DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah mengatur dan melindungi serta memberdayakan Potensi Muatan Lokal di Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Blora perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat serta peningkatan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penetapan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Blora; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keteterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Daerah Kabupten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora. 4
4.Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.
5.Perusahaan adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten Blora.
6.Jasa Pengerjaan adalah bagian dari Jasa Pemborongan, Jasa Lainnya dan/atau Jasa Konsultansi yang berupa pelaksanaan fisik pekerjaan, meliputi antara lain namun tidak terbatas pada:

a.pengerjaan rekayasa dan rancang bangun (engineering and design);
b.penggunaan tenaga kerja;
c.penggunaan lapangan (yard) penimbunan dan pembangunan;
d.penggunaan pabrik dan/atau bengkel (workshop) untuk pembuatan (fabrication) komponen atau bagian dari komponen fasilitas produksi;
e.pelaksanaan konstruksi (construction) dan/atau perakitan (assembly) dan/atau instalasi (installation) fasilitas produksi;
f.kendali mutu (quality control);
g.penggunaan laboratorium untuk pengujian (test), pengkajian (evaluation) dan/atau penelitian (study);
h.pelaksanaan survey;
i.pelaksanaan sertifikasi kelayakan operasi;
j.penggunaan peralatan pembangunan dan peralatan angkut;
k.termasuk bahan bakar yang diperlukan;
l.penggunaan jasa pengangkutan;
m.penggunaan bengkel (workshop) untuk perawatan dan/atau perbaikan mesin dan/atau peralatan produksi;
n.penggunaan kantor dan sarana pendukung lainnya;
o.penggunaan barang habis pakai (consumable) yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. tidak termasuk dalam pengertian ini adalah barang kebutuhan utama dalam Jasa Pemborongan, komponen bangunan, barang/bahan pembuatan komponen bangunan atau suku cadang pada pekerjaan perbaikan.
1. 7.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang modalnya atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen).
2. 8.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
3. 9.Perusahaan Lokal adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) modalnya dimiliki oleh perseorangan warga/penduduk Blora dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten Blora. 5
4. 10.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang warga/penduduk Blora atau badan hukum koperasi yang dikeluarkan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Blora dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten Blora.
5. 11.Penduduk Blora adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dan dokumen kependudukan yang diterbitkan kantor catatan sipil Kabupaten Blora.
6. 12.Konsorsium adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih orang perorangan, perusahaan, organisasi, Koperasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha, atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, dimana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri.
7. 13.Kontrak adalah perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyediaan barang/jasa yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (Purchase Order) atau Kontrak Jasa (Service Contract), Surat Perjanjian (Agreement).
8. 14.Kualifikasi adalah status hukum, tingkat kemampuan usaha, kemampuan finansial, kemampuan personalia, kemampuan penyediaan peralatan, serta kemampuan pengelolaan program kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL).
9. 15.Produksi Daerah adalah semua jenis barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi, dibangun atau dikerjakan oleh perusahaan yang berproduksi dan/atau berinvestasi langsung di Kabupaten Blora.
10. 16.Muatan Lokal adalah semua produk barang dan jasa yang dihasilkan Daerah, BUMD, BUMDes, Koperasi, penyedia barang/jasa lokal dan tenaga kerja penduduk Blora;
11. 17.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah mengatur dan melindungi serta memberdayakan Potensi Muatan Lokal di Daerah. 6

BAB III

PEMBERDAYAAN MUATAN LOKAL

Pasal 3

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini berasaskan Pancasila, kepastian hukum, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keseimbangan lingkungan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

1.meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi di Daerah.
2.meningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran di Daerah.
3.meningkatkan pendapatan daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian Daerah dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Daerah.
4.menumbuhkembangkan kemampuan Daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional berlandaskan keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari di Daerah.
5.mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 5

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

1.meningkatnya kontribusi seluruh sektor pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2.terwujudnya optimalisasi manfaat sosial ekonomi dari Proyek kegiatan usaha di Daerah, melalui pemberdayaan masyarakat, Perusahan Lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi;
3.terwujudnya Komitmen dari Perusahaan untuk mengedepankan transparansi informasi tentang jenis dan jadwal kegiatan serta peluang usaha (bisnis) yang dapat ditawarkan kepada Penduduk Blora, Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi; 7
4.terwujudnya pemanfaatan kerjasama dan koordinasi diantara pemangku kepentingan, termasuk dalam memastikan adanya informasi transparan tepat waktu tentang peluang-peluang ekonomi (bisnis) dan proses seleksi yang kompetitif dan adil;
5.meningkatnya kontribusi sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan mempercepat tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 6

Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rantai suplai yang dilaksanakan oleh pengusaha wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
2.efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara;
3.kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan;
4.transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat;
5.adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

Pasal 7

Pengusaha wajib menggunakan Produksi Daerah, dalam hal:

a.terdapat produsen yang memproduksi jenis barang/jasa yang dibutuhkan; dan
b.memenuhi jumlah, standar kualitas, harga dan waktu penyerahan yang wajar. 8

Pasal 8

Pengadaan Jasa Pemborongan dan/atau Jasa Lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan wajib mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi :

a.apabila kemampuan salah satu Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi tidak mencukupi, maka Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi dapat membentuk Konsorsium dengan Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi lainnya atau dengan perusahaan nasional dan/atau perusahaan asing.
b.dalam hal dilakukan Konsorsium dengan perusahaan nasional dan/atau dengan perusahaan asing, maka harus ada jaminan dari perusahaan nasional dan/atau perusahaan asing tersebut melakukan alih teknologi dan manajemen dalam perencanaan program kegiatannya.
c.dalam hal dilakukan Konsorsium dengan perusahaan nasional dan/atau dengan perusahaan asing maka Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi, sekurang-kurangnya dapat mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) pelaksanaan pekerjaan berdasar ukuran nilai Kontrak.
d.minimal 40% (empat puluh persen) pelaksanaan fisik Jasa Pengerjaan berdasarkan ukuran nilai Jasa Pengerjaan harus dikerjakan di wilayah Daerah.
e.Perusahaan mengutamakan penggunaan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi, tenaga kerja dari penduduk Blora, sarana pengerjaan di wilayah Daerah dan peralatan/barang Produksi Daerah.
f.Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sarana pengerjaan, baik dalam segi volume maupun kemampuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL).

Pasal 9

Perusahaan diwajibkan menempatkan prioritas pemberdayaan dan rekruitmen tenaga kerja lokal, yang mencakup:

1.kategori tenaga profesional:

a.memusatkan proses perekrutan di Daerah;
b.sumber daya lokal diberi peluang pelatihan lewat proses magang dan pelatihan kerja; 9
c.rekruitmen dilaksanakan dengan memberi proporsi rasional dan proporsional serta adil kepada tenaga kerja Penduduk Blora melalui sistem seleksi kompetitif.
1. 2.kategori tenaga terlatih:
a.mendata lewat satuan kerja perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja tentang ketersediaan tenaga kerja Penduduk Blora sesuai kualifikasi;
b.memberikan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai potensi Penduduk Blora;
c.rekruitmen dilaksanakan dengan memberi proporsi minimal 20% (dua puluh persen) Penduduk Blora melalui sistem seleksi kompetitif.
1. 3.kategori tenaga kasar/buruh: rekruitmen dilaksanakan dengan memberi proporsi 100% (seratus persen) dari tenaga kerja Penduduk Blora.

Pasal 10

Setiap Perusahaan melaksanakan ketentuan wajib lapor peluang dan penggunaan ketenagakerjaan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PEMBERDAYAAN MUATAN LOKAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PEMBERDAYAAN MUATAN LOKAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004