DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bab III Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bab IV Partisipasi Masyarakat Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bab VI Kerja Sama Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah bagian dari upaya resmi, terencana, dan sistematis dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta semangat cinta tanah air dan bangsa, jiwa nasionalisme, dan patriotisme dengan tetap menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika dan kemajukan bangsa;
c.bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.
6.Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum.
7.Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9.Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai- nilai Pancasila sebagai idiologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
10.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang terdaftar resmi, mulai dari pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau sederajat.
13.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip utama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, adat- istiadat atau kearifan lokal, dan ke-bhinneka tunggal ika bangsa;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.sinergi, integrasi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan bertujuan untuk:

a.menanamkan nilai-nilai Pancasila, pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara;
b.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
c.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
d.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.partisipasi Masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.kerja sama; dan
f.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pendidikan, pemuda, dan olah raga;
3. c.pendidikan dan pelatihan; dan
4. d.kebudayaan.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
1. a.seluruh lembaga Pendidikan Formal/Nonformal;
2. b.pemerintah desa;
3. c.pemerintah daerah lain;
4. d.instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah;
5. e.Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
6. f.masyarakat adat/lembaga adat;
7. g.organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
8. h.organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan kegiatan atau program penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan kewajiban melibatkan unsur perangkat daerah lain yang terkait.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

a.siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
b.organisasi politik;
c.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
d.aparatur negara/pegawai negeri sipil;
e.guru/pendidik; dan
f.tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

a.Pendidikan Formal;
b.Pendidikan Nonformal; dan
c.Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

a.kegiatan intrakurikuler;
b.kegiatan kokurikuler;
c.kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
d.kegiatan non kurikuler.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…