DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Asas Bab III Ruang Lingkup Bab IV Sistem Pengorganisasian Pelayanan Publik Bab V Hak, Kewajiban dan Larangan Bab VI Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bab VII Perilaku dan Etika Pelaksana dalam Pelayanan Bab VIII Pengawasan dan Evaluasi Bab IX Pembiayaan Bab X Pengaduan Bab XI Peran Srta Masyarakat Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
d.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan Publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas; 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tangggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Publik.
6.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi Penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
7.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
8.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 5
10.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
12.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
13.Komisi Pelayanan Publik adalah lembaga yang bersifat independen yang berfungsi menerima Pengaduan dan mengadakan verifikasi, pemeriksaan serta penyelesaian sengketa Pelayanan Publik.
14.Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
15.Indeks Kepuasan Masyarakat adalah yang selanjutnya disingkat IKM ukuran kepuasan Masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
16.Pengaduan adalah keluhan yang disampaikan penerima Pelayanan Publik kepada Penyelenggara akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan Standar Pelayanan yang telah ditentukan.
17.Pengadu adalah orang, kelompok orang, atau badan yang melakukan Pengaduan.
18.Pengelolaan Pengaduan adalah upaya tindak lanjut atas Pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Pelayanan Publik.
19.Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang Pelayanan Publik antara penerima Pelayanan Publik dengan Penyelenggara akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
20.Pelayanan Barang Publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik.
21.Pelayanan Jasa Publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dan jenis jasa yang dibutuhkan oleh publik. 6
22.Pelayanan Administratif adalah merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.
23.Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
24.Pihak Lain adalah pihak diluar instansi Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perkuatan komitmen antara Penyelenggara, Pelaksana dan Masyarakat dalam kegiatan Pelayanan Publik, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk:

a.terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
b.terwujudnya sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
c.terpenuhinya penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan asas:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum; 7
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.ketepatan waktu; dan
l.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencakup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
(2)Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pelayanan Barang Publik;
2. b.Pelayanan Jasa Publik; dan
3. c.Pelayanan Administratif.
(3)Pelayanan Barang Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. c.pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 8
(4)Pelayanan Jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.penyediaan jasa publik oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
3. c.penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah dan/atau kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
(5)Pelayanan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
2. b.tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang- undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

BAB IV

SISTEM PENGORGANISASIAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

(1)Bupati merupakan pembina penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pembinaan;
2. b.pengawasan; dan
3. c.evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penanggungjawab.
(3)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban melaporkan hasil perkembangan kinerja Pelayanan Publik kepada DPRD dan Gubernur Jawa Tengah. 9

Pasal 7

(1)Penanggung jawab penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Publik;
3. c.melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelayaan Publik; dan
4. d.melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 8

(1)Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi:
1. a.Institusi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah; dan
2. b.BUMD.
(2)Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat
(1)menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.
(3)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.pengawasan internal;
5. e.penyuluhan kepada Masyarakat; dan
6. f.pelayanan konsultasi.
(4)Pembina, penanggung jawab, Penyelenggara dan seluruh bagian Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan Pelayanan Publik. 10

Pasal 9

(1)Penyelenggara wajib melakukan penyeleksian dan promosi Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil dengan memperhatikan prinsip-prinsip Pelayanan Publik dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(2)Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja.
(3)Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal Penyelenggara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman diatur dengan peraturan internal Penyelenggara.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…