ada di Kabupaten Blora adalah 853.311.187,20 m3/tahun. Sedangkan jumlah kebutuhan air mencapai 855.349.545 m3/tahun. Hal ini mengakibatkan terhadap defisit ketersediaan air di Kabupaten Blora sejumlah 2.038.358,40 m3/tahun. Hasil Daya Dukung Air di Kabupaten Blora pada Tahun 2023 yang didominasi terlampaui tidak bisa digeneralisasikan ke seluruh kecamatan. Status belum terlampaui berada di persentase 45,47 persen, sedangkan 108.069,75 ha atau setara dengan 54,53 persen dari total luas wilayah masuk dalam status terlampaui yang terbagi di 11 (sebelas) kecamatan. Secara keseluruhan wilayah, status daya dukung air Kabupaten Blora berstatus "Terlampaui" atau dengan kata lain tidak mampu mencukupi kebutuhan air di daerah tersebut. Kecamatan yang sudah berstatus "Terlampaui" antara lain : Kecamatan Banjarejo, Blora, Bogorejo, Cepu, Japah, Jepon, Kradenan, Kunduran, Ngawen, Todanan, Tunjungan. Kecamatan yang "Belum Terlampaui" antara lain : Kecamatan Jati, Jiken, Kedungtuban, Randublatung, dan Sambong. Adanya gap antara hasil perhitungan menggunakan metode yang digunakan dalam analisis DDDTLH dengan kondisi sebenarnya sangat wajar terjadi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal ini, salah satunya metode perhitungan yang menggunakan sistem grid atau sistem tertutup. Selain itu, metode perhitungan ketersediaan air hanya menggunakan atau memperhitungkan ketersediaan air permukaan dari sungai. Hal ini mengakibatkan wilayah yang memiliki sumber air lainnya, 36L seperti air tanah atau air permukaan dari waduk/ embung tidak terakomodir dan menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan realita di lapangan. Tidak hanya itu, DDDTLH pada dasarnya merupakan kajian dengan skala paling besar di tingkat kabupaten, sehingga adanya bias atau hasil yang tidak relevan pada tingkat lebih detail seperti kecamatan perlu menjadi perhatian khusus. Daya dukung air di Kecamatan Jati dan Kecamatan Todanan perlu dipertimbangkan kembali karena menyajikan hasil yang tidak relevan. Simulasi dilakukan secara matematis terkait daya dukung air dengan mengabaikan 2 (dua) Kecamatan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa status agregat "Terlampaui" sebesar 56,01 persen dan status agregat "Belum Terlampaui" sebesar 43,99 persen. Apabila disinkronisasikan dengan hasil Provinsi Jawa Tengah, selisihnya mencapai 1,01 persen, lebih besar dibandingkan selisih awal yang memasukkan 2 (dua) kecamatan sebesar 0,47 persen. Sumber daya air tanah di Kabupaten Blora sebenarnya memiliki peran vital untuk menyediakan air. Potensi air tanah terbesar berasal dari CAT Randublatung dengan debit air tanah bebas/ tidak tertekan (Ql) sebesar 23 juta m3/tahun dan debit air tanah tertekan (Q2) sebesar 9 juta m3/tahun. Kondisi hidrogeologi CAT Randublatung juga memiliki karakteristik kedalaman air tanah tidak tertekan yang mudah untuk diakses dan menunjukkan kelimpahan sumber daya air di Kabupaten Blora. Selain itu, Kabupaten Blora juga memiliki Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan mengandung potensi air tanah yang tinggi yaitu KBAK Sukolilo di Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan. Lebih lanjut, Kabupaten Blora memiliki potensi KBAK berupa Area Definitif KBAK Rembang-Blora, KBAK Rembang, dan KBAK Blora-Tuban. Akuifer karst memiliki sistem akuifer kompleks dengan potensi air tanah yang relatif tinggi, namun terletak jauh di bawah tanah dan rentan terhadap pencemaran. Meski membutuhkan cara pemanfaatan yang berbeda dan lebih sulit, potensi air tanah yang berada di kawasan karst berpotensi menjadi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Variabel air tanah tersebut tidak terakomodasi dalam metode perhitungan ketersediaan air, sehingga dapat menjadi bukti kuat perbedaan hasil perhitungan dengan kondisi di lapangan, sekaligus alternatif solusi pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Blora. 37 38 2.1.2 Kondisi Demografi Kondisi demografi Kabupaten Blora dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi kepadatan, rasio jenis kelamin, dan TPAK. Jumlah penduduk merupakan total jumlah orang yang tinggal dalam wilayah tersebut pada waktu tertentu. Jumlah penduduk dibandingkan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Kepadatan penduduk merupakan jumlah orang per satuan luas wilayah. Kepadatan yang tinggi dapat memiliki implikasi terhadap infrastruktur, layanan kesehatan, dan lingkungan. Rasio jenis kelamin menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam populasi. Rasio ini bisa berbeda dalam setiap wilayah dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15+ tahun). TPAK menjadi penting sebagai indikator keterlibatan penduduk dalam dunia kerja. 2.1.2.1 Jumlah Penduduk Tren jumlah penduduk Kabupaten Blora tahun 2013 hingga 2023 cenderung mengalami peningkatan. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yaitu mengalami penurunan sebanyak 4,46 persen menjadi 884.333 jiwa. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Blora meningkat menjadi 901.621 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Blora tahun 2013 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.13 berikut. 39 Ditinjau secara demografi, jumlah penduduk Kabupaten Blora tahun 2023 adalah 901.621 jiwa. Merujuk pada kajian risiko bencana Kabupaten Blora tahun 2021-2025, rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk 7 jenis ancaman di Kabupaten Blora berada pada kelas sedang hingga tinggi. Potensi penduduk terpapar kelas tinggi untuk ancaman bencana banjir, angin kencang, kekeringan, dan kegagalan teknologi. Potensi penduduk terpapar kelas sedang untuk ancaman bencana tanah longsor, gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan 2.1.2.2 Penduduk Usia Produktif Jumlah penduduk usia produktif berdasarkan kelompok umur 15- 64 tahun sebanyak 636.249 jiwa pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 70,57 persen. Hal ini menunjukkan persentase terbesar penduduk usia produktif di Kabupaten Blora meskipun proporsinya lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Secara rinci penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Gambar 2.14 berikut. <^> ——Jumlah Penduduk Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka 2024, diolah Gambar 2.13 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2002-2023 901.621 888.224 40 Gambar 2.14 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2023 Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada rentang usia 15-16 tahun atau termasuk pada golongan usia produktif. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk usia produktif harus dimaksimalkan dengan peningkatan kualitas SDM dan produktivitas. Penduduk usia lanjut usia >64 cukup tinggi dengan proporsi yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, proporsi penduduk lanjut usia sebesar 10,04 persen dibandingkan 9,60 persen pada tahun 2013. Peningkatan persentase penduduk berusia lanjut ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, dan perbaikan pola hidup yang selama ini dilaksanakan secara baik. 2.1.2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora dari tahun 2010 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 0,10 persen kemudian pada tahun 2023 sebesar 0,71 persen. Meski demikian, pada tahun 2020-2021 penurunan laju pertumbuhan penduduk terjadi sebesar 0,27 persen yang selama pandemi Covid-19. Kecenderungan laju pertumbuhan penduduk yang menurun juga dapat disebabkan oleh peningkatan pemahaman mengenai program keluarga berencana yang masif dilakukan oleh pemerintah. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten QMH1•••B^•••BBBIB^MM^M 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2023 • Usia <15 tahun ullsia 15-64 tahun Usia >64 tahun 100 000 23'38% 23-07% 22'77% 22-67% 22'37% 22'37% 19,82% 19,33% 19,40% 197.454 195.687 194.053 193.962 192.152 192.877 175.318 171.654 174.876 III 300.000 200.000 500 000 68,02% 68,15% 68,25% 68,07% 68,11% 68,11% 71,30% 70,96% 70,57% 574.398 578.172 581.511 582.393 584.978 587.188 630.556 630.268 636.249 400.000 Illlllll 700.000 600.000 800 000 72.592 74.510 76.524 79.218 81.735 82.045 8,780/c 8,98o/o 9,26o/o 9,52o/o 1.000.000 900.000 41 2.1.2A Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu tahun 2019 sebesar 473.3jiwa/km2, kemudian pada tahun 2021 menjadi sebesar 453,1 jiwa/km2. Pada tahun 2024 rata-rata kepadatan penduduk Blora meningkat menjadi 461 jiwa/km2. Persebaran menurut kecamatan kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2023 berada di Kecamatan Cepu sebesar 1.584 jiwa/km2 dan terendah berada di Kecamatan Jati dan Jiken sebesar 234 jiwa/km2. Secara rinci kepadatan penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut. 2010-20192010-20202020-20212020-2023 ——Laju Pertumbuhan Penduduk perTahun Kabupaten Blora (%) -—Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Jawa Tengah (%) Sumber: Badan Pusat StatisUk, 2024 Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2010- 2023 Graflk 0,27 0,83 0,62 1,17, 2010 0,44 0,77 0,10 0,37 0,2 0 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 Blora relatif mengikuti pola yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Gambar 2.15 memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data di atas, kepadatan penduduk cenderung tinggi di daerah-daerah perkotaan atau daerah pusat aktivitas perdagangan dan jasa, seperti di Kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora yang melebihi 1.000 jiwa/km2. Hal ini disebabkan karena daerah perkotaan menjadi magnet bagi para penduduk terutama dari daerah pedesaan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan maupun berwirausaha. 2.1.2.5 Rasio Jenis Kelamin Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Blora tahun 2023 sebesar 100,08 turun 0,1 dari tahun 2022 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Blora lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. 42 1,955.82473,3452,2 453,1 454,1461 DalamAngka Tahun 2023 dan RTRW Kabupaten Blora 2021-2041 Jumlah Sumber: Kabupaten Blora 417 541 591 278 548 577 1.310 537 414 234 278 1.584 539 373 334 234 Tahun 2023 408,9 532,7 581,2 273,9 539,2 566,4 1302,0 528,9 408,3 232,3 272,4 1560,6 530,9 367,4 329,3 229,9 Tahun 2022 (jiwa/km) 406,9 531,9 579,6 273,6 538,2 564,2 1295,3 528,2 408,2 231,6 271,0 1559,4 530,5 367,1 329,3 229,1 Tahun 2021 404,6 530,7 577,5 273,2 536,9 561,7 1.296,5 527,1 407,8 232,0 269,4 1.557,3 529,7 366,5 329,1 228,2 Tahun 2020 429,1 563,2 614,3 288,0 560,0 591,6 1.334,5 547,5 425,2 240,6 283,1 1.594,1 558,4 382,1 345,3 241,1 Tahun 2019 Kepadatan Penduduk 155,77 124,72 104,86 129,23 89,36 110,64 72,33 119,19 60,82 165,40 102,68 49,04 108,45 112,04 235,92 215,38 Wilayah |km=) Luas Todanan Kunduran Ngawen Japah Tunjungan Banjarejo Blora Jepon Bogorejo Jiken Sambong Cepu Kedungtuban Kradenan Randublatung Jati Kecamatan 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2013-2023 43 2.1.2.6 Angkatan Kerja Definisi angkatan kerja adalah penduduk yang penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja di Kabupaten Blora tahun 2023 mencapai 568.103 orang. Sedangkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK Kabupaten Blora pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 78,02 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebesar 68,35 persen. Selama sepuluh tahun terakhir, TPAK Kabupaten Blora menunjukkan angka yang fluktuatif. Peningkatan TPAK Kabupaten Blora pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terjadi pasokan tenaga kerja {labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam lingkup perekonomian Kabupaten Blora. Perkembangan TPAK Kabupaten Blora selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber: BPS, Kab. Blora Dalam Angka, 2023 Gambar 2.16 Grafik Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Blora Tahun 2013-2023 0 100,15 100,11 100,07 100,08 96,96 96,93 96,93 96,93 96,91 96,86 96,85 20 40 60 80 100 120 Berdasarkan data tren di atas, dari tahun 2007-2023, tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung berfluktuatif dari angka 73,51 persen

(2007), kemudian meningkat 75,94 persen (2009) dimana menjadi TPAK tertinggi selama rentang periode tersebut. Namun, kemudian turun di angka TPAK terendah di angka 68,35 persen (2019) dan kemudian meningkat pesat menjadi 78,02 persen (2023). Dari perkembangan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPAK cenderung tidak stabil. Para tenaga kerja memiliki kerentanan dalam kehilangan pekerjaan yang dapat disebabkan oleh kondisi-kondisi ketidakstabilan perekonomian daerah, nasional maupun global. Kesimpulan lain bahwa penyediaan lapangan pekerjaan tidak tersedia secara kontinu dan tidak stabil sehingga penduduk kesulitan untuk mengakses lapangan pekerjaan. Sementara itu, berdasarkan TPAK berdasarkan jenis kelamin, TPAK perempuan berada di bawah TPAK laki-laki. Meski demikian, TPAK perempuan meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 (53,46%) menjadi 68,88 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peran perempuan dalam bekerja meningkat setiap tahunnya sejak 2019. Gambar 2.18 menunjukkan perkembangan TPAK berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Blora. 44 Tahun • TPAK Kabupaten Blora Keterangan: Tahun 2011 dan 2016, BPS tidak merilis data TPAK Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, diolah Gambar 2.17 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blora Tahun 2007-2023 CM O CM 00 CM O CM CM CM O CM CM O CM o CM o ^— O) CM o ^— 00 CM o CM o CO CM o Lf) CM O CM O ^— CO CM o CM CM o CM o O CM O O CT> CM O O CO CM o o ^,72^ 73,5171,25^ ^M 56 73,6375 45 201920202021 • Laki-iaki • Perempuan Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024, diolah Gambar 2-18 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blora Tahun 2019-2022 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan kondisi kesejahteraan sosial dan budaya di Kabupaten Blora. 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan PDRB adalah pertumbuhan ekonomi wiiayah dari tahun t-1 ke tahun t. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan PDRB yang sangat tinggi sebesar 119,71 persen sehingga mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora secara keseluruhan sebesar 23,54 persen sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua se-Indonesia. Hal ini disebabkan beroperasinya CPP (Central Processing Plant) yang memasok energi ke PLTU Tambaklorok di Semarang dengan produksi gas alam yang berasal dari Blok Gundih. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora mengalami penurunan sebesar -4,56 persen, hal tersebut 202320222018 58,06 534S 38,88 33,77 51,25 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Q. 87,2486,95 100,00 90,00 85,3484,3986-4484,23 80,00 46 -4,56 -10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tahun • Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Tahun 2011-2023 Sumber: BPS Kabupaten Blora, diolah Gambar 2.19 Graflk Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 201G Kabupaten Blora Tahun 2011-2023 2.2.1.2 Lajulnflasi Laju inflasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi Kabupaten Blora dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi begitu juga laju inflasi yang terjadi di Jawa Tengah. Inflasi Kabupaten Blora menurun dari tahun 2019-2020. Pada tahun 2021- 2022 mengalami kenaikan. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 6,40 persen. Pada tahun 2023, inflasi Kabupaten Blora turun dengan nilai sebesar 2,96 persen. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. 3,10 I III I 1 4,38 4, 598 g4 42 4,90 5,36 4 3g 5,36 I I I I I 2523,54 20 15 10
1. o.5 0 -5 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 perekonomian kembali bangkit hingga mencapai 3,68 persen, kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,66 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,10 persen. Gambar 2.19 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora. 47 2.2.1.3 Nilai Tukar Petani Salah satu pendekatan untuk mengukur indikator kemampuan daya beli petani di daerah dengan sektor unggul pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani (Ib). It merupakan indikator tingkat pendapatan produsen petani, sedangkan Ib dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun biaya produksi. Penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi yang memproduksi hasil pertanian dan kemudian hasilnya dijual, petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Semakin tinggi nilai tukar petani berarti semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi, sehingga dapat dimaknai bahwa petani secara relatif lebih sejahtera. Capaian kinerja NTP Kabupaten Blora dapat direpresentasikan dari NTP Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut. 202020212022 • Kabupaten Blora —#—Provinsi Jawa Tengah Sumber: BPS Kabupaten Blora, diolah Gambar 2.20 Grafik Laju Inflasi Kabupaten Blora 20232019 6 2 6,40 48 Nilai tukar petani Kabupaten Blora menunjukkan nilai menurun dari tahun 2019 104,56 menjadi 100,15 pada tahun 2021. Hal ini menggambarkan kesejahteraan petani menurun. Kondisi ini diduga karena perkembangan nilai tambah produksi pertanian kurang maksimal, sementara harga barang kebutuhan pokok semakin tinggi sebagai dampak pandemi dan kelesuan ekonomi global. Variabel lainya adalah kurangnya inovasi sektor pertanian. Hal ini terdukung oleh data ekosistem inovasi Kabupaten Blora termasuk kategori kurang inovatif dengan nilai 2.456. 2.2.1 A Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan {knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Blora dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 rata-rata meningkat sebesar 0,88 persen per tahun. Pada tahun 2010 capaian IPM Kabupaten Blora sebesar 63,02 meningkat menjadi 70,63 2017201820192020202120222023 • NTP (Nilai Tukar Petani) s Indeks yang diterima petani (It) harga yang dibayar petani (Ib) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 Gambar 2.21 Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023 O oS ID m m m o in oo f5 5 s s"* 3 in in 00 rM ^ 49 Berdasarkan Gambar 2.22 dapat disimpulkan bahwa angka IPM Kabupaten Blora dalam rentang 10 tahun ke belakang masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi tersebut tidak berubah dalam 10 tahun dan belum terlihat adanya pengejaran angka IPM Blora terhadap angka IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya percepatan dalam mendorong IPM dengan peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, perkembangan indeks pembentuk IPM Kabupaten Blora meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • • • IPM Kab. Blora ——IPM Prov. Jawa TengahIPM Nasional Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Diolah) Gambar 2.22 Graflk Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 55 60 65 70 75 63,88 63,02 72,91 74,39 80 pada tahun 2023. Perkembangan IPM Kabupaten Blora relevan dengan Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih jauh di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 50 Pada Gambar 2.23, terlihat bahwa perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Blora selama sepuluh tahun terakhir pada tahun 2010 hingga tahun 2023 berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional walaupun tidak signifikan. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.24 berikut. a laki-laki a perempuan rata-rata Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 Gambar 2.23 Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tahun to ID COCM cd" r CO O CD" r O5 ID 00 ID 00 ID 1^- CD CD in t m in 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 2.2.1.4.1 Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH), merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan AHH di Kabupaten Blora dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 memiliki rata- rata AHH sebesar 73,56 tahun dengan rincian angka harapan hidup bagi laki-laki sebesar 71,62 tahun dan perempuan sebesar 75,47 tahun lalu meningkat menjadi rata-rata 74,64 tahun dengan rincian angka harapan hidup bagi laki-laki sebesar 72,78 tahun dan Perempuan sebesar 76,48 tahun pada tahun 2023. 51 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • ••UHH Nasional -?-UHH Jawa Tengah • • UHH Kabupaten Blora Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.24 Graflk Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Blora pada Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2023 2.2.1.4.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Blora dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2010 dengan sebesar 10,75 tahun kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 12,51 tahun. Hal ini juga selaras dengan peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) di tingkat provinsi maupun nasional, walaupun nilainya masih sedikit di bawah tingkat provinsi dan nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.25 berikut. 76 52 i I I I I I 1 I I 1 I I I I 7,46 7,52 7,59 7,61 7,73 7,84 7,95 8,10 8,17 8,34 8,48 8,54 8,69 8,77 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 •••Nasional —^BloraPropinsi Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 Gambar 2.26 Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 0 2.2.1.4.3 Rata-rata Lama Sekolah Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Blora pada tahun 2010 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 5,50 tahun menjadi sebesar 7,08 tahun pada tahun
  1. 2023.Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.26 berikut. 10 8 6 4 5,50 2 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 2 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • Jawa Tengah • Indonesia Kab. Blora Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Diolah) Gambar 2.25 Grafik Perbandingan Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blora dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2010- 2023 53 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 Gambar 2.27 Grafik Perbandingan Pengeluaran per Kapita Penduduk Kabupaten Blora dengan Tingkat Provinsi dan Nasional pada tahun 2010-2023 •BloraJawa TengahNasional 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tahun 6.000 5.000 4.000 Gambar 2.26 di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Blora masih di bawah rata-rata lama sekolah Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2023, RLS Blora selama 7,08 tahun, masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah (8,01 tahun) dan nasional (8,77 tahun). Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian RLS masih rendah dan harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang lebih lama. 2.2.1 A A Pengeluaran Per Kapita Salah satu variabel dalam mengukur IPM adalah Pengeluaran Per Kapita (PPP). PPP ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli penduduk. Pengeluaran per kapita dapat menjadi suatu komponen dalam mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Besaran dan tingkat perkembangan pengeluaran per kapita dapat diindikasikan mengenai tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. 54S Selama periode tahun 2010-2023, pengeluaran per kapita meningkat dari Rp7.966 ribu menjadi Rp 10.067 ribu per tahun. Dari angka tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi peningkatan pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Peningkatan daya beli menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 yang mengakibatkan terhambatnya laju kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021, capaian indikator ini mulai memulih menjadi Rp9.669 ribu rupiah. Selain itu, jika dibandingkan di tingkat provinsi maupun nasional, pengeluaran per kapita Kabupaten Blora masih di bawah rata-rata dari kedua tingkat tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Blora untuk mendorong serta memberikan stimulus kebijakan maupun program untuk mempercepat laju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora. 2.2.1.5 Kemiskinan 2.2.1.5.1 Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Blora dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rpl90.356/kapita/bulan meningkat pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp464.959/kapita/bulan. Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Blora selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.28 berikut. 55 2.2.1.5.2 Persentase Penduduk Miskin Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2010 sebesar 16,67 dan menurun terus setiap tahunnya hingga tahun 2019 sebesar 11,32 persen. Namun terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar 11,96 persen dan 2021 sebesar 12,39 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin terjadi salah satunya akibat adanya pandemi Covid-19. Lalu menurun kembali pada tahun 2022 hingga 2024 menjadi 11,53 persen dan 11,42 persen. Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 merupakan dampak positif dari pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut. 500.000 450.000 400.000 350.000 oi 300.000_ j 250.000"" ^ ^ ™ CO 200.000 ^ CD*.00 150.000 I 1 ^ cm ^ OOCM 100.000 ^ ^ 50.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024, diolah Gambar 2.28 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Blora 2018-2023 5? Ol m 01 CM in in CO 90. •sr 00 s CO .64 01 335.83 o CO 8.520 CM 91. 114 CM 01 oi CM 56 2.2.1.5.3 Jumlah Penduduk Miskin Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Blora dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 97,86 ribu jiwa mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 107,05 ribu jiwa. Kemudian jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 99,14 ribu jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.30. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 < Nasional —#— Provinsi Jawa TengahKabupaten Blora Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora Tahun 2010-2024 2.2.1.5.4 Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat kedalaman ini memengaruhi seberapa besar usaha pemerintah mengangkat penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka akan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian PI Kabupaten Blora pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuasi, yaitu pada tahun 2010 sebesar 2,38, pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 1,39, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1,82, dan menurun pada tahun 2023 menjadi 1,35, dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi sebesar 1,59. Kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang sangat baik. Sementara itu, perkembangan Indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Blora dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 mengalami perkembangan yang 57 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 • Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.30 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 99,61 99,8399,14 107,05 115,98 123,80113-94 115,05111,8897-86 102,50 103,73 16O' 135,00127,10 140,00134.90 y 58 2.2.1.6 Ketimpangan Ada dua pendekatan dalam mengukur ketimpangan penduduk, yaitu ketimpangan pemerataan pendapatan dan ketimpangan pengeluaran. Untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Besarnya nilai Indeks Gini adalah 0 (nol) yang berarti sama sekali tidak terjadi ketimpangan, hingga 1 (satu) yang berarti ketimpangan dapat dikatakan tinggi. Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu: (1) ketimpangan rendah (0,000 s.d. 0,299), (2) ketimpangan sedang (0,300 s.d. 0,499) dan (3) ketimpangan tinggi (>0,500). Indeks Gini Kabupaten Blora dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks Gini 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2021 2022 2023 2024 • Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) -^- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.31 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 0,50 1,00 fluktuasi, namun memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan dari 0,25 pada tahun 2023 menjadi 0,32 pada tahun 2024. Gambar 2.31 menunjukkan perkembangan PI dan P2 di Kabupaten Blora selama periode 2010-2024. f 59 Sementara itu, Bank Dunia memiliki kriteria untuk mengukur tingkat ketimpangan berdasarkan distribusi pengeluaran. Kriteria ini menyatakan bahwa jika persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah lebih kecil dari 12 persen, maka terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • Blora • Provinsi Nasional Keterangan: Keterangan: Nilai Gini Ratio berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan Tahun 2016 BPS tidak mentis data Indeks Gini untuk Kabupaten Blora Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.32 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2023 CO CO O)C0Sco o SI o l olcol CMJ o l oo co 8 o" md CO t en CO o"o coo CO ^to g co Kabupaten Blora pada tahun 2010 sebesar 0,260. Sementara untuk tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,340 dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,342 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,349. Angka tersebut terbilang rendah apabila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah (0,369) dan Nasional (0,388). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.32 berikut. 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Blora a Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Provinsi Jawa Tengah Gambar 2.33 Grafik Perkembangan Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia di Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah 2010-2023 2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blora dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari sebesar 3,26 persen pada tahun 2018 menjadi 3,1 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan signifikan saat pandemi yang menyentuh di angka 4,89 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan di angka 3,1 persen. Selengkapnya perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama periode 2013-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.34 di bawah ini. . i 1^ •- I- •- •- 18,4 rTq 1871 18,53 18 34 18,51 18,74 19>B5 20,75 | • • 18'86 18,42 b• 19,78 B"* • — >• •**1 !• 18.79 18,38 18,59 18,79 is a 199g 20,51 20,64 20,28 18,86 i842 _•b 20,34 25,44 I. 22,75 • Kabupaten Blora memiliki persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah lebih besar dari 17 persen pada tahun 2023 meski relatif turun dibandingkan dari tahun 2010 sebesar 23,75. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Blora tergolong rendah. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pengeluaran berdasarkan bank dunia di Kabupaten Blora berada di bawahnya, yang berarti ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Blora relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Adapun perkembangan pengeluaran berdasarkan Bank Dunia dapat dilihat pada Gambar 2.33 berikut. 61 201820192020202120222023 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blora Gambar 2.35 Graflk Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Blora Tahun 2018- 2023i 67,0066,22 • ? 66,00 —•— 68,56 —?— 68,56 ? 68,45 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2.2.1.8 Rumah Layak Huni Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar. Capaian kinerja rumah layak huni Kabupaten mengalami penurunan dari tahun 2020-2023. Persentase rumah layak huni Kabupaten Blora pada tahun 2023 mencapai 67 persen. Kondisi harus ditingkatkan karena rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Capaian kinerja persentase rumah layak huni dapat dilihat pada Gambar 2.35 di bawah ini. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Keterangan: Tahun 2016 BPS tidak merilis data TPT Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.34 Graflk Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora Tahun 2013-2023 62 V 2017201820192020202120222023 •Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Blora •Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Jawa Tengah Gambar 2.36 Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023 11,27 -10,44 12,3412,34 111,811,66 14,02 15,4915,1715,35 17,09 16,7418 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2.2.1.9 Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Data pada Gambar 2.36 menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan dalam prevalensi ketidakcukupan pangan dari tahun 2017 hingga 2023, meskipun terdapat nilai fluktuasi pada beberapa tahun, namun tren masih menunjukkan penurunan yang konsisten. Perbaikan nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan terjadi sangat signifikan pada tahun 2023 sebesar 27,27 persen, hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah kabupaten Blora untuk mengatasi ketidakcukupan pangan mulai membuahkan hasil yang lebih baik. Meski mengalami tren nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Blora mengalami penurunan tiap tahun, namun kondisinya masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. 63 Data pada Gambar 2.37 menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan Kabupaten Blora mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 87,03. Secara keseluruhan, data menunjukkan perbaikan dalam ketahanan pangan dari ^ Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupatan Blora • Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Jawa Tengah Gambar 2.37 Grafik Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 202320222021 fi 82 95 i. 85,87 82,31 87,0388 86 84 82 80 78 76 74 2.2.1.10 Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. I / 64 tahun 2019 hingga 2022. Meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2023, indeks ketahanan pangan tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Blora menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan nilai IKP Provinsi Jawa Tengah. 2.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya 2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, oleh karena itu derajat kesehatan keluarga menentukan derajat kesehatan masyarakatnya. Indeks keluarga sehat terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan terdiri dari (1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, (3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, (4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, (5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, (6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, (10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan (12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Hasil dari pengolahan data kesehatan keluarga dengan 12 indikator menghasilkan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. 65 Indeks Keluarga Sehat adalah angka yang menunjukkan tingkatan keluarga sehat yang terdiri dari 3 kategori yaitu keluarga tidak sehat (nilai IKS < 0,5), keluarga pra sehat (nilai IKS 0,5-0,8), dan keluarga sehat (nilai IKS > 0,8). Jumlah keluarga di Kabupaten Blora yang terdata pada aplikasi keluarga sehat sampai dengan Desember 2023 sebanyak 256.072 keluarga dengan IKS di atas 0,8 sebesar 0,19. Nilai IKS ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Blora masih tergolong wilayah dengan status keluarga tidak sehat. Kinerja indikator indeks keluarga sehat mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun masih pada kategori keluarga tidak sehat. Hal ini harus ditingkatkan agar masyarakat Kabupaten Blora berada pada capaian keluarga sehat. 2.2.2.2 Gender Pembangunan gender di Kabupaten Blora dapat dilihat dari tiga indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) 0,8 0,7 Keluarga Pra Sehat 0,6 0,5 0,4 Keluarga Tidak Sehat 0,3 0,20,1380,1440,15'17 0,1 0 2019 2020 2021 2022 2023 • Indeks Keluarga Sehat (IKS) Sumber: Kementerian Kesehatan, 2023 Gambar 2.38 Grafik Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Blora Tahun 2019- 2023 1 Keluarga Sehat 0,9 Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Berdasarkan data IPG di atas, dapat dilihat IPG Blora selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin setara. Kesempatan perempuan dalam mengenyam pendidikan, akses kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan standar hidup semakin meningkat. Sementara itu, IDG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Kondisi IPG dapat dilihat pada Gambar 2.40 berikut. 66 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • IPG Kabupaten Blora Keterangan: Tahun 2016 BPS tidak merilis data IPG Sumber: BPS Kabupaten Blora Gambar 2.39 Graflk Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 80 72 81,34 82,26 82,55 82,66 83,5483,55 83,79 83,96 83,88 84,59 84,92 85,68 dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Kondisi IPG dapat dilihat pada Gambar 2.39 berikut. I67 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.41 Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Blora Tahun 2O18-2O23 2023 0,407 202220202021 • IKG 2019 0,277 0,261 0,294 0,371 2018 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Berdasarkan Gambar di atas, pemberdayaan gender di Kabupaten Blora cenderung turun dari tahun 2018-2023. 80 74,7 75,08 74,85 75,11 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • IDG Keterangan: Tahun 2016 dan 2017 BPS tidak merilis data IDG Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.40 Grafik Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 60,86 >59 64,37 64,36 62 64 70,7269,94 67,34 68 2.2.2.3 Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Blora memiliki kekayaan dan potensi kebudayaan yang unik dan khas. Kekayaan budaya di Kabupaten Blora tampak dari adanya beberapa warisan budaya tak benda dan cagar budaya yang dimiliki. Kabupaten Blora memiliki dua warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan di tingkat nasional, yakni Barongan Blora dengan domain seni pertunjukan dan Sedulur Sikep Blora dengan domain Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta. Barongan Blora telah ditetapkan sebagai warisan budaya pada tahun 2017 dengan nomor penetapan 201700526. Kesenian Barong atau dikenal juga dengan sebutan kesenian Barongan merupakan kesenian khas Jawa Tengah. Namun di antara beberapa daerah di Jawa Tengah, Kabupaten Blora memiliki jumlah terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya. Kesenian Barong merupakan salah satu bentuk kesenian rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat Blora khususnya masyarakat pedesaan. Seni Barong mencerminkan ciri-ciri kepribadian umum masyarakat Blora seperti: spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, kekerasan, ketekunan, solidaritas dan keberanian berdasarkan kebenaran. Sedulur Sikep atau masyarakat samin diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2018. Komunitas Samin menjunjung tinggi ajaran yang dianutnya, yaitu ajaran yang dikembangkan oleh Samin Surosentiko. Ajaran Saminisme dan kearifan lokal Sedulur Sikep (Samin) yang diajarkan oleh Samin Surosentiko (Raden Kohar) muncul di Dukuh Ploso Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Blora pada tahun 1859. Ajaran tersebut meliputi sikap-sikap dalam tataran pribadi dan sosial yang membentuk sebuah keluarga besar dan berkembang di beberapa daerah seperti Blora, Bojonegoro, Pati dan Kudus. Ajaran Samin yang berbentuk petuah-petuah muncul karena adanya tekanan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kolonial Belanda. Ajaran Samin terdiri dari 3 bagian yaitu: angger-angger partikel, angger-angger lakonono, dan angger-angger pangucap, ajaran Samin tetap dipertahankan oleh masyarakat Samin hingga saat ini. Nilai-nilai moral yang dapat diambil dari ajaran Samin adalah: kejujuran, rasa persaudaraan, cinta damai, peduli lingkungan, tanggung jawab, dan persamaan hak (Hertanto, 2019). Selain yang telah ditetapkan di tingkat nasional, Kabupaten Blora juga memiliki 10 warisan budaya tak benda yang tercatat (lihat Tabel 2.7). 69 Sumber: warisanbudaya.kemdikbud.go.id, 2024 Sementara itu, Kabupaten Blora juga memiliki banyak warisan Cagar Budaya dari masa ke masa. Cagar budaya yang berasal dari Blora membentang sejak masa prasejarah yang dibuktikan dari temuan fosil gading dan rahang gajah purba, fragmen kepala banteng purba, fragmen tulang belakang paus purba, alat serpih, struktur kubur batu Bleboh Jiken, situs Ngloram, bola dan kapak batu, batu peniten. Pada masa klasik, terdapat sisa-sisa candi, alat pemujaan, fragmen yoni dan lingga (merupakan representatif dari Dewa Syiwa dan istrinya), kemucuk candi, area kepala Budha, dan sebagainya (Kartikaningtyas, 2015). Di masa kerajaan Islam, kawasan Blora menjadi lokasi dari kadipaten Jipang. Hingga tahun 2024, Lembaga Kebudayaan di Kabupaten Blora yang tercatat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terdiri atas satu museum yaitu Museum Mahameru dan tiga komunitas budaya, yaitu Perkumpulan Pegiat Seni Budaya Cakra Wicaksana, Rumah Artefak Blora, dan Rumah Fosil Banjarejo. Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan Kemahiran Tradisional Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional Seni Pertunjukan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta Seni Pertunjukan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional Tradisi dan Ekspresi Lisan Domain Mantu Kucing Blora Upacara Bersih Desa - Blora Sate Blora Komplek Makam Bupati Blora Kerajinan Jati Jepon Blora Kesenian Tayub - Blora Dokar - Blora Seni Kentrung - Blora Bordir - Blora Asal-usul Nama Blora Nama Karya Budaya 2016 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Tahun 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No Tabel 2.7 Karya Budaya di Kabupaten Blora yang Tercatat di Tingkat Nasional I 2.3 Aspek Daya Saing Daya saing daerah direpresentasikan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. IDSD diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks daya saing daerah Kabupaten Blora menunjukkan kenaikan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2020 indeks daya saing Kabupaten Blora 70/ / 10,97 0,95 0,90,870,87 0,85 0,8 202120222023 Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan Anak, 2024 Gambar 2.42 Graflk Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani Kabupaten Blora Tahun 2021-2023 2.2.2.4 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Capaian indikator di bidang sosial dapat dilihat pada capaian Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani mengalami kondisi yang stagnan pada tahun 2021-2023 dengan capaian kinerja 0,87 di bawah. Pada tahun 2023 capaian kinerja persentase PPKS yang tertangani meningkat menjadi 0,97 di bawah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.42 di bawah ini. V 71 Dari sisi aspek, nilai terendah di Indeks Pilar Kapabilitas dengan nilai 1,85 berarti termasuk kategori kurang inovatif (interval 1-2,5). Dari sisi pilar daya saing, nilai terendah pada pilar Akses Keuangan (nilai 2,167), disusul oleh Dinamika bisnis (nilai 2,25), dan kapasitas inovasi (2,36). Data di atas berarti Kabupaten Blora harus meningkatkan akses keuangan, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi. Pilar Akses Keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Pengaruh faktor keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut (1) Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah; (2) Sektor 20222023 • Nasional • Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024 Gambar 2.43 Grafik Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Blora, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan 2023 3,32 3,16 3,63 3,89 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 sebesar 2,804, sedangkan pada tahun 2021 naik dengan nilai 3,136. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,160. Pada tahun 2023 nilai Indeks daya Saing Daerah Kabupaten Blora adalah 3,32, termasuk kategori tinggi. Meski demikian, daya saing daerah Kabupaten Blora masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 72 keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah. Dari sisi dimensi daya saing, tiga besar nilai terendah di Kabupaten Blora adalah: Teknologi (Nilai 1,0), Kewirausahaan (Nilai 1,25), Komersialisasi (2.0). Teknologi mencakup indikator Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan. Kewirausahaan mencakup indikator (i) Persentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah, (ii) SOP dan sertifikat ISO sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah, (iii) jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah, (iv) Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta. Komersialisasi diindikasikan dengan (1) komersialisasi inovasi, (11) keberadaan Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park dan komersialisasi. Sementara itu, aspek daya saing menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setidaknya merepresentasikan informasi terkait kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah 2.3.1.1 Perkembangan PDRB Berdasarkan data sektor-sektor yang berkontribusi pada PDRB dapat dilihat bahwa sektor-sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, Pertambangan dan Penggalian, menjadi sektor unggulan di Kabupaten Blora. Peningkatan aktivitas ekonomi pada kedua sektor tersebut harus dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Blora dari mengalami fluktuasi meskipun secara grafik dari tahun 2013 hingga 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 laju perkembangan ekonomi sebesar 13,54 triliun dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 25,97 triliun namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 24 triliun, setelah tahun 2020 laju perkembangan ekonomi kembali meningkat dan pada tahun 2023 PDRB menjadi 31,76 triliun, Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.44 berikut. 73 Dari perkembangan PDRB di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan perkembangan ekonomi dari tahun 2013-2023, meskipun pada tahun 2020 perkembangan ekonomi melemah akibat adanya pandemi Covid-19 namun angka tersebut tetap tinggi dan mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya yaitu 2021 hingga 2023. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2023 Kabupaten Blora menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir terdapat 4 sektor yang memiliki distribusi terbesar terhadap PDRB yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan (lihat Gambar 2.45). I 15 ^ 10 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tahun Sumber: BPS Kabupaten Blora, diolah Gambar 2.44 Grafik Perkembangan PDRB ADHB Seri 2010 Kabupaten Blora Tahun 2013-2023 2 •20 | 35 30 74 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berada pada posisi pertama yang selama 10 tahun mengalami fluktuasi hingga penurunan distribusi terhadap PDRB. Pada tahun 2013 sebesar 29,9 persen dan pada tahun 2023 distribusinya sebesar 21,45 persen, berdasarkan kondisi ini perlu adanya stimulus untuk meningkatkan kembali sektor pertanian untuk maju. Posisi kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda mengalami penurunan distribusi di setiap tahunnya dari tahun 2013 sebesar 16,9 persen hingga tahun 2023 menjadi 15,39 persen, penurunan ini perlu ditangani agar distribusi yang diberikan kembali meningkat. Posisi ketiga adalah Pertambangan dan Penggalian, sektor ini mengalami peningkatan distribusi di setiap tahunnya dari tahun 2013 sebesar 13,8 persen hingga pada tahun 2023 mencapai 23,47 persen, melihat peningkatan distribusi terhadap PDRB setiap tahunnya sektor ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah agar dapat memberikan distribusi yang tinggi terhadap PDRB. Sektor ini menjadi dominan pada tahun 2017 setelah beroperasinya CPP Gundih yang mengolah gas bumi. Posisi keempat adalah Industri Pengolahan yang relatif stabil di angka 10,3 persen pada tahun 2013 menjadi 10,5 persen pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut. 35 30 25 20 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • Pertanian Kehutanan, dan Perikanan m Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Perdagangan Besardan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sumber: BPS Kabupaten Blora, diolah Gambar 2.45 Graflk Perkembangan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2013-2023 15,39 0,5 14,6 3,8 23,47 21,4* 15,5 0,2 20, 16,3 0,8 24,2 22, 15,5 3,9 24,3 8,9 14,7 3,5 21, 25 14,9 3,7 27,426,7 22, 15,1 3,7 16,5 4,1 0,8 2,3 24, 16,4 4,7 1,3 16,9 3,8 0,3 28,327,8 29,9 Sumber: BPS Kabupaten Blora, diolah 2.3.1.2 PDRB Per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan ekonomi per individu dalam wilayah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. 75 2,11 0,93 5,71 2,71 0,32 1,16 2,98 1,19 3,91 3,41 15,39 4,66 0,04 0,06 10,50 23,47 21,45 2023 2 0,9 5,5 2,6 0,3 1,1 2,9 1,1 3,6 3 14,6 4,4 0 0,1 9,8 27,4 20,8 2022 2 1 6,1 2,9 0,3 1,2 3 1,3 3,4 2,1 15,5 4,3 0 0,1 10,2 24,2 22,4 2021 2,2 1,1 6,7 3,3 0,3 1,3 3,2 1,4 3,5 2,2 16,3 4,3 0 0,1 10,8 18,9 24,3 2020 2,1 0,9 6,1 3,1 0,3 1,2 2,9 1,1 3,3 2,5 15,5 4,2 0 0,1 9,9 25 21,7 2019 2 0,9 5,7 3,1 0,3 1,2 2,9 1 3,1 2,4 14,7 4 0 0,1 9,5 26,7 22,6 2018 2 0,9 5,9 3,3 0,3 1,2 3 1 3,2 2,5 14,9 4,1 0 0,1 9,7 24,5 23,5 2017 2 0,9 5,8 3,4 0,3 1,2 3 1 3,2 2,6 15,1 4 0 0,1 9,7 23,3 24,5 2016 Distribusi PDRB (persen) 2,2 1 6,4 3,8 0,3 1,4 3,3 1,1 3,5 2,9 16,5 4,4 0 0,1 10,8 14,1 28,3 2015 2,2 1 6,4 3,8 0,3 1,4 3,2 1,1 3,4 2,8 16,4 4,3 0 0,1 11,3 14,7 27,8 2014 2,1 0,9 6,2 3,9 0,3 1,3 3,2 1,1 3,3 2,6 16,9 4,1 0 0,1 10,3 13,8 29,9 2013 Jasa Lainnya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Pendidikan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Perusahaan Real Estate Jasa Keuangan dan Asuransi Informasi dan Komunikasi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi dan Pergudangan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Konstruksi Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Pengadaan Listrik dan Gas Industri Pengolahan Pertambangan dan Penggalian Pertanian Kehutanan, dan Perikanan Lapangan Usaha r, s, t, u Q P O m, n L K J I H G F E D C B A No. Tabel 2.8 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2013-2023 76 Berdasarkan data di atas, tren perkembangan PDRB per kapita mengalami peningkatan dari Rp 12,21 juta (2010) menjadi Rp35,22 juta
(2023), walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 di angka Rp27,16 juta karena efek pandemi Covid-19. Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Blora. Walaupun angka tersebut masih lebih rendah dari PDRB per kapita Jawa Tengah sebesar Rp45,20 juta dan Nasional Rp74,96 juta. 2.3.1.3 Perikanan Produksi perikanan di Kabupaten Blora tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Produksi perikanan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan total produksi 429.413,68 kg. pada tahun 2021, 2022, dan 2023 produksi perikanan mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 produksi perikan mencapai 1.094.298 kg. Produksi perikanan di Kabupaten Blora masih belum mencukupi kebutuhannya, sehingga masih 50,00 40,00 30,00 "o. ^ 20,00 CD ~" 10,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • PDRB per kapita Nasional• PDRB per kapita Jawa Tengah PDRB per kapita Kabupaten Blora Keterangan: Data 2022: Angka sementara, Data 2023: Angka sangat sementara Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.46 Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2019-2023 35,2234,59 30,32 27,16 30,16 45,20 41,95 3M" ^,97 .57 i^ 36,77 28,57 19,21 62,26 59,32 „ „ CC QQOf ,29 •10 10 • i! 31,96 S 23,39 17,80 16,04 14,6213,61 24,95 22,87 21,16 19,21 12,21 45,12 42,43 38,63 B1 35.34 1| 27,52 32,34 28,78 CD Q. 51,69 CD Q. •S Q. 71,04 74,96 80,00 70,00 c ra 60,00 Capaian PDRB per kapita Kabupaten Blora dapat dilihat pada Gambar 2.46 berikut ini. \-(7 77 2.3.1.4 Pariwisata Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu daerah. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Blora pada 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 378.750 orang, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Blora mengalami penurunan yang disebabkan adanya Covid-19 dan aturan pembatasan mobilisasi masyarakat dari pemerintah sehingga jumlah kunjungan 243.129 orang. Lalu, pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Blora adalah 789.667 orang. Meski demikian, jumlah pengunjung wisatawan mancanegara relatif kecil berkisar antara 1 hingga 12 orang per tahun. 2023 ••IHHHBHHHHHl^HBHHHHHHHHBHHHHHi^BBBI 1.094.298 2022 •••II^^Hi^HBMHHMH^^HHHMHHHHHHBHHl 1.106.092 2021 ••^••••••••••••Ili^BBBHHHHHHHBHHHBili^i 1.099.080 2020 HlHHBBaHHBHHa^i 429.413,68 2019 •••••••••••^••••••••H 672.510,53 0,00200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,001.200.000,00 • Produksi Perikanan (Kg) Sumber: Susenas bulan Agustus 2024 Gambar 2.47 Grafik Produksi Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 memerlukan pasokan dari luar wilayah. Sektor ini menjadi potensi untuk dikembangkan mengingat kebutuhan di dalam daerah masih cukup tinggi. 2.3.1.5 Pertanian Produksi pertanian adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus. Bidang pertanian produksi dipengaruhi berbagai macam faktor seperti luas lahan, bibit, pupuk, obat hama (pestisida), sistem irigasi, tenaga kerja, iklim dan sebagainya. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Blora mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari satu tahun ke tahun lainnya, terutama dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Ada dua produksi pertanian sekaligus pangan utama, yaitu padi dan jagung (lihat Gambar 2.49). Produksi padi sawah mengalami peningkatan dari 268.483 ton pada tahun 2010 menjadi 627.715 ton pada tahun 2023. Sementara itu, produksi jagung mengalami peningkatan dari 273.202 ton pada tahun 2010 menjadi 451.547 ton pada tahun 2023. Selain padi dan jagung, Kabupaten Blora juga memiliki produk pertanian lain yang diunggulkan seperti tembakau. Produk lain yang berpotensi adalah tembakau dan tebu. Produksi tembakau mengalami peningkatan dari 2.012,21 ton (2019) menjadi 2.483,02 ton (2013). Produksi tebu juga meningkat dari 19.780,12 (2019) menjadi 25.813,04
(2023)meskipun keduanya juga mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Para petani milenial Kabupaten Blora juga sedang 20192020202120222023 • Jumlah Kunjungan Wisatawan Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariunsata Gambar 2.48 Graflk Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 I 378.750 300.559 243.129 538.790 789.667 79 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • Beras (ton) • Jagung (ton) Swnber: Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Gambar 2.49 Grafik Perkembangan Produksi Beras dan Jagung di Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 2.3.1.6 Peternakan Populasi sapi potong di Kabupaten Blora menjadi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 15,74% pada tahun 2023. Populasi sapi potong di Kabupaten Blora mencapai 287.400 meningkat dari tahun 2010 sebesar 219.740 ekor. Namun demikian, besarnya populasi sapi di Kabupaten Blora masih menjadi rojo koyo masyarakat setempat dengan pengelolaan yang masih sederhana. Hal ini menjadi potensi di masa depan dengan memanfaatkan potensi populasi sapi potong ini menjadi peternakan modern yang mendukung industrialisasi dan urbanisasi. Gambar 2.50 menunjukkan perkembangan populasi sapi potong di Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah. CN o co CD CO o O5 i.81 CN co ,:CO ^ CO Is- IT.be 05 CN O5 CN CO CO m CN co C5 CD CO CO CO CO CO CN CO -^^ in cn co CSO CN LC5 CO COU5 COcoco co cqo CO oco mengembangkan beberapa produk hortikultura seperti buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan dalam maupun luar wilayah. I80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • Sapi Potong Jawa Tengah * Sapi Potong Kabupaten Blora Gambar 2.50 Grafik Populasi Sapi Potong di Jawa Tengah dan Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 2.3.1.7 Perdagangan Sektor perdagangan menempati peringkat ketiga setelah sektor pertanian dan pertambangan/penggalian dalam memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Blora. Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora terus mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Blora menunjukkan tren penurunan dari tahun 2010 hingga 2023 (lihat Gambar 2.51). Pada tahun 2010, sektor perdagangan menyumbang sekitar 17,70 persen terhadap PDRB, namun pada tahun 2023, kontribusinya turun menjadi sekitar 15,39 persen. Pada kurun waktu kurang lebih satu dekade terakhir, penurunan terjadi hingga 2,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Blora mengalami penurunan yang signifikan dalam kontribusinya terhadap PDRB selama 13 tahun terakhir, meskipun terlihat peningkatan pada setahun terakhir (2022-2023). Penurunan ini terjadi karena semakin besar kontribusi dari sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian di Kabupaten Blora, sehingga mempersempit kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Blora. 14,86% 283.965 14,56% 267.193 13,66% 239.339 15,74% 287.400 14,88% 278.890 14,63% 267.193 Itl I b il I 13,30% 222.718 12,53% 199.584 13,51% 231.045 12,88% 211.559 I 13,30% 272.910 14,14% 219.740 13,19% 197.868 q in CM 00 co q o O5 in co oo CD cm oo m q in t O5 a) f o CDco q h q cm if CO co CO q C\i O) IOo o m 13,91% 269.533 O CD q c\i h o if t co LO in ^^ 10 LO oo LO 81 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • Distribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Raparasi Mobil dan Sepeda Motor Gambar 2.51 Grafik Perkembangan Distribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor di Kabupaten Blora Tahun 2010- 2023 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia 2.3.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerj a Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator penting yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK Kabupaten Blora pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 78,02 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 sebesar 73,51 persen. Selama 14 tahun terakhir, TPAK Kabupaten Blora menunjukkan angka yang fluktuatif. Peningkatan TPAK Kabupaten Blora pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terjadi pasokan tenaga kerja [labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam lingkup perekonomian Kabupaten Blora. Perkembangan TPAK Kabupaten Blora selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.52 berikut. 16,30 15,5215,4715,39 14,59 15,14 14i91 3 16^88 16,42 16,47 17,70 17,69 r 82 Berdasarkan data tren di atas, dari tahun 2007-2023, tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung berfluktuatif dari angka 73,51 persen
(2007), kemudian meningkat 75,94 persen (2008). Namun, kemudian turun di angka TPAK terendah di angka 58,35 persen (2019) dan kemudian meningkat pesat menjadi 78,02 persen (2023). Dari perkembangan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPAK cenderung tidak stabil. Para tenaga kerja memiliki kerentanan dalam kehilangan pekerjaan yang dapat disebabkan oleh kondisi-kondisi ketidakstabilan perekonomian daerah, nasional maupun global. Kesimpulan lain bahwa penyediaan lapangan pekerjaan tidak tersedia secara kontinu dan tidak stabil sehingga penduduk kesulitan untuk mengakses lapangan pekerjaan. 2.3.2.2 Kesehatan Kesehatan masyarakat merupakan faktor pembangunan yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan ini lebih berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tahun 2023 terdapat sebanyak 6 rumah sakit umum, 26 Puskesmas dan 31 Klinik Pratama. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.52 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blora Tahun 2007-2023 83 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2024 295 7,4 68 5,2 48 137 8,4 77 10,8 99 48 68 87,5 801 125,46 1149 4,47 41 12,5 124 31,1 285 Tahun 2023 295 7,5 69 4,9 46 126 7,8 74 9,1 89 46 69 87 814 121,8 1111 3,7 35 11,7 107 23,7 216 Tahun 2022 295 3,7 35 5 47 103 7,5 71 5,5 52 47 35 84 798 108,1 1024 3,7 35 8,9 81 20,7 196 Tahun 2021 Capaian 295 3,7 35 5,5 52 94 7,8 73 5 47 52 35 80 748 108,9 1023 3,4 32 8,2 77 23,8 216 Tahun 2020 295 4,5 42 4,5 42 80 6,6 61 3,8 35 42 42 80 741 104,3 966 2,8 26 7,3 67 17 157 Tahun 2019 Orang % orang % orang Orang % Orang % Orang Orang Orang % Orang % Orang % Orang % Orang % Orang Satuan Bidan Desa Rasio Ahli Kes. Masy. Rasio Jumlah Tenaga Sanitarian Analis Lab. Rasio ahli gizi Ahli Gizi Rasio Apoteker Ahli Penyeh. Lingk. Ahli Kes. Masy. Rasio Bidan Bidan Rasio perawat Perawat Rasio Dokter Gigi Dokter Gigi Rasio Dokter Spesialis Dokter Spesialis Rasio Dokter Umum Dokter Umum Tenaga kesehatan 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. No. Tersedianya sarana kesehatan harus diimbangi dengan jumlah tenaga medis yang memadai sebagai pelayan kesehatan masyarakat. Sedangkan tenaga medis yang ada di Kabupaten Blora sebanyak 187 dokter umum, 75 dokter spesialis, 41 dokter gigi, 1.149 perawat, dan 801 bidan (secara rinci lihat Tabel 2.9). Angka tersebut ketersediaan tenaga medis mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Akses pada sarana kesehatan harus ditingkatkan untuk menunjang tingkat kesehatan masyarakat dengan syarat adanya pelayanan prima pada masing-masing fasilitas kesehatan dan tentunya pada tenaga kesehatan yang terkait. Tabel 2.9 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 I-84' ' 2.3.2.4 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) suatu daerah menunjukkan tingkat pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikan. Semakin tinggi APK menunjukkan banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah, begitu juga dengan APM, semakin tinggi APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Hal ini akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah. Kinerja indikator tersebut selama kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2023 mengalami beberapa peningkatan, beberapa fluktuatif dan beberapa mengalami penurunan. Capaian indikator pada urusan Pendidikan terlihat pada Gambar 2.53 berikut. Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020 19,88 2023 37,35 2022 38,75 2021 65,00 30,35 2019 2020 Capaian 64,11 2018 60,00 2017 53,00 2016 % Satuan - Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja Indikator 1 No Tabel2.10 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2023 2.3.2.3 Keterampilan Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja, pemerintah melaksanakan berbagai macam kegiatan pelatihan. Pelatihan ketrampilan tersebut ada yang berbasis pada kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan tahun 2016 sebanyak 400 orang, dan terbanyak ada pada tahun 2019 yakni 747 orang, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 513 orang. Dari total tersebut sebagian besar mampu diserap oleh pasar kerja yang ada. Pada tahun 2023, 19,88 persen peserta pelatihan mampu diterima di pasar kerja. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini. 785 Data di atas menunjukkan bahwa capaian indikator pendidikan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kurun waktu 2010-2023 berfluktuatif, APK maupun APM baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) atau sederajat di Kabupaten Blora, menunjukkan gejala fluktuatif sehingga perlu mendapatkan perhatian karena target SDGs APM SD maupun SMP harus mencapai 100 persen pada tahun 2030. Sumber: Badan Pusat Statistik Gambar 2.53 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Blora Tahun 2011- 2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -H^-APK SD ~#~APK SMP 85,15 ,83^V ao'' 91,70 84,36 67 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 116'03 140,00 9, Data di atas menunjukkan bahwa capaian indikator pendidikan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kurun waktu 2019-2023 berfluktuatif, APK maupun APM baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) atau sederajat di Kabupaten Blora, menunjukkan gejala fluktuatif sehingga perlu mendapatkan perhatian karena target SDGs APM SD maupun SMP harus mencapai 100% pada tahun 2030. 2.3.2.5 Anak Tidak Sekolah Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak yang berusia 7 (tujuh) s.d. 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah sekolah maupun yang belum tuntas dalam mengenyam pendidikan (Anak Putus Sekolah), mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). 86// Sumber: Badan Pusat Statistik Gambar 2.54 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 —•—APM SD -#— APM SMP 20,00 40,00 80,00yf5,76 85,0185,7^^^^^-^^^_^^-^—^^ 83,74 •—^7456 78l8 79'32 75,35 76,56 76,43 77,56 77,49 70,59 69 89 60,00 120,00 as on99,90 99 75 100 00 94,99 95,36 96,20 94 65 a8'^u 96,33 96,32 95,99 95,93 95,95 ^ - ^ t'87 Tabel 2.11 di atas menunjukkan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Blora Tahun 2024. Jumlah anak tidak sekolah pada tahun 2024 sebanyak 4.424 yang terdiri atas DO sebanyak 2.429 dan LTM sebesar 1.905. Sementara itu, jumlah anak putus sekolah dalam tiga tahun terakhir berturut turut untuk tahun ajaran 2024/2024, 2023/2022, dan 2022/2021, padatingkat SD sebanyak 19, 84, dan 18 siswa, SMP sebanyak 5, 8, dan 8 siswa, SMA sebanyak 0, 5, dan 1 siswa, dan SMK sebanyak 8, 14, dan 79 siswa. Meskipun jumlah anak tidak sekolah relatif lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya, serta masih adanya anak putus sekolah, Kabupaten Blora mencanangkan zero ATS. Data anak tidak sekolah yang ditampilkan pada Tabel 2.11 di atas merupakan dampak dari tidak tertangani dengan baiknya anak-anak usia sekolah yang termasuk anak berisiko putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah merupakan anak yang sedang bersekolah tetapi rentan mengalami putus sekolah dikarenakan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, kondisi sosial dan norma budaya yang hidup di masyarakat, lingkungan Keterangan: data per Juli 2024 4.424 262 219 86 385 306 368 239 278 201 288 521 152 206 63 286 564 Jumlah ATS 2.429 135 101 63 201 141 167 119 205 105 169 374 67 130 47 199 296 DO 1.905 127 118 23 184 165 201 120 73 96 119 147 85 76 16 87 268 Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) 1.757 75 187 74 118 85 130 46 132 89 98 256 62 129 46 139 91 Kembali fce Sekolah 6.181 337 406 160 503 391 498 285 410 290 386 111 214 335 109 425 655 Jumlah Awal Total 16 Tunjungan 15 Todanan 14 Sambong 13 Randublatung 12 Ngawen 11 Kunduran 10 Kradenan 9 Kedungtuban 8 Jiken 7 Jepon 6 Jati 5 Japah 4 Cepu 3 Bogorejo 2 Blora 1 Banjarejo No i^CCftOlSlvfilWi Tabel2.11 Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Blora Tahun 2024 88/ keluarga, dan kesehatan anak. Faktor-faktor tersebut merupakan masalah yang setiap tahun ditemukan oleh Pemerintah Daerah saat dilakukan verifikasi permasalahan terkait anak tidak sekolah. Dari ditemukannya penyebab anak sekolah yang berisiko untuk putus sekolah, upaya penanganan perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal sehingga setiap tahunnya ada pengurangan jumlah anak yang berisiko putus sekolah yang berujung pada penurunan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Blora. Selain itu, dalam Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan, dua hal yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada warga negaranya terkait pendidikan adalah akses dan kualitas. Nilai akses digambarkan dalam Angka Partisipasi Sekolah usia sekolah. Pelayanan akses terhadap pendidikan diharapkan dapat menjangkau semua warga usia sekolah yang tinggal pada suatu wilayah tertentu. Dengan adanya permasalahan anak berisiko putus sekolah dan anak tidak sekolah menjadikan angka partisipasi sekolah di suatu daerah tidak dapat memenuhi angka seratus persen. Sehingga, upaya pemerintah daerah setiap tahunnya untuk memenuhi target SPM angka partisipasi sekolah anak usia sekolah akan sejalan dengan penanganan anak berisiko putus sekolah dan pengembalian anak tidak sekolah kembali ke sekolah formal maupun nonformal. Angka anak tidak sekolah berhubungan dengan masih tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Blora. Jumlah perkara dispensasi kawin masuk ke Pengadilan Agama Blora mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan puncaknya mencapai 620 perkara pada tahun 2021 dari sebelumnya hanya 89 perkara pada tahun

2016.Jumlah perkara yang masuk mengalami penurunan hingga 409 pada tahun 2023 (lihat Gambar 2.55). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 1 ayat 5, disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Dari ratusan perkara tersebut, pihak Pengadilan Agama Kabupaten Blora menyebut usia termuda yang mengajukan dispensasi kawin masih berusia 15 tahun. Artinya usia ini masih tergolong pada usia sekolah. (• 89 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • Jumlah Perkara Masuk Kabupaten Blora Sumber: Pengadilan Agama Blora Gambar 2.55 Grafik Jumlah Perkara Masuk Dispensasi Kawin di Kabupaten Blora Tahun 2016-2023 2.3.2.6 Angka Ketergantungan Angka ketergantungan atau Dependency Ratio (DR) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja dengan penduduk di luar usia kerja. Apabila Dependency Ratio menunjukkan angka yang semakin tinggi maka beban tanggungan penduduk semakin besar karena berarti bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin besar. Berikut angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora. 100 90 80 70 60 8j 50 46,73 46,86 46,84 47,03 4552
8.am am mm mm seh 40,81 41,71 40 30 20 10 0 2017201820192020202120222023 • Angka Beban Ketergantungan Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2023 Gambar 2.56 Grafik Angka Ketergantungan Kabupaten Blora Tahun 2017-2023 i I I 11089 11U 100 0 700 620 600 494 500 400 300 200178 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2024 Salah satu isu kesehatan yang menjadi perhatian nasional adalah tentang gizi balita. Apabila gizi balita tidak terpenuhi dapat menyebabkan 90/' 3 1 1 2 1 1 2 52 36 53 26 209 1.313 Tahun 2023 3 1 423 1 3 0 1 2 35 32 56 26 214 1.310 Tahun 2022 3 1 423 0 3 0 1 2 35 32 56 26 214 1.310 Tahun 2021 Capaian 6 1 418 0 3 0 1 2 38 32 56 26 214 1.303 Tahun 2020 6 1 418 0 3 0 1 2 31 39 58 26 207 1.289 Tahun 2019 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Satuan - Swasta - Pemerintah Laboratorium Kesehatan Klinik/Praktik Dokter RS Khusus Swasta (Tipe C) - Tipe D - Tipe C RSU Swasta - Tipe D RSU Pemerintah - Tipe C RSU Daerah Jumlah ambulans yang dikelola oleh Pemerintah Daerah - Keliling - Pembantu - Induk Puskesmas Polindes/PKD Posyandu Sarana Kesehatan 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. No 2.3.2.7 Derajat Kesehatan Masyarakat Kesehatan merupakan sarana mutlak untuk meningkatkan produktivitas dan merupakan pra syarat utama dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan melalui pendekatan kesehatan perorangan (UKP) dan kesehatan masyarakat (UKM). Dalam mewujudkan UKP dan UKM diperlukan kualitas sarana prasarana kesehatan. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora. Sarana dan prasarana di Kabupaten Blora telah tersedia sampai tingkat desa. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut. Tabel2.12 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 91 2.3.2.8 Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi, dengan metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Blora pada tahun 2022 sebesar 86,76 juta rupiah per pekerja. Meski naik dibandingkan tahun 2019 (Rp73,35 juta), angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya, 20232018201920212022 Nasional Jawa Tengah • Blora Sumber: diolah dari Survei Status Gizi Indonesia, 2018-2023 Gambar 2.57 Grafik Prevalensi Stunting di Kabupaten Blora CM O CM O CM o CMo CM CM s- g O CM o CO CM o IDO 05 o" CM ^ CM CD^ COo CM CM 00 CD CM CO CO (N CO CM 00 o 00 stunting. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Prevalensi stunting Kabupaten Blora pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 21,20. Meskipun turun tetapi masih jauh dari target nasional yaitu 14% pada Tahun 2024. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dari usia dini. Secara lebih lengkap prevalensi stunting Kabupaten Blora dapat dilihat pada Gambar 2.57 di bawah ini. 92 Tingkat pendidikan juga dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebanyak 50,25 persen (lihat Gambar 2.59). Sedangkan, persentase kumulatif pekerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Diploma IV/S1/S2/S3 masih merupakan yang terkecil, yaitu 6,49 persen. Penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih menunjukkan pola distribusi yang sama dengan Tahun 2022 maupun Tahun 2021. • Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Blora • Produktivitas Tenaga Kerja Jawa Tengah Produktivitas Tenaga Indonesia Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, 2024 Gambar 2.58 Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022 2022202120202019 ^ 40 3 20 0 60 CO CD Q. 73,351 96,19 86,76^86,55 184,85 88,17 83,48j 85,04 102,17102,74 97,55. 92,71 120 100 CO S 80 CD namun relatif lebih baik dibandingkan secara nasional. Gambar 2.58 memperlihatkan perkembangan produktivitas tenaga kerja Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah. 93 • SDkeBawah bSMP SMK SMA Universitas •> Diploma I/I I/I 11 Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2024 Gambar 2.59 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 2.3.2.9 Keterampilan Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja, pemerintah melaksanakan berbagai macam kegiatan pelatihan. Pelatihan ketrampilan tersebut ada yang berbasis pada kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan tahun 2019 sebanyak 747 orang, dan terbanyak ada pada tahun 2020 yakni 537 orang, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 591 orang. Pada tahun 2022, jumlah peserta pelatihan sebesar 506 orang. Pada tahun 2023, meningkat menjadi 513. Dari total tersebut sebagian besar mampu diserap oleh pasar kerja yang ada. Pada tahun 2023, 80 persen peserta pelatihan mampu diterima di pasar kerja. Dilihat dari sisi kesejahteraan pekerja, UMK Kabupaten Blora dari tahun ke tahun semakin meningkat. Proporsi UMK mencapai 95 persen dari kebutuhan hidup layak di Kabupaten Blora. 202320222021 4,17 ^^0,55 |O,5i1o,O8 50,25 48,94 56,68 10 20 30 03 Q. 40 50 60 94 Sumber: Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, 2024 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah 2.3.3.1 Transportasi Pada tahun 2023, Kabupaten Blora dilintasi jalan nasional sepanjang 44,07 km dan jalan provinsi sepanjang 96,29 km, dan jalan kabupaten sepanjang 916,3 km. Kabupaten Blora juga dilintasi jaringan rel kereta api ganda yang menghubungkan Semarang dan Surabaya dengan beberapa stasiun dengan stasiun utamanya yaitu Stasiun Cepu. Sarana transportasi utama lainnya berupa Bandar Udara Ngloram dan Terminal Bus Tipe A di Cepu. Kemantapan jalan merupakan kondisi pelayanan sejak konstruksi masih baru sampai dengan kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana), yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2023 capaian kinerja persentase jalan mantap adalah 61,28 persen. Secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 2.60 di bawah ini. 71,43 3.816 102 513 19,88 Tahun 2023 64,4 4.708 189 506 37,35 Tahun 2022 35,89 NA 229 591 38,75 Tahun 2021 Capaian 44,25 1,999 163 537 30,35 Tahun 2020 57,08 2,99 333 747 65 Tahun 2019 % Orang Orang Orang % Satuan Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Jumlah peserta pelatihan yang diterima kerja Jumlah peserta pelatihan Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) Indikator 5. 4. 3. 2. 1. No. Tabel2.13 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2023 95 NoIndikatorSatuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.Persentase%100100100100100100 sarana dan prasarana kebinamargaan kondisi baik 2.Panjang salurankm500560 580 560 168,665 NA drainase dalam kondisi baik (drainase jalan lingkungan) Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Blora pada tahun 2018- 2022 mengalami peningkatan dengan capaian pada tahun 2022 adalah 67,05 persen. Pada tahun 2023 kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Blora menurun menjadi 61,28 persen. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Blora harus terus mengupayakan perbaikan infrastruktur jalan guna menunjang mobilitas masyarakat setempat. 2.3.3.2 Infrastruktur Kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari serta keberlangsungan bagi ekonomi perkotaan. Infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya persentase infrastruktur perkotaan, kondisi baik, persentase drainase kondisi baik, dan persentase jembatan kondisi baik. Tabel2.14 Kondisi Infrastruktur Kabupaten Blora Capaian 7067,05 658 605 55 50 201820192020202120222023 Sumber: Kqjian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blora Gambar 2.60 Grafik Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Blora Tahun 2018-2023 96' 47 46,49 46'546,21 4645,7 45,5 45 44,56 44,5 44 43,5 2020202120222023 • Indeks Kinerja Sistem Irigasi Sumber: ePAKSI Kementerian PUPR Gambar 2.61 Grafik Perkembangan Indeks Kinerja Sistem Irigasi Tahun 2020-2023 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blora 2.3.3.3 Irigasi Sementara itu, berdasarkan kinerja sistem irigasi, Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Blora selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan dari 44,56 (2020) menjadi 46,49 (2023) (lihat Gambar 2.61_. Nilai indeks meningkat setiap tahun, menunjukkan bahwa sistem irigasi mengalami perbaikan secara signifikan. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2021 dan 2022, dengan persentase kenaikan sebesar 2,69 persen, yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan atau peningkatan dalam sistem irigasi. Namun demikian, kondisi ini berada pada predikat kurang (<55) sehingga memerlukan perhatian untuk mendukung ketahanan pangan. 1,50 Tahun 2023 0,9 Tahun 2022 86,06 Tahun 2021 86,06 Tahun 2020 Capaian 90 Tahun 2019 % 86,06 Satuan Tahun 2018 Persentase jembatan kondisi baik Indikator 3. No 97' Sumber: SIPSN KLHK, 2024 Terkait kapasitas daya tampung sampah, dua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dimiliki pemerintah Kabupaten Blora di Kecamatan Cepu dan Blora, hanya mampu menampung 15 persen beban dari keseluruhan sampah warga Kabupaten Blora. Kabupaten Blora saat ini telah memodernisasi pengelolaan sampah dengan beralih ke Sanitary Landfill di TPA Temurejo. Jenis tempat pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 2.16 sebagai berikut. 1.125,56 46,47 1.417,90 76.150,29 NA Sampah tidak terkelola (ton/tahun) 101.871,50 103.415,45 61.320,00 NA NA Timbulan sampah terangfcut ke TPA (ton/tahun) 19.023,60 18.544,23 2.712,88 198,94 NA Jumlah sampah reuse (ton/tahun) 27,18 26,00 24,23 19,69 NA % Sampah 38.435,96 36.349,83 20.063,68 26.682,94 NA Jumlah (ton) Pengurangan 387,49 383.05 226.85 371.42 NA Timbulan Sampah (ton/hari) 901.621 888.224 886.147 884.333 925.642 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2023 2022 2021 2020 2019 Tahun 2.3.3.4 Daya Tampung Satnpah Daya tampung TPA adalah seluruh volume (sampah + tanah timbunan) yang ditampung di TPA atau usaha yang telah dilakukan TPA untuk menampung seluruh volume (sampah + tanah timbunan yang masuk). Pengelolaan sampah merupakan salah cara untuk meningkatkan daya saing daerah dengan terwujudnya kota yang bersih. Selain itu, pengelolaan sampah juga menunjang tujuan ke-11 pada SDG's yaitu menjadi kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Timbulan sampah di Kabupaten Blora dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami jumlah yang fluktuatif. Komposisi sampah didominasi dengan sampah plastik sebesar 38 persen dan sampah sisa makanan sebesar 26 persen. Berikut secara lengkap kondisi persampahan di Kabupaten Blora sebagaimana Tabel 2.15 berikut. Tabel2.15 Kondisi Persampahan di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 Sumber: DLH Kabupaten Blora 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi 2.3.4.1 Kondisi Iklim Investasi Kondisi iklim investasi dilihat dari persentase realisasi investasi di daerah sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi. Realisasi pertumbuhan investasi selalu di atas angka 100 persen selama kurun waktu 2018-2022. Dengan artian bahwa, realisasi nilai investasi di daerah baik dalam skema PMA maupun PMDN selalu melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Blora telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan iklim investasi di daerah, yaitu dengan (a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif (b) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu, 13,73 Tahun 2023 13,26 Tahun 2022 Terolah 3,28 Tahun 2021 Sampah 0,14 Tahun 2020 Timbulan NA Tahun 2019 % Satuan sampah terolah pengolahan Uraian Timbulan di fasilitas sampah Sumber: DLH Kabupaten Blora Sedangkan capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Blora Tahun 2023 sebesar 13,73 persen. Peningkatan capaian tersebut sebagaimana tersaji padaTabel 2.17 berikut. Tabel 2.17 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 Control Landfill Sanitary Landfill Jenis TPA TPA Jambe, Cepu TPA Temurejo Nama TPA Desa Jambe Desa Temurejo Lokasi Cepu Blora Kecamatan 2. 1. No. Tabel2.16 Jenis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Blora Tahun 2023 99 2.3.4.3 Konflik SARA dan Sosial Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungansosial(socialrelations).Konflikdapat mengancam stabilitas sosial serta memunculkan dampak negatif di antaranya menimbulkan perpecahan, melumpuhkan roda perekonomian, dan menyebabkan keresahan masyarakat. Kondisi penanganan konflik di Kabupaten Blora selama tiga tahun terakhir sudah berhasil tertangani Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blora 5 164 2023 8 125 2022 2 6 135 129 2020 2021 Tahun 2 155 2019 2 172 2018 Kegiatan Kasus Satuan - Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun Jumlah kasus kriminalitas Indikator 2. 1. No Tabel 2.18 Angka Kriminalitas dan Demonstrasi Kabupaten Blora Tahun 2018- 2023 (c) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi. Pada Industri Kecil menengah telah dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 1.361 Industri Kecil Menengah. 2.3.4.2 Angka Kriminalitas Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah menarik masuknya investasi. Angka kriminalitas di Kabupaten Blora semakin mengalami kondisi yang fluktuatif dalam 6 tahun terakhir dengan data tahun 2023 menunjukkan terdapat 164 kasus dibanding tahun 2022 yang hanya berjumlah 125 kasus. Selain itu, demonstrasi Kabupaten Blora meningkat dari tahun 2018-2023. Pada tahun 2018 jumlah demonstrasi adalah 2 kegiatan, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 5 kegiatan. Angka kriminalitas dan demonstrasi Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah ini. 100 20182019202020212022 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blora Gambar 2.62 Graflk Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 8585858585 100%. Jumlah kejadian konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) tercatat tidak ada pada tahun 2022 dan 2 kali pada tahun 2023 yang terkait dengan amalan azan subuh yang tidak diterima oleh masyarakat dan pendirian gereja yang ditolak warga setempat. Sementara itu, kejadian konflik sosial di Kabupaten Blora tahun 2023 berkaitan dengan tawuran antar perguruan silat, balapan liar, pertanahan, proyek konstruksi pembangunan yang tidak; selesai, rekrutmen warga untuk bekerja di perusahaan setempat, perselisihan KHDPK, dan pungutan kepada masyarakat Kelompok Tani Hutan. 2.3.4.4 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Daya saing suatu daerah dapat meningkat jika ditunjang dengan lingkungan yang kondusif. Kondusivitas wilayah diukur melalui aspek Gangguan Keamanan dan Ketertiban melalui tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten. Pelanggaran K3 merupakan pelanggaran yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan yang dilaporkan oleh masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP Kabupaten Blora. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kabupaten Blora mengalami kondisi yang stagnan di setiap tahunnya yaitu 85%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 2.62 di bawah ini. Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023 Dalam data Indeks Inovasi Daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri, nilai Indeks Inovasi Kabupaten Blora terus mengalami peningkatan dengan kategori sangat inovatif dari tahun ke tahun. Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan 101 Sangat Inovatif Sangat Inovatif Inovatif Sangat Inovatif Kategori 74,90 64,13 51,36 1.704 Nilai 2023 2022 2021 2020 Tahun 2.4 Aspek Pelayanan Umum 2.4.1 Inovasi Daerah Inovasi merupakan salah satu kunci penting untuk mendorong pembangunan daerah. Inovasi dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing daerah. Sebaik apapun suatu perencanaan pembangunan, pasti akan menemui tantangan dan hambatan seperti ketidakpastian, sumber daya yang terbatas, dan keefektifan koordinasi antar organisasi, sehingga dibutuhkan perencanaan berbasis sains dan teknologi dimana hal itu bisa didapat dari potensi riset dan inovasi yang ada di daerah. Pada dasarnya, sistem inovasi dipengaruhi oleh kondisi umum yang membentuknya (baik yang bersifat alamiah maupun karena lingkungan kebijakan yang mempengaruhi). Pemerintah Kabupaten Blora telah menetapkan peraturan daerah yang mengayomi tumbuh kembangnya Inovasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah dimana dalam pasal 13 ayat 2 mengamanahkan bahwa setiap instansi paling sedikit wajib menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun. Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Tabel 2.19 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blora 102 pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Dengan adanya peringkat indeks inovasi daerah diharapkan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, mendorong penerapan good governance, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. 2.4.2Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja aspek ini diperlihatkan dengan adanya peningkatan persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi serta persentase OPD yang terhubung akses internet. Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora sudah mencapai 100 persen. Selain itu, hingga 2023, sebanyak 14 perangkat daerah sudah terhubung dengan layanan internet pemerintah daerah. Sementara itu, persentase rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2023 mencapai 84,28 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Blora telah menggunakan internet dalam aktivitasnya. 2.4.3Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan suatu perubahan mendasar elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia dari aparatur, ketatalaksanaan pemerintahan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan direpresentasikan melalui indikator di antaranya adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas Nasional, dan Indeks Reformasi Hukum. Data capaian tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut. 103 Indeks Reformasi Birokrasi selama lima tahun menunjukkan semakin baik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi Indeks Reformasi Birokrasi terjadi pada tahun 2023 menjadi 69,22 dengan kategori B dari sebelumnya tahun 2022 sebesar 59,23 dengan kategori CC. Sementara itu, Indeks Reformasi Hukum mengalami penurunan dari 58,95 tahun 2022 menjadi 56,47 pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena indikator tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dinilai rendah. Selain itu, pada indikator kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang- undangan, belum ada pembinaan dan pengembangan kompetensi bagi perancang peraturan perundang-undangan. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meningkat dari 2,36 pada tahun 2022 menjadi 3,27 pada tahun 2023 (lihat Gambar 2.63). Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penggunaan aplikasi elektronik dalam tata kelola pemerintahan. Indeks Pelayanan Publik juga mengalami peningkatan dari 4,25 pada tahun 2022 menjadi 4,38 pada tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Indeks Integritas Nasional juga meningkat dari 79,59 pada tahun 2021 menjadi 81,77 pada tahun 2023, yang menunjukkan mengukur tingkat risiko korupsi pada pemerintah daerah Kabupaten Blora semakin turun melalui persepsi dan pengalaman masyarakat serta data 81,77 4,38 3,27 56,47 69,22 Tahun 2023 72,77 4,25 2,36 58,95 59,23 Tahun 2022 79,59 3,90 2,8 - 57,09 Tahun 2021 Capaian - - 2,62 - 56,11 Tahun 2020 - - 2,65 - 55,98 Tahun 20^9 Angka Angka Angka Angka Angka Satuan Indeks Integritas Nasional Indeks Pelayanan Publik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Reformasi Hukum Indeks Reformasi Birokrasi Indikator 5. 4. 3. 2. 1. No Tabel 2.20 Capaian Tata Kelola Pemerintahan 104 Kinerja pelayanan publik dapat menggunakan Indeks Pelayanan Publik (IPP). IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik {good governance). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (excellent service) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Indeks pelayanan publik Kabupaten Blora mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun 2021-2023. Capaian kinerja indeks pelayanan publik Kabupaten Blora secara lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 2.64 di bawah ini. Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, 2023 Gambar 2.63 Grafik Indeks SPBE Kabupaten Blora Tahun 2021-2023 I 5,00 4,50 4,00 3,503<27 3,002,65 2,62 2'80 2,50 2,06 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan. Sumber: diolah berdasarkan berbagai Peraturan Merited Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2016-2023 Gambar 2.65 Grafik Perkembangan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2023 105\f 20232016201720182019202020212022 • Rasio Kapasitas Fiskal Daerah • Batas Nilai Tertinggi 2.4.4 Fiskal Daerah Salah satu faktor penuryang keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Gambar 2.65 menunjukkan perkembangan rasio kapasitas fiskal daerah beserta kategorinya (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah). 20212022 Sumber. Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, 2024 Gambar 2.64 Grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Blora Tahun 2022-2023 2023 4,384,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 l> 106 Sumber: Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020, dan Hasil Analisis Tim RPJPD Gambar 2.66 Grafik Perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Blora Tahun 2013-2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 0,1102 0,0954 0,0949 0 0922 .984 0,0958 ^ null 0,05 0,00 0,30 Menuju Kemandirian 0,25 Belum mandiri 0,20 ..... >1526 0,1503 0,1498 0,150,1408 Berdasarkan Gambar 2.65, Kabupaten Blora memiliki kategori kapasitas fiskal daerah di rendah pada tahun 2023 dan 2022 meskipun sempat memiliki kategori tinggi pada tahun 2021, hal ini disebabkan salah satunya karena terdapat perbedaan perhitungan kapasitas fiskal daerah sebelum dan sesudah tahun 2022. Kondisi saat ini relatif menunjukkan predikat rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dalam kategori sedang dan tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pendapatan daerah dan pengurangan belanja pegawai dalam rangka mencapai kategori yang lebih tinggi. Kapasitas fiskal juga dapat digunakan untuk melihat seberapa mandiri daerah mampu untuk mengelola sumber daya finansialnya. Indeks kemandirian fiskal daerah Kabupaten Blora meningkat dari 0,0736 pada tahun 2003 menjadi berada pada angka 0,1498 pada tahun 2023. Indeks kemandirian fiskal daerah tersebut telah membaik meskipun masih termasuk dalam klasifikasi belum mandiri (di bawah 0,25). Hal ini disebabkan rasio pendapatan asli daerah yang sangat kecil dibandingkan total APBD. 107 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Blora Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Hasil Analisis Tim RPJPD Gambar 2.67 Grafik Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Blora Tahun 2010-2023 2.4.5 Pembangunan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial yang mencakup variabel kesehatan, pendidikan, modal sosial; Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. Klasifikasi status desa dihasilkan 0,05 * ~^^^^^^;^i Oi1 0,09 J 0,09 \# ^ I I 0,3 0,25O.24 '22 22 *1 -0,210,21 o,2o.i9 i i ^ ; i * t y 0,17 0,15 Komponen pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah juga dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Hal ini tercermin dari Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB. Rasio pajak daerah Kabupaten Blora relatif kecil di angka 0,09 (tahun 2010), namun terus meningkat menjadi 0,21 pada tahun 2023. Peningkatan rasio ini dapat ditingkatkan setelah adanya kebijakan opsen pajak yang akan diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Gambar 2.67 di bawah ini menunjukkan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Blora. 108/ Sementara itu, perkembangan pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Gambar 2.69 berikut. a27 I l • i" m l - J. 20192020202120222023 • Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang • Desa Tertinggal Gambar 2.68 Grafik Perkembangan Jumlah Desa Berdasarkan Kategori Indeks Desa Membangun di Kabupaten Blora Tahun 2016-2023 211219221220226 berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun dikategorikan dari yang tertinggi hingga yang terendah mulai dari Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Sejak tahun 2019 sudah tidak ada lagi desa di Kabupaten Blora dengan status desa sangat tertinggal. Kabupaten Blora memiliki 271 desa dengan didominasi dengan kategori Desa Berkembang mencapai 226 desa (tahun 2023) atau sekitar 83,39 % meningkat dari 211 desa (tahun 2019). Sementara itu jumlah Desa Mandiri meningkat dari 1 desa (tahun 2019) menjadi 4 desa (tahun 2023). Perkembangan jumlah desa dengan kategori berdasarkan Indeks Desa Membangun dapat dilihat pada Gambar 2.68 berikut. 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 2.69 Grafik Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Blora Tahun 2016-2023 Nilai IDM Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan semakin membaiknya status desa di Kabupaten Blora. Seiring dengan perkembangan pembangunan desa, mulai tahun 2025 indikator yang akan digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan/pembangunan desa adalah Indeks Desa (ID). Berdasarkan Buku Panduan Indeks Desa 2024, ID memiliki 6 dimensi dengan sub dimensinya yaitu Layanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Utilitas Dasar), Sosial (Aktivitas, Fasilitas Masyarakat), Ekonomi (Produksi Desa, Fasilitas Pendukung Ekonomi), Lingkungan (Pengelolaan Lingkungan, Penanggulangan Bencana), Aksesibilitas (Kondisi Jalan Desa, Kemudahan Akses), Tata Kelola Pemerintahan Desa (Kelembagaan dan Pelayanan Desa, Tata Kelola Keuangan Desa). 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 Refleksi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam tujuan pembangunan Kabupaten Blora sebagai berikut.

a.Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Tingkat capaian sumber daya manusia yang berkualitas diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Pada Tahun 2005, IPM sebesar 67,9 dan 69,95 pada tahun 2022. Kenaikan IPM tidak terlalu signifikan dalam rentang waktu 25 tahun. Capaian IPM tertinggi pada tahun 2009 sebesar 70,14, dan terendah pada 2010 sebesar 63,02. 109// 0,653^ 0,6501 '651 0,6693 0,6665 110 Peningkatan IPM Kabupaten Blora disebabkan karena peningkatan ada komponen angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Perbaikan IPM di Kabupaten Blora melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menjadi komitmen Kabupaten Blora di setiap periode melalui beberapa program unggulan, seperti tertuang dalam Program 1 Desa 2 Sarjana di periode ke 4 (empat) tahapan RPJP Kabupaten Blora. Hal ini sangat mendongkrak dan menjadi pendorong signifikan dalam pencapaian IPM.
b.Terwujudnya Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat. Indikator pencapaian kualitas kehidupan ekonomi masyarakat dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi selama periode 2005-2020 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,32 persen dan pada 2002 sebesar 2,68 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 23,54 % dan pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 sebesar -4,56 % akibat pandemi Covid-19. Faktor pendorong PDRB Kabupaten Blora masih didominasi dari sektor pertanian, dengan pertumbuhan ekonomi yang hampir merata di semua sektor lapangan usaha kecuali sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan lapangan usaha industri pengolahan. Tingkat kemiskinan cenderung menurun selama periode 2006-2022, dari angka 23,95 % (2006) menurun menjadi 11,53 % (2022). Namun, tingkat pengangguran cenderung fluktuatif dari 4,4 % (2006), kemudian 6,99 % (2009) dan menurun menjadi 3,7 % (2022). Faktor penghambat dalam Terwujudnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Blora disebabkan belum maksimalnya potensi pertambangan, kurangnya investasi pada industri pengolahan, sehingga nilai tambah produksi masih rendah. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Kurang optimalnya industri peternakan sapi di Kabupaten Blora, mengingat Kabupaten Blora merupakan daerah penghasil sapi terbesar di Jawa Tengah dan terbesar kedua nasional.
c.Terwujudnya Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Indikator ketercapaian infrastruktur dengan fokus pada kualitas peningkatan jalan. Persentase Jalan dengan kondisi baik cenderung meningkat selama Periode 2006-2022. Pada tahun 2005, persentase jalan baik masih di bawah angka 20 %, kemudian dengan akselerasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat mendorong peningkatan persentase jalan baik hingga 40 % pada tahun 2022. Faktor pendorong dalam terwujudnya pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di antaranya, 1.Pendanaan dari CSR, APBD Provinsi dan APBN terus diupayakan, pengupayaan penanganan dari pendanaan APBN baik DAK Integrasi maupun Program Kotaku, banyak peluang pendanaan dari APBN dan DAK 2.Pemerintah daerah sangat konsen dalam penanganan jalan kabupaten 3.Menjadi syarat perizinan memaksa masyarakat untuk memanfaatkan lahan sesuai sebagaimana rencana tata ruang, 4.Keseluruhan DBH Pajak Kendaraan teralokasi di Bidang Perhubungan 5.Belum banyak kegiatan industri besar yang bisa meningkatkan timbulan pencemaran udara, Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora terdiri dari kawasan hutan, semak, perkebunan dan pertanian. Faktor penghambat yang berpengaruh yaitu, 1.Kurangnya pendanaan dari APBD, 2.Pemkab kurang fokus dalam penanganan di lokasi kumuh, 3.Perencanaan penanganan sektor air minum yang perlu dimatangkan lagi 4.Perencanaan penanganan sektor sanitasi yang perlu dimatangkan lagi 5.Pada Tahun 2022 telah selesai dilakukan update data dan kondisi di lapangan turun drastis dari capaian sebelumnya, 6.Kurang fokus pada sisi pemeliharaan kondisi jalan 7.Luas wilayah dan banyaknya sarana dan prasarana perhubungan yang harus terpelihara dan banyak titik pengambilan sampel di daerah hilir d.Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Indikator pemerataan pembangunan ditunjukkan dengan Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Nilai Indeks Gini pada tahun 2005 sebesar 0,270 dan 0,349 pada tahun 2023, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Pada aspek ketimpangan pendapatan, hambatan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan yaitu sentra ekonomi di Kabupaten Blora belum tersebar secara merata, khususnya di wilayah Blora selatan yang mencakup Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kradenan. Kemudian pada indeks pembangunan gender (IPG), pada tahun 2010 sebesar 80,72 dan capaian IPG pada tahun 2023 sebesar 85,68%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin setara. Kesempatan perempuan dalam mengenyam pendidikan, akses kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan standar hidup semakin meningkat. Pada aspek kesetaraan gender, kendala yang masih dihadapi untuk pembangunan yang berkeadilan yaitu keterlibatan perempuan di parlemen yang menurun serta menurunnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional. Terlaksananya pemerataan pembangunan yang berkeadilan didorong oleh peningkatan rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan harapan lama sekolah baik laki-laki dan perempuan yang mengalami perbaikan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut berpengaruh baik terhadap pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat e.Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Demokratis. Pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada tingkat kepuasan masyarakat yaitu melalui tingkat ketercapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tingkat ketercapaian nilai IKM pada periode kedua RPJMD Pemerintah Kabupaten Blora (2011-2015) adalah 100 % terhadap Sasaran Pokok RPJPD, yaitu dengan nilai 112 capaian kinerja RPJMD adalah 80,49 dari target sasaran pokok RPJPD
1. 75.Tingkat ketercapaian nilai IKM pada Kinerja Kabupaten Blora terhadap Sasaran Pokok RPJPD adalah 100 %, dimana Target Sasaran Pokok RPJPD untuk nilai IKM adalah 75 sedangkan Capaian Kinerja RPJMD adalah 89,5. Faktor-faktor pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut. 1.Tingkat capaian kinerja IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang mencapai 100% dipengaruhi oleh adanya pembuatan SOP pelayanan publik pada masing-masing OPD serta UPT yang ada di Kabupaten Blora. Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 2.Upaya pemerintah untuk mendorong SDM/ ASN nya melalui regulasi, peningkatan anggaran penyelenggaraan diklat sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Serta didukung dengan minat ASN untuk mengikuti diklat tinggi terbukti dengan banyaknya jumlah pendaftar diklat. 3.Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yaitu WTP pada setiap periode RPJMD dikarenakan telah dilaksanakannya diklat untuk bendahara, petugas akuntansi dan pengurus barang serta komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintah. Sedangkan untuk faktor yang menghambat tercapainya sasaran pokok adalah sebagai berikut 1.masih terdapat pola pikir SDM/ ASN yang masih belum mau ditingkatkan kapasitasnya; 2.alokasi anggaran yang belum mencukupi untuk menjalankan kegiatan diklat fungsional dan keterbatasan jadwal penyelenggaraan pelatihan oleh pemerintah Provinsi, pusat dan lembaga lainnya; 3.kurang optimalnya data dukung dari Pemerintah Kabupaten Blora dalam proses penilaian SAKIP; 4.Komposisi LKE yang baru, sehingga ada unsur yang tidak digunakan serta tingkat pemahaman OPD terkait SAKIP masih perlu ditingkatkan; dan 5.Kabupaten Blora untuk tetap menjaga posisi WTP. 113f '
f.Terwujudnya Kehidupan Sosial Politik dan Kemasyarakatan yang Tenteram, Tertib dan Aman. Capaian kinerja RPJPD Kabupaten Blora dalam mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan aman pada periode pertama RPJMD (2006-2010) dapat dinilai dari kasus kriminalitas Kabupaten Blora tahun 2007 sejumlah 126 kasus menjadi 337 kasus pada tahun 2010, sehingga terjadi kenaikan kasus sebanyak 211 kasus. Selain itu, dapat juga ditunjukkan melalui partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah yaitu pada tingkat partisipasi pemilih tahun 2005 sebesar 74,25 persen. Pada periode kedua RPJMD Pemerintah Kabupaten Blora (2011-2015) angka kriminalitas yang terjadi selama kurun waktu 2011-2015 yaitu pada tahun 2011 sebanyak 260 kasus, tahun 2012 sebanyak 275 kasus, tahun 2013 sebanyak 275 kasus, tahun 2014 sebanyak 275 kasus, dan tahun 2015 sebanyak 287 kasus. Terjadi kenaikan kasus setiap tahun, sehingga kondisi keamanan belum sepenuhnya dalam kondisi baik. Sedangkan untuk tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2015 yaitu 71,70%. Misi kesembilan pada RPJMD yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, dengan capaian kinerjanya sebesar 91,9 persen dari target 90 persen dengan realisasi 82,71 persen. Pada periode ketiga RPJMD Kabupaten Blora (2016- 2020), angka kriminalitas selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu Tahun 2016 angka kriminalitas yaitu 62 kasus, tahun 2017 yaitu 22 kasus, tahun 2018 yaitu 64 kasus, tahun 2019 yaitu 151 kasus dan tahun 2020 yaitu 135 kasus. Misi ketujuh pada RPJMD yaitu mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Blora 100%, dari target 85% dengan realisasi 85 persen. Persentase Pelanggaran Perda/Perkada tertangani 95,17 persen, dengan realisasi 82,80 persen dari target 87 persen. Faktor pendorong dalam mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tentram, tertib dan aman adalah sebagai berikut
1. 1.Meningkatkan patroli pada jam rawan, khususnya malam hari serta edukasi kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban; 114L I 20252030203520402045 • Jumlah Penduduk (jiwa) Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2024, diolah Gambar 2.70 Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2025- 2045 115// I• 941.076 940.000 920.000 914172 900.000 880.000 980 000970.069 972.477 960.106 2.Pemerintah melakukan upaya terus menerus untuk mewujudkan kualitas sarana & prasarana publik yang baik; 3.Peningkatan kesadaran partisipasi memilih melalui sosialisasi; 4.Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kondusivitas wilayah; dan 5.Pemerintah Kabupaten Blora telah melakukan upaya terus menerus untuk mewujudkan penyelenggaraan penegakan perda. Sedangkan untuk faktor yang menghambat tercapainya sasaran pokok adalah sebagai berikut: 1.Masih terdapat masyarakat yang tidak mau memberikan hak pilihnya karena tidak mau memihak salah satu calon/ golput. 2.Tahun 2021 terdapat perubahan indikator dalam penilaian penyelenggaraan penegakan perda, yaitu menjadi persentase pelanggaran perda/perkada tertangani. 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Publik 2.6.1 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Blora tahun 2025-2045 berdasarkan perhitungan BPS (2023) diprediksi tumbuh hingga 972.477 pada tahun 2045 dengan laju pertumbuhan 0,31% per tahun. Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Blora berdasarkan BPS untuk tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 2.70 bawah ini. 116[/ Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Blora tahun 2025- 2045 menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk yang konsisten dari 914.172 jiwa pada tahun 2025 hingga 972.477 jiwa pada tahun 2045 Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Blora tersebut disebabkan akibat adanya proyeksi penurunan angka kematian (mortalitas) ibu dan bayi sebagai akibat dari peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal tersebut mendorong peningkatan jumlah penduduk, meskipun di saat yang sama proyeksi kelahiran di Kabupaten Blora diasumsikan menurun sebagai akibat dari usaha pemerintah untuk menstabilkan laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, faktor lain yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk ialah adanya proyeksi peningkatan migrasi masuk ke Kabupaten Blora, hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya proyeksi peningkatan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan di Kabupaten Blora. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya migrasi ialah ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan lapangan pekerjaan akan mendorong terjadinya migrasi masuk ke suatu daerah. Secara agregat, migrasi neto (selisih migrasi masuk dan migrasi keluar) Kabupaten Blora tetap memiliki angka migrasi neto negatif, namun selama periode 2025-2045 pertumbuhan migrasi keluar penduduk Kabupaten Blora cenderung lebih kecil jika dibandingkan pertumbuhan migrasi masuk penduduk Kabupaten Blora. 2.6.2 Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur Proyeksi komposisi penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2025 didominasi oleh kelompok usia 15-64 tahun yang mencapai 69,87% dari total penduduk secara keseluruhan, sedangkan usia 0-14 dan usia lebih dari 65 tahun masing-masing diproyeksikan mencapai 19,20% dan 10,93% dari total penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2025. Hal ini dapat diartikan bahwa pada periode tersebut penduduk Kabupaten Blora didominasi oleh penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 tahun). Hal serupa juga terjadi pada periode berikutnya (tahun 2025-2035), komposisi penduduk Kabupaten Blora pada periode tersebut juga didominasi oleh penduduk usia produktif. Pada tahun 2045 (periode akhir RPJPD) diproyeksikan terjadi peningkatan jumlah penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun), pada periode tersebut jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Blora mencapai 69,93%, angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2025. Selanjutnya, persentase jumlah 117 Sumber; BPS Kabupaten Blora, 2024, diolah Gambar 2.71 Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Berdasarkan Klasifikasi Umur Tahun 2025-2045 2045 169.824 621.687 180.966 • 0-14Tahurfa hup 2035 2040 186.446 ^H 178.456 ^H 626.5P7 165.106 626c531 147.129 6-64?-,>65Tahu? 2025 2030 ^^^^^^^ 175.519 ^H 178.844 ^H 637.S66 124.666 1 • • • •; ..... •;838.7?4 ^. - -. - 99.879 200.000 400.000 oUU.UUU 600.000 1.000.000 1,200.000 penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tidak produktif (> 65 tahun) di Kabupaten Blora pada tahun 2045 diproyeksikan masing-masing sebesar 17,46% dan 18,61%. Jumlah penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif menjadikan Kabupaten Blora memiliki sumber daya manusia (SDM) produktif dalam jumlah yang banyak, hal tersebut menjadi peluang bagi Kabupaten Blora untuk dapat meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Tingginya jumlah penduduk Kabupaten Blora yang berada pada usia produktif perlu diimbangi dengan kualitas berupa pendidikan dan keterampilan yang memadai. Kualitas SDM tersebut menjadi suatu hal yang penting mengingat jika jumlah penduduk usia produktif yang banyak tidak diimbangi dengan kualitas maka dapat menghambat produktivitas dan pembangunan ekonomi Kabupaten Blora, sebaliknya jika dominasi penduduk usia produktif tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas maka hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora. Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Blora berdasarkan klasifikasi umur pada tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 2.71 di bawah ini /• 118 • Laki-laki • Perempuan Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2024, diolah Gambar 2.72 Graflk Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 20402045 400.000 200.000 I 600.000 1.200.000 1.000.000 800.000 2.6.3 Proyeksi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Komposisi penduduk Kabupaten Blora berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025-2045 diproyeksikan relatif berimbang meskipun secara jumlah komposisi penduduk perempuan sedikit lebih dominan jika dibandingkan penduduk laki-laki. Komposisi jumlah penduduk yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan angka pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang rendah. Sebaliknya, jika komposisi penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang maka angka fertilitas dan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk akan tetap terjaga. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang juga akan memberikan peluang yang relatif sama antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dalam hal kualitas hidup dan kesejahteraan, sehingga permasalahan kesenjangan gender relatif dapat dihindari. Pada tahun 2045, sex rasio diproyeksikan mencapai 97,84% yang menunjukkan peningkatan proporsi penduduk laki-laki dibandingkan tahun 2025. Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Blora berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025-2045 serta proyeksi sex rasio-nya dapat dilihat pada Gambar 2.72 dan Tabel 2.21. 2.6.4 Proyeksi Usia Produktif dan Dependency Ratio Proyeksi komposisi penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2045 didominasi kelompok umur produktif (usia 15-64 tahun) yang mencapai 63,93% dari total penduduk secara keseluruhan. Sedangkan usia belum produktif (usia 0-14) dan usia tidak produktif (usia lebih dari 65 tahun) masing-masing mencapai 17,46% dan 18,61% dari total penduduk Kabupaten Blora. Secara konsisten, selama tahun 2025 hingga 2045 komposisi penduduk Kabupaten Blora pada periode didominasi oleh penduduk usia produktif. Berdasarkan kondisi demografi yang diklasifikasikan dalam kategori usia dan jenis kelamin maka piramida penduduk Kabupaten Blora selama tahun 2025-2045 akan relatif berbentuk tetap (stasioner) atau seimbang yaitu bentuk piramida di bagian atas dan bawah hampir sama, hal ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang stabil, angka kelahiran yang relatif seimbang dengan angka kematian, serta jumlah penduduk usia produktif relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Piramida penduduk berbentuk stasioner juga merepresentasikan populasi yang didominasi oleh penduduk yang berada pada usia produktif. Piramida penduduk Kabupaten Blora tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 2.73, Gambar 2.74, Gambar 2.75, Gambar 2.76, dan Gambar 2.77 berikut. 97,84 972.477 491.490 480.897 Tahun 2045 98,32 970.069 489.144 480.925 Tahun 2040 98,91 960.106 482.690 477.416 Tahun 2035 Proyeksi (jiwa) 99,50 941.076 471.711 469.365 Tahun 2030 99,96 914.172 457.167 457.005 Tahun 2025 Sex Ratio (%) Total Perempuan Laki-Laki Penduduk Tabel 2.21 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2025-2045 120 Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2024, diolah Gambar 2.74 Grafik Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2030 PerempuanLaki-laki 50.000 40.000 30.000 20.00010.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 21.703 19.464 25.782 29.716 31.112 33.646 32.530 32.756 31.898 32.289 33.143 30.968 29.036 25.640 31.475 30.553 > 75 Tahun 70-74 Tahun 65-69 Tahun 60-64 Tahun 55-59 Tahun 50-54 Tahun 45-49Tahun 40-44 Tahun 35-39 Tahun 30-34 Tahun 25-29 Tahun 20-24 Tahun 15-19 Tahun 10-14 Tahun 5-9 Tahun 0-4 Tahun Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2024, diolah Gambar 2.73 Grafik Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2025 PerempuanLaki-laki 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 15.435 15.494 21.885 27.529 30.882 31.837 34.111 32.807 32.979 32.044 32.242 32.990 30.906 29.026 25,579 31.421 > 75 Tahun 70-74 Tahun 65-69 Tahun 60-64 Tahun 55-59 Tahun 50-54 Tahun 45-49Tahun 40-44 Tahun 35-39 Tahun 30-34 Tahun 25-29 Tahun 20-24 Tahun 15-19 Tahun 10-14 Tahun 5-9 Tahun 0-4 Tahun 121 Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2024, diolah Gambar 2.76 Grafik Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2040 PerempuanLaki-laki 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 38.508 25.251 28.357 31.845 31.475 32.112 31.460 31.960 33.059 31.168 29.248 25.701 31.562 30.684 29.273 27.481 > 75 Tahun 70-74 Tahun 65-69 Tahun 60-64 Tahun 55-59 Tahun 50-54 Tahun 45-49Tahun 40-44 Tahun 35-39 Tahun 30-34 Tahun 25-29 Tahun 20-24 Tahun 15-19 Tahun 10-14 Tahun 5-9 Tahun 0-4 Tahun Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2024, diolah Gambar 2.75 Grafik Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2035 PerempuanLaki-laki 50.000 40.000 30.000 20.00010.000 0 10.000 20.000 30.000 40,000 50.000 29.740 23.133 27.962 30.021 32.934 32.118 32.499 31.693 32.155 33.195 31.120 29.098 25.651 31.545 30.613 29.213 >75Tahun 70-74 Tahun 65-69 Tahun 60-64 Tahun 55-59 Tahun 50-54 Tahun 45-49Tahun 40-44 Tahun 35-39 Tahun 30-34 Tahun 25-29 Tahun 20-24 Tahun 15-19 Tahun 10-14 Tahun 5-9 Tahun 0-4 Tahun 122 Selama periode tahun 2025-2045, penduduk Kabupaten Blora secara konsisten didominasi oleh penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif didefinisikan sebagai penduduk yang berada pada usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif didefinisikan sebagai penduduk yang berada pada usia 0-14 tahun (belum produktif) dan usia lebih dari 65 tahun (tidak produktif). Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2025-2045 dapat diketahui bahwa komposisi penduduk laki-laki tidak produktif (usia >65 tahun) tertinggi terjadi pada tahun 2045, yaitu 102.134 jiwa. Selanjutnya, untuk komposisi penduduk perempuan tidak produktif (usia >65 tahun) tertinggi juga terjadi pada tahun 2045 yang berada angka 78.835 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2045 jumlah penduduk usia lebih dari 65 tahun mencapai puncak jumlah tertinggi, hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya proyeksi angka harapan hidup di Kabupaten Blora pada tahun 2045. Selanjutnya, komposisi penduduk belum produktif di Kabupaten Blora pada tahun 2025 hingga 2045 relatif stabil. Berdasarkan data proyeksi BPS Kabupaten Blora, persentase penduduk usia 0 hingga 14 tahun pada periode 2025 hingga 2045 relatif stabil di angka 17.46% hingga 19.42%, hal tersebut dapat diartikan bahwa pada periode tahun 2025-2045 angka kelahiran di Kabupaten Blora relatif stabil. > 75 Tahun—46.230 70-74 Tahun—H—125.745 65-69 Tahun^M——30.159 60-64 Tahun——130.480 55-59 Tahun——I—31.499 50-54 Tahun———31.105 45-49TahunMMMBMMMBHBi31.734 40-44 TahunMHHB—WMi32.859 35-39 Tahun————31.042 30-34 Tahun———829.299 25-29 TahunM^——25.832 20-24 Tahun——31.629 15-19 Tahun————I30.698 10-14 Tahun———29.339 5-9 TahunWBBW—I27.538 0-4 TahunNMH^HOi26.302 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 • Laki-laki Perempuan Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2024, dinlah Gambar 2.77 Grafik Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2045 123 Stabilitas (stasioneritas) piramida penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2025-2045 disebabkan karena adanya kontrol terhadap angka kelahiran melalui peningkatan capaian akseptor program Keluarga Berencana (KB) yang diiringi dengan peningkatan proyeksi penduduk dengan klasifikasi usia lebih dari 65 tahun yang cukup signifikan sebagai dampak dari meningkatnya usia harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Blora. Selanjutnya, faktor lain yang menyebabkan tingginya komposisi usia produktif adalah faktor migrasi penduduk menuju Kabupaten Blora untuk bekerja, hal tersebut diperkuat dengan proyeksi Kecamatan Cepu sebagai kawasan industri oleh pemerintah yang dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Blora. Proyeksi penduduk yang didominasi oleh usia produktif menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Blora. Tingginya tingkat penduduk yang berada pada usia produktif menjadikan Kabupaten Blora memiliki sumber daya manusia (SDM) melimpah yang dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas Kabupaten Blora. Namun, disisi lain SDM yang melimpah tersebut juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan keahlian yang mumpuni, sehingga SDM yang berada pada usia produktif tersebut tidak menghambat kemajuan dan pembangunan Kabupaten Blora serta mampu berperan dalam terciptanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora Proyeksi komposisi penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2045 didominasi kelompok umur produktif (usia 15-64 tahun) yang mencapai 67,48% dari total penduduk secara keseluruhan. Sedangkan usia belum produktif (usia 0-14) dan usia tidak produktif (usia lebih dari 65 tahun) masing-masing diproyeksikan mencapai 20,56% dan 11,96% dari total penduduk Kabupaten Blora. Komposisi penduduk seperti ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora pada tahun 2045 adalah 56,43%. Rasio ketergantungan dapat diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang ditanggung oleh penduduk yang berada dalam usia produktif, sementara itu semakin rendah rasio ketergantungan maka semakin rendah beban yang ditanggung usia produktif untuk menopang biaya penduduk yang berada pada usia tidak produktif. Data 124 Proyeksi angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora selama tahun 2025-2045 relatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 angka ketergantungan Kabupaten Blora diproyeksikan sebesar 43.11%, angka tersebut secara konsisten diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 56.43% pada tahun 2045. Proyeksi angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora yang secara rata-rata kurang lebih berada di angka 50% selama tahun 2025-2045 dapat diartikan bahwa selama periode tersebut Kabupaten Blora cenderung mengalami kondisi yang seimbang antara penduduk produktif dan penduduk non-produktif, dimana hal tersebut dapat diartikan terdapat sekitar 50 per 100 orang usia non-produktif di Kabupaten Blora bergantung pada mereka yang berusia produktif. Berdasarkan proyeksi data BPS Kabupaten Blora, penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2025-2045 didominasi oleh penduduk di usia produktif, adanya momentum dominasi jumlah penduduk usia produktif yang tinggi tersebut tentu perlu diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni sehingga momentum tersebut dapat menghasilkan SDM yang 20252030203520402045 • Angka Ketergantungan Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2024, diolah Gambar 2.78 Graflk Angka Ketergantungan Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 53,24% 47,60% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%5324%54,84%56'43% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% angka ketergantungan Kabupaten Blora pada tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 2.78 berikut. Sumber: BPS, 2023; Analisis Tim Penyusun, 2024 Peningkatan persentase penduduk usia lanjut hampir dua kali lipat pada tahun 2045 membawa implikasi peningkatan kebutuhan sarana prasarana untuk penduduk usia lanjut, seperti layanan kesehatan lansia. Pada sektor kesehatan, kebutuhan layanan untuk penyakit degeneratif akan meningkat. Walaupun hanya berjumlah kurang dari 20 persen penduduk, urgensi penyediaan fasilitas yang ramah lansia perlu diperhatikan untuk memastikan kenyamanan lansia beraktivitas 2.6.6 Proyeksi Bonus Demografi Adanya dominasi dari penduduk usia produktif di Kabupaten Blora pada tahun 2025-2045 mengindikasikan bahwa pada periode tersebut 125// 18,6 .966 .687 .824 180 621 169 17,0 165.106 626.507 178.456 15,3 147.129 626.531 186.446 13,2 124.666 637.566 178.844 10,9 99.879 638.774 175.517 Usia Lanjut (%)Persentase 65+ 15-64 0-14 Kelompok UmurTahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2025 2030 2035 2040 2045 unggul dan mampu berperan dalam terciptanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. 2.6.5 Proyeksi Kelompok Usia Lanjut Walaupun Kabupaten Blora masih akan memiliki struktur penduduk stasioner berdasarkan piramida penduduk yang telah dipaparkan di atas, jumlah penduduk usia lanjut diproyeksikan akan bertambah hampir dua kali lipat dalam 20 tahun. Pada tahun 2045, jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Blora mencapai lebih dari 180ribu jiwa, dengan persentase Proyeksi jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Blora pada tahun 2045 mencapai lebih dari seratus ribu jiwa dengan persentase nyaris mencapai 20% dari total penduduk. Tabel 2.22 di bawah ini menunjukkan proyeksi penduduk usia lanjut pada tahun 2025-2045. Tabel 2.22 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Blora 2025-2045 Proyeksi Penduduk (jiwa) Berdasarkan data di atas, persentase jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Blora relatif mengalami penurunan, meskipun secara angka masih berada di atas 60%. Pada tahun 2025 persentase jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Blora terhadap jumlah penduduk adalah 69.87%, angka tersebut menurun menjadi 63.93% pada tahun 2045. Meskipun relatif mengalami penurunan, namun pada periode tersebut Kabupaten Blora dapat disimpulkan mengalami momentum bonus demografi, dimana proporsi jumlah penduduk produktif lebih dari 60%. Adanya momentum bonus demografi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Blora. Bonus demografi menjadikan Kabupaten Blora memiliki sumber daya manusia (SDM) melimpah yang dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas Kabupaten Blora. Namun, disisi lain SDM yang melimpah tersebut juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan keahlian yang mumpuni, sehingga SDM yang 126 Sumber: BPS Kabupaten Blora, diolah Gambar 2.79 Graflk Persentase Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 204520352040 • Penduduk Usia Non Produktif 20252030 • Penduduk Usia Produktif 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kabupaten Blora mengalami bonus demografi. Bonus demografi dapat diartikan sebagai masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (usia 0-14 dan usia lebih dari 65 tahun) dengan proporsi kurang lebih 60 persen dari total jumlah penduduk. Data persentase jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Blora selama periode 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 2.79 berikut. 127 Sumber: BPS, 2020 30,17 16,0 19,2 17,2 11,1 26,7 35,0 75,0 56,0 7,1 18,2 20,0 70,6 41,2 0,0 16,7 0 Persentase Desa Perkotaan 89 4 5 5 2 4 7 21 14 1 2 2 12 7 0 3 0 Desa Perkotaan 295 25 26 29 18 15 20 28 25 14 11 10 17 17 10 18 12 Jumlah Desa TOTAL Todanan Kunduran Ngawen Japah Tunjungan Banjarejo Blora Kota Jepon Bogorejo Jiken Sambong Cepu Kedungtuban Kradenan Randublatung Jati Kecamatan 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No berada pada usia produktif tersebut tidak menghambat kemajuan dan pembangunan Kabupaten Blora serta mampu berperan dalam terciptanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. 2.7 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam perhitungan proyeksi kebutuhan sarana prasarana Kabupaten Blora, terdapat perbedaan dasar perhitungan yang digunakan untuk kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, Kabupaten Blora memiliki 89 Desa/Kelurahan dengan karakteristik perkotaan yang tersebar pada 3 kecamatan. Tabel 2.23 di bawah ini memuat jumlah desa yang berkarakteristik perkotaan menurut BPS (2020) pada setiap kecamatan. Tabel 2.23 Jumlah Desa Perkotaan menurut Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2020 128 Dari Tabel 2.23 di atas, diketahui terdapat 3 kecamatan yang memiliki desa perkotaan pada lebih dari separuh kecamatan pada tahun
2. 2020.Hal ini menjadi dasar penggunaan standar penyediaan sarana perkotaan pada ketiga kecamatan tersebut, yaitu Cepu, Jepon, dan Blora Kota. Sesuai dengan fungsi yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Blora, sarana perkotaan akan dikembangkan pada Kawasan Perkotaan Cepu (sebagai PKW) dan Kawasan Perkotaan Blora (sebagai PKL). 2.7.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah dan Permukiman Dengan pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan mencapai lebih dari 900 ribu jiwa pada tahun 2045, dapat dihitung kebutuhan rumah berdasarkan luasan minimal Rumah Layak Huni, yaitu 9,6 m2 untuk orang dewasa dan 4,8 m2untuk anak-anak, ditambah dengan ruang pelayanan sebesar 50% luas lantai rumah. Dengan demikian, untuk ukuran keluarga 4 orang (2 dewasa dan 2 anak-anak) dibutuhkan minimal luas lantai sebesar 43,2 m2. Untuk kawasan perkotaan, asumsi KDB adalah sebesar 85%, maka luasan kavling rumah minimal adalah 51m2 per keluarga. Untuk kawasan perdesaan, dengan asumsi KDB sebesar 50%, luasan kavling minimal adalah 86 m2 per keluarga. Sementara itu, luasan minimal kawasan permukiman dihitung dengan menambahkan 30% dari luas kavling sebagai ruang pembangunan sarana prasarana permukiman perkotaan. Tabel 2.24 di bawah ini menunjukkan perkembangan kebutuhan hunian di Kabupaten Blora hingga tahun 2045. A 129 Sumber: BPS, 2023; SNI03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; Analisis Tim Penyusun, 2024 2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Dengan menggunakan proyeksi penduduk, dapat diproyeksikan kebutuhan debit harian air bersih untuk tahun 2025 hingga 2045. Hal ini dihitung berdasarkan pedoman penyediaan dalam SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Spasial yang menyebutkan penyediaan debit harian perkotaan sebesar 120 liter/orang/hari dan perdesaan sebesar 60 liter/orang/hari. Tabel 2.25 di bawah ini menunjukkan perkembangan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga hingga tahun 2045 dengan standar kebutuhan perdesaan. Sebagai tambahan, kebutuhan air bersih untuk fasilitas perkotaan diasumsikan 20% dari kebutuhan debit harian penduduk berdasarkan Kodoatie (2003). Tabel 2.25 di bawah ini menunjukkan proyeksi kebutuhan air bersih hingga tahun 2045. 2.718,07 2.090,83 243.119 972.477 Tahun 2045 2.711,34 2.085,65 242.517 970.069 Tahun 2040 2.683,50 2.064,23 240.027 960.106 Tahun 2035 2.630,31 2.023,31 235.269 941.076 Tahun 2030 2.555,11 1.965,47 228.543 914.172 Tahun 2025 ha ha unit jiwa Proyeksi Luas Kebutuhan Kawasan Permukiman Proyeksi Luas Kebutuhan Lahan Rumah Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Jumlah Penduduk Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Blora SatuanUraian Tabel 2.24 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Blora tahun 2025-2045 130 Sumber: SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Spasial; Kodoatie, 2003; Analisis Tim Penyusun 2.7.3 Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan Sarana Persampahan Potensi timbulan sampah dihitung berdasarkan standar timbulan sampah domestik pada SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman yang menyatakan bahwa timbulan sampah domestik kawasan perkotaan kecil adalah 2,5 liter/orang/hari. Sementara, untuk kawasan perdesaan asumsi didasarkan pada sampling atau berdasarkan fungsi bangunan (rumah, toko, pasar, dll) (Damanhuri dan Padmi, 2010). Berdasarkan hal tersebut, Tabel 2.26 di bawah ini menunjukkan proyeksi timbulan sampah domestik yang diproduksi di Kabupaten Blora hingga tahun 2045. Berdasarkan proyeksi timbulan sampah, dapat dihitung kebutuhan luas lahan TPA untuk metode open dumping tanpa pengolahan 3R. Tchobanoglous (1993) dalam Lesmana dan Tawaqal (2021) menggunakan asumsi untuk penghitungan kebutuhan luas lahan TPA berupa: (1) jumlah lift/cell sebanyak 4 dengan ketebalan 2,44-3,66 m; (2) lebar cell adalah 3,05-9,1; dan (3) tebal lapisan penutup harian adalah 15,24-30,48 cm; (4) ukuran cell adalah 9x9 m2; dan densitas sampah pada TPA adalah sebesar 0,3 kg/m3. Berdasarkan asumsi tersebut, Tabel 2.26 di bawah ini menyajikan proyeksi luas kebutuhan lahan TPA untuk menangani sampah domestik dengan standar kawasan perkotaan pada setiap lima tahunnya. 70.018.344 11.669.724 58.348.620 972.477 Tahun 2045 69.844.968 11.640.828 58.204.140 970.069 Tahun 2040 69.127.632 11.521.272 57.606.360 960.106 Tahun 2035 67.757.472 11.292.912 56.464.560 941.076 Tahun 2030 65.820.384 10.970.064 54.850.320 914.172 Tahun 2025 liter/ hari liter/ hari liter/ hari jiwa Satuau Proyeksi Kebutuhan Debit Harian Total Asumsi Kebutuhan Debit Harian Sarana Dasar Perkotaan Kebutuhan Debit Harian Rumah Tangga Jumlah Penduduk Uraian Tabel 2.25 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 131 Selain kebutuhan TPA, juga dapat diproyeksikan kebutuhan sarana persampahan pada skala komunal yang menunjukkan kebutuhan pengadaan komposter sampah, gerobak sampah, truk sampah, dan bangunan daur ulang. Tabel 2.27 di bawah ini menunjukkan perhitungan kebutuhan tersebut. Swnber: SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman; Tchobanoglous (1993); Analisis Tim Penyusun 92.435,96 729,36 2.431.192,5 972.477 Tahun 2045 92.207,08 727,55 2.425.172,5 970.069 Tahun 2040 91.260,08 720,08 2.400.265 960.106 Tahun 2035 89.451,23 705,81 2.352.690 941.076 Tahun 2030 86.893,95 685,63 2.285.430 914.172 Tahun 2025 Proyeksi Kebutuhan Luasan TPA per 5 tahun (m2) Volume sampah yang ditampung TPA (m3/hari) Proyeksi Timbulan Sampah Harian Rumah Tangga (liter/hari) Jumlah Penduduk (ribu jiwa) Uraian Tabel 2.26 Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 dengan Standar Perkotaan Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga 132 Sumber: SNI 3242:2008, Ancdisis Tim Penyusun 2.7 A Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Penyediaan sarana pendidikan untuk tahun 2045 didasarkan pada proyeksi penduduk sebagai pengguna sarana. Berdasarkan standar minimal penyediaan pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan penyediaan PAUD, SD, SMP dan SMA. Standar penyediaan sekolah dihitung berdasarkan jumlah minimal penduduk pendukung, yaitu 1.250 penduduk untuk PAUD, 1.600 penduduk untuk SD/setingkat, dan 4.800 penduduk untuk SMP/setingkat dan SMA/setingkat. Dengan demikian, kebutuhan sarana pendidikan dapat dihitung seperti pada Tabel 2.28 di bawah ini. 324323320314305 Bangunan Daur Ulang 304 1.519 9.725 303 1.516 9.701 300 1.500 9.601 294 1.470 9.411 286 1.428 9.142 Truk Kontainer Sampah Gerobak Sampah Komposter Komunal 4.8624.8504.8014.7054.571 Kebutuhan Wadah SaranaKomunal Pengelolaan Sampah (unit) 2.285.430 2.352.690 2.400.265 2.425.173 2.431.193 Produksi Sampah Setahun 588.173588.173 600.066 606.293 607.798 Non Domestik Domestik 1.714.073 1.764.518 1.800.199 1.818.879 1.823.394Produksi Sampah (liter) 243.119 972.477 Tahun 2045 242.517 970.069 Tahun 2035 240.027 960.106 Tahun 2035 235.269 941.076 Tahun 2030 228.543 914.172 Tahun 2025 Jumlah KK Jumlah Penduduk (jiwa) Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan Skala Komunal Uraian Tabel 2.27 Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan Skala Komunal Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 133 Perhitungan standar di atas menggunakan standar penyediaan sebagai berikut. PAUD: 2 rombongan belajar per unit TK: 2 rombongan belajar per unit SD: 6 rombongan belajar per unit SMP: 6 rombongan belajar per unit SMA: 6 rombongan belajar per unit. Bila satu sekolah terdapat lebih dari 1 rombel per tingkat untuk SD/setingkat, atau lebih dari 2 rombel per tingkat untuk SMP/setingkat dan SMA/setingkat, maka kebutuhan unit sekolah pada sarana pendidikan dapat disesuaikan. 2.7.5 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kebutuhan sarana kesehatan untuk Kabupaten Blora dihitung berdasarkan proyeksi penduduk yang menjadi beban layanan sarana. Standar minimal penyediaan didasarkan pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, dengan beban layanan Puskesmas sebesar 120.000 jiwa. Sementara itu, dalam pedoman tersebut tidak disebutkan penduduk pendukung minimal untuk penyediaan Rumah Sakit. Penelitian Pratiwi dan Priyono (2016) Sumber: BPS, 2023; Dapodik Kemendikbud, 2023; Analisis Tim Penyusun berdasarkan SNI03-1733 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 203 203 608 778 972.477 202 202 606 776 970.069 200 200 600 768 960.106 196 196 588 753 941.076 190 190 571 731 914.172 unit unit unit unit jiwa Proyeksi Kebutuhan SMA/setingkat Proyeksi Kebutuhan SMP/setingkat Proyeksi Kebutuhan SD/setingkat Proyeksi Kebutuhan PAUD Jumlah Penduduk Tahun 2045 Tahun 2040 Tahun 2035 Tahun 2030 Tahun 2025 SatuanUraian Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tabel 2.28 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 (• 134 Hingga tahun 2024, jumlah puskesmas di Kabupaten Blora sebanyak 26 unit. Berdasarkan Tabel 2.29 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sarana kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Blora telah mampu melayani hingga tahun 2045, bahkan melampaui kebutuhan minimal. Namun, bila dihitung berdasarkan jangkauan pelayanan, masih mungkin terdapat wilayah yang belum terjangkau secara standar. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, kebutuhan Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, yang berarti bahwa kebutuhan puskesmas di Kabupaten Blora telah terpenuhi. 2.7.6 Proyeksi Kebutuhan Sarana Transportasi Penyediaan terminal bila merujuk pada RTRW, disediakan menurut pusat aktivitas pada Kabupaten Blora. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2045 dibutuhkan dua terminal tipe B di Kawasan Perkotaan Cepu dan Kawasan Perkotaan Blora. Sementara itu, untuk pemenuhan aksesibilitas wilayah Kabupaten Blora, setiap PPK yang berfungsi sebagai simpul membutuhkan keberadaan sub terminal untuk angkutan perdesaan. Dengan demikian, pada tahu 2045 diproyeksi kebutuhan 972 4 8 972.477 970 4 8 970.069 960 4 8 960.106 941 4 8 941.076 914 4 8 914.172 unit unit unit jiwa Dokter Praktik Rumah Sakit Puskesmas Jumlah Penduduk UraianUnit Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 20252030203520402045 menggunakan penduduk pendukung sebesar 240.000 untuk Rumah Sakit di Kota Salatiga. Bila menggunakan kriteria yang sama, maka dapat dihitung pula kebutuhan Rumah Sakit di Kabupaten Blora. Selain itu, dapat pula diproyeksikan kebutuhan dokter berdasarkan kriteria 1 dokter untuk melayani 1.000 penduduk yang digunakan untuk mengukur kondisi pencapaian SDGs. Tabel 2.29 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2025- 2045 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan 135/ 2.7.7 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Telekomunikasi Kebutuhan sarana telekomunikasi untuk mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Blora didekati dari kebutuhan layanan komunikasi nirkabel, sehingga sarana yang dibutuhkan didasarkan pada jumlah BTS (Base Transceiver Station) yang mampu melayani seluruh Kabupaten Blora. Berdasarkan Amalin dan Handayeni (2017), layanan BTS optimal adalah melayani maksimal 5.120 penduduk. Berdasarkan hal tersebut, dapat dihitung jumlah BTS yang dibutuhkan hingga tahun 2045 dengan jenis BTS tower non-mikro seperti dapat dilihat pada Tabel 2.31 di bawah ini. Sumber: Analisis Tim Penyusun berdasarkan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 583,49 972.477 Tahun 2045 582,04 970.069 Tahun 2040 576,06 960.106 Tahun 2035 564,65 941.076 Tahun 2030 548,50 914.172 Tahun 2025 Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan km jiwa Satuan Kebutuhan panjang jalan untuk aksesibilitas Jumlah Penduduk Uraian terminal sebanyak dua terminal dan sepuluh sub terminal untuk angkutan perdesaan. Untuk memastikan keterhubungan wilayah Kabupaten Blora, dengan menggunakan indeks aksesibilitas tinggi sebagai target pengembangan jaringan jalan, dapat dihitung kebutuhan panjang jalan. Proyeksi kebutuhan panjang jalan menggunakan standar pada Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 dengan standar minimal aksesibilitas sebesar 0,6 km panjang jalan per 1.000 penduduk. Tabel 2.30 di bawah ini menghitung proyeksi panjang jalan berdasarkan indeks aksesibilitas berbasis jumlah penduduk. Tabel 2.30 Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan di Kabupaten Blora 2025-2045 i 136 Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; Analisis Tim Penyusun 96.000 96.000 96.000 120.000 120.000Kebutuhan luas lahan untuk sarana olahraga pusat pelayanan skala Kecamatan 5 162.000 18 972.477 Tahun 2045 5 162.000 18 970.069 Tahun 2040 4 162.000 18 960.106 Tahun 2035 4 162.000 18 941.076 Tahun 2030 4 162.000 18 914.172 Tahun 2025 Proyeksi Kebutuhan Sarana Olahraga unit m2 Unit Jiwa Satuan Kebutuhan Sarana Olahraga Pusat Pelayanan Kebutuhan luas lahan untuk sarana olahraga lingkungan Kebutuhan Sarana Olahraga Lingkungan Jumlah Penduduk Uraian Sumber: Analisis Tim Penyusun 2.7.8 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Olahraga Proyeksi Kebutuhan fasilitas olahraga berdasarkan standar perkotaan menggunakan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Adapun proyeksinya dapat dilihat pada Tabel 2.32. Tabel 2.32 Proyeksi Kebutuhan Sarana Olahraga Kabupaten Blora Tahun 2025- 2045 190 972.477 Tahun 2045 189 970.069 Tahun 2040 188 960.106 Tahun 2035 184 941.076 Tahun 2030 179 914.172 Tahun 2025 unit jiwa Satuan Kebutuhan BTS berdasarkan jumlah pengguna Jumlah Penduduk Uraian Tabel 2.31 Proyeksi Kebutuhan BTS Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 Proyeksi Kebutuhan BTS 2.7.9Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Makam Penyediaan fasilitas makam diatur dengan PP No 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Penyediaan ini didasarkan pada wilayah administrasi, dengan minimal satu Taman Pemakaman Umum (TPU) pada tingkat Kabupaten/Kota pada kawasan perkotaannya. Dengan demikian, kebutuhan jumlah TPU minimal untuk Kabupaten Blora ada sebanyak 10 TPU pada setiap kawasan perkotaan. 2.7.10Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pemadam Kebakaran Berdasarkan Buku Saku Petunjuk Konstruksi Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022, sistem proteksi kebakaran terdiri dari penyediaan sarana penanggulangan kebakaran dan prasarana proteksi kebakaran. Sarana penanggulangan kebakaran terdiri dari kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional, kelengkapan perorangan, dan sarana proteksi kebakaran aktif. Sarana proteksi kebakaran dalam bentuk pos kebakaran dalam pedoman tersebut terdiri dari tiga tipe yang berhierarki, yaitu Pos Kebakaran Lingkungan, Pos Kebakaran Sektor, dan Pos Kebakaran Wilayah. Pos Kebakaran Lingkungan secara standar melayani maksimal 3 Kelurahan, dengan setiap Pos Kebakaran memiliki 2 regu jaga. Sarana proteksi kebakaran aktif yang harus tersedia adalah penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) pada setiap Pos Kebakaran Lingkungan yang minimal tersedia 10 buah dengan isi bersih 10 kg pada setiap APAR. Pos Kebakaran Lingkungan juga harus memiliki tandon air 12.000 liter serta garasi untuk 2 mobil pompa dengan kebutuhan lahan seluas 200 m2. Hierarki berikutnya adalah Pos Kebakaran Sektor yang membawahi maksimal 6 pos kebakaran lingkungan (maksimal 18 Kelurahan). Pos Kebakaran Sektor harus memiliki garasi untuk 6 mobil pemadam, 2 ambulans dan 2 perahu karet dengan kebutuhan lahan seluas 400 m2. Pos Kebakaran Sektor juga harus menyediakan tandon air dengan kapasitas 24.000 liter. Pada hierarki puncak, terdapat Pos Kebakaran Wilayah dengan luasan lahan minimal 1.600 m2 yang melayani pada skala Kota dan membawahi seluruh Pos Kebakaran Sektor di bawahnya. Pos ini harus 137 138 Seperti telah dijelaskan pada Buku Saku Petunjuk Konstruksi Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022 di atas, penyediaan sarana pemadam kebakaran didasarkan pada jumlah wilayah administrasi yang dilayani. Unit wilayah administrasi yang digunakan adalah Kelurahan, sehingga pada kondisi tidak ada pemekaran wilayah yang berimplikasi pada penambahan Kelurahan, jumlah kebutuhan pos pemadam kebakaran pada setiap hierarki adalah tetap dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Jumlah Sumber: Buku Saku Petunjuk Konstruksi Proteksi Kebakaran, 2022; Analisis Tim Penyusun 3.200 2 6.800 17 19.800 99 295 3.200 2 6.800 17 19.800 99 295 3.200 2 6.800 17 19.800 99 295 3.200 2 6.800 17 19.800 99 295 3.200 2 6.800 17 19.800 99 295 Kebutuhan luas lahan untuk Pos Kebakaran Wilayah (m2) Proyeksi Kebutuhan Pos Kebakaran Wilayah Kebutuhan luas lahan untuk Pos Kebakaran Sektor (m2) Proyeksi Kebutuhan Pos Kebakaran Sektor Kebutuhan luas lahan untuk Pos Kebakaran Lingkungan (m2) Proyeksi Kebutuhan Pos Kebakaran Lingkungan Jumlah Kelurahan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi Kebutuhan Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Tabel 2.33 Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 menyediakan 9 mobil pemadam, 2 ambulans, 2 mobil bantu pernafasan, dan 2 perahu karet, dengan kapasitas tandon air 24.000 liter. Pos ini juga dilengkapi dengan command center untuk mengkoordinasikan kegiatan pemadaman pada skala Kota. Berdasarkan standar tersebut, Kabupaten Blora dengan total Kelurahan sebanyak 295 membutuhkan minimal 99 Pos Kebakaran Lingkungan, 17 Pos Kebakaran Sektor, dan 2 Pos Kebakaran Wilayah (PKW dan PKL di Cepu dan Blora Kota). Tabel 2.33 di bawah ini menunjukkan perhitungan kebutuhan Pos Kebakaran di Kabupaten Blora hingga tahun 2045. 139 Pada tahun 2025, diproyeksi terdapat kebutuhan daya rumah tangga sebesar 411.377,34 KVA dan kebutuhan daya sarana umum sebesar 164.550,96 KVA yang didistribusikan melalui 2.880 gardu listrik. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Pada tahun 2045, kebutuhan daya listrik meningkat menjadi 437.614,65 KVA untuk rumah tangga dan 175.045,86 KVA untuk kebutuhan sarana umum. Bila dikaitkan dengan *jumlah sambungan berdasarkan asumsi 100% on-grid PLN Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; Analisis Tim Penyusun, 2024 3.063 243.119 175.045,86 437.614,65 243.119 972.477 3.056 242.517 174.612,42 436.531,05 242.517 970.069 3.024 240.027 172.819,08 432.047,7 240.027 960.106 2.964 235.269 169.393,68 423.484,2 235.269 941.076 2.880 228.543 164.550,96 411.377,4 228.543 914.172 Proyeksi Kebutuhan Gardu Induk Proyeksi Kebutuhan Sambungan* Kebutuhan Daya Sarana Umum (KVA) Kebutuhan Daya Rumah Tangga (KVA) Jumlah KK Jumlah Penduduk (jiwa) Tahun 2045 Tahun 2040 Tahun 2035 Tahun 2030 Tahun 2025 Uraian Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik pos pemadam pada setiap hierarki (lingkungan, sektor, dan wilayah) seperti dapat dilihat pada Tabel 2.33 di atas. 2.7.11 Proyeksi Kebutuhan Kelistrikan Energi listrik merupakan prasarana dasar dalam pengembangan wilayah, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun untuk memastikan ekonomi produktif berjalan. Berdasarkan proyeksi penduduk dengan standard penyediaan listrik 450 VA/penduduk (dalam SNI 03- 1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan), dapat diproyeksikan kebutuhan daya listrik untuk tahun 2025 hingga 2045. Selain itu, juga dapat diproyeksikan kebutuhan daya listrik untuk sarana umum sebesar 40% dari kebutuhan daya rumah tangga. Tabel 2.34 di bawah ini menunjukkan proyeksi kebutuhan daya listrik dan gardu induk hingga tahun 2045. Tabel 2.34 Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 l< 140 karakteristik ekonomi yang tumbuh di Kabupaten Blora, maka daya listrik ini masih dapat bertambah untuk menyediakan energi bagi aktivitas ekonomi industri dan pertambangan. Pengembangan energi bersih juga dapat mempengaruhi kebutuhan daya listrik on-grid yang disediakan oleh PLN. Penggunaan panel surya dan energi terbarukan lain dapat mengurangi kebutuhan daya listrik dari angka proyeksi pada Tabel 2.34 di atas. 2.8 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah RTRWN dan RTR Pulau Jawa Bali memberikan arahan terkait dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berkaitan dengan Kabupaten Blora. Cepu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan kriteria kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dalam Wilayah Pengembangan Jekuti (Jepara, Kudus dan Pati) yang mempunyai keterkaitan hubungan dengan Wilayah Pengembangan Banglor (Rembang-Blora) yang diarahkan untuk pengembangan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, minyak dan gas bumi, perikanan, dan pertambangan. Pengembangan PKW Cepu yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur juga mempunyai interaksi dengan wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi. Pembangunan wilayah Kabupaten Blora, sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Blora 2021-2041, bertujuan untuk "Terwujudnya Daerah sebagai Wilayah Pengembangan Industri dan Wanatani yang Terpadu, Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan dengan Upaya Pelestarian Daya Dukung Ekosistem dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup". Pembangunan kewilayahan yang tersurat memiliki dua fungsi khusus, yaitu: 1.Wilayah Pengembangan Industri, yaitu adanya potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Blora, maka diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kegiatan industri. 2.Wilayah Pengembangan Wanatani, yaitu lahan-lahan hutan yang banyak tersebar merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Blora, maka diharapkan ke depannya dapat dilakukan pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan 141 pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora juga didasarkan pada potensi pertumbuhan wilayah berupa: 1.Sektor Pertanian dengan fokus pengembangan komoditas tanaman padi dan jagung; 2.Sektor Peternakan dengan fokus pengembangan komoditas sapi. Kabupaten Blora merupakan daerah penghasil sapi terbesar di Jawa Tengah sebanyak 287.400 ekor pada tahun 2023 atau 15,74% dibandingkan populasi sapi potong di Jawa Tengah. 3.Sektor Energi Terbarukan (EBT) dengan fokus pengembangan industri biomassa dengan target produksi 180.000 ton per tahun; 4.Sektor Kehutanan dengan fokus pengembangan pada komoditas kayu jati; 5.Sektor Permukiman Perkotaan dengan fokus pengembangan peluang investasi perumahan/hunian dan fasilitas perkotaan lainnya; dan 6.Sektor Industri dengan fokus pengembangan industri berbasis kehutanan dan pertanian. Berdasarkan telaah dari RTRW, pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Blora terdiri atas:
3. 1.Kawasan Perkotaan Kabupaten Blora secara pembangunan kewilayahan mengembangkan 14 pusat kegiatan sebagai kawasan perkotaan berhierarki yang terdiri dari 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), 1 Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 10 Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK), dan 2 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Tabel 2.35 di bawah ini menyajikan lokasi pusat kegiatan di Kabupaten Blora. /' Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 PKW Cepu didorong sebagai pusat bisnis pertambangan minyak dan gas bumi skala internasional. Sebagai PKW, Cepu melayani Kawasan Andalan Wanarakuti yang terhubung dengan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Rembang-Blora-Cepu-Padangan, pemantapan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak- Kudus-Juwana-Rembang; pengembangan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Rembang- Blora-Cepu. Pengembangan PKW Cepu juga didukung dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (PLTGU Cepu). Pengembangan Cepu juga tidak terlepas dari pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dan pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri. Indikasi program berupa dukungan kawasan pengembangan pariwisata Cepu dan sekitarnya, pengembangan bandar udara Ngloram pengembangan sarana dan prasarana dan pengendalian kota berbasis mitigasi bencana, jalur kereta api regional Rembang-Blora-Cepu, pengembangan terminal tipe A. PKL Blora sebagai Kota Pusat Pemerintahan Kabupaten didukung dengan kawasan pengembangan pariwisata Blora dan sekitarnya dan pengembangan terminal tipe B. 142 KalinanasGetas, Kunduran, Todanan, Banjarejo, Japah, Bogorejo, Jiken, Ngawen, Randublatung, Kradenan, Jati Kawasan Perkotaan Blora Cepu Pelayanan PPL PPK PKL PKW Skala 4. 3. 2. 1. No. Tabel 2.35 Sistem Pusat Pelayanan di Kabupaten Blora berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 Kabupaten Blora ditetapkan sebagai Kawasan agropolitan dengan Pusat Kegiatan Lokal di kawasan Perkotaan Blora. Jaringan jalan Provinsi juga dikembangkan pada ruas Kunduran-Ngawen-Blora yang didukung pengembangan Terminal tipe B di Blora. PPK Randublatung, Ngawen, Kunduran, Todanan, Japah, Kradenan, Jati, Banjarejo, Jiken, Bogorejo sebagai Kota Pusat Pelayanan tingkat kecamatan. Kawasan desa potensial berkembang yang memiliki pengaruh perkembangan eksternal terhadap desa-desa di sekitarnya yang ditetapkan dalam PPL yaitu PPL Getas dan PPL Kalinanas menjadi bagian dari Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi. 2.Kawasan Peruntukan Industri (KPI) KPI di Kabupaten Blora ditetapkan di Tunjungan (523 ha), Todanan (27 ha), Sambong (37 ha), Kunduran (90 ha), Kradenan (80 ha), Kedungtuban (132 ha), Jiken (31 ha), Jepon (77 ha), Jati (54 ha), Cepu (25 ha), dan Blora (148 ha). KPI sebagai bagian dari Kawasan Pertumbuhan Cepat yang dilalui akses Purwodadi-Kunduran- Ngawen-Blora-Uepon-Jiken-Sambong-Cepu dan Wirosari-Jati- Randublatung-Kedungtuban-Cepu. 3.Kawasan Pertambangan Kawasan Pertambangan menjadi salah satu titik pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Kawasan pertambangan, meliputi: a.Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara meliputi Wilayah Usaha Pertambangan meliputi Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan di Kawasan Pertambangan Rembang dan Kawasan Pertambangan Kendeng; dan b.Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi (a) Wilayah kerja migas; dan (b) Pengembangan sumur tua/marjinal. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang ditetapkan yaitu Blok Cepu dan Blok Blora. Pengembangannya diarahkan untuk eksplorasi dan eksploitasi yang ramah lingkungan, melalui penyediaan sarana 143 144 Gambar 2.80 Peta Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Blora (Kawasan Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pertambangan Migas Indikasi program strategis dari dokumen rencana regional diambil dari Indikasi Program RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Blora yang ditunjukkan pada Tabel 2.36 di bawah ini. Kawasan Permukiman Perkotaan I Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Blora Wilayah Kabupaten/Kota Jalan ProvinsiSistem Perkotaan • Jalan NasionalA PKW Batas Provinsi• PKL Batas Kabupaten Kota • PPK prasarana dan perpipaan, serta peningkatan kemampuan utilisasi teknologi pertambangan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah CPP (Central Processing Plant) Gundih. 145 Tabel 2.36 Indikasi Program Strategis di Kabupaten Blora pada Tahun 2025- 2045 No.Program Utama 1.Perwujudan Struktur Ruang 1.1.Peningkatan/Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Tipe B 1.2.Pengembangan Terminal Barang 1.3.Pengembangan kereta api regional Rembang-Blora-Cepu 1.4.Pengembangan Bandara Udara Pengumpan Ngloram Cepu 1.5.Penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan, Penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK), Penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandara Udara Ngloram Cepu 1.6.Pengembangan sistem jaringan kabel serat optik 1.7.Peningkatan jaringan nirkabel 1.8.Peningkatan Depo BBM 1.9.Pengembangan jaringan pipa gas perkotaan Cepu 1.10.Pengembangan TPA regional 1.11.Pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional 2.Perwujudan Pola Ruang 2.1.Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung 2.2.Pemaduserasian tata guna hutan 2.3.Pengembangan dan pengelolaan pertambangan panas bumi, minyak, dan gas bumi 2.4.Pemantapan fungsi kawasan melalui identifikasi dan inventarisasi kawasan peruntukan Industri 2.5.Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial/strategis 2.6.Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan wisata 2.7.Pengembangan destinasi wisata melalui peningkatan aksesibilitas antarobjek wisata 2.8.Pengembangan kelembagaan dan peningkatan promosi wisata dan pengembangan kerja sama pariwisata nasional dan internasional 2.9.Pengembangan pariwisata alternatif 2.10.Perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata religi 2.11.Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana 2.12.Peremajaan permukiman kumuh 2.13.Pengembangan rumah susun di kawasan perkotaan Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Pada tahun 2045, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang kompleks dalam upayanya mencapai status negara maju. Kesenjangan ekonomi antar daerah masih menjadi isu utama, dengan perbedaan signifikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa. Infrastruktur yang tidak merata juga menghambat pemerataan pembangunan, terutama di daerah terpencil yang masih kekurangan akses jalan, listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan maraknya urbanisasi tanpa perencanaan yang matang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial. Tantangan lain yang dihadapi termasuk ketimpangan dalam akses pendidikan dan kesehatan, risiko perubahan iklim dan bencana alam, serta kelemahan kapasitas dalam desentralisasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup tempat mereka tinggal. Berdasarkan data dari UNEP {The United Nations Environment Programme) planet kita menghadapi tiga tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang saling memperkuat: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya alam yang kritis secara berlebihan. Pertumbuhan manusia yang pesat menurut berpotensi memunculkan permasalahan, mulai dari konflik hingga kerusakan ekologis. Dalam mengatasi permasalahan ini, kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat, serta kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan mutlak diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Bappenas melihat sampai tahun 2045/2050, dunia akan menghadapi 10 kecenderungan besar {global megatrend), yaitu: (1) demografi global, (2) urbanisasi dunia, (3) perubahan geoekonomi dengan meningkatnya peranan emerging economies terutama Asia, (4) integrasi 147// Menghadapi tantangan itu, secara global diperlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Dari sini lahirlah konsep mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals atau SDGs). SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;

(13)Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
(17)Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Selain permasalahan di tingkat global, pada level nasional terdapat beberapa permasalahan yang harus segera ditangani agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Bappenas mencatat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam beragam aspek. Pada aspek ekonomi, permasalahan pembangunan yang dihadapi adalah (1) Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat; (2) Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; (3) Kuantitas dan kualitas SDM peneliti yang belum memadai; (4) Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah; (5) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata; (6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut; (7) Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi; (8) Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal; (9) Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan; (10) 148I I- Tantangan pembangunan energi, utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, serta masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi; (11) Pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai hambatan tercapainya ekonomi hijau; (12) Terbatasnya literasi digital; (13) Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih terbatas; dan (14) Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa permasalahan pembangunan terjadi di Kabupaten Blora. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, kemiskinan di Kabupaten Blora masih menjadi permasalahan yang perlu untuk dituntaskan. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2018 sebesar 11,90 persen turun menjadi 11,32 persen pada tahun

2019.Namun terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar 11,96% dan 2021 sebesar 12,39% karena dampak pandemi Covid-19. Pasca pandemi, angka kemiskinan menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 11,53%, 11,49% pada tahun 2023 dan tahun 2024 turun lagi menjadi 11,42%. Peningkatan persentase penduduk miskin terjadi salah satunya akibat adanya pandemi Covid-19. Penurunan angka kemiskinan yang terjadi sejak 2022 hingga tahun 2023 merupakan dampak positif dari pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jika dibandingkan dengan kemiskinan pada tingkat nasional dan Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora masih di atas tingkat nasional (9,57 %) dan Jawa Tengah (10,93 %). Selain itu, Indeks Gini Kabupaten Blora termasuk rendah apabila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah (0,369) dan Nasional (0,381). Oleh karena itu, masalah kemiskinan masih sangat relevan dan layak untuk diselesaikan dalam jangka panjang melalui RPJPD. Permasalahan kemiskinan berkait erat dengan masalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan keterserapan tenaga kerja. Jumlah penduduk di Kabupaten Blora tahun 2023 sebanyak 901.621 jiwa, naik dari tahun sebelumnya 2020 sebanyak 884.333 jiwa. Selama kurun waktu empat tahun laju pertumbuhan penduduk berkurang sebanyak 0,71 persen. Untuk jumlah penduduk usia produktif masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang usia yang tidak produktif. Permasalahannya adalah terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk tersebut. Angkatan kerja di Kabupaten Blora tahun 2023 mencapai 149// 150 568.103 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Blora pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 78,02 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 sebesar 73,51 persen akan tetapi dalam 15 tahun, kondisinya tidak stabil. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blora dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang berarti positif, yaitu dari sebesar 4,89 persen pada tahun 2020 menjadi 3,1% pada tahun 2023. Pada aspek ekonomi, permasalahan yang masih muncul adalah laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora mengalami kontraksi sebesar 4,66 persen, namun pada tahun 2021 perekonomian kembali bangkit hingga mencapai 3,68 persen. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 2,68 persen. Tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen yaitu menjadi 3,10 persen. Ditinjau dari aspek daya saing, Kabupaten Blora cenderung memiliki indeks daya saing yang lebih rendah daripada indeks daya saing di tingkat provinsi maupun nasional. Pada tahun 2023, indeks daya saing Kabupaten Blora berada di angka 3,32 sementara Provinsi Jawa Tengah berada di 3,89 dan Nasional di 3,44. Aspek penilaian daya saing yang tertinggi adalah pada pilar sistem keuangan dan dinamika bisnis dengan masing-masing memiliki skor 5. Sementara itu, pilar yang paling rendah adalah pilar kapabilitas inovasi (skor 1,06) dan ukuran pasar (1,19). Tren perkembangan PDRB per kapita mengalami peningkatan dari Rp 16,04 juta (2013) hingga Rp 35,22 juta (2023), walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 di angka Rp 27,16 juta karena efek pandemi Covid-19. Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Blora. Akan tetapi, perkembangan PDRB di Kabupaten Blora lebih rendah dari PDRB per kapita Jawa Tengah sebesar Rp 45,20 juta (2023) dan nasional Rp 74,96 juta (2023). Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Blora menunjukkan tren penurunan dari tahun 2011 hingga 2023. Pada tahun 2013, sektor perdagangan menyumbang sekitar 16,9 persen terhadap PDRB, namun pada tahun 2023, kontribusinya turun menjadi sekitar 15,39 persen. Selain itu, kontribusi industri pengolahan cenderung stagnan di angka berkisar 10,3 s.d. 10,5 persen per tahun. Hal [• 151 ini menandakan perkembangan industri dan investasi berbasis industri tidak signifikan. Pada aspek sumber daya manusia, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di Kabupaten Blora. Dalam 10 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Blora masih berada di bawah IPM provinsi. Terakhir pada tahun 2023 IPM Kabupaten Blora telah mencapai sebesar 70,63 poin dan menempati peringkat 28 di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan kabupaten/kota se-Keresidenan Pati, IPM Kabupaten Blora adalah yang terendah. Pada aspek demografi, di Kabupaten Blora pada tahun 2045 jumlah penduduk usia lebih dari 65 tahun mencapai puncak tertinggi. Jumlah yang tinggi di kalangan penduduk usia lanjut juga terjadi saat ini. Berdasarkan data demografi tahun 2023, jumlah penduduk terbanyak terdapat pada rentang usia 15-64 tahun atau termasuk pada golongan usia produktif sebanyak 636.249 jiwa atau sebesar 70,57 persen. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya untuk memberikan kepastian tentang kesejahteraan masyarakat pada usia yang tidak lagi produktif. Pada aspek infrastruktur, kualitas pembangunan infrastruktur masih belum optimal. Kondisi jalan dalam kondisi mantap mencapai kinerja sebesar 61,28 persen pada tahun 2023. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Blora dan pemerintahan di atasnya harus terus mengupayakan perbaikan infrastruktur jalan guna menunjang mobilitas masyarakat setempat. Pembangunan maupun perbaikan infrastruktur harus semakin diperluas ke semua wilayah agar saling terkoneksi dengan baik dan dapat mendorong pertumbuhan. Dalam aspek ketertiban umum, masih kerap terjadi tindakan kriminal yang ada di Kabupaten Blora. Tindak kejahatan di Kabupaten Blora sedikit meningkat namun tidak terlalu tinggi dibanding tahun 2021 saat pandemi Covid-19. Tercatat sebanyak 164 tindak kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat ke kepolisian selama kurun waktu 2023. Sementara itu, pada aspek kesetaraan gender, Kabupaten Blora menghadapi tantangan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blora terendah di Jawa Tengah selama empat tahun berturut-turut. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok rentan di kawasan ini antara lain tingginya angka kematian bayi, pernikahan anak, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Blora cenderung menurun dari tahun 2018-2023, dari angka 0,438 kemudian menurun menjadi 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Blora terus mengalami peningkatan meskipun relatif kecil. Kondisi tersebut patut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk fokus pada pemberian kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk lebih setara dalam semua aspek kehidupan. Pada aspek lingkungan, beberapa permasalahan masih menjadi tantangan. Berdasarkan data dari BPS, persentase lahan kritis hingga potensi kritis pada tahun 2022 di kawasan hutan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, persentase lahan tidak kritis mencapai 32,16%, sementara lahan sangat kritis hingga potensi kritis adalah 67,84%. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya lahan tidak kritis untuk kawasan hutan di atas angka 81%. Pada tahun 2021, tercatat 28 desa/kelurahan yang terkena pencemaran air, 8 desa/kelurahan terkena pencemaran tanah, dan 23 desa/kelurahan terkena pencemaran udara. Pencemaran air dan udara sebagian besar disebabkan oleh limbah pabrik dan rumah tangga. Selain itu, praktik illegal logging masih kerap terjadi. Gejala ini berdampak buruk terhadap lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan rusaknya ekosistem hutan, terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Kondisi hutan di kawasan KPH Blora mengalami kerusakan yang cukup mengkhawatirkan. Tingkat kerusakan hutan mencapai 52% dari luas hutan di kawasan ini. Saat ini ada lebih dari 500 ribu orang yang tinggal di kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Blora terdiri dari kawasan rawan bencana banjir, longsor, kekeringan dan kekeringan ekstrem. Pada aspek budaya menunjukkan gejala degradasi identitas pada masyarakat Sedulur Sikep. Mereka menghadapi perubahan sosial dan budaya yang datang akibat modernisasi. Ada beberapa faktor di balik kecenderungan ini, di antaranya pendidikan, hidup di kota, tempat kerja, budaya Jawa dan Islam, dan perkawinan campuran, sera pengetahuan dan sains. Di sebagian kalangan, masyarakat sedulur sikep kerap diasumsikan secara negatif. Mereka mendapatkan stigma yang diidentikkan dengan kebodohan, menolak modernitas, dan tidak mau membayar pajak bahkan tidak mau sekolah secara formal. Padahal, menurut Kirom (2021) terdapat nilai-nilai kearifan lokal budaya masyarakat Samin yang relevan sebagai 152// I' 153 landasan etis bagi kehidupan umat manusia, khususnya bagi orang Samin. Nilai-nilai moral yang dapat diambil dari ajaran Samin adalah kejujuran, rasa persaudaraan, cinta damai, peduli lingkungan, tanggung jawab, dan persamaan hak (Hertanto, 2019). Permasalahan degradasi identitas tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat samin. Terdapat Penurunan minat terhadap kesenian tradisional, seperti isu terkait penurunan minat terhadap kesenian tradisional seperti kethoprak di Desa Jepangrejo. Selain itu ada beberapa peninggalan budaya di Blora juga terancam, seperti Rumah Artefak terletak di Kawasan Gor Mustika Blora yang memiliki ratusan benda kepurbakalaan, namun kondisi tempatnya sangat memprihatinkan (Kasrawi, 2022). Ada pula situs sejarah di Dukuh Lemahdhuwur, Desa Getas, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora dalam keadaan hancur. Batu-batu artefaknya tertimpa genting beserta kayu-kayu yang roboh. 3.2 Isu-isu Strategis Daerah Isu Strategis dalam RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Perumusan isu strategis jangka panjang daerah Kabupaten Blora memperhatikan isu dan tantangan pembangunan baik di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. 3.2.1 Isu dan Tantangan Pembangunan Nasional dalam Rancangan Akhir RPJPN tahun 2025-2045 Isu dan tantangan pembangunan nasional yang tercantum di dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 yang relevan pada konteks lokal Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 3.1. 154 Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tecermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah Kualitas pendidikan yang masih rendah akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip- prinsip berkelanjutan Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat Isu dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Digital Lingkungan Ekonomi Iptek Tema Tabel 3.1 Telaah Isu dan Tantangan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 155 Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal Pembangunan infrastruktur masih jauh di bawah kebutuhannya Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro- pertumbuhan Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal Integritas masih terjadi pada partai politik Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang- bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat Belum meratanya kualitas pelayanan publik ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik Isu dan Tantangan Kesinambungan Sarana dan Prasarana Pembangunan kewilayahan Ketahanan Ekologi Ketahanan Sosial Budaya Politik Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Tema 3.2.3 Isu Pokok Lingkungan Hidup dalam RPPLH Tahun 2024-2054 dan Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Blora 2025-2045 Isu Pokok Lingkungan Hidup yang termuat dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten 156/ Megatren: Demografi, pergeseran kekuatan ekonomi, terobosan teknologi, dan perubahan sosial Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Ketahanan pangan yang berkelanjutan Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat Tata kelola pemerintahan yang dinamis 6. 1.Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana 2.Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat 3.Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat 4.Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal 5.Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 6.Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah 7.Belum optimalnya reformasi birokrasi Tantangan Pembangunan Daerah Isu Strategis Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah Tabel 3.2 Permasalahan, Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.2.2 Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah dalam Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 Permasalahan, isu strategis dan tantangan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dirangkum pada Tabel 3.2. 157 Blora Tahun 2024-2054, meliputi enam isu pokok berdasarkan 22 permasalahan lingkungan hidup, yaitu: 1.Pengelolaan Sampah dan Limbah; 2.Perubahan Iklim dan Kerawanan Bencana; 3.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air; 4.Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 5.Kualitas Permukiman dan Sanitasi Lingkungan; dan 6.Degradasi Lingkungan. Keenam isu pokok tersebut diatasi melalui tiga target, yaitu peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, peningkatan pengelolaan sampah dan memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Sementara itu, isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam KLHS RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 yaitu: 1.Daya Saing Daerah; 2.Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana; 3.Degradasi Lahan Perubahan Iklim dan Bencana; 4.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Hidup. 3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, isu-isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.
1.Kemiskinan Isu ini berfokus pada tantangan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dimana Blora termasuk dari daerah yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Pusat. Kemiskinan merupakan fenomena global karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk menangani kemiskinan. Isu kemiskinan juga memberikan tantangan untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan program-program penuntasan kemiskinan yang berkualitas dan merata. 2.Transisi demografi menuju penduduk usia tua Isu ini berfokus pada tantangan untuk penguatan angka harapan hidup, upaya pengendalian angka kelahiran, mempromosikan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal, mengantisipasi tingkat pengangguran yang dapat semakin meningkat, penguatan soft skill dan hard skill serta literasi digital. Bertambahnya penduduk usia tua dan usia muda akan memberikan tantangan terhadap fenomena tingginya mobilitas penduduk dan urbanisasi, kewajiban pemenuhan program perlindungan sosial dan penyediaan lapangan pekerjaan. 3.Kualitas sumber daya manusia Analisis data daya saing SDM dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora, sebagaimana tersaji pada Bab II, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan nasional. Untuk membentuk tenaga kerja yang produktif, unggul, dan berdaya saing di Kabupaten Blora, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama melalui perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelatihan keterampilan. Berdasarkan data yang tersaji, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora pada tahun 2023 hanya mencapai 70,63, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Blora mencapai 78,02%, menunjukkan bahwa meskipun ada pasokan tenaga kerja yang memadai, stabilitas pekerjaan masih menjadi tantangan, yang tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada menjadi 3,1% pada tahun 2023. Ditemukan 4.424 anak tidak sekolah pada tahun 2024, menunjukkan fenomena negatif yang dapat berdampak pada kualitas tenaga kerja masa depan. Sementara itu, capaian pelatihan keterampilan menunjukkan bahwa 80% peserta pada 2023 berhasil diserap pasar kerja. Hal ini menandakan potensi peningkatan produktivitas melalui pelatihan terarah. 158// 159 Pentingnya penguatan kualitas SDM ini terkait dengan tantangan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam aspek pendidikan, perlu ada fokus pada penguatan pendidikan sejak anak usia dini serta pengembangan karakter yang berlandaskan nilai-nilai budaya. Karakter SDM berlandaskan nilai-nilai budaya seperti kejujuran dan tanggung jawab, yang nampak pada budaya lokal, seperti ajaran Samin, dapat meningkatkan etos kerja dan kolaborasi. Ini mendukung produktivitas dan daya saing tenaga kerja, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah tersebut. Sementara itu, peningkatan kompetensi guru melalui inovasi pendidikan menjadi tantangan pada isu kualitas SDM karena guru menjadi elemen kunci peningkatan keterampilan literasi, numerasi, serta memastikan pembelajaran relevan dengan kebutuhan industri. Sektor pendidikan diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap, adaptif, dan kompetitif, yang mendukung produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Dalam aspek kesehatan, perhatian khusus harus diberikan pada layanan kesehatan yang inklusif, kesehatan ibu dan bayi, serta prevalensi stunting yang masih tinggi. Layanan kesehatan yang inklusif, khususnya bagi ibu dan bayi, serta penurunan prevalensi stunting, berperan penting dalam membentuk tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing. Kesehatan ibu yang baik memastikan kelahiran anak yang sehat, sementara penanganan stunting sejak dini mencegah keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif yang bisa mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas di masa depan. Layanan kesehatan yang merata dan berkualitas memastikan bahwa setiap individu, sejak lahir, memiliki fondasi kesehatan yang kuat untuk berkembang menjadi tenaga kerja yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di pasar kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja mengacu pada kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan output secara efisien dan bersaing di pasar lokal maupun global. Di Kabupaten Blora, produktivitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan, seperti tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih cukup rendah (70,63 pada 2023) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat 160 menjadi 3,1% pada 2023. Prevalensi stunting yang tinggi juga mengindikasikan tantangan dalam pengembangan tenaga kerja produktif di masa depan. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk memperbaiki produktivitas dan daya saing tenaga kerja, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Data ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terfokus pada peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Blora. Sebagai ilustrasi, melalui program peningkatan kualitas SDM di sektor wana-tani, Kabupaten Blora berpeluang mencetak tenaga kerja terampil dalam bidang pengolahan hasil wana-tani. Tenaga kerja yang dilatih ini kemudian bekerja di industri pengolahan kayu yang didirikan di Blora. Dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas, perusahaan dapat menghasilkan produk olahan kayu yang kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional. Daya saing produk Blora yang meningkat sehingga memiliki peluang lebih besar menarik investasi baru ke Kabupaten Blora. kehadiran investasi berpeluang membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Seiring waktu, Blora akan dikenal sebagai salah satu pusat industri pengolahan kayu di Indonesia, yang berkontribusi signifikan terhadap rantai pasok industri nasional dan peningkatan PDRB dan kesejahteraan masyarakat Blora.
4.Pembangunan berkeadilan GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial) Isu ini berfokus pada tantangan untuk upaya meningkatkan pengarusutamaan inklusi sosial. Kesetaraan gender dan indeks pembangunan gender dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, mendorong keluarga yang berkualitas, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kepimpinan perempuan dalam berbagai bidang. Pembangunan berkeadilan untuk disabilitas, supaya kelompok disabilitas dijamin kesetaraan akses di segala aspek kehidupan. Isu inklusi sosial memberikan tantangan Kabupaten Blora memastikan semua kelompok rentan terlindungi hak dasarnya. Termasuk dalam kelompok rentan ini adalah pemerlu kesejahteraan sosial, kelompok anak-anak, kelompok lansia, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya. Kondisi semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan dan kegiatan ekonomi tanpa ada yang tertinggal merupakan tantangan agar terwujudnya inklusi sosial. 5.Pengembangan ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, ekonomi inklusif Isu ini berfokus pada tantangan dalam pengembangan ekonomi hijau dengan pengembangan potensi energi baru terbarukan (EBT), penguatan daya saing daerah, memperkuat pembangunan berbasis industri dan wanatani, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan pertambangan, optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat dengan perdagangan dan jasa dan pemenuhan akses digital yang merata di seluruh wilayah. Pembangunan yang inklusif ini menjadi variabel pendorong penurunan ketimpangan wilayah. Namun, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi hambatan untuk mendorong ekonomi hijau. 6.Hilirisasi dan rantai pasok industri dan perdagangan berorientasi global Isu ini berfokus pada fenomena hilirisasi dan rantai pasok global sebagai bagian dari proses globalisasi yang telah mengubah lanskap ekonomi dunia selama beberapa dekade terakhir. Globalisasi membuka pintu bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam untuk meningkatkan konektivitas dan interdependensi. Hilirisasi industri digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian Kabupaten Blora. Sedangkan, rantai pasok mencakup serangkaian tahapan produksi yang melibatkan berbagai wilayah. Tantangan pada hilirisasi dan rantai pasok industri dan perdagangan adalah perubahan yang cepat dalam teknologi dapat mempengaruhi cara produksi, distribusi, dan rantai pasok secara keseluruhan. Hal ini membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan inovasi baru dan mengintegrasikannya ke dalam operasi agar mampu bersaing di pasar global. Isu ini merujuk pada kemampuan masyarakat Blora mengolah bahan baku dari alam menjadi produk yang memiliki nilai tambah, sebagai bagian dari rantai pasok industri 7.Penguatan daya saing daerah Isu ini berfokus terhadap tantangan kemampuan daerah untuk dapat lebih unggul dalam posisi relatif terhadap daerah lain dengan 161(' memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Tantangan daya saing daerah yang patut menjadi perhatian yaitu daya saing sumber daya manusia, potensi daya saing ekonomi wilayah, fasilitas infrastruktur wilayah dan iklim investasi. 8.Sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata Sarana dan prasarana wilayah dan permukiman yang berkualitas dan merata menjadi isu strategis yang patut diperhatikan. Perbaikan sarana dan prasarana wilayah dapat mendukung jalur logistik dan konektivitas antar wilayah seperti jalan dan jembatan serta fasilitas transportasi. Selain itu, prasarana wilayah lain seperti sumber daya air, telekomunikasi, dan energi juga diperlukan. Pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan akses untuk pelayanan dasar permukiman, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, persampahan, sanitasi, air bersih dapat menunjang kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. 9.Ketahanan ekologis: lingkungan hidup berkelanjutan, ketahanan bencana dan perubahan iklim Tantangan dalam pembangunan daerah salah satunya degradasi kualitas lingkungan akibat pembangunan sosial dan ekonomi. Ketahanan ekologi merujuk pada kemampuan suatu ekosistem untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta untuk mendukung kehidupan jangka panjang. Hal ini melibatkan upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tantangan dimasa depan adalah perlu adanya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap kerentanan bencana alam dan akibat dari perubahan iklim terhadap kegiatan ekonomi dan sosial. 10.Wilayah yang kondusif dan demokratis. Isu ini berfokus pada tantangan upaya meningkatkan wilayah yang kondusif untuk mendukung meningkatnya nilai investasi di daerah untuk penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Masih ditemukan beberapa kasus penolakan terhadap investasi yang akan dilakukan di daerah, maka perlu dilakukan sinergi semua pihak untuk dapat pro terhadap investasi. Perbaikan sistem perizinan juga menjadi hal sangat penting untuk memotong jalur birokrasi terhadap 162// investasi. Kehidupan berdemokrasi substansial yang sehat menjadi isu strategis untuk membangun kepedulian masyarakat pada permasalahan publik dan memecahkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
11.Tata kelola yang inovatif, kolaboratif dan pelayanan publik yang adaptif dengan perkembangan teknologi digital Gambaran kondisi Kabupaten Blora dari aspek pelayanan umum pada BAB II dan uraian permasalahan pada bagian 3.1 di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Blora menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal kelembagaan birokrasi, untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Analisis ini dijelaskan sebagai berikut. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Blora menunjukkan kelemahan signifikan, terutama pada aspek kapabilitas inovasi (skor 1.06), akses keuangan (skor 2.167), dan dinamika bisnis (skor 2.25). Hal ini mencerminkan kurangnya dukungan birokrasi dalam mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi lokal. Indeks Pelayanan Publik yang fluktuatif dari tahun 2021-2023 menunjukkan ketidakstabilan dalam kualitas layanan publik, menggarisbawahi kebutuhan akan reformasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, meskipun Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan dari 3,9 pada tahun 2021 menjadi 4,38 pada tahun 2023, masih diperlukan optimalisasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Keterbukaan informasi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Blora turun dari 3,26% pada tahun 2018 menjadi 3,1% pada tahun 2023, namun hal ini masih mencerminkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja. Ini terkait dengan kurangnya inisiatif dari birokrasi yang inovatif dan proaktif dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi. Secara keseluruhan, diperlukan perbaikan dalam tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berintegritas untuk meningkatkan daya 1631/ 164 respons pemerintahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Blora.
12.Pemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan Kabupaten Blora memiliki dua warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan, yakni Barongan Blora dan Sedulur Sikep. Kabupaten Blora juga memiliki beragam warisan budaya tak benda yang tercatat dan banyak warisan cagar budaya dari masa ke masa. Kabupaten Blora juga memiliki kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan bentang alam karst. Beragam kekayaan budaya yang dimiliki menunjukkan tantangan bagi Kabupaten Blora untuk pemajuan kebudayaan sebagai aset lokal yang perlu dikemas pencitraannya ke tingkat global. Isu ini berfokus pada tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memajukan budaya lokal. Hal ini diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat lokal untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan dan melestarikan budaya mereka sendiri. Blora dalam wilayah pengembangan Jawa Tengah dimandatkan sebagai wilayah pengembangan Banglor dengan mandat sebagai destinasi Pariwisata Rembang-Blora dan sekitarnya. Tantangannya adalah pengembangan kelembagaan dan peningkatan promosi wisata dan pengembangan kerja sama pariwisata nasional dan internasional dan pengembangan wisata alternatif. Tantangan pengembangan pariwisata alternatif termasuk tantangan pengembangan budaya. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah kurangnya infrastruktur pariwisata seperti transportasi, akomodasi, dan layanan publik dalam pengembangan pariwisata. 165 4.1 Kerangka Logis RPJPD Kabupaten Blora RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 hendak mewujudkan Kabupaten Blora sebagai Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya. Untuk itu, kondisi pendukungnya beserta arah pembangunan yang adaptif dan sinergis perlu diwujudkan dengan kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai dasar fondasi pembangunan 20 tahun ke depan, fondasi transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif dikuatkan kembali dalam rangka mendorong kesinambungan pembangunan, untuk menghasilkan regulasi adaptif, manajemen dan kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif kolaboratif, meritokrasi dan profesionalitas ASN, perencanaan, penganggaran sinergis dan berkesinambungan, dan pembiayaan pembangunan daerah yang efisien, inovatif, kolaboratif serta berkesinambungan. Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan yang handal diharapkan menghasilkan kondisi wilayah yang aman, tenteram, tertib dan demokratis. Wilayah yang kondusif berpotensi menghasilkan kondisi ekonomi makro daerah yang stabil, dan menjadi prakondisi yang baik untuk meningkatkan daya saing daerah. Bermodalkan kondisi wilayah yang stabil dan kondusif, maka pemerintah Kabupaten Blora bertransformasi dan berkolaborasi dengan semua kekuatan masyarakat, dunia usaha dan industri, pemerintah daerah sekitar, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilengkapi dengan sarana prasarana wilayah yang inklusif dan ramah lingkungan. Transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah diharapkan menghasilkan ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang tangguh. Kondisi perwujudan ketahanan sosial budaya ekonomi dan ekologi tersebut terlihat dalam hal pemajuan kebudayaan, penguatan karakter/ identitas lokal, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, lingkungan Hidup a.Regulasi adaptif b.Manajemen dan kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif kolaboratif c.Meritokrasi dan profesionalitas ASN d.Perencanaan, penganggaran sinergis dan berkesinambungan e.Pembiayaan pembangunan daerah yang efisien, inovatif, kolaboratif berkesinambungan Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan: a.Ketentraman, Ketertiban, serta Masyarakat yang Demokratis b.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah c.Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan: a.Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, b.Sarana dan prasarana dasar . Konektivitas wilayah . Berkeadilan-tidak timpang . Sarana dan prasarana ramah lingkungan Transformasi ekonomi Produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan: a.Industri - wanatani b.ekonomi hijau, c.iptek-hilirisasi d.ekonomi digital e.pasar ekspor Transformasi sosial Sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas: a.sehat b.terdidik c.terampil d.terlindungi Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan: a.Pemajuan kebudayaan, penguatan karakter/identitas lokal b.Keluarga berkualitas, kesetaraan gender c.Lingkungan hidup berkualitas d.Ketahanan, energi, air, Pangan e.Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya _ 3_ berkualitas, ketahanan, energi, air, pangan, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Visi "Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya" dicapai dalam empat tahapan pembangunan, yaitu: 2025-2029, 2030-2034, 2035- 2039, dan 2040-2045. 167 4.2 Visi Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 Visi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Perumusan visi dan misi jangka panjang Kabupaten Blora tahun 2025-2045 mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: a.Tujuan penataan ruang yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang meliputi RTRWN 2008-2028/2017-2037, RTRWP Jawa Tengah 2009-2029, dan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Internalisasi tujuan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Blora dalam tersebut ke dalam visi RPJPD Kabupaten Blora menggunakan frase-frase tertentu yaitu 'industri' dan 'wanatani'. b.Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Internalisasi visi pada kedua dokumen RPJP ke dalam visi RPJPD Kabupaten Blora menggunakan frase-frase tertentu yang diwajibkan yaitu 'maju' dan 'berkelanjutan'. c.Isu strategis Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 yang dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah, isu dan tantangan pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN dan isu strategis provinsi Jawa Tengah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah. d.Aspirasi Masyarakat Kabupaten Blora yang digali melalui angket dan forum konsultasi publik. Secara lebih lengkap, hasil telaah dan penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 168 Berdasarkan pendekatan di atas, pertimbangan kondisi terkini, tantangan yang dihadapi dalam periode 20 tahun mendatang dan dengan memperhitungkan modal dasar serta potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Blora, maka Visi Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut. Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya Tercantum dalam wordcloud nyaman pariwisata Aspirasi masyarakat g- Sejahtera, Maju, Berkelanjutan, BerketahananKLHS RPJPDf. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan RTRWN 2017-2037e. mewujudkan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah

d.RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009- 2029 terwujudnya Daerah sebagai wilayah pengembangan industri dan Wanatani yang terpadu, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan hidup RTRW Kabupaten Blora 2021-2041 Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025- 2045 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan
a.RPJPN 2025-2045 Pernyataan Visi/TujuanDokumenNo. Tabel4.1 Pertimbangan Visi RPJPD Kabupaten Blora yang Selaras dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 serta RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Blora 169 Penjelasan mengenai frase yang digunakan dalam rumusan visi adalah sebagai berikut. a.Penumpu Penumpu bermakna peran Kabupaten Blora dalam rantai pasok proses industri untuk mendukung penguatan pertumbuhan industri regional dan nasional, serta meningkatkan nilai ekspor hilirisasi produk berbasis wana dan tani/ pertanian/sumber daya alam unggulan Kabupaten Blora. b.Industri Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem. Pengembangan wilayah berbasis industri tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem yang dilakukan dengan strategi menetapkan kawasan sentra pertanian, mengembangkan industri berbasis pertanian, termasuk perikanan dan peternakan, mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal. Industri yang juga memiliki ketidakpastian tinggi di masa depan dengan yang sangat tergantung pada penemuan cadangan hidro karbon adalah industri berbasis pertambangan minyak dan gas bumi. Industri berbasis industri kecil dan menengah berbasis masyarakat, serta industri besar yang wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang telah ditetapkan di RTRW Kabupaten Blora. c.Wana-Tani Konsep Wana-Tani pada konteks RPJPD Kabupaten Blora tahun 2025-2045 merupakan gabungan dari makna "wana" (kehutanan/forestry) dan tani (pertanian dalam arti luas/ agro) termasuk "wanatani" (agroforestry). Istilah "Wana-Tani" merepresentasi kondisi khas Kabupaten Blora yang terdiri dari 49,63% (90.674 ha) adalah kawasan hutan dan 38,57% (75.527 ha) adalah lahan pertanian. Pertanian memiliki makna luas termasuk pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan. Konsep "wana" dalam konteks ini dimaknai sebagai aktivitas produktif Perhutani. Hampir 50% penggunaan lahan di Kabupaten Blora adalah kawasan hutan yang sebagian besar dikelola oleh Perum Perhutani dan diprediksi akan tetap bertahan hingga 20 tahun ke depan. Produk utamanya adalah kayu jati. Selain itu, aktivitas produksi kayu jati juga dikembangkan oleh masyarakat di luar kawasan hutan. Sedangkan konsep "tani" adalah sektor pertanian dalam arti luas, yaitu pertanian yang mencakup seluruh pemanfaatan makhluk hidup baik pada tanaman seperti pangan, hortikultura, dan perkebunan maupun hewan seperti peternakan dan perikanan. Sektor pertanian mempunyai fokus prioritas pengembangan komoditas tanaman padi dan jagung. Sektor peternakan dengan fokus pengembangan komoditas sapi. Kabupaten Blora merupakan daerah penghasil sapi terbesar di Jawa Tengah. Konsep "wanatani" dalam konteks ini adalah dimaknai sebagai aktivitas produktif masyarakat di sektor pertanian dalam arti luas yang dilakukan pada lahan hutan di Kabupaten Blora. "Wanatani" menggabungkan pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman pohon-pohonan, tanaman hutan, pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat, dalam sistem yang saling mendukung untuk tujuan pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. "Wanatani" memanfaatkan sebagian kawasan hutan dikembangkan melalui program Perhutanan Sosial. Program ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah pusat. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Program perhutanan sosial memperkuat aspek wanatani, sejalan dengan penanganan isu lingkungan global yang membantu melindungi tanah dari erosi, meningkatkan kualitas air, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Kabupaten Blora berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses sumber daya alam serta pekerjaan dan pendapatan yang stabil. Sebagai daerah wana-tani, Kabupaten Blora berupaya mengelola sumber daya alam dengan bijak, mempromosikan 1701 prinsip-prinsip keberlanjutan dalam penggunaan lahan dan pengelolaan hutan.
d.Maju Maju memiliki orientasi ke dalam (inward looking) yang menyatakan pendapatan penduduk yang tinggi, struktur masyarakat menuju industri, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Ini bermakna Kabupaten Blora adalah kabupaten yang telah mencapai tingkat pembangunan ekonomi, sosial, budaya, yang tinggi, dan adaptif dengan perkembangan teknologi sehingga menjadi kabupaten yang cerdas (smart city), serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Kabupaten Blora berkomitmen untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi penduduknya, dengan akses yang baik ke berbagai layanan dan kesempatan. Oleh karena itu, Kabupaten Blora memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang baik dan merata, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, melakukan inovasi terus menerus, serta memberikan peluang kerja dan kewirausahaan. Komitmen Kabupaten Blora sebagai daerah yang maju diikuti dengan komitmen meningkatkan keunggulan daerah. Hal ini berarti Kabupaten Blora memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan daerah lain dengan didukung sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan keunggulan lokal. Kabupaten Blora meliputi potensi sumber daya alam yang ada dan pengembangan Kabupaten Blora sebagai pusat pengembangan sosial dan ekonomi di Jawa Tengah bagian Timur. Blora yang unggul ditandai dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan terampil, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang diimbangi dengan peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Sebagai kabupaten yang maju, Kabupaten Blora berkomitmen untuk mewujudkan kualitas hidup yang tinggi dengan akses yang baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Kabupaten Blora yang maju diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan, spiritual dan perekonomian masyarakat yang disertai dengan peningkatan daya saing Kabupaten Blora yang meliputi peningkatan pendapatan per kapita, penurunan 171// 172 angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing daerah. e.Unggul Unggul memiliki orientasi keluar {outward looking). Ini bermakna Kabupaten Blora kreatif dan inovatif sehingga berdaya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan menguatkan aspek komparatif dan kompetitif. Untuk mencapai status unggul, Kabupaten Blora berupaya mengimplementasikan strategi holistik yang mencakup beberapa aspek. Pertama, fokus pada pengembangan keunggulan komparatif dengan mengidentifikasi sektor unggulan lokal dan mendorong investasi serta inovasi di sektor tersebut. Peningkatan kualitas infrastruktur, seperti jaringan transportasi dan teknologi informasi, untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing. Pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada kebutuhan industri lokal membentuk tenaga kerja yang berkualitas. Kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat membangun dukungan terhadap visi bersama pembangunan. Keberlanjutan menjadi landasan, dengan praktik pengelolaan lingkungan dan sosial yang baik. Mendorong kemitraan dengan kota-kota terdepan untuk bertukar pengalaman dan sumber daya juga memperkaya perspektif dan potensi pembangunan. Dengan komitmen kuat, integrasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat, Kabupaten Blora dapat mencapai status sebagai kabupaten unggul yang berdaya saing. f.Berkelanjutan Berkelanjutan sebagai wujud komitmen pembangunan tingkat global. Ini bermakna bahwa Kabupaten Blora berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan perkembangannya yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dan melestarikan sumber daya alam dari ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan seperti kualitas dan kuantitas air akibat penurunan daya dukung air serta masih adanya pencemaran air akibat limbah padat (sampah) dan limbah cair. Makna berkelanjutan juga untuk meningkatkan adaptasi perubahan iklim dan menurunkan risiko bencana, serta meningkatkan kapasitas daerah yang berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
g.Berbudaya Berbudaya sebagai bentuk komitmen pengembangan pada tingkat lokal. Ini bermakna penekanan pentingnya melestarikan budaya lokal di Kabupaten Blora. Berbudaya bermakna bahwa Kabupaten Blora memiliki ekosistem kebudayaan yang sehat, kaya dan beragam, termasuk seni, sejarah, tradisi, dan ekspresi kreatif masyarakat. Ekosistem kebudayaan yang sehat berkembang jika didukung oleh beberapa elemen. Pertama, kebudayaan dimanfaatkan, menghasilkan nilai ekonomi dan mempunyai ekosistem yang mendukung. Sebagai contoh: ada seniman, ada yang menyewa seniman, ada pengrajin yang menghasilkan properti seni, ada sajian {event) seni rutin, ada pengunjung atau penonton, dan seterusnya. Kedua, ada habituasi mengekspresikan nilai luhur nenek moyang dalam kehidupan bermasyarakat, Sebagai contoh: habituasi nilai gotongroyong, saling peduli lingkungan, saling menghormati sesama, tidak saling merendahkan, bersikap adil, welas asih kepada yang lemah. Ketiga, masyarakat dengan sengaja mewariskan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan kepada anak-anaknya, sehingga terjadi regenerasi budaya dari dimensi pelaku nilai/seni budaya dan penikmat/penerima manfaat nilai/seni budaya. Kabupaten Blora sebagai Daerah berbudaya menonjolkan identitas budaya yang unik dan berusaha untuk melestarikan serta mempromosikan warisan budaya lokal. Kabupaten berbudaya bukan hanya tempat memajang seni dan warisan budaya, tetapi juga menjadi tempat di mana nilai-nilai tersebut terus berkembang dan dihargai. Keberadaan daerah berbudaya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sambil menjaga dan merayakan kekayaan budaya yang melekat pada daerah tersebut. Sebagai daerah berbudaya, Kabupaten Blora senantiasa mengembangkan program-program pendidikan dan kesadaran budaya yang melibatkan masyarakat lokal, khususnya generasi muda, dalam melestarikan seni, tradisi, dan warisan budaya 173f, 174/ Blora, serta mendukung kegiatan seni, budaya, dan festival lokal yang mempromosikan identitas dan keunikan budaya Blora. Selain melestarikan produk bernilai budaya, pengaruh nilai budaya juga bermakna nilai dasar masyarakat tani yang bersahabat dengan alam, dan menjunjung tinggi harmoni kehidupan manusia dan alam. Hal ini menjadi modal dasar yang perlu dimanfaatkan terus diwariskan kepada generasi muda dalam 20 tahun ke depan menjadi modal social budaya untuk pengarusutamaan pembangunan yang harmoni dengan alam atau pembangunan berkelanjutan. 4.3 Sasaran Visi Kabupaten Blora Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi Kabupaten Blora disusun mengacu pada visi Indonesia Emas dan visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, sasaran visi RPJPD Kabupaten Blora juga diselaraskan dengan sasaran visi provinsi jawa Tengah dan nasional, disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Blora. Visi Kabupaten Blora adalah: "Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya". Perwujudan visi ini dicerminkan dalam sasaran utama visi Kabupaten Blora. Perumusan sasaran visi daerah diamanatkan untuk mengacu pada sasaran visi provinsi jawa Tengah dalam rangka sinkronisasi dengan pencapaian sasaran visi nasional. Berdasarkan imperatif amanat norma penyusunan RPJPD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah maka penyelarasan rumusan sasaran visi RPJPD Kabupaten Blora dengan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai berikut. 175 si ft a g1 O O c in 10 is" in ti-_ o CM 10 IS ti"" CO q vo fi c ti 43 a cd X CM ,—i ,—i IS III!ti i .a ^^ ft U ID ID S 4*J X ft ^ ti i ti^3 CO OS o in en ^I o in en l|o 10 en 41 a D ti ^ a i -n 3-3f si" fill^- C ti 75 to ^ ti g ID ti ^ to ^ ft ft ti I tkemi co 3 ti ti 10, in IS 0^" IS (j^ '01 ,—i Oi" in is oo" IS 10 P o IS in" is o -5,07 o" IS in 1 <q o ti 1—•^ eks Daya 75 'a C tlfl p cd ID Ih cd 41 cd en" in in en" is in en" ti- i-" in o ti-" CM in ^ a ti ti TS en .a mi fta ft^ .2a cdaj fto, ti ls Cd "(3 ^ in en * CO CS O I i d d t rt s ^ 3 8 d •5 o> H 13 ft d ^o in o S 176 +2 P. co co S ^ 2 s-a ^ cd cd Qfl cd S If I •a cS cd cd C, M co ffl ^= <N & M ! I'177
1. 3.Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Blora terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Provinsi Jawa Tengah BPS Rasio sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus. Rasio PDRB Industri Pengolahan = (Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan /Nilai PDRB Kabupaten Kota )X 100 % Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB % Rasio PDRB Industri Pengolahan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
2. 2.Rasio PDRB industri pengolahan BPS Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat PDRB Per Kapita = PDRB ADHB / populasi PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode PDRB Per Kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. juta rupiah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator Adapun metadata Indikator Sasaran Visi dalam RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 terdiri atas nama indikator, satuan indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan, interpretasi, dan sumber data.
3. 1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten f 178 BRIN Semakin tinggi Indeks Daya Saing Daerah semakin tinggi tingkat produktivitas daerah Skor i,d={Ni,d-NRiNTi-NRi/}xS, dimana: Skor i,d adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; Ni,d adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d NRi adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NTi adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95). IDSD merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. IDSD diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Angka Indeks Daya Saing Daerah Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
4. 4.Indeks Daya Saing Daerah BPS Semakin tinggi rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Blora terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peran Kabupaten Blora dalam ekonomi Jawa Tengah PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Blora tahun t dibagi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah kali 100% Perbandingan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Blora terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah % Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Blora terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Defmisi Operasional Satuan Nama Indikator 179 Angka Indeks Pembangunan Manusia Satuan Nama Indikator
5. 7.Indeks Pembangunan Manusia BPS Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio = 1 - fi [Yi + Yi-1] Keterangan: fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran. Angka Rasio Gini Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
6. 6.Rasio Gini BPS Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan BPS) Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) % Tingkat kemiskinan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
7. 5.Tingkat kemiskinan 180 BPS Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM menurut BPS dibagi menjadi 4 kategori yaitu - IPM rendah (IPM<60) - IPM sedang (60<IPM<70) - IPM tinggi (70<IPM<80) IPM sangat tinggi (>80). Iptngeiuaran Xnipengeluaranmaks) _ \n(pengeluaranmln) IPM ^V'^seh^^'^ndidikar^p^e^^a^100 AHH - AHHmin 'kesehatan Auu auu AHtimaks ~ AHHmm HLS — HLSmin tiLSmaks~ ^LS^^ RLS — RLSmin RLSmaks ~ R^Smin lHLS"<"IRLS 'pendidikan -, \n{pengeluaran) — In (j>engeluarannin) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional 181 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan
8. 1.Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Jawa Tengah beserta nilai pentingnya;
9. 2.Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya;
10. 3.Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan DIBAGI Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya DIKALI 100%
11. 1.Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan;
12. 2.Definisi/makna dilestarikan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB). % Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
13. 9.Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan Aplikasi AKSARA BAPPENAS Capaian penurunan emisi GRK Kabupaten/Kota didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah. TonCO2eq Penurunan emisi GRK Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
14. 8.Penurunan etnisi GRK Penjelasan sasaran Visi sebagai berikut. Sasaran pertama, meningkatnya pendapatan masyarakat, sebagai kondisi perwujudan pokok visi berbudaya dan maju. Semakin tinggi pendapatan per kapita mencerminkan adanya kemajuan produktivitas. Produktivitas yang tinggi menunjukkan masyarakat yang berbudaya kerja tinggi dan maju. Empat besar sektor penyumbang ekonomi di Blora hingga tahun 2023 adalah: 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pertanian Kehutanan, dan Perikanan; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 4) Industri Pengolahan. Kabupaten Blora memiliki potensi ekonomi yang khas yaitu Wana-Tani (kehutanan dan pertanian, termasuk di dalamnya peternakan dan perikanan). Salah satu yang dikembangkan adalah perhutanan sosial dimana pada tahun 2023 telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo, menerima Surat Keputusan (SK) Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Perhutanan Sosial untuk digarap dengan sistem wanatani (agroforestry). Pengelolaan KHDPK ini menjadi potensi peningkatan pendapatan masyarakat, penambahan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan menambah daya saing daerah, dan memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Sasaran kedua, Meningkatnya hilirisasi sumber daya alam, wana tani, dan perluasan peran rantai pasok industri untuk meningkatkan daya saing daerah, sebagai kondisi perwujudan pokok visi penumpu industri dan wana-tani nasional dan unggul. Ekonomi Kabupaten Blora berbasis kehutanan dan pertanian dalam arti luas, yang dihasilkan dari sawah/tegalan/wanatani, termasuk pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan. Penggunaan lahan di Kabupaten Blora pada tahun 2023 paling besar adalah hutan, disusul lahan sawah dan tagalan. Oleh karena itu, diharapkan hilirisasi produk hutan, pertanian dan wanatani potensial meningkatkan PDRB. Pemanfaatan inovasi IPTEK diharapkan dapat mengungkit hilirisasi produk dan jasa berbasis pertanian, wanatani dan sumber daya alam lainnya di Kabupaten Blora. Oleh karena itu, sasaran visi ini akan diukur dari Rasio PDRB industri pengolahan. Pada gilirannya akan memperkuat posisi Kabupaten Blora sebagai penumpu rantai pasok pasar industri dimulai dari pendukung Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu industri dan pertanian nasional. Indikator pengukur dukungan ini adalah Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Blora terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan 182 perikanan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini meningkatkan peluang Kabupaten Blora memperkuat posisi strategis yang berpengaruh pada pasar global, diindikasikan dari peningkatan Indeks Daya Saing Daerah di level nasional. Sasaran ketiga, menurunnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sebagai kondisi perwujudan pokok visi berbudaya dan maju. Sasaran visi ini dicapai melalui strategi perluasan kesempatan peningkatan pendapatan, penurunan pengeluaran dan kebijakan insentif untuk perlindungan sosial yang adaptif bagi kelompok rentan, sehingga membantu kelompok rentan mengembangkan resiliensinya dengan kemandirian yang lebih tangguh. Menurunnya ketimpangan pendapatan menunjukkan keberhasilan strategi pembangunan mengoptimalkan sumber daya daerah memperluas peluang kerja bagi semua kelompok masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok. Penurunan ketimpangan pendapatan juga didukung oleh pemerataan pembangunan sarana prasarana di semua wilayah sehingga memperlancar konektivitas aktivitas ekonomi antar wilayah. Dengan demikian, akan berdampak pada penurunan kesenjangan pendapatan atar kelompok masyarakat dari berbagai wilayah. Indikator pengukuran keberhasilan sasaran visi ini adalah Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini. Sasaran keempat, meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat, sebagai perwujudan pokok visi maju dan unggul. Hal ini diwujudkan dalam kemampuan survival (kemampuan bertahan hidup), pencapaian pendidikan/lama bersekolah yang berkualitas, serta kemampuan hidup sehat di semua tahapan siklus kehidupan. Perwujudan sasaran ini memerlukan intensitas kebijakan kesehatan untuk semua; kebijakan pendidikan berkualitas sepanjang hayat secara inklusif, dan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif. Indikator keberhasilan sasaran visi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia Sasaran kelima, menurunnya emisi GRK menuju net zero emission untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sebagai perwujudan pokok visi berkelanjutan. Hal ini terwujud dari kondisi semakin rendahnya intensitas efek emisi gas rumah kaca menuju zero. Perwujudan sasaran visi ini memerlukan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan antar Pemerintah Daerah untuk mengendalikan aktivitas yang berdampak pada membangun ketahanan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Indikator pencapaian visi ini adalah Penurunan intensitas emisi GRK 183I 184 Sasaran keenam, lestarinya nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan, sebagai perwujudan pokok visi berkelanjutan dan berbudaya. Hal ini dikondisikan dari komitmen keberlanjutan pemajuan kekayaan tradisi adat, seni budaya, dan situs warisan budaya. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah/Indonesia di tengah peradaban dunia melalui empat langkah strategis, yaitu: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Mengacu pada arahan Provinsi Jawa Tengah, indikator pengukur pembangunan kebudayaan adalah Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan. 4.4 Misi Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 Misi Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Misi Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut. 1.Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas; 2.Transformasi ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan; 3.Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan; 4.Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan; 5.Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan; dan 6.Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan. Keenam misi tersebut telah selaras dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Tiap misi berhubungan dengan misi pada masing-masing tingkat pemerintahan. Tabel 6.3 memperlihatkan 185 Misi 8 Kesinambungan Pembangunan Misi 5 Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan Misi 6 Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Misi 7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Misi 3 Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas Misi 7 Mewujudkan Sarana 8s Prasarana yang Berkualitas 8s Ramah Lingkungan Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 4 Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Misi 6 Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia Misi 5 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Misi 5 Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Misi 1 Transformasi ekonomi Misi 2 Transformasi ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Misi 4 Transformasi Sosial Misi 1 Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial RPJPD Provinsi Jawa Tengah RPJPD Kabupaten BloraRPJPN keselarasan misi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 dengan misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan misi RPJPN. Tabel 6.3 Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Blora, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPN Tahun 2025-2045 Adapun penjelasan mengenai misi Kabupaten Blora Tahun 2025- 2045 adalah sebagai berikut. Misi 1. Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas Misi ini memiliki tujuan utama untuk mencapai kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial dengan fokus pada empat aspek kunci: kualitas SDM, kesehatan, keunggulan, dan perlindungan. Melalui kombinasi pendekatan pendidikan, kesehatan, pembangunan keunggulan, dan perlindungan, diharapkan masyarakat dapat mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai setiap elemen misi tersebut. 1.Kualitas sumber daya manusia. Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengacu pada peningkatan tingkat pendidikan, keterampilan, dan kemampuan individu. Pendidikan yang berkualitas akan memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan pribadi dan profesional, sementara penekanan pada pengembangan keterampilan membantu individu untuk menjadi lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja yang terus berubah. 2.Kesehatan masyarakat. Aspek kesehatan dalam misi ini menekankan pentingnya kesejahteraan fisik dan mental masyarakat. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, promosi gaya hidup sehat, dan perlindungan terhadap penyakit dan ancaman kesehatan lainnya. Sumber daya manusia yang sehat cenderung lebih produktif dan mampu berkontribusi secara positif pada masyarakat. 3.Keunggulan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk memastikan bahwa sumber daya manusia mencapai tingkat keunggulan dalam berbagai bidang. Hal ini melibatkan 186 187 pembangunan kompetensi, inovasi, dan kepemimpinan. Keunggulan ini tidak hanya berlaku untuk konteks pekerjaan, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti keahlian sosial, etika, dan tanggung jawab sosial.
15. 4.Perlindungan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial. Perlindungan merujuk pada langkah-langkah untuk menjaga hak-hak dasar dan keamanan individu. Misi ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta melibatkan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dan yang membutuhkan. Aspek ini juga mencakup kebijakan dan tindakan untuk mencegah eksploitasi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Salah satu upaya yang perlu dikembangkan adalah implementasi kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan tertentu, seperti kelompok difabel, perempuan, anak, lansia termasuk juga dalam kategori perlindungan social yang adaptif. Pengembangan sistem kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif di antaranya dengan meningkatkan cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Cakupan Jaminan Sosial lainnya yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Blora. Misi 2. Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan Produktivitas daerah dibangun dengan prioritas sebagai berikut.
16. 1.Meningkatkan produktivitas ekonomi hijau. Aspek ini menekankan pentingnya mengadopsi model ekonomi yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Fokus pada produktivitas ekonomi hijau melibatkan penggunaan sumber daya secara efisien, pemanfaatan energi terbarukan, dan penekanan pada praktik-produksi yang berkelanjutan. Dengan demikian, misi ini berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem alam. 2.Penguatan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk menjadikan perkembangan iptek sebagai pendorong utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam riset, pengembangan teknologi, dan penerapan inovasi, secara kolaboratif dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industri) serta Perguruan Tinggi menjadi fokus utama. Penggunaan iptek di berbagai sektor ekonomi diharapkan meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan peluang baru, dan memberikan solusi inovatif terhadap tantangan ekonomi dan lingkungan. Secara khusus adaptasi literasi digital bagi masyarakat untuk pengembangan jejaring modal peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, dan perluasan pasar tenaga kerja. Literasi digital menjadi syarat pengembangan ekonomi digital untuk pengembangan hilirisasi produk industri dari Kabupaten Blora. 3.Inovasi yang inklusif. Aspek inklusif dalam misi ini menunjukkan keinginan untuk memastikan bahwa manfaat dari inovasi mencapai seluruh lapisan masyarakat. Ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam proses inovasi, serta memastikan bahwa hasil inovasi tersebut dapat diakses dan dinikmati oleh semua. Dengan cara ini, inovasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. 4.Maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang seimbang dan adil. Kemajuan diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Keberlanjutan dan keadilan diintegrasikan sehingga hasil ekonomi didistribusikan secara merata dan menciptakan peluang yang setara bagi semua warga negara. Kemajuan ekonomi juga ditandai 188 189 dengan perluasan skala pasar, dimana terjadi integrasi ekonomi domestik dan global. Misi 3. Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan Misi ini bertujuan mencapai distribusi yang lebih merata dari manfaat infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selain itu, penekanan pada kualitas dan keberlanjutan akan meningkatkan efektivitas infrastruktur dalam mendukung kebutuhan masyarakat, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misi ini menciptakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan secara keseluruhan. Beberapa elemen yang menjadi bagian dari misi ini adalah sebagai berikut. 1.Mewujudkan infrastruktur yang merata. Misi ini mengutamakan pembangunan infrastruktur yang merata, artinya memastikan bahwa setiap wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap fasilitas dan pelayanan infrastruktur. Ini termasuk jaringan transportasi, energi, air bersih, sanitasi, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, setiap bagian dari masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur. 2.Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas. Aspek berkualitas dalam misi ini menunjukkan komitmen untuk membangun infrastruktur dengan standar tinggi. Ini mencakup pemilihan material yang tahan lama, desain yang memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan, serta implementasi teknologi terkini untuk memastikan keandalan dan efisiensi infrastruktur yang dibangun. Dengan kualitas yang baik, infrastruktur dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. 190
17. 3.Berkelanjutan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan berarti mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Strategi mewujudkannya melalui penggunaan teknologi hijau, penerapan energi terbarukan, dan desain yang berfokus pada pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan infrastruktur tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan manusia, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Misi 4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan Fokus utama pada peningkatan ketahanan atau resiliensi di tiga aspek utama: ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Selain itu, misi ini berusaha mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang tangguh dan berkelanjutan. Integrasi pemanfaatan sumber daya alam yang cerdas dan keberlanjutan diharapkan dapat mendukung kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. 1.Meningkatkan ketahanan ekologi daerah. Ketahanan ekologi daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk bertahan dan pulih dari gangguan alam atau perubahan yang mungkin terjadi, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau krisis ekonomi. Misi ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, sistem peringatan dini, dan kapasitas adaptasi masyarakat agar daerah lebih tahan terhadap tekanan dan risiko eksternal. 2.Meningkatkan ketahanan sosial budaya. Aspek ketahanan sosial budaya mencakup upaya untuk memperkuat jaringan sosial, keberlanjutan tradisi budaya, dan kohesi sosial dalam menghadapi perubahan. Ini melibatkan pengembangan program-program sosial, pendidikan, dan budaya yang memperkuat identitas dan daya tangkal masyarakat terhadap tekanan eksternal. Aspek ketahanan budaya meliputi penguatan dan revitalisasi nilai- nilai unggul dan kearifan lokal di kalangan masyarakat Kabupaten Blora. Ketahanan sosial budaya dimulai dari keluarga, dan secara akumulatif menghasilkan masyarakat yang berdaya tahan dari aspek sosial karena digerakkan oleh nilai budaya yang diyakini bersama. Masyarakat yang berketahanan sosial budaya memiliki kesadaran sebagai satu keluarga, sehingga memiliki tanggungjawab bersama mengelola lingkungan sosial dan alam, supaya harmoni dan sejahtera untuk semua. Ketahanan sosial budaya dibangun melalui pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter, pembangunan keluarga berkualitas berkeadilan gender dan masyarakat inklusif. 3.Meningkatkan ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi melibatkan upaya untuk menciptakan ekonomi yang tahan terhadap fluktuasi pasar, krisis keuangan, atau perubahan dalam sumber daya alam. Misi ini mendorong diversifikasi ekonomi, pembangunan kapasitas usaha kecil dan menengah, serta pelatihan keterampilan agar masyarakat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin terjadi. Aspek penguatan ekonomi difokuskan pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk wanatani dan peningkatan kapasitas industri yang berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah di Kabupaten Blora. 4.Berkelanjutan. Misi ini menekankan pada keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini bisa melibatkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan yang bijaksana, dan penggunaan energi terbarukan. Misi S. Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan 191 192 Misi ini memfokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan menuju standar yang lebih tinggi dalam hal kebersihan, efektivitas, adaptabilitas, dan daya saing. 1.Berintegritas. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas menempatkan pentingnya moralitas dan etika dalam tindakan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Berintegritas juga bermakna pemerintahan yang bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih berarti menciptakan sistem yang bebas dari korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik buruk lainnya. Ini melibatkan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah diambil secara adil dan berdasarkan pada kepentingan masyarakat. 2.Adaptif. Misi ini mengakui perlunya pemerintah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adaptif mengandung unsur responsif, yaitu mampu memberikan pelayanan berkualitas unggul sesuai kebutuhan jaman dan harapan masyarakat secara inklusif. Perkembangan masyarakat yang semakin cerdas di era disrupsi teknologi informasi menuntut pelayanan publik yang cepat tanggap dimana saja kapan saja. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk merespons secara cepat terhadap tantangan dan peluang baru, serta memodifikasi kebijakan dan strategi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Adaptif juga bermakna tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk memastikan bahwa pelayanan dan program mencapai dampak yang diinginkan. I- 3.Kolaboratif. Pemerintah Kabupaten Blora memerlukan kolaborasi dengan semua pelaku Pembangunan, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan harmonisasi program Pembangunan. 4.Berkesinambungan. Pemerintah yang adaptif dan kolaboratif mengembangkan kreativitas penggalian pendapatan daerah secara inovatif diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang kuat untuk kesinambungan pembiayaan pembangunan. Pemerintah yang berintegritas dan adaptif diperlukan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi prioritas nasional dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Misi 6. Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan Lingkungan yang kondusif dan menarik investasi dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang pekerjaan, dan memberikan manfaat positif bagi seluruh wilayah Kabupaten Blora. Dengan memadukan investasi dan pembangunan berkelanjutan, misi ini merangkul pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 1.Mewujudkan wilayah yang kondusif. Wilayah yang kondusif mencakup berbagai aspek, termasuk kestabilan politik, hukum yang jelas, lingkungan bisnis yang kondusif, serta masyarakat yang partisipatif, demokratis, tertib dan lingkungan yang aman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang mengundang bagi investasi dan pengembangan berkelanjutan. 2.Menunjang investasi. Upaya untuk menarik modal dari sektor swasta dan instansi lainnya ke Kabupaten Blora memerlukan penyediaan 193IS 194 insentif, pengurangan hambatan birokratis, dan penciptaan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Investasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkanpendapatan,danmempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora. 3.Stabilitas ekonomi makro. Wilayah yang kondusif akan meningkatkan kekuatan daya tawar (ketangguhan diplomasi) dan daya saing daerah dengan pihak-pihak eksternal. Daya tawar yang tinggi termasuk kemampuan menguatkan kepercayaan investor. Kota yang kondusif membuat masyarakat nyaman berusaha/bekerja, sehingga menjadi potensi penerimaan daerah dari sektor pajak tinggi. Penerimaan daerah yang tinggi berdampak pada kemampuan menggerakkan sektor riil. Pertumbuhan sektor riil akan berdampak pada pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita, dan inflasi. Menjaga stabilitas daerah perlu upaya menjaga stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok sehingga ada keseimbangan antara daya beli dan penawaran. Keseimbangan permintaan dan penawaran membantu menjaga tingkat inflasi terkendali. Pada hilirnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi makro Kabupaten Blora. 4.Pembangunan berkesinambungan. Aspek berkelanjutan dalam misi ini menekankan perlunya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan. Hal ini termasuk pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan dampak lingkungan, dan perencanaan perkotaan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkesinambungan menciptakan dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jangka panjang. 195 5.1 Arah Kebijakan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan rekomendasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045, dan rekomendasi hasil konsultasi Rancangan Awal RPJPD dari Provinsi Jawa Tengah dengan penyesuaian konteks daerah untuk mewujudkan Visi: "Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya". KLHS RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 merekomendasikan sejumlah arah kebijakan untuk diintegrasikan dalam RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 guna mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000.7.2.1/229, tanggal 31 Januari 2024, tentang Hasil Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 mengamanatkan bahwa arah kebijakan memuat 4 tahapan pembangunan per lima tahun, rumusan kerangka kerja makro dalam melaksanakan misi yang dibagi dalam 4 tahapan, dan disertai tema pembangunan per tahapan yang selaras dengan tahapan RPJPD Provinsi dan tingkat kemajuan masing- masing daerah Kabupaten/Kota. Tahapan dan tema pembangunan yang dimaksudkan meliputi: 1.Arah Kebijakan Periode 2025-2029, dengan tema Penguatan Landasan Transformasi; 2.Arah Kebijakan Periode 2030-2034, dengan tema Akselerasi Transformasi; BABV ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 3.Arah Kebijakan Periode 2035-2039, dengan tema Pemantapan Transformasi; 4.Arah Kebijakan Periode 2040-2045, dengan tema Perwujudan Visi. Berdasar analisis dan sintesis substansi arah kebijakan dari berbagai sumber tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 dengan tema tahapan pembangunan sebagai berikut. 5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029 Tema periode 2025-2029: Penguatan Landasan Transformasi Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, peningkatan nilai tambah wana-tani, serta penguatan riset inovasi dan penguatan kompetensi tenaga kerja, tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Didukung oleh landasan transformasi ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan serta wilayah yang kondusif, serta implementasi pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas, difokuskan pada (1) Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; dan (2) Melanjutkan inisiasi perlindungan sosial hak-hak kelompok rentan dalam kebijakan afirmatif daerah. Transformasi ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, difokuskan pada (1) Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, wana-tani, dan sumber daya aiam lainnya melalui penguatan riset inovasi dan penguatan kompetensi tenaga kerja; (2) Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Blora sebagai penumpu industri dan Wana-Tani yang mendukung Wilayah Banglor; (3) Pengembangan ekonomi desa berbasis komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan sapi; (4) Hilirisasi produk pertanian dan wana-tani: Mendorong pengolahan produk hasil hutan dan pertanian di tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah, seperti produksi kayu olahan, produk pangan olahan, dan kerajinan tangan berbasis bahan lokal; (5) Penguatan sinergi dengan BUMD, 196/ A BUMDesa dan sektor swasta, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan; dan (6) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, diarahkan pada (1) Pemerataan konektivitas antar wilayah kecamatan; (2) Pemerataan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat (perumahan, pemukiman, air); (3) Pemerataan sarana dan prasarana umum (sanitasi, drainase, sampah); (4) Pemerataan sarana prasarana IPTEK (jaringan informasi dan komunikasi;

(5)Pemerataan sarana prasarana ekonomi dan bisnis (listrik, energi dan gas); (6) Pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan mendukung konektivitas jalur hulu-hilir industri wana-tani; (7) Inisiasi kerja sama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan, mendukung industri dan wana-tani; dan (8) Inisiasi kolaborasi antar pemerintah daerah untuk keterpaduan pembangunan Kabupaten Blora yang mendukung wilayah Banglor. Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan, diarahkan pada (1) Inisiasi pengembangan ekosistem pemajuan budaya lokal; (2) Inisiasi dan pemanfaatan produk budaya (tangible dan intangible) secara inovatif dan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekonomi; (3) Inisiasi pengembangan budaya inovasi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan untuk mendukung ketahanan ekonomi; (4) Internalisasi nilai-nilai budaya unggul untuk membangun ketahanan keluarga dan harmonisasi masyarakat; (5) Melanjutkan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan berjangka panjang; (6) Penguatan jejaring kolaborasi antara pemerintah dengan komponen organisasi masyarakat dan antar daerah untuk menguatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekologi dan mitigasi bencana; dan (7) Penguatan ekspresi budaya dan identitas lokal di desa-desa di Kabupaten Blora. Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan, difokuskan pada Pemenuhan kondisi prasyarat yang diperlukan untuk (1) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar hingga desa (2) Sistem penyelenggaraan organisasi 197 (•198 pemerintah daerah yang adaptif termasuk desa; (3) Sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan berintegritas; (4) Penguatan kualitas pelayanan publik yang agile dan adaptif dengan perkembangan teknologi; (5) Penguatan perencanaan berbasis risiko, pengawasan, Evaluasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan yang sinergis dan berkesinambungan; (6) Penguatan kapasitas fiskal daerah secara inovatif dan berkesinambungan untuk pembiayaan pembangunan;
(7)Peletakan dasar partisipasi masyakat dalam pembangunan daerah berbasis digital; dan (8) Penguatan tata kelola dan kelembagaan desa Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan, diarahkan pada (l)Inisiasi pengembangan early warning system untuk ketentraman dan ketertiban umum; (2) Pengembangan masyarakat sipil berdemokrasi, dengan menjunjung tinggi nilai kearifan/budaya lokal; (3) Menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (4) Melanjutkan inisiasi perbaikan sistem tata kelola perizinan untuk meningkatkan investasi; (5) Membangun dukungan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan investor mendukung kesinambungan pembiayaan pembangunan; dan (6) Inisiasi membangun sistem kolaborasi antar daerah untuk memantapkan peran rantai pasok bahan pangan dan bahan baku. Pada semua arah kebijakan periode 2025-2030 tersebut di atas termaktub kebijakan pengembangan desa menuju kemandirian, mengingat mayoritas wilayah kabupaten Blora adalah pedesaan. Arah kebijakan makro Kabupaten Blora difokuskan pada penguatan landasan transformasi perdesaan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi potensi wana-tani, dan integrasi pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan untuk mewujudkan desa-desa yang mandiri dan berdaya saing. Variabel utama pendukung kebijakan desa mandiri meliputi peningkatan kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan desa termasuk optimalisasi peran BUMDesa, pengembangan unggulan desa- desa di Kabupaten Blora berbasis industri, pertanian dan wanatani, partisipasi masyarakat, akses pasar, kerja sama antar desa, serta penerapan teknologi dan inovasi. 5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034 Tema Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi Akselerasi transformasi: Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, peningkatan produktivitas secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan kolaboratif, didukung oleh landasan transformasi ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan serta wilayah yang kondusif, serta implementasi pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Transformasi Sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas, diarahkan pada Akselerasi pembangunan kualitas modal manusia melalui (1) Pendidikan inklusif, inovatif, adaptif dan berkelanjutan; (2) Kesehatan untuk semua dengan pendekatan promotif, preventif, dan kuratif; dan (3) Perlindungan sosial yang adaptif, untuk penanggulangan sosial dan menjaga hak-hak kelompok rentan dalam kebijakan afirmatif daerah. Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, diarahkan pada (1) Akselerasi hilirisasi sektor pertanian, wanatani, dan sumber daya alam lainnya sebagai rantai pasok industri dengan penerapan ekonomi hijau, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi dan hilirisasi sektor- sektor unggulan; (2) Pembangunan kawasan industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; (3) Pengembangan Wirausaha Desa di sektor industri-wana- tani; (4) Mengembangkan investasi energi terbarukan berbasis potensi lokal; dan (5) Akselerasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Blora yang mendukung wilayah Banglor; dan (6) Penguatan peran BUMD Kabupaten Blora untuk mendukung hilirisasi produk unggulan dan pengembangan wirausaha desa. Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, diarahkan pada akselerasi penataan prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan: (1) Infrastruktur konektivitas antar wilayah memperlancar konektivitas jalur hulu-hilir industri wana-tani; (2) Infrastruktur 199/ kebutuhan dasar; (3) Infrastruktur untuk ketahanan daerah menghadapi risiko perubahan iklim; (4) Infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah, termasuk infrastruktur teknologi informasi, listrik, dan energi lainnya; dan (5) Kolaborasi antar pemerintah daerah untuk keterpaduan pembangunan Kabupaten Blora yang mendukung wilayah Banglor Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan, diarahkan dengan: (1) Akselerasi pengembangan ekosistem pemajuan budaya lokal; (2) Akselerasi pengembangan dan pemanfaatan produk budaya (tangible dan intangible) secara inovatif dan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekonomi; (3) Akselerasi pengembangan budaya inovasi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan untuk mendukung ketahanan ekonomi; (4) Akselerasi pengembangan nilai-nilai budaya unggul untuk membangun ketahanan keluarga dan harmonisasi masyarakat; (5) Akselerasi pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan berjangka panjang; dan (6) Akselerasi perluasan jejaring kolaborasi antara pemerintah dengan komponen organisasi masyarakat dan antar daerah untuk menguatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekologi dan mitigasi bencana; (7) Penambahan area ekspresi budaya dan identitas lokal di desa- desa Kabupaten Blora. Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan, diarahkan dengan akselerasi pada aspek (1) Akselerasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar;
(2)Implementasi manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif;
(3)Implementasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan berintegritas; (4) Penguatan kualitas pelayanan publik yang cergas (agile) dan adaptif dengan perkembangan teknologi; (5) Implementasi manajemen risiko pada perencanaan, pengawasan, Evaluasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan yang sinergis dan berkesinambungan; (6) Penguatan kapasitas fiskal daerah secara inovatif dan berkesinambungan untuk pembiayaan pembangunan; (7) Praktik partisipasi masyakat dalam pembangunan daerah berbasis digital; dan (8) Akselerasi penguatan tata kelola dan kelembagaan desa. Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan, 200 201 diarahkan pada 1) Akselerasi implementasi early warning system ketentraman dan ketertiban umum; (2) Penguatan kapasitas masyarakat sipil berdemokrasi dengan menjunjung tinggi asas ketertiban umum; (3) Menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (4) Akselerasi perbaikan sistem tata kelola perizinan untuk meningkatkan investasi; (5) Akselerasi praktik baik dukungan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan investor mendukung kesinambungan pembiayaan Pembangunan; dan (6) Akselerasi pengembangan sistem kolaborasi antar daerah untuk memantapkan peran Kabupaten Blora rantai pasok bahan pangan dan bahan baku. Pada semua arah kebijakan periode 2030-2034 tersebut di atas termaktub kebijakan pengembangan desa menuju kemandirian, mengingat mayoritas wilayah kabupaten Blora adalah pedesaan. Arah kebijakan makro pembangunan desa menuju kemandirian periode 2030-2034 difokuskan pada akselerasi transformasi kualitas SDM, optimalisasi peran BUMDesa dalam hilirisasi industri wana-tani, perluasan akses layanan dasar dan infrastruktur, serta penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi desa melalui tata kelola yang kolaboratif dan adaptif, didukung oleh variabel utama kapasitas SDM, infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi. 5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039 Tema Kebijakan Periode 2035-2039: Pemantapan Transformasi Tahap ketiga pembangunan dilakukan dengan Pemantapan: (1) Transformasi sosial untuk peningkatan daya saing SDM dan kesejahteraan; (2) Transformasi ekonomi untuk ekspansi produk ekonomi berorientasi ekspor dengan jaringan rantai nilai global dan domestik; dan
(3)Transformasi tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang adaptif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Didukung oleh landasan transformasi pemantapan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi serta wilayah yang kondusif, serta implementasi pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas diarahkan pada pemantapan transformasi untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sehingga SDM berdaya saing unggul dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah melalui pemantapan transformasi untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sehingga SDM unggul dan berdaya saing dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah melalui (1) Sistem pendidikan berbasis kompetensi, vokasi, inklusif, inovatif, adaptif, berkarakter, dan berkelanjutan; (2) Optimalisasi Kabupaten Blora sebagai tempat penyediaan SDM kualitas untuk sektor industri energi dan pertambangan (Vokasi Energi); (3) Kesehatan untuk semua dengan pendekatan promotif, preventif, dan kuratif; dan (4) Perlindungan sosial yang adaptif. Transformasi ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, diarahkan pada (1) Pemantapan sistem nilai investasi hijau [green investment) di sektor pertanian, wanatani, dan sumber daya alam lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan; (2) Pemantapan pembangunan kawasan industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; (3) pemantapan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dunia usaha dan dunia industri untuk pengembangan varian produk berorientasi ekspor; (4) Perluasan pasar untuk pemantapan peran pemasok rantai industri global; (5) mengembangkan investasi energi terbarukan berbasis potensi lokal; (6) Pemantapan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Blora, terutama sektor industri hasil pertanian dan wanatani yang mendukung wilayah Banglor; dan 7) Peningkatan kolaborasi BUMD di Kabupaten Blora dengan BUMDesa dan sektor swasta untuk menguatkan hilirisasi produk unggulan daerah, terutama di sektor pertanian dan wanatani, guna memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, diarahkan dengan: (1) Pemantapan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan;
(2)Pemantapan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; (3) Pembangunan terminal dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah mendukung keterpaduan pembangunan Kabupaten Blora yang mendukung wilayah 202h Banglor; (4) Pemantapan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah, termasuk infrastruktur teknologi informasi, listrik, dan energi lainnya; dan (5) Pemantapan kolaborasi antar pemerintah daerah untuk keterpaduan pembangunan Kabupaten Blora yang mendukung wilayah Banglor; dan (6) Penguatan promosi untuk ekspresi budaya dan Identitas Lokal di desa-desa di Kabupaten Blora. Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan, diarahkan dengan: (1) Pemantapan pengembangan ekosistem pemajuan budaya lokal; (2) Pemantapan integrasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam brand produk dan event budaya, untuk menarik kunjungan wisata maupun bisnis, dan memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekonomi; (3) Pemantapan pengembangan budaya inovasi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan untuk mendukung ketahanan ekonomi; (4) Pemantapan pemberdayaan masyarakat mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal yang berdaya saing di level nasional/global; (5) Pemantapan nilai-nilai budaya unggul untuk membangun ketahanan keluarga dan harmonisasi masyarakat; (6) Pemantapan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan berjangka panjang; (7) Pemantapan komitmen jejaring kolaborasi antara pemerintah dengan komponen organisasi masyarakat dan antar daerah untuk menguatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekologi dan mitigasi bencana Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan, diarahkan dengan pemantapan aspek: (1) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar; (2) Implementasi manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif; (3) Implementasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan berintegritas; (4) Penguatan kualitas pelayanan publik yang cergas (agile) dan adaptif dengan perkembangan teknologi; (5) Implementasi manajemen risiko pada perencanaan, pengawasan, Evaluasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan yang sinergis dan berkesinambungan; (6) Penguatan kapasitas fiskal daerah secara inovatif dan berkesinambungan untuk pembiayaan pembangunan; (7) Praktik partisipasi masyakat dalam pembangunan daerah berbasis digital; dan (8) Pemantapan penguatan tata kelola dan kelembagaan desa. 203 I- Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan, diarahkan pada (1) Pemantapan implementasi early warning system ketentraman dan ketertiban umum; (2) Pemantapan kapasitas masyarakat sipil berdemokrasi dengan menjunjung tinggi asas ketertiban umum; (3) Pemantapan stabilitas daya beli dan ekonomi makro daerah; (4) Pemantapan sistem tata kelola perizinan untuk meningkatkan investasi mendukung kesinambungan pembiayaan pembangunan; (5) Pemantapan praktik baik dukungan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan investor mendukung kesinambungan pembiayaan pembangunan; dan (6) Pemantapan pengembangan sistem kolaborasi antar daerah untuk memantapkan peran Kabupaten Blora dalam rantai pasok bahan pangan dan bahan baku. Pada semua arah kebijakan periode 2035-2039 tersebut di atas termaktub kebijakan pengembangan desa menuju kemandirian. Arah kebijakan makro untuk pemantapan kemandirian desa periode 2035-2039 dalam kerangka tema Pemantapan Transformasi difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM lokal, optimalisasi peran BUMDesa dalam pengembangan industri-wana-tani, perluasan akses layanan dasar yang merata, serta penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi desa, didukung oleh variabel utama seperti pendidikan vokasi desa, wirausaha desa ramah lingkungan, partisipasi aktif masyarakat desa untuk penguatan sosial, ekonomi, dan ekologi desa, serta tata kelola desa yang adaptif dan inklusif. 5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045 Tema Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Blora Penumpu Industri dan Wanatani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya. Tahap keempat menghasilkan perwujudan (1) Transformasi sosial untuk peningkatan daya saing SDM dan kesejahteraan; (2) Transformasi ekonomi untuk ekspansi produk ekonomi berorientasi ekspor dengan jaringan rantai nilai global dan domestik; dan (3) Transformasi tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang adaptif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Perwujudan hasil transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan tersebut disertai dengan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan, 2041/ 205 wilayah yang kondusif, serta pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Transformasi Sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas diarahkan pada perwujudan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas, sehat, unggul, dan terlindungi, yang ditunjukkan dengan tercapainya target kinerja dari (1) Perwujudan sistem pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi di pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha tinggi; (2) Perwujudan sistem kesehatan yang menghasilkan masyarakat yang sehat dan usia harapan hidup tinggi; dan (3) Perwujudan sistem perlindungan sosial yang menjamin seluruh masyarakat memiliki akses pada sumber daya kesejahteraan sosial secara adil Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan, diarahkan pada perwujudan produktivitas daerah berbasis IPTEK yang ramah lingkungan yang inklusif, maju dan berkeadilan, yang ditunjukkan dengan: (1) Perwujudan hilirisasi di sektor pertanian, wanatani, dan sumber daya alam lainnya sebagai rantai pasok industri dengan penerapan ekonomi hijau, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi dan hilirisasi sektor- sektor unggulan; (2) Perwujudan jejaring kolaborasi berkelanjutan untuk pertumbuhan nilai investasi hijau (green investment); (3) Perwujudan perluasan pasar ekspor dan pengembangan varian produk ekspor; (4) Perwujudan pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat dan terpadu di Kabupaten Blora sebagai penumpu industri wana-tani yang mendukung wilayah Banglor; dan (5) Perwujudan BUMD Kabupaten Blora berkolaborasi dengan BUMDesa dan sektor swasta untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian dan wanatani sehingga mampu membuka ekspor. Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, diarahkan pada 1) Perwujudan pemenuhan sarana prasarana kebutuhan dasar selaras standar pelayanan minimal; (2) Perwujudan Daerah sebagai wilayah pengembangan industri dan wanatani yang terpadu, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan daya dukung ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan hidup; (3) Perwujudan Kabupaten Blora sebagai pusat Vokasi Energi, yaitu sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan SDM dalam sektor energi; dan (4) Perwujudan dukungan Kabupaten Blora dalam rantai pasok kebutuhan industri yang mendukung wilayah Banglor, nasional, hingga internasional. Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan, diarahkan pada (1) Ketahanan ekonomi diarahkan pada perwujudan masyarakat yang menghasilkan inovasi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan; (2) Ketahanan sosial diarahkan pada perwujudan internalisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam membangun keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang harmonis; (3) Ketahanan budaya diarahkan pada ekosistem budaya berkelanjutan pada generasi muda; (4) Perwujudan brand produk, sajian seni budaya, fasilitas wisata yang mengemukakan nilai-nilai kearifan budaya lokal; (5) Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan berjangka panjang; (6) Ketahanan ekologi diarahkan pada perwujudan kolaborasi lintas aktor dan lintas sektor untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekologi dan mitigasi bencana; dan (7) Perluasan lokasi nasional/internasional untuk promosi ekspresi budaya dan identitas lokal di desa-desa di Kabupaten Blora. Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan, diarahkan pada (1) Perwujudan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar; (2) Perwujudan manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif; (3) Perwujudan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan berintegritas; (4) Perwujudan pelayanan publik yang cergas (agile) dan adaptif dengan perkembangan teknologi; (5) Perwujudan implementasi manajemen risiko pada perencanaan, pengawasan, Evaluasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan yang sinergis dan berkesinambungan;
(6)Perwujudan kapasitas flskal daerah secara inovatif dan berkesinambungan untuk pembiayaan pembangunan; (7) Perwujudan praktik partisipasi masyakat dalam pembangunan daerah berbasis digital; dan (8) Perwujudan tata kelola dan kelembagaan desa yang tangguh mendukung Kabupaten Blora sebagai penumpu industri dan wana-tani nasional. Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan, diarahkan pada (1) Perwujudan daerah yang kondusif untuk investasi dan aktivitas ekonomi, sosial, budaya; (2) Perwujudan iklim demokrasi 206/ 207 masyarakat sipil dengan menjunjung tinggi asas ketertiban umum; (3) Perwujudan Kondisi ekonomi makro daerah stabil: daya beli, inflasi, ketersediaan kebutuhan pokok; (4) Perwujudan peningkatan investasi mendukung kesinambungan pembiayaan pembangunan; (5) Perwujudan peningkatan produktivitas masyarakat dari efek rangkaian proyek investasi di Kabupaten Blora; dan (6) Perwujudan hasil kolaborasi antar daerah untuk memantapkan peran Kabupaten Blora dalam rantai pasok bahan pangan dan bahan baku. Perwujudan pembangunan desa mandiri di Kabupaten Blora tahun 2040-2045 difokuskan pada (1) peningkatan daya saing SDM dan kesejahteraan sosial melalui transformasi sosial; (2) ekspansi produk ekonomi berbasis industri-wana-tani dengan orientasi ekspor melalui transformasi ekonomi; serta (3) penguatan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan berkelanjutan. Kebijakan ini mendukung Kabupaten Blora sebagai penumpu industri dan wana-tani nasional yang maju, unggul, berkelanjutan, dan berbudaya, dengan variabel utama pendukung meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat desa, hilirisasi sektor unggulan desa, pembangunan infrastruktur desa terpadu, serta penguatan ketahanan sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh di semua desa di kabupaten Blora. Adapun Ringkasan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Blora 2025- 2045 berdasarkan Misi, Tema, dan Arah Kebijakan 5 Tahunan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut. 213 in in d — 3 d 3 -3 If 3 a a a • 3 a aCO H ,D 3 d I d fjM u O tuO . ....... a ^ aSd a.H,ad<^ B-ddc!^ 1 a td 2 IDinen o 2 s 215 d d d d a a d d ^iid a 43d d dd ft 43T3 a a d ft a f 1 d d S 1 5 d^ S d la s ^ -a ^ d g S " d d 9 a s ^ 'ft-d "3 a - to d ^ d d to d ft rd d .c d g d d d d d 43 ' • 3 d 3 d 43 a d i^ d d ft .* d to d as o I d 13 •a 43 i g ft d b a ^ 44- I-^ ^ -- g:& s^ d .a "d d d 2 I ^I d 2 d d ft a ft43 d d u a d d d d ft T3 43 ft Si a1 a d u 5 & Is to d d dd a t's Is d jh 0d d a's d cs s .& to 3 oo a as d o aid d •* a a d^^ ^^ oo al 4) <U ft^= ^O ^r<^ 2 ft a dS ^ d 13 ^ i s-8 5 oo d 1 o I I 217 5.2 Sasaran Pokok Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran Pokok berisi arah (tujuan) pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan kinerja daerah sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah Kabupaten Blora. Perumusan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025- 2045 mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang yang direkomendasikan oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Blora sebagai berikut (1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan; (2) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, akuntabel dan partisipatif; (4) Membangun infrastruktur yang tangguh, berkelanjutan dan inovatif; (5) Mewujudkan kehidupan yang sehat; (6) Mewujudkan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; (7) Mewujudkan penguatan sistem manajemen bencana yang tangguh dan adaptif; (8) Mewujudkan pembangunan SDM unggul, berkualitas, berkarakter dan berdaya saing; dan (9) Mewujudkan penyetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang serta perlindungan anak dan perempuan yang berkeadilan. Penyelarasan RPJPD kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas: 1.Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000.7.2.1/229, tanggal 31 Januari 2024, tentang Hasil Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045; 2.Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940, tanggal 17 April 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045; 218

6.Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang cepat, tepat dan inklusif.
5.Terwujudnya ketahanan ekologi dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan manajemen risiko bencana.
4.Terwujudnya masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan ekonomi yang tangguh.
3.Terwujudnya perkembangan wilayah yang setara berkeadilan dengan sarana prasarana wilayah yang inklusif, tangguh, ramah lingkungan.
2.Terwujudnya perekonomian daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
1.Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan terlindungi. Sasaran Pokok Misi 5 Tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif Misi 4 Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan. Misi 3 Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Misi 2 Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi 1 Transformasi Sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Misi Tabel 5.2 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045
3.Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/1030 tanggal 18 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 sebagai berikut (a) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif; (b) Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan; (c) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis; (d) Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; (e) Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial; (f) Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana. Berdasarkan analisis persandingan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan KLHS, keenam Misi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 terkait dan dijabarkan dengan tujuh Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 sebagaimana dirumuskan pada Tabel 5.2 berikut. Tujuh Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 akan dicapai dengan 16 Arah Pembangunan (AP 01 s.d. AP 16), dan masing-masing Arah Pembangunan dicapai melalui rangkaian Arah Kebijakan Transformasi. Penyusunan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Enam belas Arah Pembangunan (AP) RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut. 1.Kesehatan Untuk Semua (AP 01); 2.Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif (AP 02); 3.Perlindungan Sosial yang Adaptif (AP 03); 4.Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi yang ramah lingkungan (AP 04); 5.Transformasi Digital (AP 05); 6.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (AP 06); 7.Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (AP 07); 8.Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif (AP 08); 9.Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial (AP 09); 10.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah (AP 10); 11.Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah (AP 11); 12.Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter (AP 12); 13.Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif (AP 13); 14.Lingkungan Hidup Berkualitas (AP 14); 219
7.Terwujudnya daerah yang aman, stabil, dan ramah investasi. Sasaran Pokok Misi 6 Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan. dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan. Misi 220 15.Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (AP 15); dan 16.Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (AP 16). 5.2.1 Sasaran Pokok 1 Sasaran Pokok 1 adalah terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan terlindungi. Sasaran pokok ini akan dicapai melalui pemenuhan kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, dan perlindungan sosial dengan memperhatikan mandat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Arah pembangunan untuk Sasaran Pokok 1 adalah: AP 01. Kesehatan Untuk Semua, AP 02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif, dan AP 03. Perlindungan Sosial yang Adaptif. AP 01. Kesehatan Untuk Semua Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, laki-laki atau perempuan, pada seluruh siklus hidup (dari janin hingga usia lanjut) dan di semua wilayah. Arah Pembangunan kesehatan untuk semua difokuskan pada (1) Membudayakan perilaku hidup sehat mendukung upaya kesehatan promotif dan preventif; (2) Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan, termasuk sistem informasi kesehatan dan teknologi kesehatan dan perbekalan kesehatan; (3) Kecukupan standar kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan; (4) Antisipasi kapasitas sistem kesehatan Kabupaten Blora terhadap kejadian luar biasa / krisis kesehatan; dan (5) Cakupan jaminan pembiayaan kesehatan. Arah kebijakan transformasi untuk menjalankan arah pembangunan Kesehatan untuk Semua adalah: 1.Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; 2.Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3.Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan: perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan dan teknologi kesehatan; 221 4.Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 5.Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 6.Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan; 7.Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; 8.Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; 9.Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan 10.Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. AP 02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif Arah pembangunan Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif difokuskan pada (1) Akses pendidikan dasar 9 tahun; (2) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat; (3) Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan; (5) Pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan; (6) Peningkatan jaminan pembiayaan pendidikan; dan (7) Mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan dasar sebagai warisan budaya kepada generasi penerus. Arah kebijakan transformasi untuk menjalankan arah pembangunan Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif yaitu: 1.Percepatan wajib belajar 9 tahun; 2.Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar; 3.Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 4.Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 222 5.Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 6.Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah Kabupaten Blora; 7.Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik; 8.Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 9.Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 10.Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan 11.Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama. AP 03. Perlindungan Sosial yang Adaptif Perlindungan Sosial yang adaptif ditujukan untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif yang dilaksanakan melalui penuntasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi. Perlindungan sosial yang adaptif difokuskan pada (1) Penuntasan kemiskinan; (2) Peningkatan kualitas sistem pendataan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti; (3) Peningkatan peluang kerja atau peluang usaha, terutama bagi kelompok sosial rentan;

(4)Inovasi pembiayaan untuk memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan Arah kebijakan transformasi untuk menjalankan arah pembangunan perlindungan sosial yang adaptif yaitu: 1.Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; 2.Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; dan 3.Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan 223 kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan. Secara penjabaran Sasaran Pokok 1 ke dalam 3 Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut. 226 Indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan Kasus Jumlah kasus kematian ibu Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator

2.Jumlah kasus kematian ibu BPS Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu Tahun Usia Harapan Hidup (UHH) Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator Adapun metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdiri atas nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, interpretasi, dan sumber data pada Sasaran Pokok 1 adalah sebagai berikut.
1.Usia Harapan Hidup (UHH) 227 Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada anak menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. % Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
3.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Pelaporan MPDN (Dinkes)Sumber Data persalinan, dan masa nifas. Kasus kematian ibu sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Kasus kematian ibu yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1.Kualitas Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan; 2.Akses Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat; 3.Pendidikan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan; 4.Status Gizi: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu; 5.Kesadaran Masyarakat: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan \< 228 Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu % Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
4.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkolusis [treatment coverage) Survey Kesehatan Indonesia (SKI)Sumber Data Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1.Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama; 2.Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 3.Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting; 4.Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak; 5.Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting Interpretasi 1.Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%); 2.Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%) Formulasi Perhitungan a.Sangat pendek: Zscore < -3,0 b.Pendek: Zscore > -3,0 s/d Zscore < -2,0 229 % Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Satuan Nama Indikator
6.Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Pelaporan (Dinkes) Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap % Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
5.Angka keberhasilan pengobatan tuberkolusis [treatment success rate) Pelaporan (Dinkes) Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:
1.Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis;
2.Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan 230 Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada % Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk:

a.Literasi Membaca SD/Sederajat;
b.Literasi Membaca SMP/Sederajat. Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
1. 7.Persentase siswa yang mencapai standard kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) Persentase Siswa yang mencapai standard kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca BPJS Kesehatan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:
2. 1.Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan;
3. 2.Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. 3.Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional;
5. 4.Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100% Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional 231
6. 1.Yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan mengikuti asesmen nasional pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang berada di tingkat Jumlah peserta didik dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100% Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan % Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk:
a.Numerasi SD/Sederajat;
b.Numerasi SMP/Sederajat Interpretasi Formulasi Perhitungan Deflnisi Operasional Satuan Nama Indikator Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Numerasi Kemendikbud (Rapor Pendidikan)
1. 1.Yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan mengikuti asesmen nasional pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing;
2. 2.Tingkat provinsi: pendidikan menenengah dan pendidikan khusus (SMA/Sederajat, SMK/Sederajat, SDLB, SMPLB, SMALB);
3. 3.Tingkat kabupaten/kota: pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kesetaraan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan Paket A, B dan C);
4. 4.Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif Jumlah peserta didik dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100% satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan 232 Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah DIBAGI Jumlah penduduk usia 5-6 tahun pada wilayah bersangkutan DIKALI 100%
5. 1.Merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah;
6. 2.Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman KanakKanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA) % Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
7. 9.Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun BPS Menempuh pendidikan dimaknai: Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak Lama sekolah penduduk ke- i DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (sesuai perhitungan BPS) Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani Tahun Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Natna Indikator
8. 8.Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Kemendikbud (Rapor Pendidikan) provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing;
9. 2.Tingkat provinsi: pendidikan menenengah dan pendidikan khusus (SMA/Sederajat, SMK/Sederajat, SDLB, SMPLB, SMALB);
10. 3.Tingkat kabupaten/kota: pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kesetaraan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan Paket A, B dan C);
11. 4.Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif Sumber Data 233 % Tingkat pemanfaatan perpustakaan Satuan Nama Indikator
12. 12.Tingkat pemanfaatan perpustakaan BPS Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif Jumlah penduduk 15 th ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas DIKALI 100% Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; SI; S2; S2 Terapan atau S3 % Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
13. 11.Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi BPS HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t DIBAGI Jumlah penduduk usia i pada tahun t (sesuai perhitungan BPS) Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Tahun Harapan Lama Sekolah Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
14. 10.Harapan Lama Sekolah BPS Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif Sumber Data Interpretasi 234 Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan BPS) Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) % tingkat Kemiskinan Formulas! Perhitungan Definisi Operasional Satuan Natna Indikator
15. 13.Tingkat kemiskinan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perpustakaan dan BPS
16. 1.Indikator ini menggambarkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan oleh penduduk;
17. 2.Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Budaya Literasi;
18. 3.Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif (Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online/ Jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun yang sama) x 100%
19. 1.Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari pada tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%;
20. 2.Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan;
21. 3.Jumlah penduduk merupakan rilis BPS pada tahun yang sama;
22. 4.Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus Sutnber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional 5.2.2 Sasaran Pokok 2 Sasaran Pokok 2 adalah terwujudnya perekonomian daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sasaran ini diwujudkan melalui penerapan IPTEK menghasilkan hilirisasi produk hasil pengembangan sektor pertanian dan wanatani hingga menghasilkan produktivitas tinggi, namun ramah lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya menggerakkan sumber daya manusia yang cakap menggunakan teknologi dan berinovasi menghasilkan produk- 235 BPJS Ketenagakerjaan Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak (Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan/Jumlah peserta penduduk bekerja) x 100% Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja (Pekerja Penerima Upah/PPU, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah/BPU yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja (Penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun) % Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Defmisi Operasional Satuan Nama Indikator
23. 14.Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPS Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraaxi dasar masyarakat Sumber Data Interpretasi produk berbasis alam yang memiliki nilai tambah, dan bersaing di pasar global. Proses transformasi ini diharapkan tetap padat karya sehingga melibatkan lebih banyak elemen masyarakat secara inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan ke generasi berikutnya. Arah pembangunan untuk mencapai Sasaran Pokok 2 adalah: AP
24. 04.Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, AP 05. Transformasi Digital, dan AP 06. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. AP 04. Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi yang Ramah Lingkungan Kabupaten Blora memprioritaskan pengembangan Iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Sektor pertanian, wana-tani, industri, dan pertambangan diarahkan untuk mengadopsi teknologi digital dan praktik berkelanjutan, meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk. Perdagangan dan ekonomi kreatif memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas pasar global. Peran BUMD penting dalam mendukung pembangunan berbasis teknologi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
25. 1.Pertanian dan Wanatani Kabupaten Blora memprioritaskan pengembangan iptek dan hilirisasi produk di sektor pertanian, wanatani, dan sumber daya alam lainnya. Melalui teknologi ekonomi digital diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah guna meningkatkan peran Kabupaten Blora dalam rantai pasok industri dan perdagangan. Sektor Pertanian dengan fokus pengembangan komoditas tanaman padi dan jagung. Sektor Peternakan dengan fokus pengembangan komoditas sapi. Blora merupakan daerah penghasil sapi terbesar di Jawa Tengah. Sementara itu, aspek wanatani yang menjadi kekhasan Kabupaten Blora yang memiliki peluang pengembangan perhutanan sosial dengan fokus pengembangan pada komoditas agroforestry yang disepakati antara masyarakat setempat dengan Perhutani. Kebijakan jangka panjang sektor pertanian dan wanatani ini diarahkan antara lain melalui: (1) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dalam arti luas yang terintegrasi hulu-hilir melalui pengembangan kawasan strategis pertanian/wanatani; (2) Pengembangan pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan melalui penyediaan 236 237 instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan terjangkau; (3) Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dalam arti luas dan daya saing produk pertanian dalam arti luas; (4) Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta kolaborasinya dengan pasar dan bank; (5) Edukasi petani terkait ilmu/rekayasa/teknologi pertanian/wanatani terapan kontemporer termasuk teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace; (6) Regenerasi pelaku usaha sektor pertanian dan wanatani; dan (7) Mengintegrasikan hasil produksi wanatani tercatat pada data produktivitas sektor pertanian. 2.Industri Sektor Industri dengan fokus pengembangan industri berbasis kehutanan, pertanian dan wanatani untuk pengembangan aktivitas industri (Kradenan dan Cepu). Pengembangan sektor ini diarahkan pada

(1)Peningkatan kualitas SDM lokal supaya mampu kompetitif mengisi kebutuhan tenaga kerja industri, (2) Pengembangan sentra industri kecil, dan peningkatan kemampuan teknologi industri; (3) Pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan (green investment); (4) Penguatan integrasi rantai pasok an tar industri didukung ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri,
(5)Pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan hilirisasi industry, (6) penerapan circular economy secara bertahap; (7) Pemberian kemudahan perizinan dan akses bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi prioritas rendah karbon; dan (8) melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi/pusat dalam hal pengembangan nilai ekonomi karbon untuk mengakselerasi pencapaian nett zero emission. 3.Pertambangan Kawasan strategis pada sudut kepentingan sumber daya alam di Kabupaten Blora adalah kawasan Blok Cepu dan Blok Blora. Sub Wilayah Perencanaan Cepu diarahkan pada pengembangan industri minyak dan gas bumi skala nasional. Pengembangannya diarahkan untuk eksplorasi dan eksploitasi yang ramah lingkungan, melalui penyediaan sarana prasarana dan perpipaan, serta peningkatan kemampuan utilisasi teknologi pertambangan yang ramah lingkungan. 4.Perdagangan Sektor Perdagangan di Kabupaten Blora termasuk tiga besar penyumbang PDRB. Arah kebijakan transformasi di bidang perdagangan, yaitu: (1) Pengembangan kewirausahaan untuk mendorong munculnya bisnis baru berorientasi ekspor; (2) Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha/Dunia Industri untuk adopsi teknologi peningkatan kualitas produk lokal berstandar internasional/global; (3) Fasilitasi pengembangan kerja sama dengan perusahaan yang memiliki jaringan perdagangan internasional dengan pelaku usaha lokal supaya dapat mengakses pasar global; (4) Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan negara mitra untuk memperkuat hubungan perdagangan bilateral, supaya pelaku usaha lokal dapat akses ke pasar internasional; (5) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; (6) Industrialisasi koperasi dan BUMDes melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; dan (7) Pengembangan keterpaduan arah pembangunan kota dengan daerah sekitar untuk mewujudkan pusat perdagangan regional.

5.Ekonomi Kreatif Beberapa komponen Ekonomi kreatif berkaitan dengan sektor pariwisata dan budaya. Wilayah pengembangan Rembang-Blora (Banglor) diarahkan untuk pengembangan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, migas, dan perikanan. Arah kebijakan transformasi di sektor ekonomi kreatif, merujuk pada SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 tahun 2024, yaitu: (1) Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan kepariwisataan yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages); (2) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis ekonomi kreatif.; (3) Peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif; (4) Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, (5) Pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, (6) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan 238 239 perlindungan hak kekayaan intelektual, (7) Pengembangan kolaborasi dan berjejaring dengan kabupaten/kota kreatif lainnya, (8) Pengembangan dan penguatan desa/kelurahan atau komunitas kreatif, dan (9) Mengembangkan riset ekonomi kreatif. 6.Pariwisata Kabupaten Blora mendukung pengembangan pariwisata Jawa tengah kawasan Banglor. Arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam dua puluh tahun ke depan selaras dengan kebijakan pengembangan pariwisata Jawa Tengah, yaitu: 1) Pengembangan pariwisata berbasis pertanian, agrowisata dan alam, kreativitas adat/budaya/seni lokal oleh masyarakat, 2) Penguatan promosi pariwisata berbasis digital, 3) Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis Master dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata, 4) Peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, 5) Penguatan integrasi antardestinasi wisata, dan 6) Penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata. 7.Badan Usaha Milik Daerah Peran BUMD di Kabupaten Blora akan difokuskan untuk mendukung pembangunan berbasis Iptek, inovasi, dan ekonomi yang berkelanjutan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan mendorong peningkatan PDRB per kapita dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi, terutama sektor industri berbasis pertanian dan wanatani. Keberadaan BUMD juga akan berperan mendorong kewirausahaan di desa dan memperkuat peran koperasi dalam perekonomian daerah. Secara internal, BUMD didorong meningkatkan efisiensi dan profitabilitas melalui peningkatan Return on Asset (ROA) menjadi prioritas, berkontribusi pada pengurangan pengangguran dengan perluasan usaha pada sektor industri pengolahan dan hilirisasi produk pertanian dan wanatani, sehingga ekonomi daerah tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. 8.Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja memiliki korelasi dengan tingkat pengangguran terbuka, TPAK (termasuk TPAK perempuan), dan rasio kewirausahaan daerah. Tingginya pengangguran sering mencerminkan kurangnya inovasi, sementara peningkatan TPAK perempuan dan kewirausahaan melalui teknologi dan pelatihan dapat memperkuat produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pengembangan Iptek dan inovasi menjadi kunci meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks RPJPD Kabupaten Blora sebagai penopang industri dan wana-tani, kebijakan diarahkan pada: (1) Pengembangan pendidikan dan pelatihan terpadu berbasis teknologi untuk sektor industri dan wana- tani; (2) Penguatan ekosistem IPTEK untuk kewirausahaan lokal berbasis Wana-Tani dan Industri; (3) Penguatan kolaborasi antara petani, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan rantai nilai yang lebih efisien berbasis IPTEK dam inovasi; serta (4) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, diversifikasi sumber penghasilan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. AP 05. Transformasi Digital Pemanfaatan teknologi informasi dan digital dalam semua lini produksi, distribusi pemasaran, hingga pembayaran merupakan salah satu perwujudan berlangsungnya proses transformasi digital untuk peningkatan produktivitas ekonomi. Arah kebijakan transformasi untuk ekonomi digital yaitu: 1.Pembangunan ekosistem digital, yaitu: (a) Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (b) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas; (c) Meningkatkan literasi digital bagi masyarakat; (d) Menciptakan keamanan informasi dan siber; (e) pelatihan kemampuan SDM digital; (f) Mendorong pelaku usaha rumah tangga/usaha mikro memanfaatkan pasar digital; dan 2.Penguatan proses bisnis UMKM, melalui: (a) Perluasan peran ekosistem digital; (b) Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis berbasis digital. AP 06. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Integrasi Ekonomi Domestik dan Global berperan dalam transformasi ekonomi untuk memperluas kapasitas produksi, memperluas 240 241// koneksi rantai pasok nilai tambah dan penambahan modal. Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung koneksi dalam rantai nilai tambah global. Arah kebijakan transformasi Integrasi Ekonomi Domestik dan Global adalah: (1) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; (2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. Secara penjabaran Sasaran Pokok 2 ke dalam 3 Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut. 242 a 6 to X ^ 3 a 13 X 0 Q ft ft CQ % 0 id B bO rasi Eko 0 s a bentukan ^ 0 dal ID tap PQ a B 1—t pj" CN X 7—1 cn" ON ON ^-~ 1—1 in" 00 cn x" ON cn ;sInternet a 0 id u H 3 3fon nasi Q igital D ft cn entaseRu: S cS 3 nJ •8 a cS M e 00 ^f" CN ON 00 [^^ ^~ cn ON 1—1 cq X ON in" CN ON 0 0 3 0PDRBIn ^ 3 stn ft u ! t—1 O" l> I^ 1—| r-H t> cn !1 n" ON T-H X 0 x" 1—1 X X fi ft IN ON CO oi" N 2 o ft o ^ I 1 o PQ ft a -a X O O o o o" (N o n ^ ^ p ( ^ w o IJs CUD 00 ••" 00 in" O •3 6 x a o IN 00~ CM o LO o o" o 7 CO o" r s •0 u g A US A >. 9 u A a ^^ A A R bfl 0^ A a 0 ber A •0 ilan A •0 0 .0 ^rkela 01 jutan' 1 0 0i A +J A 0 s O A •a 0 0 O N 5-2 045 to •^H A 09 to u m A U^ 0 U^ < A US Oi A a ,0 g 0 5> A 0 Ind: 1 0 D u a A A imban Sb iinan, dan H A u W) V H A "0 0 ^ 0c 3 ^ V >nomi A H "3 •a in 243 Orang Jumlah tamu wisatawan mancanegara Satuan Nama Indikator
3.Jumlah tamu wisatawan mancanegara BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas- aktivitas yang terkait pariwisata Rasio PDRB Penyediaan Akmamin = Nilai Tambah Penyediaan Akmamin / Nilai PDRB Kabupaten Kota X 100 % Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum % Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
2.Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum BPS Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat PDRB Per Kapita = PDRB ADHB / populasi PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode PDRB Per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Juta Rupiah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator Adapun metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdiri atas nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, interpretasi, dan sumber data pada Sasaran Pokok 2 adalah sebagai berikut.
1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten 244 Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan % Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
5.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB BPS dan Sektoral ( Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopumkm Kab/Kota Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha (Berusaha dibantu buruh tetap daerah/total angkatan kerja daerah)xlOO% Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran % Rasio kewirausahaan daerah Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
4.Rasio kewirausahaan daerah BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di daerah Jumlah tamu wisatawan mancanegara Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional 245 Laporan Keuangan BUMD, BPS Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. (Agregat laba bersih seluruh BUMD / Agregat aset seluruh BUMD) x 100% Catatan: BUMD dalam hal ini adalah seluruh BUMD yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, dan tidak termasuk BUMD yg menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. % Return on Aset (ROA) BUMD Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
6.Return on Aset (ROA) BUMD BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopumkm Kab/Kota) Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut (Volume Usaha Koperasi Daerah/PDRB ADHB)xlOO% oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan 246 Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari % Tingkat Pengangguran Terbuka Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
8.Tingkat Pengangguran Terbuka Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah (Harga komoditas di kabupaten kota - Harga komoditas di provinsi) / Harga komoditas di provinsi)) x 100% Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok):
1.Beras Medium
2.Gula Pasir
3.Minyak Goreng Kemasan Sederhana
4.Daging Sapi Paha Belakang
5.Daging Ayam Ras
6.Telur Ayam Ras
7.Tepung Terigu
8.Kedelai Impor
9.Cabe Merah Keriting lO.Cabe Rawit Merah 1 l.Bawang Merah 12.Bawang Putih Impor Kating 13.1kan Kembung % Disparitas harga Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
7.Disparitas harga 247 Sakernas BPS TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksi pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial (Jumlah angkatan kerja perempuan/Jumlah penduduk perempuan usia 15 th ke atas) x 100% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
9.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Sakernas BPS Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut (Jumlah pengangguran/jumlah angkatan kerja) x 100% pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan l> 248 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan % Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
12.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) BPS Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet/total rumah tangga x 100% Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja % Persentase rumah tangga dengan akses internet Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
11.Persentase rutnah tangga dengan akses internet BPS Rasio sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus. Rasio PDRB Industri Pengolahan = (Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan/Nilai PDRB Kabupaten Kota )X 100 % Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB % Rasio PDRB Industri Pengolahan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
10.Rasio PDRB Industri Pengolahan 249 5.2.3 Sasaran Pokok 3 Sasaran Pokok 3 adalah terwujudnya perkembangan wilayah yang setara berkeadilan dengan sarana prasarana wilayah yang inklusif, tangguh, ramah lingkungan. PKL Blora ditetapkan sebagai Kawasan agropolitan dengan Pusat Kegiatan Lokal di kawasan Perkotaan Kabupaten Blora. Jaringan jalan Provinsi juga dikembangkan pada ruas Kunduran- Ngawen-Blora yang didukung pengembangan Terminal tipe A di Cepu dan B di Blora, pengembangan jalur Kereta api regional menghubungkan Rembang-Blora-Cepu serta Bandar udara pengumpan (Bandara Ngloram). Kabupaten Blora dalam RTRWP Jawa Tengah juga termasuk dalam Kawasan Perbatasan Ratubangnegoro (Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro). Implementasi Kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terwujud dalam aktivitas pembangunan sarana prasarana dan penataan ruang kabupaten. Kabupaten Blora BPS PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan (PMTB / PDRB) x 100% peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan 250 memiliki kota dan desa. Oleh karena itu, arah pembangunan yang diambil adalah AP 07. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi AP 07. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Arah kebijakan transformasi yang dirancangkan untuk mengarahkan kota/desa sebagai pusat pertumbuhan adalah: (1) Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa; (2) Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi; (3). Pemantapan kualitas pelayanan transportasi angkutan umum massal untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah; (4) Penerapan transportasi ramah lingkungan; (5) Penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak; (6) Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang; Sedangkan arah pembangunan perdesaan terutama dalam upaya mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan, kebijakannya diarahkan pada (1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM lokal;

(2)Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan; (3) Penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensi wana-tani; (4) Penguatan kerja sama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan, mendukung peran Blora sebagai penumpu industri dan wana-tani; (5) Penguatan peran supra desa dalam hilirisasi produk lokal, yaitu mendorong pengolahan hasil pertanian dan wanatani Blora menjadi produk yang memiliki nilai tambah, serta menciptakan pasar bagi produk-produk lokal baik di tingkat regional maupun nasional; (6) Peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan lansia produktif untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan pengolahan hasil wana-tani, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok; dan (7) Pelatihan kompetensi dan pemberdayaan penduduk pedesaan, dengan penekanan khusus pada pertanian, kehutanan, dan kemampuan teknis industri yang terkait wana- tani. \/ 251 Secara penjabaran Sasaran Pokok 3 ke dalam 1 Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut. 252 .2 Q CQ _3 ao ID _, ft ^ •al g u CQ s 3 3 CS cs I ^ CD ft ft I^l I! o v B cd . ^l ft ft X3 ten Indeks'. srjaSisti :mIrigasiKew ID C angan •a. cd ^ t-7 o o Oc" o o in o CO ,-T o o o" o o cd ft X ten Terpasa ao Terhada pKondisiIdeai—H ft adaJala ft Persent ID 03 cd Kelengk apanJalanya ft aa Telah cs IJc" st 00 in" CD 00 oo" cs in in o" 00 CD o" CO o o Mantap Cd aa cd a u nKabupaten Persenti CO cd Panjang JalanKondisi ft srmukaa ft -•? CO cs" 00 CD in" *d~ 00 CD oo" ftc 00 N cs" 00 CD" CD 00 aa T? & .danBei Rumah 3 lggaden ganAksesHu; -kelanjutan ft .2 inLayak. CO fj in o oo" o o OO" cq o Oi o" o o o" o o o cd > PQ in ft c 253

1.Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang Interpretasi Sesuai perhitungan BPS Perhitungan Indeks Desa ID=V6 Dl x D2 x D3 x D4 x D5 x D6 Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi Formulasi Perhitungan 1.Indekspengukuranterhadaptingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT; 2.Jumlah perbandingan desa dengan kategori "mandiri" dengan jumlah keseluruhan desa yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa dengan sumber data Potensi Desa (PODES) dengan mencakup 6 (enam) dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa; 3.Indeks Desa dihitung oleh BPS menggunakan sumber data updating PODES 2019. Data jumlah desa mengikuti daftar yang dikeluarkan Kemendagri, hasil perhitungan Indeks Desa pada Bulan Juli setiap tahunnya; 4.Pemanfaatan Indeks Desa diarahkan pada pemanfaatan Indeks Desa dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, pengalokasian Dana Desa, dan penyusunan kebijakan pembangunan Desa Lainnya; 5.Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik Defmisi Operasional Satuan Persentase Desa MandiriNama Indikator Adapun metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdiri atas nama indikator, satuan, defmisi operasional, formulasi perhitungan, interpretasi, dan sumber data pada Sasaran Pokok 3 adalah sebagai berikut.
1.Persentase Desa Mandiri 254 Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB (proksi) ^ JRTHLTB (proksi) / (JRT x 100) Fortnulasi Perhitungan Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: 1.Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 2.Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut. 1.Ketahanan bangunan {durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2.Kecukupan luas tempat tinggal {sufficient living space) yaitu luas lantai per kapita > 7,2 m2; 3.Memiliki akses air minum layak; 4.Memiliki akses sanitasi layak. Definisi Operasional Satuan Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Naxna Indikator
2.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan BPS dan Kementerian Desa PDTT didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya;
2.Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik Sumber Data 255 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (Kewenangan Kabupaten/Kota) = (Panjang jalan kabupaten/kota yang dijaga dalam kondisi permukaan mantap / total panjang jalan kabupaten/kota) x 100% Keterangan: Panjang jalan kabupaten/kota kondisi mantap = Panjang jalan kabupaten/kota kondisi baik + panjang jalan kabupaten/kota sedang (dalam km); Total panjang jalan kabupaten/kota dalam km Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap merupakan persentase dari panjang jalan kabupaten/kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten/kota. Perhitungan kondisi jalan mengacu pada SE Menteri 01/ SE/2023, SE Dirjen No 22/ SE/Db/ 2021, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Provincial/ Kabupaten Road Management System Di Provinsi Jawa Tengah, pengambilan data kondisi jalan dilakukan dengan metode visual dan IRI, analisa hasil penilaian kondisi jalan tersebut diperoleh dari aplikasi PKRMS % Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
3.Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; RTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga Sumber Data Interpretasi 1/256 Indikator persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda-beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya. Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menjadi indikator Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan / Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) x 100% Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan. Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, guardrill dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan % Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten Interpretasi Formulas! Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
4.Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten 257 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase % Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
6.Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia ePAKSI Ditjen SDA Kemen PUPR Indikator ini mengukur kinerja irigasi guna mendukung ketahanan pangan Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi maka ditetapkan bobot maksimal penilaian setiap aspek dan indikatornya sebagai berikut:
1.Aspek Kondisi Prasaran Fisik (bobot maksimal 45)
2.Aspek Produktifltas Tanam (bobot maksimal 15)
3.Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10)
4.Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15)
5.Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5)
6.Aspek Kondisi P3A yang mencakup indikator (bobot maksimal 10) Total nilai semua aspek maksimal 100 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sitem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifltas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut : Nilai indeks antara : 80 - 100 Kinerja Sangat Baik Nilai indeks antara : 70 - 79 Kinerja Baik Nilai indeks antara : 55-69 Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian Nilai indeks antara : < 54 Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian Angka Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
5.Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan ditingkat provinsi (Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan) Sumber Data 5.2.4 Sasaran Pokok 4 Sasaran Pokok 4 adalah terwujudnya masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan ekonomi yang tangguh. Aktualisasi warisan nilai budaya leluhur, sebagai contoh nilai budaya selaras dengan alam, dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Nilai budaya keselarasan dengan alam, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Ketahanan budaya juga terlihat dari eksistensi pemajuan budaya atas warisan budaya benda dan tak benda. Pengakuan nasional dan internasional atas warisan budaya Kabupaten Blora menjadi salah satu pertanda ketahanan budaya. Ketahanan ekonomi dapat dipengaruhi oleh ketahanan sosial budaya. Internalisasi nilai budaya yang mendorong produktivitas individu dan apresiasi pada keberhasilan resiliensi masyarakat pendorong ketahanan ekonomi. Arah pembangunan untuk mencapai Masyarakat Berketahanan Sosial Budaya yang Tangguh yaitu: AP 12. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter; dan AP 13. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif. AP 12. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan 258 BPS Sesuai perhitungan BPS pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah. Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan I' 259 rakyat. Arah kebijakan transformatif untuk Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter menjalankan arah pembangunan ini yaitu: (1) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; (2) Pemenuhan kualitas pemajuan kebudayaan: (i) Literasi budaya masyarakat; (ii) Aktivitas seni dan budaya; (iii) Pengembangan sumber daya manusia kebudayaan lokal; (3) Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek kebudayaan (adat istiadat, permainan tradisional, olahraga tradisional, bahasa, ritus, pengetahuan tradisional, manuskrip, teknologi tradisional, tradisi lisan, seni); dan (4) Revitalisasi Kesenian tradisional terintegrasi desa sadar wisata untuk menghidupkan kembali dan mempromosikan kesenian tradisional Kabupaten Blora, seperti Barongan Blora, dan Tari Tayub, yang telah menjadi bagian dari warisan budaya lokal AP 13. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Ketahanan sosial budaya dihasilkan dari penanaman karakter yang berlandaskan warisan nilai budaya lokal dimulai dari keluarga. Ketahanan sosial budaya dapat dilihat pada kehadiran keluarga dan masyarakat yang berkualitas, produktif, berkeadilan gender dan harmoni. Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan arah pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif yaitu: (1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; (2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan dan perdagangan orang; (3) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; (4) Pemberdayaan perempuan dan masyarakat rentan untuk produktif dan inovatif mengolah peluang wirausaha. Secara penjabaran Sasaran Pokok 4 ke dalam 2 Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut. 261 Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya Orang Jumlah pengunjung tempat bersejarah Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
2.Jumlah pengunjung tempat bersejarah Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan
1.Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Jawa Tengah beserta nilai pentingnya;
2.Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya;
3.Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan DIBAGI Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya DIKALI 100%
1.Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan;
2.Definisi/ makna dilestarikan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB) % Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator Adapun metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdiri atas nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, interpretasi, dan sumber data pada Sasaran Pokok 4 adalah sebagai berikut.
1.Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan 262
1.Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan;
2.Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
3.Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa;
4.Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian;
5.Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler;
6.Indikator tersebut tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: a) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah, b) Guru yang mengajar seni budaya, dan % Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
3.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan
1.Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah Jawa Tengah;
2.Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya;
3.Tidak ada batasan nilai maksimal terhadap indikator ini, namun tren diharapkan meningkat dari tahun ke tahun;
4.Merupakan indikator "positif Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan A 263 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)Nama Indikator
5.Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan
1.Indikator ini menggambarkan sejauh mana para pelaku seni di Jawa Tengah dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan/kesejahteraan;
2.Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi Ekspresi Budaya;
3.Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir DIBAGI Jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang tercatat DIKALI 100%
1.Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian;
2.Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor % Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
4.Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan DIBAGI Jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) DIKALI 100% c) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul) Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan 264 Langkah penghitungan IKG (sumber BPS):
1.Menghitung Indeks Antardimensi untuk Perempuan dan Laki- Laki (Geometrik);
2.Menghitung Agregasi Harmonik Indeks Antardimensi Perempuan dan Laki-laki;
3.Menghitung Indeks Dimensi dengan Mengagregasi Indikator Perempuan dan Laki-laki (Aritmatik);
4.Menghitung Indeks Seluruh Dimensi (Rata-rata Geometrik dari rata-rata Arirmatik); IKG adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi Angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
6.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) BKKBN Nilai IBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:
1.IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
2.IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70;
3.IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70 Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan IBangga:
1.menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota;
2.menghitung skor disetiap dimensi;
3.menghitung Ibangga IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia Angka Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan 5.2.5 Sasaran Pokok 5 Sasaran Pokok 5 adalah terwujudnya ketahanan ekologi dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan manajemen risiko bencana. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menghambat kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian kualitas lingkungan hidup memerlukan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong dan kepedulian bersama menjaga kualitas lingkungan hidup. Arah Pembangunan untuk mewujudkan lingkungan hidup berkualitas, tangguh, berkelanjutan yaitu: AP 14. Lingkungan Hidup Berkualitas, AP 15. Ketahanan energi, Air dan Kemandirian Pangan; dan AP 16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. AP 14. Lingkungan Hidup Berkualitas Pencegahan kerusakan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat dan generasi yang akan datang merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan warga masyarakat serta dunia usaha dna industri. Arah kebijakan transformasi yang perlu dikembangkan untuk mengendalikan perilaku masyarakat/dunia usaha/pemerintah menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sehat adalah: (1) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, (2) Penguatan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, (3) Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, (4) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, (5) Penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi Masyarakat. AP 15. Ketahanan energi, Air dan Kemandirian Pangan Ketahanan energi dan air merupakan komponen dasar menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Urusan energi tidak termasuk urusan yang ditangani pemerintah, namun perlu upaya koordinasi dan mediasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat supaya 265 BPS Nilai IKG berkisar antara 0-1. Semakin kecil angka IKG menunjukkan semakin kecil ketimpangan gender (semakin setara) Menghitung Nilai IKG Sumber Data Interpretasi 266 kebutuhan energi masyarakat terjaga pasokannya. Arah kebijakan transformatif untuk menjaga ketahanan energi, air dan pangan meliputi:

(1)Penguatan pengelolaan sumber daya air; (2) Mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi melalui penerapan manajemen energi di daerah; (3) Intensifikasi koordinasi implementasi kebijakan dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat untuk: (a) Fasilitasi peningkatan akses terhadap listrik kepada masyarakat tidak mampu; (b) Pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (4) Penguatan manajemen pemenuhan hak dasar atas pangan berkualitas dan berkelanjutan melalui penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan. AP 16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diperlukan untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Salah satu upaya yang mendesak dilakukan adalah pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Arah kebijakan transformasi yang diperlukan adalah: (1) Pengelolaan risiko bencana dengan: (a) meningkatkan kesiapsiagaan, (b) penguatan kurikulum di setiap satuan Pendidikan tentang mitigasi bencana, (c) sistem peringatan dini, (d) kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana, serta (e) mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural; (2) Intensifikasi koordinasi kebijakan dan penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim; (3) Pengembangan kebijakan sistem insentif dan disinsentif jasa lingkungan pada pemanfaat lahan atau sarana prasarana perkotaan sebagai bentuk konservasi aktif terhadap daya dukung lingkungan; (4) Penguatan sistem pengendalian lingkungan hidup berkelanjutan dan kota tangguh bencana yang terpadu berbasis masyarakat dan teknologi digital. Secara penjabaran Sasaran Pokok 5 ke dalam 3 Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut. 267 Ben o cd d 13 CS cd Td d Oh f lj •9 a d a 3 a "O M 13 m K isiko CQ 13 cd o cd a. S" <^ ingka 108, 00 Oi ,—| I o oo" in IO 107, CO ck o vo" 00 OI o r-4 Cd" 00 OI o 1 ,—1 Oi OI Oi q -88, Oi 00 l> in" Cd 10 -72, CO Oi 9l 10 lie d H 'w erh cti ^ •o Oh d d g W d cd 'g 2 .^ O E- o iC02e a1 o Cd cf • ^ in ^hT ID in Oi Cd 10 .41 oo" ci in t— 00 O-" OI of 00 q N H Cd 69. 064 ,76 cf ^t in 00 788 ,52 a -o M 03 01 etah: s cd d Oh id d <^ ingka 00 of t-H 00 oo" Oi 00 of 1—t o OI ,63 Oi Cd ,09 f 2 i a, d cs g OXlS ^f ctf d a a a 0, 0. b ^ d) .^ 'w , 3 S d I^ ^^t OI O^ OI o" OI P"o 1 S •s e CD * p cd M J4 ^ ^ |S q 00 c 1 .3 13 ^ 0) 268 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rentang angka:

1.Sangat Baik : 90 < x <, 100
2.Baik : 70 < x < 90
3.Sedang : 50 < x < 70
4.Kurang : 25 < x < 50
5.Sangat Kurang : 0 < x < 25 Keterangan: Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135 / SETPPKL / PEHKT /PKL.l.l/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatan tambahan berupa:
1.IKU: Penarnbahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan);
2.IKA: Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA- INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai);
3.IKL: 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator Adapun metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdiri atas nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, interpretasi, dan sumber data pada Sasaran Pokok 5 adalah sebagai berikut.
1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 269 Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan: 1.Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dan sebagainya; 2.Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memroses, dan Definisi Operasional Satuan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Nama Indikator
2.Timbulan Satnpah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, dan tutupan lahan yang dilakukan oleh KLHK Sumber Data 270 Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: Cara (1) SO = ST - MFPA + RDP Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) SO = MFPD + DPA - RPD Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) Formulasi Perhitungan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan Pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah. 271 PSA = ((JRTST+JRTIPLT) : JRTS) x 100% PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi Moset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) % Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
3.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah TS = TP X (TPRT + TPNRT) Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Dalam Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (dari SIPSN), data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah: Timhulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) = [( Jumlah Pendauran Ulang Sampah (data He) + Pengolahan (data Hlf) ) / Timbulan Sampah (data I)] x 100 Sumber Data Interpretasi 272 Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalorinya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan PoU = f fCx^ dx Jx<MDEX Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalaml ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement^. T[x) : Fungai kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase % Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
4.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
1.Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
2.Data Infrastruktur Kementerian PUPR Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber Data Interpretasi 273
1.Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Indikator ini diperlukan untuk mengukur kinerja fasilitasi pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum perpipaan untuk rumah tangga di perkotaan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. PASMPP= (JRTASMPP:JRT) x 100% PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP: Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) JRT: Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 % Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
5.Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan BPS Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya Sumber Data Interpretasi 274 Indeks Risiko Bencana (IRB)Nama Indikator
8.Indeks Risiko Bencana (IRB) Aplikasi AKSARA BAPPENAS Capaian penurunan emisi GRK Kabupaten/Kota didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah. TonCO2eq Penurunan Emisi GRK Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
7.Penurunan Emisi GRK Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Pangan menggambarkan semakin baik kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah
1.Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100);
2.Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandardisasi dengan bobot indikator;
3.Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut offpoint IKP Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah Angka Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
6.Indeks Ketahanan Pangan
2.Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
3.PDAM 275 5.2.6 Sasaran Pokok 6 Sasaran Pokok 6 adalah terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang cepat, tepat, inklusif, dan berkelanjutan. Birokrasi dan pelayanan publik yang cepat, tepat, inklusif, dan berkelanjutan sebagai perwujudan dari transformasi tata kelola dapat dilihat dari: (1) Peningkatan kualitas Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh BNPB setiap tahun Pembagian kelas risiko berdasarkan angka:
1.IRB < 13 adalah rendah
2.IRB 13 - 144 adalah sedang
3.IRB > 144 adalah tinggi Keterangan: Berdasarkan Surat BNPB No. B- 009/BNPB/PERB/SS.01.01/01/2023 perihal Metode Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), agar pemerintah daerah melalui BPBD berfokus pada peningkatan kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang berdasarkan 7 prioritas, yaitu:
1.Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2.Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3.Pengembangan sistem informasi, diktat dan logistik;
4.Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5.Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6.Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7.Pengembangan sistem pemulihan bencana Risiko = Ancaman x (Kerentanan/Kapasitas) IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Angka Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan 276 regulasi daerah berbasis teknologi informasi; (2) Penataan kelembagaan dan organisasi yang profesional dan efisien; (3) Perluasan akses layanan publik berbasis digital; (4) Memaksimalkan laporan/keluhan/pengawasan masyarakat atas kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel; (5) Penguatan meritokrasi ASN; (6) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan digital; (7) Memperkuat kolaborasi antar daerah dan antar tingkatan pemerintahan untuk ketangguhan dan kemakmuran masyarakat bersama. Arah pembangunan untuk mewujudkan sasaran pokok dari transformasi tata kelola yaitu: AP
09.Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif AP 09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif Proses mewujudkan Birokrasi dan pelayanan publik yang cepat, tepat, inklusif, dan berkelanjutan memerlukan penguatan regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Arah Kebijakan Transformasi untuk menjalankan arah pembangunan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif, yaitu:

(1)Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi; (2) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; (3) Percepatan digitalisasi layanan publik dan laporan masyarakat untuk penguatan aspek pemerintahan digital; (4) Pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi; (5) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, dokumen sektoral (RPJPD dan turunannya) dan spasial (RTRW dan turunannya); (6) Peningkatan kemampuan kolaborasi pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan unsur lembaga/komunitas non pemerintah untuk penguatan kapasitas fiskal daerah dan kesinambungan pembiayaan pembangunan; (7) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; (8) Penguatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; dan (9) Literasi desa digital: (a) Digitalisasi administrasi desa yang terintegrasi untuk mengelola data kependudukan, perencanaan, keuangan, dan pengembangan platform layanan publik; (b) literasi 277 masyakat desa untuk mengakses layanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan, pengajuan perizinan, dan layanan lainnya secara daring. Secara penjabaran Sasaran Pokok 6 ke dalam 1 Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut. 278 T3 M ID 05 CN 00 LD 00 ^1 LD o" CO LO •s u a, X 3 cci X LO CO 00 o o P^ (S . >-> 00 (j ?^ V, ^ G cd s Oh g ID •-J W in to X v cfl •S (D DP oa C^ ctf < o CO co" o in o o o I/O O O o o" Oi I a c a I 1 to •^^ cd 0Q g ft laya nan NN •a ikyai d bo V o ft d •• V •m ed ft *s d si L Kab d pat d Bloi 2 H cd 43 d d o w in N o m PU o kok, cd < 4^ mban 00 d g d c •IN 0 u 1 a g 45 Si g d dan H u ed o V h d d >> cd 43 h O 4* ed •r* to •9 ti H (0 bel in 00 279 Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional Angka Indeks Reformasi Hukum Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator

2.Indeks Reformasi Hukum Kementerian PAN-RB Dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada di daerah, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kementerian PAN RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memilki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120 Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Angka Indeks Reformasi Birokrasi Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator Adapun metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdiri atas nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, interpretasi, dan sumber data pada Sasaran Pokok 6 adalah sebagai berikut.
1.Indeks Reformasi Birokrasi 280 Definisi SEB Buku I: SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun Definisi Operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain:
1.Domain Kebijakan Internal
2.Domain Tata Kelola SPBE
3.Domain Manajemen SPBE
4.Domain Layanan SPBE Ruang lingkup Indikator Evaluasi SPBE:
1.Domain Kebijakan SPBE, terdiri dari 1 (satu) Aspek, yaitu Penguatan Kebijakan SPBE Internal yang memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator;
2.Domain Tata Kelola SPBE, terdiri dari 3 (tiga) Aspek, yaitu: Angka Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
3.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM Kategori Nilai/Angka Predikat
1.AA : >90 - 100 Istimewa
2.A : >80 - 90 Sangat Baik
3.BB : >70 - 80 Baik
4.B : >60 - 70 Cukup Baik
5.CC : >50 - 60 Cukup
6.C : >30 - 50 Buruk
7.D : 0 - 30 Sangat Buruk
1.Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%;
2.Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%;
3.Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%;
4.Penataan database PUU, dengan bobot 15% Sumber Data Interpretasi 281 Ukuran Tingkat Kematangan:
1.Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu);
2.Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua);
3.Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga);
4.Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); dan
5.Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima). Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE Nilai indeks: Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: Rumus Indeks SPBE (dapat dilihat pada SEB Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN) Langkah Perhitungan: 1. dilakukan perhitungan tingkat kematangan indikator-indikator pada 4 domain SPBE. Domain tersebut adalah Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan, Domain Layanan; 2. Masing-masing tingkat kematangan dikelompokkan/scor dalam 5 tingkatan (1 sampai dengan 5); 3. Hasil perhitungan dijumlah; 4. Jumlah hasil perhitungan tingkat kematangan pada masing-masing domain dikalikan bobot pada masing-masing domain. Bobot tersebut adalah Domain Layanan SPBE 45 %, Domain Kebijakan Internal SPBE 13 %, Domain Tata Kelola 25 % dan, Domain Manajemen SPBE 17%; dan 5

a.Aspek Perencanaan Strategis, memiliki turunan 4 (empat) Indikator;
b.Aspek TIK, memiliki turunan 4 (empat) Indikator;
c.Aspek Penyelenggara SPBE, memiliki turunan 2 (dua) Indikator;
1. 3.Domain Manajemen SPBE, terdiri dari 2 (dua) Aspek, yaitu:
a.Aspek Penerapan Manajemen, memiliki turunan 8 (delapan) Indikator;
b.Aspek TIK, memiliki turunan 3 (tiga) Indikator;
1. 4.Domain Layanan SPBE, terdiri dari 1 Aspek, yaitu:
a.Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator;
b.Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, memiliki turunan 6 (enam) Indikator. Interpretasi Formulasi Perhitungan 282 Angka Indeks Pelayanan Publik Satuan Nama Indikator
1. 4.Indeks Pelayanan Publik 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2.Kepmen PAN RB No. 739 Tahun 2023 tentang Juknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Sumber Data 1.Nilai Indeks Aspek, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut; 2.Nilai Indeks Domain, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut; 3.Nilai Indeks SPBE, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Bobot Domain: Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE : 13,00% Domain 2 - Tata Kelola SPBE : 25,00% Domain 3 - Manajemen SPBE : 16,50% Domain 4 - Layanan SPBE : 45,50% Total Bobot : 100,00% Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: 1.4,2 - 5,0 Memuaskan 2.3,5 - < 4,2 Sangat Baik 3.2,6-< 3,5 Baik 4.1,8-< 2,6 Cukup 5.< 1,8 Kurang 283 Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi Angka Indeks Integritas Nasional Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
2. 5.Indeks Integritas Nasional Kementerian PAN-RB Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik : 0 - 1 = Gagal (F) 1,01 - 1,5 = Sangat Buruk (E) 1,51 - 2 = Buruk (D) 2,01 - 2,5 = Cukup (Dengan Catatan(C-)) 2,51-3 = Cukup (C) 3,01 - 3,5 = Baik (dengan Catatan (B-)) 3,51 -4 = Baik(B) 4,01 - 4,5 = Sangat Baik (A-) 4,51 - 5 = Pelayanan Prima (A) Penilaian oleh Kementerian PAN-RB dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya sebagai berikut :
3. 1.Aspek Kebijakan Pelayanan (30%)
4. 2.Aspek Profesionalisme SDM (18%)
5. 3.Aspek Sarpras Pelayanan Publik (15%)
6. 4.Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%)
7. 5.Aspek Konsultasi dan Pengaduan (15%)
8. 6.Inovasi (7%) dihitung dengan rumus : X(Nilai Aspek(n) * Bobot Aspek (n)) Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 6 Aspek pelayanan publik dengan metode sampling Sutnber Data Interpretasi Fortnulasi Perhitungan Definisi Operasional 284 5.2.7 Sasaran Pokok 7 Sasaran Pokok 7 adalah terwujudnya daerah yang aman, stabil, dan ramah investasi. Kondisi daerah yang aman stabil dan ramah investasi diperlukan untuk terwujudnya fungsi pelayanan publik yang baik dan kesinambungan pembangunan secara umum. Daerah yang kondusif membuat nyaman berusaha/bekerja, sehingga akan meningkatkan produktivitas daerah. Arah pembangunan untuk mewujudkan sasaran pokok ini adalah: AP 09. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial; AP 10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; dan AP 11. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah Survei Penilaian Integritas KPK RISumber Data Semakin tinggi nilai Indeks Integritas Nasional maka capaian upaya pencegahan korupsi semakin baik dan risiko korupsi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya Interpretasi 1.Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. formula : (0,1707 XI + 0,1619 X2 + 0,1288 X3 + 0,1396 X4 +0,1184X5 + 0,1602X6 + 0,1204X7) 2.Penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. formula : 0,0817 XI + 0,0814 X2 + 0,0832 X3 + 0,0845 X4 + 0,0763 X5 + 0,0863 X6 + 0,0881 X7 + 0,0859 X8 + 0,0872 X9 + 0,0804 X10 + 0,0888 XI1 + 0,0762 X12 3.Penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu formula : 0,3285 XI + 3115 X2 + 3599 X3 Formula penghitungan indeks integritas nasional 0,305 XI + 0,328 X2 + 0,367 X3 - 0,20 (0,58X4 + 0,42X5) dimana: XI Indeks Penilaian Internal X2 Indeks Penilaian Eksternal X3 Indeks Penilaian Eksper X4 Prevalensi Korupsi X5 Integritas Pelaksanaan SPI 285 AP 09. Ketentraman dan Ketertiban, serta Detnokrasi Substansial Daerah yang kondusif dan stabil juga memerlukan partisipasi dan demokrasi publik untuk memperkuat eksistensi kearifan lokal masyarakat. Arah kebijakan transformasi meliputi: (1) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) Penguatan integritas partai politik; dan (3) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. AP 10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Daerah yang kondusif membuat nyaman berusaha/bekerja, sehingga menjadi potensi indikator ekonomi makro seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi stabil. Jika makro ekonomi stabil dan berkembang positif menjadi modal pembangunan yang baik. Arah kebijakan transformasi untuk stabilitas ekonomi makro meliputi: 1.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui: (a) Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; (b) Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.); (c) Peningkatan kualitas belanja daerah; (d) optimalisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD); (e) Sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan (f) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. 2.Penguatan pengendalian inflasi daerah. AP 11. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah Daerah yang aman, tangguh dan demokratis akan meningkatkan kekuatan daya tawar (ketangguhan diplomasi) dan daya saing daerah Kabupaten Blora dengan pihak-pihak eksternal, termasuk menguatkan kepercayaan investor. Arah kebijakan transformatif meliputi: (1) Penguatan sistem perizinan dan investasi yang transparan, cepat dan bersih; (2) Penguatan nilai luhur kehidupan masyarakat, berasaskan kepada Pancasila, mendukung pemanfaatan proyek pembangunan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi; (3) Peningkatan kreativitas masyarakat untuk berinovasi menambah nilai tambah produksi dengan memanfaatkan peluang usaha yang diciptakan dari investor. I- 286 Secara penjabaran Sasaran Pokok 7 ke dalam 3 Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut. 288
9. 1.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. 2.PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen % Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
11. 2.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Diolah dari Tim Penanganan Konflik Sosial, baik di tingkat Kabupaten/Kota serta tingkat Provinsi Indikator jumlah kejadian Konflik SARA adalah ukuran yang digunakan untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik SARA, maka dapat diinterpretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan Banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan Kali Jumlah Kejadian Konflik SARA Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator Adapun metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdiri atas nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, interpretasi, dan sumber data pada Sasaran Pokok 7 adalah sebagai berikut.
12. 1.Jumlah Kejadian Konflik SARA 289 (Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota / PDRB) x 100%
13. 1.Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota;
14. 2.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan;
15. 3.Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu % Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
16. 3.Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah (Penerimaan pajak daerah / PDRB) x 100% atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan;
17. 3.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah.
18. 4.Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan 290 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%) menunjukkan semakin (Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB) x 100%
19. 1.Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut.
20. 2.PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun (ADHB).
21. 3.Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten / PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dari pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. % Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB Interpretasi Pormulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
22. 4.Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB Total DPK pada bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (Audited) Perbankan PDRB: BPS Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan pada bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah Sumber Data Interpretasi 291 BRIN
23. 1.Kapabilitas inovasi menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses- proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi;
24. 2.Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadatanya dapat diakses di tautan https://awan.brin.go.id/s/jg296fjXHYCBPRZ Sesuai perhitungan BRIN
25. 1.Jumlah nilai dari indikator pembentuk Pilar 12 dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kapabilitas Inovasi;
26. 2.Merupakan indikator pembentuk Pilar 12. Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang Angka Kapabilitas Inovasi Sumber Data Interpretasi Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Satuan Nama Indikator
27. 5.Kapabilitas Inovasi Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten: Laporan Keuangan (Audited) Perbankan PDRB: BPS berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut Sumber Data Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 disusun untuk dapat turut mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Penyusunan RPJPD Kabupaten Blora diharapkan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perubahan dalam aspek ekonomi, sosial, politik maupun budaya baik dari tataran nasional maupun global. Selain itu, penyusunan RPJPD ini merupakan lanjutan dari RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 yang berakhir pada tahun 2025. RPJPD dijalankan melalui penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha dan badan lainnya. Upaya yang dilakukan adalah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MPRN) untuk mengantisipasi efek dari ketidakpastian pada sasaran pembangunan nasional pada masa mendatang, lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan, termasuk dalam pembangunan daerah. 6.1 Kaidah Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 merupakan panduan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 20 tahun. Oleh karena itu, komitmen bersama seluruh pelaku pembangunan termasuk unsur pemerintah, pihak swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk mewujudkannya. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD diukur dari ketercapaian indikator sasaran pokok yang telah ditetapkan. Rumusan kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, rumusan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
28. 1.Konsistensi perencanaan dan pendanaan. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk 293
a.Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya, yaitu RPJMD, RKPD, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsistensi RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya yaitu 1)Perencanaan harus konsisten dan sinergis antar tingkatan pemerintahan dan antarperiode perencanaan; 2)Sinkronisasi periodisasi dan substansi dalam penjabaran RPJPD ke dokumen perencanaan turunannya; 3)Hal yang bersifat rencana strategis 5 tahunan dimuat di dalam RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah; 4)Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan yang termuat di dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD, dan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah dalam rencana strategis perangkat daerah; 5)Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah dijabarkan ke dalam sasaran dan indikator kinerja program prioritas dalam RPJMD; 6)Tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah dalam rencana strategis perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator kinerja program, 294 kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat daerah; 7)Pada saat dokumen RPJMD periode peralihan belum tersusun, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN; 8)Dokumen RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, dan RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sektoral daerah seperti rencana ind.uk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah; 9)RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Blora. RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam setiap lima tahunnya menuju tahun 2045 yang disusun oleh perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Blora dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang nantinya menjadi RPJMD yang terinspirasi dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD. Pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi.
b.Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan turunan RPJPD Kabupaten Blora menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Hal ini ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan serta mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif. KKL menggambarkan 295 296 hubungan antara input-proses-output-outcome-impact. Sasaran Pokok dalam RPJPD Kabupaten Blora harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input dengan pendetailan sasaran pokok melalui dokumen turunannya baik jangka menengah maupun jangka pendek. Alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measureable, Achievable, Result- Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART).
c.Skema Pendanaan dan Penganggaran Pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Blora perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Upaya yang dilakukan adalah optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Kualitas belanja perlu ditingkatkan dan prioritas pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain itu, efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan sumber pembiayaan lainnya.
1. 2.Kerangka pengendalian Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah meliputi: (a) pengendalian perencanaan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran, serta berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. 297 Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. 3.Sistem insentif Sistem insentif diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan dalam mendukung capaian sasaran pokok pembangunan daerah bagi pelaku pembangunan unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya. Sistem insentif dapat diberlakukan pada unsur pemerintah melalui integrasi di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas. Sistem insentif bagi pelaku pembangunan nonpemerintah dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya. 4.Mekanisme perubahan Target dalam RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMN dan RPJMD berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, jika terjadi keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan. 5.Komunikasi Publik RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 harus dikomunikasikan kepada publik supaya dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah ditetapkan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik. 298 Peningkatan kapasitas pendanaan dilakukan oleh sektor publik dan sektor non publik serta diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. 6.2 Pendanaan Pembangonan Upaya untuk mewujudkan visi dalam RPJPD Kabupaten Blora 2045 memerlukan kapasitas pendanaan yang memadai. Kapasitas pendanaan dilakuka" melalui pengembangan inovasi pendanaan, seperti perluasan sumber-sumber pendanaan, penerapan skema atau mekanisme yang baru b^^fgpi ^pti m1isai peran sektor keuangan.