DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Tujuan dan Sasaran RPPLH, Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH, Materi Muatan RPPLH, Sistematika RPPLH, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Koordinasi, Sinergitas dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054; Mengingat Menimbang BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN2024 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, \ 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan* Pengeiolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: 2 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ^AHUN 2024- 2054.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Blora terletak diujung timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah. Keberadaan sumberdaya alam dan pemanfaatannya perlu dikelola secara arif dan bijaksana, salah satunya melalui penataan wilayah yang berdaya saing berbasis wanatani dan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Blora secara geografis terletak pada posisi 111 16' sampai dengan 1110 338' BT dan 6 528' sampai dengan 7 248' LS. Kabupaten Blora terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Tengah bersaina Kabupaten Rembang. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Blora sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Blora. 2.Bupati adalah Bupati Blora. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hicup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 7.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 11.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup 12.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan sali ng mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 13.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Day a Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. 14.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya. 15.Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan. 16.Masyarakat adalah individu atau sekelompok orang atau organisasi yang memiliki hak dan kesempatan yang sama. 17.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. \ 18.Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Audit Lingkungan. 19.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutu.han generasi yang akan datang. 20.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi. 21.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. 22.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. 23.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 24.Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi, serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak peiubahan iklim. 25.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 26.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa basil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. 27.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 28.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP 14 Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Blora (Sumber: Hasil Olahan Data Kabupaten Blora dalam Angka, 2023) edungtuban 6% Kradenan 6% ndublatung.

Pasal 4

Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip:

a.harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang;

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam: a.pelestarian fungsi Lingkungan Hidup; b.menjamin pelaksanaan perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan; c.mewujudkan pembangunan Daerah yang memperhatikan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; d.meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; e.menguatkan tata kelola pemerincahan dan kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan f.meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a.prinsip, tujuan dan sasaran RPPLH; b.jangka waktu dan kedudukan RPPLH; c.materi muatan dan sistematika RPPLH; d.pembinaan, pengawasan dan pelaporan; e.koordinasi, sinergitas dan kerja sama; f.perubahan RPPLH; g.peran serta masyarakat;

h.pendanaan;
i.ketentuan peralihan; dan
j.ketentuan penutup. \ 8

Pasal 6

Sasaran RPPLH adalah: a.meningkatkan kualitas air dan kualitas udara serta mempertahankan luasan tutupan lahan; b.meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di Daerah; b.karakteristik Ekoregion dan Ekosistem; c.keberlanjutan; d.keserasian dan keseimbangan; e.kerjasama antar Daerah; f.kepastian hukum; g.keterlibatan pemangku kepentingan; dan h.Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 5

RPPLH bertujuan: a.terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang baik untuk menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat serta melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup dalam rangka menjamin kelestarian Ekosistem; b.terwujudnya pembangunan rendah karbon serta ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan global; c.terwujudnya kelestarian Sumber Daya Alam terutama sumber daya air, sumber daya hutan dan Sumber Daya Alam karst dalam kerangka Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara adil, bijaksana dan berkelanjutan; dan d.mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan. c.mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam terutama sumber daya air, sumber daya hutan dan Sumber Daya Alam karst secara bijaksana dan berkelanjutan dalam rangka menjamin kelestarian Ekosistem, Sumber Daya Alam den keanekaragaman hayati di Daerah; dan d.mempertahankan dan menjaga keseimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP 3.1. Isu Strategis Lingkungan Hidup Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 2045 mengusung visi "Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Makna kata berkelanjutan ini membawa semangat Indonesia dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Pasal 7

(1)RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2054.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

(1)Perubahan RPPLH dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan Masyarakat, kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(2)Perubahan RPPLH dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a.bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b.perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; c.perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; d.perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 9

RPPLH menjadi dasar: a.Perencanaan pembangunan Daerah yang dimuat dalam RPJPD dan RPJMD; b.Perencanaan penataan ruang; 9 I- 10

BAB IV

ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.1. Kebijakan dan Strategi Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Blora Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Katupaten Blora berkaitan erat dengan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 10

(1)RPPLH disusun dengan berpedoman pada: a.RPPLH Provinsi Jawa Tengah; b.Inventarisasi Lingkungan Hidup dan penetapan wilayah Ekoregion.
(2)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek: a.keragaman karakter dan fungsi ekologis; b.sebaran penduduk; c.sebaran potensi Sumber Daya Alam; d.kearifan lokal; e.aspirasi Masyarakat; dan f.perubahan iklim.
(3)RPPLH memuat rencana tentang: a.Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam; b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup; c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan d.Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
(4)Muatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
(5)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memuat skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 5 (lima) tahunan.
(6)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a.kebijakan Sumber Daya Alam; b.strategi implementasi; dan c.indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. c.Perencanaan sektoral lainnya; dan d.Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah. 11

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RPPLH di Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan RPPLH dalam rangka capaian IKLH yang telah ditetapkan.
(3)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(4)Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…