DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas Bab III Ruang Lingkup Bab IV Fungsi, Jenis dan Tipe Pasar Rakyat Bab V Pengelolaan Pasar Rakyat Bab VI Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Bab VII Pemanfaatan Tempat Usaha pada Pasar Rakyat Bab VIII Partisipasi Masyarakat Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem pengelolaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional diperlukan untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang berkualitas, kondusif dan nyaman;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menumbuhkan kepastian dalam berusaha perlu mengatur pengelolaan Pasar Rakyat dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora. 3
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pernerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya Masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6.Bangunan Pasar adalah sarana Pasar yang disediakan dan dikelola serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7.Toko adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar Rakyat yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit- langit/plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa dengan luas lebih dari atau sama dengan 9 m2 (sembilan meter persegi).
8.Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan Pasar Rakyat yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
9.Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
10.Pelataran adalah lahan di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidentil lainnya.
11.Pedagang adalah orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki surat keterangan hak pemakaian atau kartu pedagang. 4

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:

a.menjaga dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
b.meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial dan budaya yang komunikatif;
c.menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang berkeadilan, berdaulat, terbuka, dan profesional;
d.memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya;
e.menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih sehat, dan berdaya saing; dan
f.menjaga stabilitas perekonomian Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.adil dan sehat;
c.keamanan berusaha;
d.akuntabel dan transparan;
e.kemandirian;
f.kemitraan;
g.kemanfaatan;
h.kesederhanaan;
i.kebersamaan;
j.berwawasan lingkungan; dan
k.kearifan lokal. 5

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

FUNGSI, JENIS DAN TIPE PASAR RAKYAT

Pasal 6

Pasar Rakyat berfungsi sebagai:

a.sarana perdagangan barang dan/atau jasa terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
b.sumber referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga di Daerah;
c.sarana pengembangan kesempatan kerja;
d.sarana peningkatan pendapatan asli Daerah;
e.sarana pengembangan perekonomian Daerah; dan
f.sarana pelestarian dan pengembangan potensi sosial dan budaya Daerah.

Pasal 7

(1)Berdasarkan komoditas yang diperdagangkan, Pasar Rakyat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis meliputi:
1. a.pasar umum;
2. b.pasar hewan; dan
3. c.pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pasar berdasarkan komoditas yang diperdagangkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Tipe Pasar Rakyat terdiri atas:
1. a.Pasar Rakyat Tipe A; 6
2. b.Pasar Rakyat Tipe B;
3. c.Pasar Rakyat Tipe C; dan
4. d.Pasar Rakyat Tipe D.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 9

(1)Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemanfaatan serta penataan pasar dan lingkungannya;
2. b.pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
3. c.pemungutan retribusi;
4. d.kebersihan dan penanganan sampah;
5. e.keamanan dan ketertiban;
6. f.perparkiran;
7. g.penanggulangan kebakaran;
8. h.penteraan;
9. i.promosi; dan
10. j.kemitraan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 10

(1)Sarana dan prasarana Pasar Rakyat terdiri atas:
1. a.sarana dan prasarana pokok; dan
2. b.sarana dan prasarana penunjang. 7
(2)Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bangunan utama Pasar Rakyat, meliputi:
1. a.Toko;
2. b.Kios;
3. c.Los;
4. d.Pelataran;
5. e.atap; dan
6. f.selasar/koridor/gang;
(3)Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kantor pengelola;
2. b.toilet;
3. c.pos ukur ulang;
4. d.pos keamanan;
5. e.ruang menyusui;
6. f.ruang kesehatan;
7. g.ruang peribadatan;
8. h.sarana dan akses pemadam kebakaran;
9. i.tempat parkir;
10. j.tempat penampungan sampah sementara;
11. k.sarana pengolahan air limbah;
12. l.sarana air bersih; dan
13. m.instalasi listrik.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…